Kabar6-Penyaluran bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat sebesar Rp45 miliar, diduga salah sasaran.

Alokasi DAK tersebut seharusnya diperuntukan bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten, namun malah dialokasikan ke RSUD Malimping.

Hal ini diketahui dari dokumen Rencana Anggara Pendapat dan Belanja Daaerah (RAPBD) 2017, Pemprov Banten tercatat memberikan DAK Rp45 miliar tersebut kepada RSUD Malingping dan bukan kepada RSUD Banten.

Sekretaris Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Iksan mengatakan, dari lembaran dokumen yang diterima Komisi V, disebutkan bahwa alokasi DAK itu diprioritaskan bagi kebutuhan RSUD Banten.

“Berdasarkan koordinasi Komisi V DPRD Banten dengan mitra-mitra kita, kami dapatkan informasi bahwa RSUD Malingping yang mendapat DAK itu tidak menempuh usulan melalui e-planning terlebih dahulu ke pemerintah pusat. Jadi menurut kami, Pemprov Banten khususnya Bappeda harus berhati-hati dalam menyalurkan dana itu. Kaji dan klarifikasi dulu,” kata Fitron, Jumat (2/12/2016).

Dijelaskan Fitron, pihak yang mengajukan bantuan DAK yang diketahui merupakan Sub Bidang Pelayanan Kesehatan rujukan tahun anggaran 2017, melalui e-planning kepada pemerintah itu adalah RSUD Banten.**Baca juga: Jalan Jendral Sudirman Cilegon Terendam Banjir.

“Penerima DAK yang dari pusat kan RSUD Banten bukan RSUD Malingping. Kenapa tidak dialokasikan untuk RSUD Banten sesuai ketentuan. Jangan sampai di kemudian hari ini malah akan menimbulkan masalah,” tegasnya.**Baca juga: Pohon Angsana Tumbang di Tol Cilegon.

Ditambahkan Fitron, sistem pengajuan melalui e-planning merupakan bagian dari ketentuan terintegrasi dalam pengajuan usulan DAK dari pemeritah pusat.**Baca juga: Istighosah, Bupati Zaki Ajak Masyarakat Doakan Indonesia.

“Memang anggaran sebesar itu akan positif jika dialokasikan untuk peningkatan sarana penunjang RSUD Malingping. Tapi kalau kemudian itu menyalahi prosedur, sebaiknya dikaji ulang saja daripada kemudian hari menjadi masalah,” paparnya.(Rif)

Kabar6-Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo  beberapa waktu lalu, ihwal masih adanya korupsi besar di Banten, terus mengundang reaksi dari berbagai pihak.

Himpunan Mahasiswa Banten (HMB), mendesak ketua KPK Agus Rahardjo, segera mengumumkan dan menjelaskan siapa sebenarnya pelaku korupsi dimaksud.

Ketua Umum HMB, Mufti Azmi Miladi mengatakan, dalam hal ini KPK harus bekerja sesuai Undang-undang Pasal 6 huruf C No. 30 Tahun 2002, tenang KPK yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

“Kalau memang KPK ingin memutuskan mata rantai dinasti, mestinya KPK segera menciduk pelakunya dari jauh-jauh hari, bukan menunggu sampai selesainya Pilkada,” ujar Mufti.**Baca juga: Hari Ini Puncak Kedatangan Massa Aksi 212.

Dia menilai, sikap KPK yang ingin menunggu sampai Pilka usai, sama saja dengan mendukung tegaknya dinasti.**Baca juga: KPK: Masih Ada Dugaan Korupsi Besar di Banten.

“Makanya, kami minta KPK harus segera mengeluarkan nama-nama yang terindikasi korupsi, agar masyarakat tidak salah dalam memilih pemimpin,” ungkapnya melalui pesan singkatnya, Kamis (1/12/2016).**Baca juga: KPU Surati KPK Soal Indikasi Korupsi Besar di Banten.

Sebelumnya diberitakan, bahwa Ketua KPK, Agus Rahardjo menyebut bila pihaknya mengendus aroma korupsi besar yang diindikasi melibatkan keluarga mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.(tmn)

Kabar6-Sidang Paripurna DPRD Banten dengan agenda jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Gubernur, mengenai Raperda APBD Provinsi Banten tahun 2017, sempat diwarnai insiden mati lampu.

Insiden terjadi, saat Plt Gubernur Nata Irawan tengah membacakan jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi.

Tak pelak, padamnya lampu membuat ruangan sidang paripurna menjadi gelap. Kejadian itupun seketika membuat suasana paripurna menjadi gaduh.

“Genset, genset! Genset mana genset?. Masak enggak otomatis ini pas listrik mati?,” kata seorang tamu undangan dalam sidang paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Banten, Kamis (1/12/2016).

Celetukan salah satu tamu undangan itupun kemudian ditanggapi oleh pengunjung lain pada sidang paripurna tersebut. “Gak ada, dewan gak punya genset,” ucapnya.

Untungnya, insiden mati lampu itu tidak berlangsung lama. Hanya sekitar satu menit. Wakil Ketua DPRD Banten, Nuraeni yang memimpin sidang kemudian menyampaikan permohonaan maaf atas insiden tersebut.**Baca juga: Tahun Depan, Bank Banten Kelola APBD 2017.

“Kami memohon maaf atas kesalahan teknis yang terjadi tadi,” kata Nuraeni seraya mempersilahkan Plt Gubernur Banten, Nata untuk melanjutkan pembacaan jawaban Gubernur.(Rif)

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan pengalihan kas daerah dari Bank Jawa Barat (BJB) Banten ke Bank Banten, sudah bisa dilaksanakan pada Januari 2017 mendatang.

Proses peralihan Anggaran Perubahan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 tersebut tinggal menunggu penyelesaian persyaratan administrasi yang diperkuat melalui SK yang akan ditandatangani Plt Gubernur Banten Nata Irawan.

“Peralihan kas daerah sudah mulai dilaksanakan di Januari 2017. Otoritas Jasa Keuangan(OJK) juga sudah memberikan persepsi bahwa Bank Banten layak untuk mengelola kas daerah,” kata Ranta, Kamis (1/12/2016).**Baca juga: Pemkot Tangerang Operasikan BRT Rute Poris Plawad-Jatiuwung.

Ditambahkan Ranta, OJK juga memastikan bahwa persyaratan Bank Banten untuk mengelola keuangan daerah telah dinyatakan sebagai bank yang sehat. Untuk itu, rencana ini kata Ranta akan pemprov perkuat melalui SK Gubernur Banten.**Baca juga: Tahun 2017, Pemprov Banten Bakal Terapkan APBD Online.

“Saya sudah dapat surat dari OJK kalau Bank Banten memenuhi syarat untuk mengelola kas daerah. Tinggal nanti buat surat keputusannya. Mudah-mudahan Januari 2017 sudah bisa dilaksanakan,” ucap Ranta.(rif)

**Baca juga: Razia Warem Diduga Bocor, Satpol PP Tangsel Amankan Tiga Wanita Ini.

Kabar6-Tokoh ulama di Pandeglang mengimbau kepada warga Banten, untuk tidak berangkat ke Jakarta dalam aksi demo damai Bela Islam III 2 Desember 2016 atau biasa disebut 212.

Demikian imbauan yang disampaikan Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Cidahu, Kabupaten Pandeglang, Abuya Muhtadi Dimyati, usai mengikuti Apel Nusantara Bersatu di Alun-alun Kota Serang, Banten, Rabu (30/11/2016).**Baca juga: Demo Bela Islam, 700 Polisi Siaga di Kabupaten Tangerang.

“Indonesia satu, Nusantara bersatu. Kita cinta Indonesia. Indonesia damai. Lebih baik gelar istighosah di Masjid masing-masing, di kantor masing-masing, jangan ke Jakarta,” kata Abuya Muhtadi.**Baca juga: Ini Cara Masyarakat Baduy Maknai Bhineka Tunggal Ika.

Acara Apel Nusantara Bersatu yang dihadiri oleh 10 ribu masyarakat Banten ini diakhiri dengan pembacaan doa dari lima agama.(tmn)

Kabar6-Suku Baduy Luar kiranya punya cara tersendiri dalam memaknai Bhineka Tunggal Ika. Meski tak memiliki ciri khas tersendiri dalam adat budayanya, namun mereka bersepakat untuk sama-sama menjaga rasa persatuan dan kesatuan Indonesia.

Setidaknya hal itu dapat dilihat dari 21 perwakilan Suku Baduy Luar yang berpartisipasi dalam Apel Nusantara Bersatu yang berlangsung di Alun-alun Kota Serang dan diikuti oleh 10 ribu warga Banten.**Baca juga: Demo Bela Islam, 700 Polisi Siaga di Kabupaten Tangerang.

“Apel siaga nasional untuk mempertahankan Bhineka Tunggal Ika, mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa. Di Baduy tidak ada ciri, tapi kita sama, sama-sama warga Banten,” kata Sarpin koordinator Suku Baduy Luar yang ikut serta Apel Nusantara Bersatu, saat ditemui di Alun-alun Kota Serang, Banten, Rabu (30/11/2016).**Baca juga: Belasan Ribu Massa Dari Tangerang Raya Bakal Ikut Aksi 212.

Para warga Banten yang mengenakan ikat kepala merah putih itupun diikuti oleh para tokoh lintas agama. Dimana mereka bersepakat bahwa menjaga kondusivitas negara Indonesia harus dilakukan bersama-sama.**Baca juga: Begini Pesan di Apel Nusantara Bersatu Indonesia Kita Bersama.

“Kita bersyukur disatukan dalam kesatuan Bhineka Tunggal Ika. Kami memohon keselamatan dalam kehidupan berbangsa untuk tetap utuh bersatu menuju hidup berbangsa kami,” kata Beni Haw, tokoh umat Protestan, di tempat yang sama.(tmn)

Kabar6-Mulai tahun 2017, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bakal menerapkan sistem baru dalam penggunaan seluruh kas daerah yang diberi nama sistem APBD online.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ranta Soeharta mengatakan, sistem ini merupakan upaya pemprov untuk memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat.

Terlebih, sistem ini juga selaras dengan rencana aksi hasil kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawal penyusunan anggaran Pemprov Banten.

“Untuk sistem APBD online, sekarang semuanya lagi di persiapkan. Siap gak siap, tentunya tahun depan sudah harus siap karena ini bagian rencana aksi yang dikontrol sama KPK supaya penyusunannya on the track,” kata Ranta, Rabu (30/11/2016).

Kendati begitu, Ranta mengakui bahwa penerapan sistem APBD online ini masih ada kekurangan. Belum lagi kata Ranta masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) nantinya belum terbiasa dalam menerapkan sistem tersebut.

“Ada kekurangan, pasti. Contoh Jawa Barat saja yang sudah enam tahun menerapkan sistem ini, ternyata masih ada kekurangan. Nah, kita yang baru mau mencobanyas ekarang. Terus SKPD juga belum siap, itu wajar karena tahun ini merupak perdana. Tapi nanti saya jadi tahu masing-masing SKPD itu kekurangannya apa saja,” ungkap Ranta.

Namun kata Ranta, penerapan sistem APBD online ini nantinya juga akan berimbas positif kepada pelayanan masyarakat sehari-hari. Seperti cintooh pelayanan pajak, ia mengklaim bahwa tahun depan masyarakat tidak perlu repot lagi untuk membayar pajak dengan mendatangi kantor pajak.**Baca juga: Banten Masuk Lima Besar Investasi Terbaik se-Indonesia.

“Masyarakat nanti bisa bayar pajak tanpa harus datang ke kantor UPT pajak. Di rumah juga sudah bisa. Ini kita lakukan agar antusias masyarakat untuk bayar pajak menjadi tidak lagi sulit termasuk untuk menangkal pungli-pungli. Mudah-mudahan semua di tahun 2017 bisa diterapkan,” papar Ranta.(Rif)

Serang-Pegiat anti korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina, mengingatkan seluruh pihak untuk bersama-sama membangun komitmen pemberantasan korupsi, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan.

Bahkan, dalam momentum Pilkada serentak 2017 mendatang, Almas mengingatkan masyarakat untuk lebih cerdas memilih calon pemimpin yang memang telah mempunyai rekam jejak dan komitmen kuat dalam pemberantasan kasus korupsi.

“Jadi jangan pilih mereka yang memiliki rekam jejak buruk dalam agenda pemberantasan korupsi. Jangan biarkan rezim pencuri uang rakyat berkuasa,” kata Almas kepada wartawan melalui sambungan telepon, Selasa (29/11/2016).

Selain itu, dalam pelaksanaan Pilkada, kata Almas, potensi kecurangan yang akan terjadi yakni tentang adanya praktek politik uang.**Baca juga: 19 Ribu Warga Cilegon Terancam “Golput” di Pilgub Banten 2017.

Ia pun mengajak semua pihak unmtuk bisa mengawasi dan melaporkan kecurangan tersebut yang dinilainya bisa merusak mental masyarakat.**Baca juga: Ini Kecurangan Berulang di Pilkada Versi ICW.

“Semua pihak harus bisa memetik pelajaran dari masa lalu. Korupsi telah memicu terjadinya kemiskinan struktural di tengah masyarakat,” tegas Almas.(rif)

Kabar6-Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal pada Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) RI, Tamba P Hutapea menyebut bahwa rangking Provinsi Banten dalam hal investasi, telah masuk ke posisi lima besar terbaik secara nasional.

Itu ditandai dengan telah sampainya nilai investasi di Provinsi Banten di angka Rp43,1 triliun. Jumlah itu mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2015 lalu.

“Saat ini Banten berada di rangking kelima investasi terbesar secara nasional. Ini setara dengan 6,8 persen dari target yang direncanakan oleh pemerintah pusat,” kata Tamba, usai menghadiri sosialisasi Pedoman Kerja BKPM dengan Polri tentang Koordinasi Perlindungan dan Keamanan Bagi Dunia Usaha untuk Mendukung Kegiatan Investasi, di Hotel Le Dian, Banten, Senin (28/11/2016).

Dijelaskannya, bahwa kenaikan investasi di Banten dalam kurun dua tahun terakhir, kiranya juga didukung dengan kondusifnya kondisi masyarakat di tempat pembangunan para investor.

Untuk itu, dia mengharapkan nilai investasi di Banten dalam waktu tiga tahun kedepan bisa semakin ditingkatkan.**Baca juga: Pemprov Banten Tekan Angka Silpa APBD 2016.

“Dalam dua tahun ini kondisi investasi di Banten sangat kondusif. Kami juga akan mendorong agar pertahun rata-rata investasi disini bisa menembus angka Rp48,1 triliun karena Banten merupakan lokasi yang strategis untuk investasi,” ucap Tamba.(rif)

Kabar6-Kesultanan Banten kiranya telah lebih dulu mengenalkan Bhineka Tunggal Ika kepada warga dan para keturunannya. Bahkan hingga saat ini, setelah Indonesia merdeka.

“Kebhinekaan ini, ketunggal ika-an ini, sudah ada sejak zaman Sultan, bukan sekarang saja. Kalau Sultan tidak mengajarkan kebhinekaan, tidak akan ada itu gereja, tidak ada itu vihara, kami di ajarkan egaliter, terbuka,” kata Tubagus (Tb) Abbas Wasse, Ketua Pemangku Adat Kesultanan Banten, saat ditemui di kediamannya di belakang Masjid Agung Kesultanan Banten, Senin (28/11/2016).
 
Sikap Bhineka Tunggal Ika dan toleransi kepada mereka yang berbeda agama, budaya, suku bangsa, sedianya telah diajarkan sejak Kesultanan Banten berdiri di bawah kepemimpinan Sultan Maulana Hasanudin, putra dari Sunan Gunung Jati.

Karena itulah, kemudian berdiri sebuah Vihara Avalokitesvara dekat Masjid Agung Banten, atau hanya berjarak tak lebih dari satu kilometer. Lalu ada juga Masjid Pecinan yang dibangun oleh warga China yang telah memeluk Islam.

“Sistemnya sama dengan Rasul di Madinah. Karena Sultan terusan dari para ambiya, pewaris dari para nabi. Pedomannya Alquran dan hadis. Jadi yang mayoritas itu melindungi minoritas, dan kami keturunannya di ajarkan seperti itu,” terangnya.

Menurut pria berusia 54 tahun yang juga ‘bertahta’ sebagai Ketua Kenadziran atau Keturunan Kesultanan Banten ini, pada saat perayaan hari besar umat China, para sesepuh nya setelah beribadah di Vihara Avalokitesvara akan berziarah ke makam para Sultan Banten sebagai tanda saling menghormati.**Baca juga: Pemprov Banten Tekan Angka Silpa APBD 2016.

“Kami (Kesultanan Banten ) dengan ketua vihara juga komunikasi. Kalau ada keramaian Cina, Imlek atau apa, kalau orang-orang Cina yang sudah tua, mereka datang ke klenteng tidak afdol kalau tidak ziarah ke makam Sultan,” tegasnya.(tmn)

**Baca juga: Begini Kata Pengelola Matador Soal Pengunjung “Klenger” Minum SW.