1

Banten Segera Terapkan Sistem e-Tilang

Ilustrasi (bbs)

Kabar6-Pemerintah Provinsi Banten dalam waktu dekat ini akan memberlakukan sistem pembayaran bukti pelanggaran lalulintas secara elektronik atau biasa yang disebut e-Tilang.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Daerah (DPPKD) Banten, Nandy S Mulya mengatakan penerapan sistem e-Tilang tersebut akan diresmikan melalui penandatanganan nota kesepakatan (MoU) antara Pemprov dan Polda Banten.

“Dalam waktu dekat penandatangan MoU tentang penerapan sistem e-Tilang ini akan kita lakukan dengan Polda,” kata Nandy kepada saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (15/12/2016).

Menurut Nandy, teknis pemberlakukan sistem e-tilang terhadap pengguna lalulintas yang terbukti melanggar, nantinya tidak perlu repot untuk mengurus sidang atas pelanggarannya tersebut.

“Soalnya nanti tilangnya langsung di tempat dan bayarnya lebih mudah lewat sistem online ke bank yang sudah kita tentukan,” paparnya.**Baca juga: Warga Balaraja Ikuti Operasi Katarak Gratis.

Setidaknya kata Nandy, pemprov sudah melakukan kerjasama dengan empat instansi bank yang akan menjadi lembaga penampung pembayaran tilang tersebut. **Baca juga: Tujuh Bus Kramat Jati di Pamulang Dilarang Beroperasi.

“Nanti bayarnya bisa ke Bank Banten, BJB, BRI dan BNI. Terus bisa juga nanti bayarnya ke PT POS terdekat,” tambahnya.(rif)




Natal dan Tahun Baru, Polda Banten Siagakan 1.611 Personel

Ilustrasi (bbs)

Kabar6-Polda Banten menyiagakan 1.611 personel kepolisian untuk mengamankan objek wisata, Pelabuhan Merak dan gereja yang ada di wilayah hukumnya.

Ribuan personel ini disiagakan untuk pengamanan libur Natal dan Tahun Baru.

“Memprioritaskan pengamanan di tempat wisata untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan,” ungkap Kapolda Banten Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, Kamis (15/12/2016).

Pihaknya juga akan bertemu dengan majelis gereja untuk koordinasi pengamanan selama perayaan Natal.**Baca juga: Kota Tangerang Canangkan Program Tanam 1.000 Pohon.

“Jamaah yang masuk akan diperiksa barang bawaannya,” katanya.(tmn)




Fraksi PKS DPRD Banten Resmikan Hari Aspirasi Masyarakat

Peresmian Hari Aspirasi Masyarakat oleh Fraksi PKS.(Rif)

Kabar6-Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Banten, Sabtu (10/12/2016), meresmikan Hari Aspirasi Masyarakat (HAM) di Rumah Makan S’Rizky, Kota Serang.

Ya, peresmian itu dianggap sebagai bentuk komitmen PKS dalam menyikapi berbagai persoalan publik.

“Kita ingin aspirasi masyarakat ini bisa terakomodir kepentingannya oleh para perwakilan yang duduk di legislatif. Dan, kami ingin jadi yang terdepan dalam menampung aspirasi masyarakat,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Banten, Sanuji Pentramarta.

Terlebih kata Sanuji, anggota legislatif yang duduk di DPRD merupakan representatif dari perwakilan masyarakat yang telah memberikan amanah dalam mengawal pembangunan di daerah.

“Tentu kami sadar, kami bukan eksekutif yang bisa langsung menyelesaikan persoalan yang ada. Tapi, kami hanya bisa menyalurkan keinginan rakyat kepada pihak eksekutif, selebihnya kita berharap implementasi aspirasi itu bisa dilaksanakan untuk kepentingan pembangunan,” ucapnya.

Ditempat yang sama, Ketua DPW PKS Banten Miftahudin menargetkan, gagasan Hari Aspirasi Masyarakat tersebut bisa dilaksanakan setiap hari Rabu di tempat Fraksi PKS DPRD Banten.

“Kalau untuk teknis penerimaan aspirasinya, kami targetkan bisa dilakukan setiap hari Rabu. Jadi masyarakat nanti yang mau mengadu, tinggal kirimkan surat saja secara resmi ataupun bisa melalui media sosial milik Fraksi PKS,” kata Miftah.**Baca juga: Yuk Liburan di Bantaran Sungai Cisadane.

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaeni yang turut hadir juga menekankan agar gagasan tersebut bisa dilaksanakan juga oleh anggota DPRD diseluruh kabupaten dan kota di Banten.**Baca juga: Libur Panjang, Ini Kegiatan Bupati Zaki.

“Karena Banten jadi daerah yang keempat yang sudah meresmikan Hari Aspirasi Masyarakat. Jadi kami ingin, di seluruh provinsi ataupun kabupaten/kota, bisa menerapkan gagasan ini,” ungkap Jazuli.(rif)




Baru Ditetapkan, Perusahaan di Banten Sudah Ajukan Penangguhan UMK 2017

Kepala Disnakertrans Banten, Alhamidi.(ist)

Kabar6-Meski Upah Minumum Kota dan Kabupaten (UMK) tahun 2017 masih belum berlaku, namun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten sudah menerima permohonan penangguhan UMK dari sejumlah perusaan diwilayahnya.

Ya, sejumlah perusahaan mengajukan penangguhan UMK tersebut, karena merasa tak sanggup membayar upah sesuai UMK yang baru saja ditetapkan.

Kepala Disnakertrans Banten, Alhamidi mengatakan, meski penangguhan itu sudah masuk, namun dirinya belum mengetahui terkait jumlah perusahaan yang telah mengajukan penangguhan UMK untuk tahun 2017 mendatang.

“Yang jelas ada, tapi jumlahnya saya belum tahu, karena belum diinventarisir,” kata Alhamidi saat ditemui di KP3B, Kota Serang, Jumat (9/12/2016).**Baca juga: Inspektorat Perketat Pengawasan APBD Kabupaten Tangerang.

Dijelaskannya, Disnakertrans akan tetap menunggu pengajuan penangguhan UMK tersebut hingga tanggal 15 Desember 2016.**Baca juga: Begini Kata Nazil Soal Hari Antikorupsi Internasional.

“Itu paling telat. Ya mudah-mudahan ada tambahan waktu,” ujarnya.(Rif)




Pemprov Banten Pangkas Bantuan Keuangan Untuk Kabupaten Lebak

Ilustrasi (bbs)

Kabar6-Pemprov Banten telah menyetujui pemangkasan anggaran bantuan keuangan untuk Kabupaten Lebak sebesar Rp37 miliar.

Sedianya, pemangkasan itu tertuang dalam komposisi pengesahan APBD Banten tahun 2017, di Gedung DPRD Banten, Kamis (8/12/2016).

Plt Gubernur Banten, Nata Irawan saat ditemui para awak media menjelaskan bahwa pemangkasan bantuan keuangan untuk Kabupaten Lebak tersebut, semata-mata untuk memberikan keseimbangan bagi daerah lainnya.

Jawaban Nata sekaligus membantah anggapan, jika pemangkasan tersebut merupakan sanksi atas rendahnya serapan bantuan keuangan 2016.

Akibat pemangkasan ini, Nata mengakui jika Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya telah melayangkan protes kepada Pemprov Banten.

Namun, ia menyatakan akan menugaskan Sekda Banten, Ranta Soeharta untuk menjelaskan tentang pemangkasan bantuan keuangan tersebut.

“Kalau soal protes dari Bu Iti, biar Pak Sekda saja nanti yang memberikan penjelasan,” ucapnya.

Terpisah, Ketua Banggar DPRD Banten Budi Prajogo menegaskan bahwa pemangkasan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada delapan kabupaten/kota sudah final.

“Itu tidak bisa diubah, dikurangi ataupun ditambah karena sudah final. Sekarang hasil paripurna atas RAPBD Banten 2017 akan dikonsultasikan ke Kemendagri untuk dievaluasi,” katanya.

Kendati begitu, politisi PKS ini berharap hasil evaluasi dari Kemendagri atas penetapan APBD Banten 2017, bisa dilakukan dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama.

“Keterlambatan penetapan APBD 2017 ini bukan di kami atau di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), tetapi memang pembahasan harus disesuaikan dengan SOTK Nomor 18 tahun 2017 tentang Perangkat daerah,” ungkapnya

Untuk diketahui, Banggar dan TAPD sepakat melakukan pemangkasan bantuan keuangan Kabupaten Lebak dari Rp162 miliar menjadi Rp125 miliar.**Baca juga: APBD Banten 2017 Resmi Disahkan Rp10,701 T.

Pemangkasan tersebut dilakukan untuk menambah anggaran bantuan keuangan bagi Kabupaten Pandeglang dari Rp60 miliar menjadi Rp70 miliar.(rif)




APBD Banten 2017 Resmi Disahkan Rp10,701 T

Pengesahan APBD Banten tahun 2017.(rif)

Kabar6-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten tahun 2017, resmi disahkan sebesar Rp10,701 triliun.

Pengesahan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, Kamis (8/12/2016).

Plt Gubernur Banten, Nata Irawan dalam sambutannya menyatakan, APBD Banten perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat Banten.

“Saya berharap, para pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) bisa memanfaatkan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga Banten dapat mengejar ketertinggalan dari provinsi lain di Indonesia,” kata Nata.

Bahkan, lanjut Nata, bahwa pemprov harus memaksimalkan kinerjanya secara optimal dalam hal pelayanan publik bagi masyarakat.**Baca juga: DBMSDA Kota Tangerang Wacanakan Pembangunan Flyover.

“Karena sampai saat ini Pemprov Banten merupakan salah satu provinsi yang mendapat pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.(rif)




Pelaku Curanmor Lampung Sudah 15 Kali Beraksi di Banten

Ilustrasi (bbs)

Kabar6-Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) jaringan Lampung ternyata sudah beroperasi di 15 titik di wilayah Provinsi Banten.

Kapolda Banten, Kombes Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, para tersangka yang berhasil diringkus petugas ini kerap melakukan aksinya di 15 lokasi berbeda di wilayah Serang dan Tangerang Raya.

“Biasanya kalau ketahuan warga saat beraksi, mereka kerap menodongkan senjata api,” ujar Listyo saat gelar perkara di Mapolda Banten, Kamis (8/12/2016).

Sedianya, keenam komplotan curanmor yang diamankan polisi masing-masing adalah, AH alias AL, MM alias BK alias KK, ANT alias RS, SN alias US, AD dan RM.

Akibat perbuatannya, para tersangka diancam dengan dua pasal. Aksi pencurian diancam Pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara.**Baca juga: Polda Banten Bongkar Sindikat Curanmor Lampung.

Sedangkan atas kepemilikan senjata api tersangka diancam dengan Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan diancam penjara selama 20 tahun penjara.(rif)




Polda Banten Bongkar Sindikat Curanmor Lampung

Ilustrasi (bbs)

Kabar6-Kepolisian Daerah (Polda) Banten berhasil membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor jaringan Lampung, yang telah melancarkan aksinya sepanjang tahun 2016.

Kapolda Banten, Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, terbongkarnya sindikat itu berawal dari penangkapan tersangka Romadon atas kasus curanmor yang terjadi di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang pada Juli 2016 silam.

Meski Romadon sendiri kini sudah divonis dan menjalani hukuman atas kejahatan curanmor yang dilakukannya, namun petugas terus mengembangkan kasus Romdoni.

Hingga, petugas akhirnya berhasil menyergap enam pelaku lainnya yang merupakan komplotan Romadon. Mereka masing-masing adalah, AH alias AL, MM alias BK alias KK, ANT alias RS, SN alias US, AD dan RM.**Baca juga: LPA Kabupaten Tangerang Dibentuk.

“Dari keenam pelaku tersebut, tiga diantaranya sudah masuk dalam DPO Polda Banten,” kata Listyo saat gelar perkara di Mapolda Banten, Kamis (8/12/2016).**Baca juga: Polisi Sergap Pengedar Sabu Pasar Kemis.

Dari tangan keenam tersangka, Polda Banten mengamankan tiga pucuk senjata api rakitan jenis revolver, kabel, kunci motor, belasan baja letter T dan dua unit sepeda motor hasil curanmor.(rif)




Cagub Banten 2017 Ajak Warga Bantu Korban Bencana

Pasangan Cagub Banten.(ist)

Kabar6-Para kontestan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017, berharap agar para korban bencana gempa di Aceh dan longsor di Banten, selalu tabah dan segera bangkit dari kesedihan.

“Tangis yang dialami masyarakat Aceh, merupakan kesedihan kita semua. Tanah Serambi Mekah punya sejarah panjang dengan Banten. Saya secara pribadi mengajak semua tim pemenangan dan relawan, untuk menggalang bantuan untuk masyarakat yang tertimpa bencana, baik di Banten maupun di Aceh,” kata Andika Hazrumy, Cawagub Banten nomor urut satu, saat ditemui di Kota Serang, Kamis (8/12/2016).

Hal senada diungkapkan Cagub Banten nomor urut 2, Rano Karno.  Pria yang akrab dengan sapaan Bang Doel ini mengajak seluruh masyarakat di Banten untuk bergandengan tangan, menyisihkan rizki dan berdoa untuk saudara-saudara yang tengah diterpa cobaan.

“Kesedihan mereka adalah kesedihan kita semua. Kita tak boleh diam. Mari sisihkan sebagian rizki untuk meringankan beban mereka. Mari kita tengadahkan tangan seraya mengirimkan doa untuk Saudara-saudara kita yang tengah diterpa cobaan,” kata Rano Karno lagi.

Diketahui, sebuah lokasi penambangan emas di pegunungan Halimun Salak, Kabupaten Lebak, Banten, longsor pada Selasa (6/12/2016) kemarin. **Baca juga: Korban Longsor di Lebak Bertambah.

Dalam peristiwa itu,  sebanyak 11 penambang dikabarkan tewas, sedangkan beberapa orang penambang lainnya juga mengalami luka serius.**Baca juga: Urus AJB Rp7,5 Juta, Warga Keluhkan Ulah Staff Kecamatan Ciptim.

Sementara di Aceh, gempa berkekuatan 6,5 SR yang melanda wilayah Kabupaten Pidie Jaya terjadi pada Rabu (7/12/2016) pagi. Hingga hari ini, pihak BNPB merilis jumlah korban gempa di Aceh sudah 94 orang.(tmn)




Peduli Gempa, PMI Banten Kirim Logistik Ke Aceh

Ilustrasi (bbs)

Kabar6-Ribuan jenis bantuan logistik siap dikirim oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Banten. Logistik tersebut dikirim melalui jalur ekspedisi bagi korban bencana gempa bumi Aceh di wilayah Banda Aceh dan Pidie Jaya.

“Itu bantuan yang dibutuhkan. Rencananya besok akan dikirim ke Aceh. bantuan untuk dikirim ke Aceh menggunakan jasa ekspedisi,” kata Yusuf, Wakil Kepala Gudang PMI Banten, Rabu (7/12/2016).

Bantuan yang akan dikirimkan dari Gudang Logistik PMI Banten berupa, 500 paket family kit berisi gayung, lima pcs piring, lima pcs gelas, sendok, 12 pcs lilin, kain sarung, delapan pcs kantong sampah, handuk, detergen, sikat gigi, sabun. Selimut sebanyak 1.000 buah, 1.000 terpal dan 200 kantong mayat.

Kemudian 500 bok paket haygen kit berisi lima pcs sabu mandi, sabun detergen, shampo, tiga pcs pasta gigi, lima pcs sikat gigi, dua pcs handuk, 20 pcs pembalut wanita, sabun cuci piring, spon cuci piring, ember plastik.**Baca juga: 30 Bandara di Indonesia Sudah Gunakan Nir Radar “ADS-B”.

Untuk diketahui, gempa bumi tektonik berkekutan 6,4 skala richter mengguncang wilayah Banda Aceh-Pidie Jaya pada pukul 05.03.36 WIB tadi pagi.**Baca juga: Januari 2017, Kemenhub Keluarkan Sertifikasi Nir Radar “ADS-B”.

Dengan episenter terletak pada koordinat 5.19 LU dan 96.36 BT, pada kedalaman 10 KM, dan mengakibatkan 27 orang meninggal dunia.(tmn)