Kabar6-BPBD Banten mengimbau warga untuk tetap waspada selama datangnya musim penghujan diseluruh daerah.

Kepala BPBD Banten, Sumawijaya mengatakan, intensitas curah hujan yang tinggi telah menyebabkan beberapa wilayah terendam banjir.

Ia menyarankan, warga tetap waspada, terutama yang bermukim di daerah bantaran sungai.

“Untuk wilayah yang rawan kita sudah terjunkan petugas agar mengevakuasi warga dari tempat tinggalnya masing-masing,” ujar Sumawijaya saat dihubungi wartawan, Senin (5/12/2016).**Baca juga: Andirana Tewas, Tujuh Warga Binaan Lapas Cilegon Diamankan.

Sumawijaya menambahkan, hingga kini BPBD Banten telah menerima laporan sementara soal bencana banjir akibat tingginya intensitas hujan. Salah satunya yaitu beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Serang.**Baca juga: Diduga Dianiaya, Tahanan Lapas Cilegon Tewas.

“Laporan sementara yang masuk ke BPBD Banten, ada lima desa di Kecamatan Padarincang dan satu desa  di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang yang terendam banjir,” paparnya.**Baca juga: Puluhan Rumah di Kabupaten Serang Terendam Banjir.

BPBD, kata Sumawijaya, saat ini masih terus menunggu laporan soal kemungkinan bencana banjir yang terjadi, terutama di beberapa wilayah yang berdekatan dengan daerah aliran sungai.(rif)

Kabar6-Puluhan rumah di Desa Citasuk, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, terendam banjir, Senin (5/12/2016).

Akibatnya, aktivitas ratusan Kepala Keluarga (KK) dari lima RT diwilayah itupun menjadi lumpuh.

Kepala Sub Bagian Penanggulangan Bencana dan Bantuan Teknis pada BPBD Kabupaten Serang, Hotman Siregar, banjir tersebut diakibatkan karena meluapnya Kali Suarna.

“Luapan Kali Suarna mengakibatkan rumah penduduk terendam banjir. Ketinggian airnya juga bervariasi, mulai dari 50 centimeter hingga satu meter,” kata Hotman saat ditemui dilokasi, Senin (5/12/2016).**Baca juga: Andirana Tewas, Tujuh Warga Binaan Lapas Cilegon Diamankan.

Ditambahkan Hotman, puluhan warga yang rumahnya terendam banjir pun terpaksa dievakuasi untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman dari luapan banjir.**Baca juga: Diduga Dianiaya, Tahanan Lapas Cilegon Tewas.

“Hingga kini, kondisi para korban banjir tengah membutuhkan air mineral dan makanan cepat saji akibat lumpuhnya aktifitas masak-memasak di rumah mereka,” katanya.(rif)

Kabar6-Saat ini, Pemerintah  Provinsi (Pemprov) Banten sedang menunggu petunjuk dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), terkait penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kepala Bappeda Banten, Hudaya Latuconsina saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui secara rinci mengenai bantuan DAK Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun Anggaran 2017 dari Pemerintah Pusat untuk Pemprov Banten tersebut.

“Duh harus buka data dulu, nanti deh ya. Sebab DAK itu dari sana (Pemerintah Pusat) diterimanya gelondongan. DAK itu dari Kementerian Keuangan memang gelondongan, dan kita terimanya begitu. Setelah itu, baru kemudian disebutkan di situ untuk bidang kesehatan, untuk apa dan untuk apa. Selanjutnya, itu Gubernur yang berhak menentukan. Jadi intinya itu saja deh,” ujar Hudaya menjelaskan, Jumat (2/12/2016).

Ia hanya sedikit menambahkan, bahwa saat ini Pemprov Banten sedang menunggu petunjuk dari Kemenkes ihwal bantuan DAK yang akan diberikan tersebut.

“Sampai sekarang kita belum peroleh hasil petunjuknya,” singkat Hudaya.

Diketahui sebelumnya, Sekretaris Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Iksan menduga bila DAK sebesar Rp45 miliar yang dikucurkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, salah sasaran.**Baca juga:

Pasalnya, dari lembaran dokumen yang diterima Komisi V, disebutkan bahwa alokasi DAK itu diprioritaskan bagi kebutuhan RSUD Banten, bukan untuk RSUD Malingping.**Baca juga: Waduh, DAK RSUD Banten Rp45 Miliar Salah Sasaran?.

“Berdasarkan koordinasi Komisi V DPRD Banten dengan mitra-mitra kita, diterima informasi bahwa RSUD Malingping yang mendapatkan DAK tidak menempuh usulan melalui e-planning terlebih dahulu ke pemerintah pusat. Jadi menurut kami, Pemprov Banten khususnya Bappeda harus berhati-hati menyalurkan dana itu. Kaji dan klarifikasi dulu,” kata Fitron, Jumat (2/12/2016).(Rif)

Kabar6-Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten, M Yanuar membenarkan bila Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun Anggaran 2017 dari pemerintah pusat sebesar Rp45 miliar, akan dialokasikan untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Malingping.

“Ya, saya tahu itu. Kalau saya sih melihatnya tinggal dilihat saja ada enggak usulannya dari RSUD Malingping ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Alokasi dana itu kan pasti karena ada usulannya dari awal,” kata Yanuar.

Kendati begitu, Yanuar enggan membeberkan lebih jauh mengenai hal tersebut. Dia hanya menjelaskan bahwa persoalan DAK lebih tepat ditanyakan kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Banten atau ke pihak RSUD Malingping.

“Tanya ke Bappeda, jangan ke saya. Nanti diadu-adu lagi. Sekarang kan posisi RSUD itu terpisah dengan Dinkes (Dinas Kesehatan). Mereka nanti jadi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tersendiri,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Sekretaris Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Iksan menduga bila DAK sebesar Rp45 miliar yang dikucurkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, salah sasaran.**Baca juga: KPU Banten Umumkan DPT 6 Desember.

Pasalnya, dari lembaran dokumen yang diterima Komisi V, disebutkan bahwa alokasi DAK itu diprioritaskan bagi kebutuhan RSUD Banten, bukan untuk RSUD Malingping.**Baca juga: Waduh, DAK RSUD Banten Rp45 Miliar Salah Sasaran?.

“Berdasarkan koordinasi Komisi V DPRD Banten dengan mitra-mitra kita, diterima informasi bahwa RSUD Malingping yang mendapatkan DAK tidak menempuh usulan melalui e-planning terlebih dahulu ke pemerintah pusat. Jadi menurut kami, Pemprov Banten khususnya Bappeda harus berhati-hati menyalurkan dana itu. Kaji dan klarifikasi dulu,” kata Fitron, Jumat (2/12/2016).(Rif)

Kabar6-Penyaluran bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat sebesar Rp45 miliar, diduga salah sasaran.

Alokasi DAK tersebut seharusnya diperuntukan bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten, namun malah dialokasikan ke RSUD Malimping.

Hal ini diketahui dari dokumen Rencana Anggara Pendapat dan Belanja Daaerah (RAPBD) 2017, Pemprov Banten tercatat memberikan DAK Rp45 miliar tersebut kepada RSUD Malingping dan bukan kepada RSUD Banten.

Sekretaris Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Iksan mengatakan, dari lembaran dokumen yang diterima Komisi V, disebutkan bahwa alokasi DAK itu diprioritaskan bagi kebutuhan RSUD Banten.

“Berdasarkan koordinasi Komisi V DPRD Banten dengan mitra-mitra kita, kami dapatkan informasi bahwa RSUD Malingping yang mendapat DAK itu tidak menempuh usulan melalui e-planning terlebih dahulu ke pemerintah pusat. Jadi menurut kami, Pemprov Banten khususnya Bappeda harus berhati-hati dalam menyalurkan dana itu. Kaji dan klarifikasi dulu,” kata Fitron, Jumat (2/12/2016).

Dijelaskan Fitron, pihak yang mengajukan bantuan DAK yang diketahui merupakan Sub Bidang Pelayanan Kesehatan rujukan tahun anggaran 2017, melalui e-planning kepada pemerintah itu adalah RSUD Banten.**Baca juga: Jalan Jendral Sudirman Cilegon Terendam Banjir.

“Penerima DAK yang dari pusat kan RSUD Banten bukan RSUD Malingping. Kenapa tidak dialokasikan untuk RSUD Banten sesuai ketentuan. Jangan sampai di kemudian hari ini malah akan menimbulkan masalah,” tegasnya.**Baca juga: Pohon Angsana Tumbang di Tol Cilegon.

Ditambahkan Fitron, sistem pengajuan melalui e-planning merupakan bagian dari ketentuan terintegrasi dalam pengajuan usulan DAK dari pemeritah pusat.**Baca juga: Istighosah, Bupati Zaki Ajak Masyarakat Doakan Indonesia.

“Memang anggaran sebesar itu akan positif jika dialokasikan untuk peningkatan sarana penunjang RSUD Malingping. Tapi kalau kemudian itu menyalahi prosedur, sebaiknya dikaji ulang saja daripada kemudian hari menjadi masalah,” paparnya.(Rif)

Kabar6-Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo  beberapa waktu lalu, ihwal masih adanya korupsi besar di Banten, terus mengundang reaksi dari berbagai pihak.

Himpunan Mahasiswa Banten (HMB), mendesak ketua KPK Agus Rahardjo, segera mengumumkan dan menjelaskan siapa sebenarnya pelaku korupsi dimaksud.

Ketua Umum HMB, Mufti Azmi Miladi mengatakan, dalam hal ini KPK harus bekerja sesuai Undang-undang Pasal 6 huruf C No. 30 Tahun 2002, tenang KPK yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

“Kalau memang KPK ingin memutuskan mata rantai dinasti, mestinya KPK segera menciduk pelakunya dari jauh-jauh hari, bukan menunggu sampai selesainya Pilkada,” ujar Mufti.**Baca juga: Hari Ini Puncak Kedatangan Massa Aksi 212.

Dia menilai, sikap KPK yang ingin menunggu sampai Pilka usai, sama saja dengan mendukung tegaknya dinasti.**Baca juga: KPK: Masih Ada Dugaan Korupsi Besar di Banten.

“Makanya, kami minta KPK harus segera mengeluarkan nama-nama yang terindikasi korupsi, agar masyarakat tidak salah dalam memilih pemimpin,” ungkapnya melalui pesan singkatnya, Kamis (1/12/2016).**Baca juga: KPU Surati KPK Soal Indikasi Korupsi Besar di Banten.

Sebelumnya diberitakan, bahwa Ketua KPK, Agus Rahardjo menyebut bila pihaknya mengendus aroma korupsi besar yang diindikasi melibatkan keluarga mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.(tmn)

Kabar6-Sidang Paripurna DPRD Banten dengan agenda jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Gubernur, mengenai Raperda APBD Provinsi Banten tahun 2017, sempat diwarnai insiden mati lampu.

Insiden terjadi, saat Plt Gubernur Nata Irawan tengah membacakan jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi.

Tak pelak, padamnya lampu membuat ruangan sidang paripurna menjadi gelap. Kejadian itupun seketika membuat suasana paripurna menjadi gaduh.

“Genset, genset! Genset mana genset?. Masak enggak otomatis ini pas listrik mati?,” kata seorang tamu undangan dalam sidang paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Banten, Kamis (1/12/2016).

Celetukan salah satu tamu undangan itupun kemudian ditanggapi oleh pengunjung lain pada sidang paripurna tersebut. “Gak ada, dewan gak punya genset,” ucapnya.

Untungnya, insiden mati lampu itu tidak berlangsung lama. Hanya sekitar satu menit. Wakil Ketua DPRD Banten, Nuraeni yang memimpin sidang kemudian menyampaikan permohonaan maaf atas insiden tersebut.**Baca juga: Tahun Depan, Bank Banten Kelola APBD 2017.

“Kami memohon maaf atas kesalahan teknis yang terjadi tadi,” kata Nuraeni seraya mempersilahkan Plt Gubernur Banten, Nata untuk melanjutkan pembacaan jawaban Gubernur.(Rif)

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan pengalihan kas daerah dari Bank Jawa Barat (BJB) Banten ke Bank Banten, sudah bisa dilaksanakan pada Januari 2017 mendatang.

Proses peralihan Anggaran Perubahan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 tersebut tinggal menunggu penyelesaian persyaratan administrasi yang diperkuat melalui SK yang akan ditandatangani Plt Gubernur Banten Nata Irawan.

“Peralihan kas daerah sudah mulai dilaksanakan di Januari 2017. Otoritas Jasa Keuangan(OJK) juga sudah memberikan persepsi bahwa Bank Banten layak untuk mengelola kas daerah,” kata Ranta, Kamis (1/12/2016).**Baca juga: Pemkot Tangerang Operasikan BRT Rute Poris Plawad-Jatiuwung.

Ditambahkan Ranta, OJK juga memastikan bahwa persyaratan Bank Banten untuk mengelola keuangan daerah telah dinyatakan sebagai bank yang sehat. Untuk itu, rencana ini kata Ranta akan pemprov perkuat melalui SK Gubernur Banten.**Baca juga: Tahun 2017, Pemprov Banten Bakal Terapkan APBD Online.

“Saya sudah dapat surat dari OJK kalau Bank Banten memenuhi syarat untuk mengelola kas daerah. Tinggal nanti buat surat keputusannya. Mudah-mudahan Januari 2017 sudah bisa dilaksanakan,” ucap Ranta.(rif)

**Baca juga: Razia Warem Diduga Bocor, Satpol PP Tangsel Amankan Tiga Wanita Ini.

Kabar6-Tokoh ulama di Pandeglang mengimbau kepada warga Banten, untuk tidak berangkat ke Jakarta dalam aksi demo damai Bela Islam III 2 Desember 2016 atau biasa disebut 212.

Demikian imbauan yang disampaikan Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Cidahu, Kabupaten Pandeglang, Abuya Muhtadi Dimyati, usai mengikuti Apel Nusantara Bersatu di Alun-alun Kota Serang, Banten, Rabu (30/11/2016).**Baca juga: Demo Bela Islam, 700 Polisi Siaga di Kabupaten Tangerang.

“Indonesia satu, Nusantara bersatu. Kita cinta Indonesia. Indonesia damai. Lebih baik gelar istighosah di Masjid masing-masing, di kantor masing-masing, jangan ke Jakarta,” kata Abuya Muhtadi.**Baca juga: Ini Cara Masyarakat Baduy Maknai Bhineka Tunggal Ika.

Acara Apel Nusantara Bersatu yang dihadiri oleh 10 ribu masyarakat Banten ini diakhiri dengan pembacaan doa dari lima agama.(tmn)

Kabar6-Suku Baduy Luar kiranya punya cara tersendiri dalam memaknai Bhineka Tunggal Ika. Meski tak memiliki ciri khas tersendiri dalam adat budayanya, namun mereka bersepakat untuk sama-sama menjaga rasa persatuan dan kesatuan Indonesia.

Setidaknya hal itu dapat dilihat dari 21 perwakilan Suku Baduy Luar yang berpartisipasi dalam Apel Nusantara Bersatu yang berlangsung di Alun-alun Kota Serang dan diikuti oleh 10 ribu warga Banten.**Baca juga: Demo Bela Islam, 700 Polisi Siaga di Kabupaten Tangerang.

“Apel siaga nasional untuk mempertahankan Bhineka Tunggal Ika, mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa. Di Baduy tidak ada ciri, tapi kita sama, sama-sama warga Banten,” kata Sarpin koordinator Suku Baduy Luar yang ikut serta Apel Nusantara Bersatu, saat ditemui di Alun-alun Kota Serang, Banten, Rabu (30/11/2016).**Baca juga: Belasan Ribu Massa Dari Tangerang Raya Bakal Ikut Aksi 212.

Para warga Banten yang mengenakan ikat kepala merah putih itupun diikuti oleh para tokoh lintas agama. Dimana mereka bersepakat bahwa menjaga kondusivitas negara Indonesia harus dilakukan bersama-sama.**Baca juga: Begini Pesan di Apel Nusantara Bersatu Indonesia Kita Bersama.

“Kita bersyukur disatukan dalam kesatuan Bhineka Tunggal Ika. Kami memohon keselamatan dalam kehidupan berbangsa untuk tetap utuh bersatu menuju hidup berbangsa kami,” kata Beni Haw, tokoh umat Protestan, di tempat yang sama.(tmn)