Kabar6-Rencana pelantikan pejabat yang akan mengisi Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Baru Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada Jumat (13/1/2017), terancam diundur.

Pasalnya, surat tembusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai izin pelantikan tersebut, hingga kini belum juga diterima Pemprov Banten.

“Kita belum terima (surat pelantikan, red), insya Allah mungkin besok turunnya, kita tunggu aja,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ranta Soeharta kepada wartawan, Kamis (12/1/2017).**Baca juga: LKP Minta “PNS Onar” di Tangsel Ditindak Tegas.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Samsir juga mengungkapkan bahwa hingga kini surat tembusan dari Kemendagri tersebut masih belum menemui informasi yang jelas.**Baca juga: Jabatan Tiga SKPD di Pemprov Banten Bakal Dilelang.

“Tapi kita utus perwakilan untuk stand by di sana supaya bisa menjemput. Itu juga belum tentu selesai karena kita juga belum tahu suratnya sudah selesai apa belum,” ucapnya.(rif)

**Baca juga: Napi LP Cipinang Otaki Penyelundupan Sabu Lewat Bandara Soetta.

Kabar6-Tiga Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten hasil perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), hingga kini masih mengalami kekosongan pejabat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Ranta Soeharta mengatakan, kekosongan itu disebabkan karena SKPD tersebut kekurangan jumlah pegawai dari pejabat eselon II.

Kendati begitu, Ranta memastikan pihaknya akan segera melakukan lelang jabatan terbuka (open bidding) terhadap SKPD yang kekurangan pegawai.

“Ada tiga SKPD yang kosong, tapi saya rencanakan bulan depan akan open bidding supaya jabatan itu bisa cepat terisi,” ujar Ranta ditemui di kantor Bappeda Banten, Kamis (12/1/2017).

Adapun dua dari tiga SKPD yang mengalami kekosongan pejabat itu kata Ranta yakni Biro Rumah Tangga Pimpinan dan Biro Infrastruktur.

“Satu lagi saya lupa, tapi SKPD itu hasil dari SOTK baru,” ungkapnya.**Baca juga: Napi LP Cipinang Otaki Penyelundupan Sabu Lewat Bandara Soetta.

Menurut Ranta, untuk mengisi kekosongan pejabat di tiga SKPD tersebut, pihaknya akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) sampai adanya pejabat yang akan ditetapkan.**Baca juga: LKP Minta “PNS Onar” di Tangsel Ditindak Tegas.

“Itu masih diproses, nanti akan diisi Plt dulu,” singkatnya.(rif)

Kabar6-Pengurus Besar (PB) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), guna membahas keberlangsungan organisasi mahasiswa Nahdliyin itu.

Dalam rakor tersebut juga dibahas sejumlah isu nasional seperti kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik (TDL) hingga rencana pengangkatan Habib Rizieq sebagai Imam Besar Umat Islam Indonesia.

“Target utama Rakornas II ini untuk merumuskan ulang sistem kaderisasi dan paradigma yang menjadi dasar sistem kaderisasi di PMII,” kata Aminuddin Ma’ruf, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PMII, usai proses pembukaan Rakornas II di Pondok Pesantren Al Fatoniah, Sempu, Kota Serang, Rabu (11/1/2017).**Baca juga: Meski Gagal Panen, Harga Rawit di Petani Cuma Rp20 Ribu.

Organisasi mahasiswa yang menganut Ahli Sunnah Wali Jama’ah (Aswaja) ini akan melangsungkan Rakornas selama empat hari sejak tanggal 11-14 Januari 2017.**Baca juga: Jambret Lampung Tertangkap Usai “Garap” Gadis Cikupa.

“Isu kedaerah akan kita bahas. Hari Jumat (12 Januari 2017) juga akan ada kunjungan ke Karakatau Steel sebagai BUMN Besar di Banten. Kita akan lihat sejauh mana peran BUMN menjadi lokomotif pembangunan di Banten,” ujarnya.(tmn)

Kabar6-Pengurus Gerakan Pemuda (GP) Ansor Banten meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan penelusuran terkait beredarnya surat dukungan kepada Habib Rizieq agar di angkat menjadi Imam Besar Umat Islam Indonesia.

Karena dalam sejarah ke-Islaman Indonesia, masyarakat Nusantara tak mengenal akan adanya Imam Besar tersebut.

“Sejarah Islam di Indonesia tidak mengenal terminologi imam besar umat Islam Indonesia. Kami meminta kepada imat Islam untuk tidak menanggapi surat dukungan tersebut dan kepada MUI untuk menelusuri dan melakukan Tabayun terhadap Habib Rizieq sebagai Imam Besar Umat Islam yang telah meresahkan Umat Islam,” kata Ahmad Nuri, Ketua GP Ansor Banten, Rabu (11/01/2017).

Pihak MUI Banten pun tak mengakui keberadaan Imam Besar umat Islam Indonesia yang dijabat oleh Habib Rizieq. Karena dalam Islam, hanya mengenal empat imam, yakni Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Hambali.

“Pokoknya enggak ada, enggak tahu menahu adanya imam itu (Habib Rizieq). Yang ada imam (besar Islam) hanya Syiah, kalalu di sini (Indonesia) enggak ada. Ada juga imam yang empat besar itu,” kata KH. A.M.Romly, ketua MUI Banten, Rabu (11/01/2017).

Dirinya pun meminta semua pihak menghargai umat Islam yang terdiri dari berbagai golongan, seperti NU dan Muhammadiyah. Sehingga tak memecah belah persatuan Indonesia.**Baca juga: Soal Raskin, LSM Somasi Kades di Kabupaten Tangerang.

“Ya umat Islam enggak ada imam-imam, ada juga imam masjid. Kalau MUI engak ada (tidak mengakui) imam besar umat Islam, kita kan umat Islam bermacam-macam, punya aliran aliran, punya paham sendiri,” tegasnya.(tmn/rif)

Kabar6-Kepolisian Daerah (Polda) Banten memastikan akan ikut mengawal langsung proses distribusi surat suara Pilkada ke setiap daerah pada 14 Januari 2017 mendatang.

Kepastian itu disampaikan langsung oleh Kapolda Banten, Brigjen Listyo Sigit Prabowo, Rabu (11/1/2017). Menurutnya, pola pengawalan ini dilakukan bukan hanya pada saat pendistribusian ke setiap daerah. Tapi juga saat proses pencetakan surat suara.

“Untuk di tempat pencetakan surat suara sendiri, pada saat mencetak akan kita awasi. Sehingga yang akan dicetak dan yang akan didistribusikan jumlahnya sesuai,” kata Listyo.

Dirinya pun mengharapkan agar proses distribusi surat suara tersebut bisa dilaksanakan sesuai prosedur. Sehingga tidak ada kekhawatiran terkait manipulasi surat suara.

“Di luar itu, kita juga tidak ingin ada beredar surat suara di luar yang ditentukan,” tandasnya.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan pihak terkait seperti KPU dan Bawaslu untuk bersama-sama melakukan pengamanan.

“Kita pastikan posisi (surat suara dan kotak suara) sampai akhir dalam kondisi sama. Itu yang paling penting,” tuturnya.**Baca juga: Ini Program Unggulan Pemkot Tangerang Tahun 2017.

Sementara, mengenai pola pengamanan di gudang tempat penyimpanan surat suara sendiri kata Listyo, Polda akan menempatan personel dengan sistem pergantian shift.**Baca juga: Pelimpahan Kewenangan SMA dan SMK, Guru Honorer di Tangerang Resah.

“Kita tempatkan personel untuk mengawasi prosesnya. Tidak terlibat tapi mengawasi. Kita yakinkan dengan pihak terkait bahwa surat suara dan kotak suara sesuai yang ditentukan,” ungkapnya.(rif)

Kabar6-Langkah Polres Kota (Polresta) Tangerang melarang biduan dangdut diwilayahnya berpakaian seronok, kiranya mendapat dukungan dari Polda Banten.

Dukungan itu disampaikan langsung oleh Kapolda Banten, Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Selasa (10/1/2017).

“Sepanjang apa yang disampaikan sesuai aturan, saya kira tidak masalah yah,” kata Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Banten, Selasa (10/01/2017).

Namun, jika hiburan dangdut dengan musik Melayu itu sesuai aturan dan etika yang berlaku. Maka petugas kepolisian siap menjaganya.

“Yang penting itu untuk hiburan masyarakat, etikanya harus juga di jaga,” tegasnya.**Baca juga: Pilgub, Ini Wilayah Rawan Konflik Versi Kominda Tangerang.

Sebelumnya sempat diberitakan bahwa Polresta Tangerang mengeluarkan aturan sejak empat bulan lalu terkait larangan biduan dangdut agar tak berpenampilan seksi saat bernyanyi di atas panggung.**Baca juga: Kapolresta Tangerang Imbau Biduan Dangdut Tidak Berpakaian Seronok.

Hal ini guna menghindari tindakan asusila dan kasus pemerkosaan yang kerap terjadi di wilayah Polresta Tangerang.(tmn)

Kabar6-Kapolda Banten, Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo, mengaku tak mengetahui adanya rencana pengukuhan Habieb Rizieq menjadi Imam Besar Umat Islam Indonesia.
Ya, pernyataan Kapolda itu menyusul belum adanya pengajuan izin kepada Polres Lebak terkait hal itu, kecuali hanya istighosah.

“Saya tahunya istighosah, kalau pelantikan saya tidak tahu. Disitu ada pelantikan santri-santri. (Pengajuan ijin) di Polres (Lebak), kegiatan pelantikan wisuda santri di dalamnya ada kegiatan istighosah,” kata Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo, saat ditemui di Makorem 0604/Maulana Yusuf, Kota Serang, Banten, Senin (9/1/2017).

Meski begitu, pihaknya mengaku siap mengamankan jalannya acara tersebut agar berjalan lancar, aman dan tertib.

“Setiap ada kegiatan keramaian kita turunkan personil, kalau kegiatan internal kita pantau dari luar. Sepanjang memang semua mengikuti aturan, kita wajib amankan. Kalau melanggar aturan ya kita berikan peringatan,” tegasnya.

Sebelumnya sempat diberitakan bahwa malam ini, Senin 09 Januari 2017, Habieb Rizieq selaku imam besar FPI akan dikukuhkan menjadi imam besar umat Islam Indonesia.**Baca juga: Malam Ini Habib Rizieq Dikukuhkan Jadi Imam Besar?.

Pengukuhan tersebut rencananya akan berlangsung di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Futuhiyah di Kampung Banjar Pahingeun, Desa Banjar Irigasi, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Banten.(tmn)

Kabar6-Plt Gubernur Banten Nata Irawan memastikan rencana pelantikan pejabat yang akan mengisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Rencananya pelantikan tersebut akan digelar pada Jumat (13/1/2017) akhir pekan ini.

“Mudah-mudahan Jumat kalau tidak ada usulan lagi, rencana pelantikan akan kita gelar,” kata Nata saat ditemui wartawan usai menghadiri serah terima jabatan Komandan Resort Militer (Danrem) 064/Maulana Yusuf di Markas Korem Serang, Senin (9/1/2017).

Ditegaskan Nata, pelantikan pejabat yang akan mengisi susunan SOTK baru ini akan terlebih dahulu diberlakukan kepada pejabat yang mempunyai pangkat eselon II dan eselon III.

“Prinsipnya hanya pengukuhan saja. Jadi enggak ada yang baru-baru. Kalau pun ada mutasi, itu persantasenya sangat kecil. Ya kisaran 10-15 persen,” ungkapnya.**Baca juga: Hore…! Upah Petugas Kebersihan di Kota Tangerang Naik.

Ia pun merinci, untuk pejabat eselon II yang akan dilantik dalam susunan SOTK baru jumlahnya sekitar 40 pegawai. Sementara untuk eselon III, ia belum bisa memastikan mengenai jumlah pejabat tersebut yang akan dilantik.**Baca juga: Malam Ini Habib Rizieq Dikukuhkan Jadi Imam Besar?.

“Karena eselon III ini jumlahnya ada banyak. Rencananya kita mau gelar prosesi pelantikan di Pendopo Gubernur,” ungkapnya.(tmn)

Kabar6-Beredar informasi bahwa malam nanti, Senin (9/1/2017) akan berlangsung pengukuhan Habieb Rizieq menjadi imam besar umat Islam Indonesia.

Hal itu pun tak disanggah oleh Imam FPI Banten, KH A Qurthubi Jaelani. Dirinya mengatakan acara tersebut akan berlangsung di pondok pesantren (ponpes) Al-Futuhiyah di Kampung Banjar Pahingeun, Desa Banjar Irigasi, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Banten yang digabung bersamaan dengan acara istighosah.

“Istighosah Kubro dan Tabligh Akbar sekaligus deklarasi alim ulama, jawara dan tokoh masyarakat Banten mengangkat Al’Allamah Alhabib Muhammad Rizieq Syihab sebagai imam besar umat Islam RI,” kata Qurthubi, Imam FPI Banten, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp masanger-nya, Senin (9/1/2017).

Selain Tabligh Akbar dan pengukuhan Habieb Rizieq menjadi imam besar umat Islam, acara itupun dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Haul Syeikh Abdul Qodir Aljaelani, hingga tasyakuran Tahfidzul Qur’an Putri ke-3 Syikhuna bernama Euis Fikriyatul Faridah AlQurthubi.**Baca juga: Besok, Dandim Lebak yang Baru Dilantik.

“Ada juga Milad PPS (Ponpes Salafi) Al-Futuhiyah Ke-27 dan Haflah Takhrij (Wisuda) Santri Putra-Putri PPS Al-Futuhiyah Angkatan Ke-12,” tegasnya.**Baca juga: Ini Syarat Ormas Ikut Latihan Bela Negara.

Namun, berdasarkan manual acara yang diberikan oleh Qurthubi Jaelani, selaku Imam FPI Banten, tak tercantum agenda pengukuhan Habieb Rizieq menjadi imam besar umat Islam Banten.(tmn)

Kabar6-Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tak mencintai dasar negara, perundang-undangan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tak akan pernah mendapatkan pelatihan Bela Negara dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Kalau ada ormas tidak pro Pancasila, Pro UUD 45, Pro Bhineka Tunggal Ika, akan saya pertimbangkan itu (untuk melatih, red). Ormas manapun berhak membela negara, yang tidak pro NKRI tidak akan saya latih,” kata Mayjen TNI Muhammad Herindra, saat ditemui di Makorem 0604/Maulana Yusuf, Kota Serang, Senin (9/1/2017).**Baca juga: Sindikat Curanmor Dibekuk Polsekta Tangerang.

Namun, lanjutnya, bagi organisasi maupun kelompok masyarakat yang dengan sadar mencintai negara dan ingin mempertahankan NKRI dari ancaman kedaulatan, maka TNI secara sukarela akan memberikan pelatihan.**Baca juga: Harga Cengek Meroket, Disperindagkop Cilegon “Angkat Tangan”.

“Untuk belajar negara bisa dilakukan setiap warga negara, termasuk LSM. Tentunya LSM yang pro NKRI, pro Pancasila, Pro UUD 45, pro Bhineka Tunggal Ika, itu yang akan kita latih,” tegasnya.(tmn)