Ketua KPK Agus Raharjo.(ist)

Kabar6- Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) menagih janji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo terkait penyidikan atas kasus dugaan korupsi di Banten pasca Pilkada 2017.

Ketua Aliansi Independen Peduli Publik (Alipp) Uday Suhada mengatakan, ketua KPK pernah menyatakan akan mengungkap pelaku korupsi di Banten setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah selesai. Menurutnya statement tersebut merupakan indikator bahwa KPK sudah mengantongi bukti siapa saja yang terlibat korupsi. Hal ini dinilai meresahkan karena menyangkut masa depan pembangunan Banten.

Diketahui Ketua KPK Agus Raharjo pada 30 September 2016 mengatakan akan mengungkap kasus korupsi di Banten setelah Pilkada. Namun hingga kini belum ada langkah KPK membuktikan ucapannya itu.

“Nah sekarang Pilkada Banten telah usai yang ditutup pada pelantikan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih oleh presiden RI juga sudah dilaksanakan Jumat 12 Mei 2017 lalu, maka kini saatnya warga Banten yang merindukan adanya rasa keadilan pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Uday, Kamis (18/5/2017).

Ia menegaskan, menuntut kepada KPK untuk segera membuktikan ucapannya dalam menindak tegas siapapun tanpa pandang bulu yang terlibat dalam perampokan uang rakyat Banten.

“Kami menunggu pembuktian ucapan ketua KPK, Agus Raharjo yang akan membuktikab ucapannya. ALIPP juga mendesak KPK untuk segera menuntaskan berbagai persoalan korupsi di Banten,” ucapnya.

Uday juga mendesak KPK untuk segera mengambil alih kasus korupsi dana bantuan hibah dan bantuan sosial APBD yang pernah dilaporkan ALIPP dan ICW Agustus 2011 ke KPK.(dina)

Pantai Ujung Kulon.(*)

Kabar6-Siapa yang tak kenal Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), sebuah konservasi Badak bercula satu dan hewan liar lainnya yang merupakan situs warisan dunia sejak tahun 1991.

Dilahan seluas 122.956 hektar itu, sekitar 12 ribu wisatawan domestik dan mancanegara mendatangi tempat bermukimnya badak bercula satu yang diprediksi hanya tersisa sekitar 60 ekor itu.

“Pariwisata pada esensinya bagaimana melibatkan potensi masyarakat sebesar-besarnya,” kata Hudan, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten, Rabu (17/05/2017).

Guna meningkatkan taraf ekonomi daerah, dirinya berharap pemerintah pusat maupun balai TNUK melibatkan warga lokal guna memajukan dunia wisata alam dan konservasi di tempat tinggal badak bercula satu tersebut.

“selain pemerintah daerah, balai TNUK pun seharusnya mengadakan pelatihan ekowisata untuk masyarakat sekitar. Agar pesan konservasi menyeluruh dapat disampaikan kepada pengunjung,” terangnya.

Selain itu, infrastruktur jalan dan faktor pendukung lainnya, seperti seperti posko pusat informasi wisata, akses transportasi dan jalan, pelatihan bahasa asing bagi warga lokal hingga toilet umum harus dipenuhi oleh pemerintah pusat dan Balai TNUK.

“Pemerintah mau terjun ke lapangan, melihat kondisi dan potensi wisata yang ada. Memperbaiki aksesbilitas dan melengkapi sarana publik. Saat ini pariwisata di Ujung Kulon belum maksimal memberdayakan masyarakat sekitar,” tegasnya.(*)

Kabar6- Dinas Sosial Provinsi Banten mencatat di wilayah ini ada 2.674 orang pengemis. Angka tersebut diperoleh dari data Dinas Sosial yang ada di kabupaten dan kota.

Untuk mengurangi dan mengendalikan jumlah pengemis, kata Sekertaris Dinas Sosial Provinsi Banten, Sudarto, Rabu (17/5), di Gedung Kopri Kota Serang, pihaknya memberikan berbagai macam ketrampilan kepada mereka.

” Ya macam-macam, belajar bikin bakso, kue, belajar dagang dan lain-lain.” kata Sudarto.

Sehabis latihan, Dinas Sosial juga akan memberikan bantuan berupa barang, dan perlangkapan warung yang disesuaikan dengan kebutuham mereka.(z)

Ayip Muflich, Komisaris Utama PT BGD.(ist)

Kabar6-Memorandum of Understanding (MoU) antara Banten Global Development (BGD) dengan Australia Indonesia Business Council (AIBC) terancam batal seiring pergantian jajaran komisaris dan direksi di perusahaan BUMD Banten tersebut.

“Progresnya belum kelihatan apa-apa, karena memang BGD mengalami suatu problematika yang harus diselesaikan. Kami akan melangkah terlebih dahulu memperbaiki kondisi objektif nya dulu,” kata Ayip Muflich, Komisaris Utama (Komut) PT BGD, saat ditemui di ruangannya di Kota Serang, Selasa (16/05/2017).

Mantan pejabat Direktur Jendral (Dirjen) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) ditahun 2012 ini beralasan bahwa dirinya harus melakukan audit terlebih dahulu ke internal BUMD Banten tersebut.

“Karenanya kami bersepakat dengan gubernur yang lama (Nata Irawan, PJs Gubernur Banten), terlebih dahulu kami akan melakukan audit secara keseluruhan supaya jelas kondisi, posisi objektif,” terangnya.

Nantinya hasil audit tersebut akan dilaporkan kepada pihak eksekutif dan legislatif di Banten untuk diketahui seberapa besar manfaat MoU tersebut dan guna menentukan langkah kedepan BUMD Banten.

“Dari sana kami menentukan strategi jangka pendek dan jangka panjangnya. Laporannya akan kami serahkan ke pemegang saham, ke gubernur dan DPRD (Banten),” tegasnya.

Sebelumnya sempat diberitakan bahwa PT.BGD selaku BUMD Banten menandatangani MoU dengan AIBC di kantor BKPMPST RI di Jakarta terkait pembangunan pelabuhan ternak terpadu khusus sapi, investasi pembangunan kawasan industri terintegrasi seluas 700 hektare di daerah Kohod dan Tanjung Burung, yang berlokasi di mulut sungai Cisadane, Banten.

Investasi yang dikeluarkan senilai US$1,3 miliar, atau Rp16,9 triliun untuk membangun pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) 3 x 450 Megawatt (MW). Proyek ini diproyeksikan akan rampung selama lima tahun ke depan.(*)

Kabar6- Sejak Ferbruari 2017 sampai pertengahan Mei 2017 bus Murni Jaya sudah ‘membunuh’ enam orang dalam kecelakaan yang terjadi di tiga lokasi.Terkahir kecelakaan di Kilometer 50 jalan tol Tangerang – Merak.

karena itu Dinas Perhubungan Provinsi Banten menyurati Kementrian Perhubungan agar mencabut izin bus PO Murni Jaya dan tidak diperbolehkan lagi beroperasi di wilayah Banten.

Menurut Kadishub Provinsi Banten Revri Aroes, pihaknya sudah sering memberi peringatan kepada pengelola PO Murni Jaya, tetapi kecelakaan terus terjadi, dan penyebabnya supir yang ugal-ugalan.(z)

Kabar6-Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten kembali akan memberikan pelayanan penghapusan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan biaya balik nama kendaraan bermotor dari luar daerah yang kedua kalinya. Pelayanan akan dimulai terhitung sejak 15 Mei – 31 Agustus 2017.

Penghapusan biaya balik nama kendaraan bermotor, mutasi kendaraan dari luar daerah maupun yang dalam daerah serta penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pajak kendaraan bermotor (PKB) ini berdasarkan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2017.

Pemberian penghapusan sanksi dan denda kedua kalinya di provinsi Banten ini diketahui dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kota Banten serta menambah pendapatan pajak Banten dan memberikan keringanan bagi pemilik kendaraan yang telat bayar pajak dan pendataan seluruh kendaraan yang belum terdata.

Dengan ketentuan itu, pemilik kendaraan bermotor yang ingin membayar pajak yang telah melebihi batas hanya wajib membayar pokok pajak kendaraan.

Pemerintah Bidang Pendapatan DPPKD Provinsi Banten menerangkan, warga yang hendak memanfaatkan layanan tersebut untuk mengetahui lebih jelasnya dapat menghubungi Kantor Samsat Bersama Setempat, Samsat Keliling dan gerai yang tersebar di beberapa lokasi di Banten.

Pemerintah Provinsi Banten bersama Kepolisian Lalulintas mengajak masyarakat Banten untuk memanfaatkan kesempatan ini sejak 15 Mei hingga 31 Agustus 2017.(z/ntmc)

Reuni keluarga Si Doel Anak Sekolahan.

Kabar6-Setelah tidak menjadi gubernur lagi, Rano Karno kembali ke film dan dalam waktu dekat akan menggarap Si Doel Reborn, yang ingin mengulang sukses sinetron Si Doel Anak Sekolahan yang sangat populer di era 90-an . 

“Saya memang rencana syuting Si Doel lagi.” kata Rano, Senin,(15/05/2017).

dalam akun Instagram, Rano sudah memberi isyarat dengan mengunggah fot-foto dan video reuni keluarga Si Doel Anak Sekolahan. 

“Tunggu tanggal mainnya aja ye,” katanya.(z)

Kabar6-Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Andika Hazrumy, yang notabene merupakan anak pertama Ratu Atut Chosiyah berjanji akan meningkatkan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kerjasama dengan KPK bukan saja hanya dengan pencegahan, tapi juga pengaplikasian pengelolaan keuangan dan perencanaan agar lebih baik, efektif dan mengena kepada masyarakat,” kata Andika, Wakil Gubernur Banten, usai serah terima jabatan dari Pjs Gubenur Banten, Nata Irawan, di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Senin (16/05/2017).**Baca Juga: Pelatikan WH-Andika Tunggu Pembentukan KPU Baru

Sedangkan Gubenur Banten terpilih, Wahidin Halim atau yang akrab disapa WH, berjanji akan melanjutkan pembangunan 12 megaproyek pemerintah pusat yang telah dirintis oleh Rano Karno.

“Bagaimanapun juga kepala daerah sebagai wakil pemerintah pusat harus mengawal terhadap kebijakan dengan pemerintah pusat,” kata WH.**Baca Juga: Waduh, ABK Pelabuhan Merak Gugup Hadapi Kebakaran Kapal

Sedangkan PJs Gubenur Banten, Nata Irawan, berharap kedua nya bisa membangun Banten lebih baik lagi dan selaku berpihak kepada masyarakat luas.

“Saya mengucapkan selamat krpada Pak WH dan Andhika. Tidak terasa enam setengah bulan saya menjabat sebagai Pjs, sejak Oktober 2016,” kata Nata Irawan, ditempat yang sama, Senin (16/05/2017).

Untuk diketahui bahwa Wahidin Halim dan Andika Hazrumi dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden (Kepres) RI Nomor 52/P/Tahun 2017 tentang pemberhentian pejabat Gubernur Banten dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten masa jabatan tahun 2017-2022.

Dalam massa kampanye, keduanya mengusung visi “Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah”.

Misi Wahidin-Andika meliputi:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur.

3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas.

4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas.

5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Visi misi di atas dijabarkan dalam prioritas program yang diuraikan secara rinci. Mulai dari penerapan e-planning, e-monev, e-budgeting, pembangunan 2.016 ruang kelas baru/168 unit sekolah untuk jenjang SMA dan SMK, pembangunan rumah sakit umum menjadi rumah sakit rujukan regional, pembangunan 273.000 meter ruas jalan provinsi yang rusak dari total 852.000 meter, hingga penciptaan iklim investasi yang kondusif.(tmn)

Kabar6- Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten kembali akan memberikan pelayanan penghapusan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan biaya balik nama kendaraan bermotor dari luar daerah yang kedua kalinya. Pelayanan akan dimulai terhitung sejak 15 Mei – 31 Agustus 2017.

Penghapusan biaya balik nama kendaraan bermotor, mutasi kendaraan dari luar daerah maupun yang dalam daerah serta penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pajak kendaraan bermotor (PKB) ini berdasarkan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2017.

Pemberian penghapusan sanksi dan denda kedua kalinya di provinsi Banten ini diketahui dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kota Banten serta menambah pendapatan pajak Banten dan memberikan keringanan bagi pemilik kendaraan yang telat bayar pajak dan pendataan seluruh kendaraan yang belum terdata.

Dengan ketentuan itu, pemilik kendaraan bermotor yang ingin membayar pajak yang telah melebihi batas hanya wajib membayar pokok pajak kendaraan.

Pemerintah Bidang Pendapatan DPPKD Provinsi Banten menerangkan, warga yang hendak memanfaatkan layanan tersebut untuk mengetahui lebih jelasnya dapat menghubungi Kantor Samsat Bersama Setempat, Samsat Keliling dan gerai yang tersebar di beberapa lokasi di Banten.

Pemerintah Provinsi Banten bersama Kepolisian Lalulintas mengajak masyarakat Banten untuk memanfaatkan kesempatan ini sejak 15 Mei hingga 31 Agustus 2017.(z/ntmc)

Siti Suswati(ist)

Kabar6-Siti Suswati(46) mengadukan nasibnya ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Banten, karena telah dicabut akte kelahirannya oleh Pengadilan Negeri (PN) Serang.

“Pada dasarnya tidak ada masalah, kemudian ada gugatan pencabutan akte kelahiran. Sedangkan yang membuat akte kelahiran itu kan Disdukcapil oleh orang tua saya,” kata Siti Suswati, saat ditemui di kantor Kanwil Kemenkumham Banten di Kota usai mengadukan nasibnya, Rabu (10/05/2017).

Warga perumahan Metro, Kota Cilegon ini pun bercerita, bahwa dirinya tak mengetahui mengapa Uwanya, Asih(87), sampai ada gugatan akan akte kelahiran dirinya.

“Saya juga enggak tahu, bingung pas sidang. Yang jelas, saya minta status saya dikembalikan. Status saya sebagai anak kan pasti dibuat enggak sembarangan sama orang tua saya,” tegasnya.

Sedangkan petugas dari Kanwil Kemenkumham Banten, berdasarkan pemeriksaan sementara mengisyaratkan bahwa Siti Suswati merupakan anak kandung dari seorang ayah bernama Tohoesochi Mendrofa yang telah meninggal dunia di tahun 2013 dan dari ibu bernama Hj Sayu Tati Barashi yang meninggal tahun 1999.

“gampang dilihatnya, tinggal dilihat saja DNA nya. Kalau dilihat dari dokumen rumah sakit, beliau 99 persen anak kandung,” kata Erwin Firmansyah, Kasubdit PPIHAM Kanwil Kemenkumham Banten, saat ditemui di ruangannya, Rabu (10/05/2017).

Guna menyelesaikan sengketa ini, pihak Kemenkumham Banten berjanji akan segera memberikan rekomendasi kepada PN Serang atas putusannya sebelum bulan Ramadhan tiba.

“Kita biasanya melakukan rapat audiensi kemudian memberikan rekomendasi kepada pihak terkait. Biasanya rekomendasi ini di ikuti oleh institusi tersebut,” tegasnya.(*)