Kabar6-Bank Banten yang dulu bernama Bank Pundi mengaku mendapatkan warisan hutang kredit macet dari nasabah sebelumnya senilai Rp 1 Triliun.

“ini ada akumulasi kerugian dari (Bank Pundi) sebelumnya,” kata Fahmi Bagus Mahesa, Direktur Utama (Dirut) BPD Banten, yang ditemui di Kota Serang, Banten, Rabu (12/04/2017).

Bank Pundi yang kini bernama menjadi Bank Banten menargetkan dalam jangka waktu tiga tahun masuk ke dalam 10 besar nasional jajaran bank daerah yang nomor urut pertamanya masih dihuni oleh BPD Bank Jabar Banten (BJB).

“Memang membutuhkan waktu untuk memulai pengembangan bisnis baru nya agar optimal. Kita juga akan fokus membangun lagi empat cabang di kabupaten kota di Banten. Kami juga akan membangun di Panimbang, Malingping (Banten Selatan),” tegasnya.

Perlu diketahui bahwa siang tadi, Rabu 12 April 2017, Bank Banten menggelar RUPS Lupa Biasa yang berlangsung di hotel Dian Kota Serang. Dalam RUPS tersebut Bank Banten merubah jajaran komisaris dan direksi nya.

Komisaris Utama Bank Banten dijabat oleh Zulkarnain, sementara Dirut dijabat oleh Fahmi Bagus Mahesa.(*)

Novel Baswedan di rumah sakit.(foto:tirto)

Kabar6-Wakapolri Komjen Pol Syafruddin, berjanji akan segera mengungkap pelaku penyiraman air keras kepada penyidik KPK, Novel Baswedan.

“Akan kami ungkap. Semoga segera terungkap,” kata Komjen Pol Syafruddin, saat berkunjung ke Polda Banten, Kota Serang, Rabu (12/04/2017)

Hal ini karena pihaknya telah memeriksa sebanyak 16 orang saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

“sudah ditangani, sudah 16 saksi diperiksa,” tegasnya singkat.

Sebelumnya sempat diberitakan bahwa pada Selasa, 11 April 2017, penyidik senior KPK, Novel Baswedan mendapatkan teror berupa penyiraman air keras ke wajahnya usai melaksanakan Shalat Subuh di Masjid dekat kediamannya di Jakarta.(*)

Kabar6- Wakapolri mengaku telah membagikan rompi anti peluru ke seluruh anggotanya untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan paska penyerangan di Mapolres Banyumas, Jawa Tengah (Jateng).

“Udah ada pembagian (baju Anti peluru),” kata WakapolriKomjen Syafruddin, saat ditemui di Mapolda Banten, Rabu (12/04/2017).

Kapolri pun telah menetapkan siaga satu bagi seluruh jajaran kepolisian di Indonesia untuk terus berjaga-jaga.

“Siaga satu, perintah Kapolri, seluruh jajaran polri, polres, siaga satu, bukan siaga satu nasional, tapi siaga satu komando,” tegasnya.

Sebelumnya sempat diberitakan bahwa Senin, 11 April 2017, pria bercadar dengam pakaian serba hitam berinisial MID (22) menyerang anggota kepolisian di Mapolres Banyumas. 

MID yang bercadar dengan pakaian serba hitam menabrakkan motornya ke arah Aiptu Atau Suparta yang sedang menelpon. Keduanyapun terjatuh, kemudian MID mengeluarkan parang dan menyerang Bripka Karsono yang berusaha menolong Aiptu Atau Suparta.

Mengetahui MID mengeluarkan parang, Bripka Karsono segera lari, namun dikejar oleh MID menggunakan parang hingga akhirnya terkena sabetan dilengan kanannya. Polisi lainnya yang melihat kejadian tersebut segera menolong korban dan meringkus pelaku.

Pelaku diketahui kerap berkomunikasi dengan Karno (19), salah satu terduga pelaku teror yang tewas di Tuban, Jawa Timur.

MID dan Karno beserta pelaku teroris kerap berkomunikasi dengan pelaku teroris lainnya yang mendekam di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan di Jawa Tengah.(*)

Kabar6-Meski banyak TKI yang tersangkut berbagai macam persoalan diluar negri, namun pada dasarnya pemerintah tidak bisa melarang warga Indonesia untuk mencari pekerjaan di negara lain.

“Menjadi TKI kan tidak dilarang oleh negara. Di Banten itu kan penganggurannya termasuk banyak. Mereka juga butuh penghidupan, mungkin lowongan pekerjaan di Banten terbatas,” kata Gatot Hermawan, Kepala BP3TKI, Rabu (12/04/2017).

Guna memastikan keselamatan dan kenyamanan saat bekerja di negeri orang, pihaknya menghimbau agar seluruh warga Indonesia yang menjadi TKI untuk menempuh jalur resmi.

“Maka nya kita tidak melarang mereka bekerja diluar negeri, tapi (harus) yang prosedural. Mulai dari KTP, ijazah, surat keterangan wali, pasport, visa, perjanjian penempatan kerja dan lain-lain ini prosedur yang harus dilalui,” terangnya.

Gatot menjelaskan bahwa proses penempatan tenaga kerja bisa menggunakan G to G (Goverment to Goverment) hingga P to P (private tour private).

“Masyarakat saat ini kurang memahami, keterbatasan pengetahuan atau informasi, mereka memaknai bekerja diluar negeri cukup dengan modal pasport, mereka berangkat keluar negeri,” tegasnya.(*)

Gatot Hermawan, Kepala BNP3TKI Serang, Banten.(foto:tmn)

Kabar6-Sepanjang tahun 2016 lalu, sebanyak 171 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar negeri mendapatkan berbagai macam persoalan. Sebanyak 160 kasus telah selesai, sedangkan 11 lainnya sedang dalam penyelesaian.

“Dalam penanganannya dipilah, mana yang pidana, mana yang ketenagakerjaan. Kalau pidana, kita koordinasi dengan kepolisian. Kalau katenagakerjaan, ada upaya yang dilakukan, misalkan putus komunikasi kita koordinasi dengn KBRI. Kalau gaji tidak dibayar kita koordinasi dengan KBRI,” kata Gatot Hermawan, kepala Balai Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP3TKI) Serang, Banten, Selasa (11/04/2017).

Masih menurut Gatot, kebanyakan persoalan TKI asal Banten seperti putus komunikasi, baik dengan keluarga, agent penyalur tenaga kerja maupun KBRI, ada juga persoalan gaji yang tidak dibayarkan hingga minta dipulangkan karena merasa tak betah ataupun mendapatkan tindak kekerasan. 

Jika mendapatkan tindak kekerasan ataupun penganiayaan, maka TKI akan dibawa pulang ke Indonesia terlebih dahulu, lalu dibawa berobat ke RS Polri.

“kita bawa ke RS Polri untuk pengobatan lanjutan sampai dianggap layak dibawa pulang ke tempat asalnya,” terangnya.

Dimana, Banten sendiri menyumbangkan sebanyak lebih dari dua ribu TKI keluar negeri, terbanyak bekerja di Timur Tengah.

“Kebanyakan bekerja di sektor informal, tapi sekarang sudah mulai banyak yang bekerja disektor formal. Kebanyakan dulu di Timur Tengah, tapi karena sudah ditutup, sekarang sudah berakhir ke Malaysia,” tegasnya.(tmn)

Kujemah bt Sayib, 10 tahun hilang.( foto:kbri)

Kabar6- Perwakilan Serikat Buruh Migran, Maftuh Salim mengatakan banyak Tenaga kerja asal Banten yang kondisi memprihatinkan di luar negeri dan tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya, bahkan hilang.

hal itu diungkapkan Salim saat mendatangi Balai Pelayanan dan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di Serang,Selasa (11/4/2017).  

Di tahun 2017 ini, lanjut Salim ada 21 kasus yang sudah disampaikan ke BP3TKI, diantaranya yang terkait kasus penjualan orang dan hilang kontak dengan keluarga di Indonesia maupun di negara mereka bekerja. 

“Laporan-laporan yang kami berikan tidak jelas, tidak ada konfirmasi, bagaimana kelanjutannya” kata Salim. 

Contoh kasus yang paling tragis adalah kasus Kujemah bt Sayib, tenaga kerja wanita asal  Kecamatan Pontang,Serang, Banten, yang hilang kontak dengan keluarganya lebih dari 10 tahun, baru belakangan ditemukan di Damaskus, Suriah.

Kemudian Saniah asal Desa Purwodadi, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang yang hilang di Qatar.(z) 

Kabar6-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, mengimbau kepada seluruh Kepala Daerah yang ada di wilayah Banten agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya dalam melaksanakan pembangunan.

Kepala Kejati Banten, Agoes Djaja menegaskan pihaknya akan menindak tegas secara hukum atas penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang sengaja dilakukan para pemangku kebijakan di tanah jawara tersebut. Pasalnya, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang itu merupakan cikal bakal dari munculnya tindak pidana korupsi.**Baca Juga: ICW: Andika Berpeluang Lanjutkan Dinasti Politik di Banten

“Kalau memang hal itu ada, pasti ditindak tegas. Tapi, kalau pemerintah daerahnya sudah melakukan good governance, semua sudah transparan dan berdasarkan aturan- aturan yang berlaku, mudah- mudahan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang itu enggak ada. Tujuannya, untuk pembangunan daerah,” katanya.**Baca Juga: Airin dan Dinasti, Masihkah Laku?

Ditanya, soal kembali munculnya ‘Dinasti Politik’, pascapenetapan Andika Hazrumy (Putra mantan Gubernur Ratu Atut Chosiyah-red), sebagai Calon Wakil Gubernur Banten terpilih, pihaknya enggan berspekulasi.

“Saya sih tidak mau spekulasi. Kalau pun ada mungkin saya anggap masa lalu lah,” ujarnya.

Dengan situasi dan kondisi yang cukup terbuka seperti sekarang ini, kata Agoes, dinasti politik yang dimaksud, tidak akan mungkin bisa berkembang kembali.

Pasalnya, saat ini kontrol terhadap kebijakan pemerintah daerah, tak hanya dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) saja, namun masyarakat juga turut berperan serta dalam memantau jalannya pembangunan.

“Dengan kondisi dan situasi sekarang, belum tentu juga dinasti itu bisa berkembang serta tumbuh lagi. Hari ini saja, Kantor Kejari Serang didemo warga, karena ada indikasi korupsi di RSUD Serang. Artinya, Informasi saat ini sudah sangat terbuka,” tandasnya.(Tim K6)

Rano Karno

Kabar6-Rano Karno yang menjabat sebagai Gubernur Banten sejak tahun 2015, meminta maaf kepada masyarakat Banten jika selama kepemimpinannya kerap terjadi kesalahan.

“Kepada seluruh rakyat Banten, bukakanlah pintu maaf untuk saya, bila ada salah dan khilaf yang pernah terjadi. Saya telah berkeras memberikan yang terbaik yang saya bisa, tapi saya manusia biasa yang tak bisa menjanjikan kesempurnaan,” kata Rano Karno, melalui keterangan tertulisnya, Jum’at (07/04/2017).

Rano yang meneruskan massa kepemimpinan Ratu Atut Chosiyah yang tersandung kasus suap di KPK ini pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah membantunya selama ini.

“Saya ucapakan terima kasih tak terhingga pada seluruh relawan dan semua kader partai pendukung. Terima kasih kepada seluruh jajaran SKPD yang telah mendukung berbagai program pembangunan yang saya pimpin selama ini,” terangnya.

Dirinya pun percaya bahwa Cagub-Cawagub Banten terpilih, Wahidin Halim-Andhika Hazrumy mampu membawa perubahan bagi Banten.

“Saya percaya gubernur dan wakil gubernur terpilih memiliki kecakapan untuk mengemban amanah masyarakat Banten menjadi lebih maju, sejahtera, dan berkeadaban,” tegasnya.(des)

Brigadir Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo

Kabar6 – Kapolda Banten Brigadir Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan meminta laporan penanganan kasus limbah B3 di Tangerang secara berkala.

“Saat ini kasus tersebut sudah ditangani oleh Kapolresta. Dan saya minta Kapolres untuk melaporkan progress penanganan dari kasus limbah B3 di Tangerang secara berkala,” kata Kapolda Banten Brigadir Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kepada Kabar6 melalui pesan singkatnya, Kamis (6/4/2017).

Kapolda menegaskan kepolisian akan segera menindaklanjuti setiap keluhan penegakkan hukum yang diberikan masyarakat tanpa pandang bulu.

“Siapa pun orangnya termasuk Pak Neta bila melaporkan keluhan adanya pelanggaran atau kurangnya pelayanan penegakkan hukum pasti akan ditindaklanjuti dan diterima dengan baik oleh kepolisian,” katanya.

Listyo memaparkan proses penyampaian keluhan masyarakat kepada pihaknya sangat mudah dan gampang. Ia menegaskan kepolisian sangat serius menangani masalah lingkungan hidup yang terjadi di masyarakat.

“Proses penyampaian keluhan ke kami itu sangat gampang, tinggal buat surat atau telepon, kami pasti tindaklanjuti. Terkait keluhan limbah B3 ini, kami akan membuka tangan untuk bekerjasama dengan siapa saja. Tujuan jelas, kami sangat serius menangani pelanggaran masalah lingkungan hidup yang terjadi di masyarakat. Dan kami lakukan dengan transparant supaya jelas dan terang,” paparnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta Kapolda Banten serius memperhatikan masalah limbah beracun (B3) di Kabupaten Tangerang.

“Sebagai pejabat yang diberi kepercayaan menjadi Kapolda di Banten sudah seharusnya dia serius menangani kejahatan lingkungan yang marak di Tangerang,” kata Neta S Pane kepada Kabar6, Jakarta, Kamis (6/4/2017).(K6)

Kajati Banten, Agoes Djaja.

Kabar6- Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten, Agoes Djaja, menyarankan ke warga untuk melaporkan para mafia tanah yang bermain di proyek pengadaan lahan landasan pacu atau runway 3 Bandara Soekarno- Hatta (Soetta).

“Kalau memang benar ada mafia tanah, informasikan saja ke Polisi biar ditangkap- tangkapi. Itu kalau benar,” ungkap Kajati Agoes, kepada Kabar6.com, usai menghadiri acara Pertemuan Konsultasi Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Wilayah Banten, yang digelar di kantor Kejari Kabupaten Lebak,Kamis (6/4/2017).

Menurut Agoes, pihaknya telah mengerahkan jajarannya di Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejati Banten dan Kejari Kabupaten Tangerang, untuk membantu proses pelaksanaan proyek nasional yang menelan anggaran Rp2 Triliun tersebut.

Agoes, justru mengaku baru mendengar adanya informasi mafia tanah yang mengusai lahan di dua desa, yakni Rawa Burung dan Rawa Rengas, Kabupaten Tangerang.

“Kita mendampingi terus. Beberapa hari lalu, pihak Angkasa Pura II datang ke kantor untuk koordinasi masalah itu. Kami baru dengar ada informasi soal mafia tanah. Sekarang menurut saya sudah tidak ada istilah ganti rugi, yang ada adalah ganti untung,” katanya.

Kajati Agoes menegaskan, peran TP4D dalam proyek pengadaan lahan runway 3 seluas 160 hektar ini hanya melakukan pendampingan dan pengawalan.

Sementara, kata Agoes, TP4D sendiri tidak masuk dan menyentuh sampai ke ranah itu.

“Kita enggak sampai ke mafia tanah dan enggak tahu soal itu. Kita, hanya mendampingi saja,” ujarnya.(K6)