Kabar6-Mantan calon wakil Gubernur Banten, H. Embay Mulya Syarif mengaku ogah mengikuti kembali gelaran Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di sejumlah daerah di Provinsi Banten tahun 2020 nantinya.

“Gak, saya gak mau. Saya sudah cukup kursus kilat politik praktis di Pilgub kemarin. Sudah selesai,” terang Embay, Selasa (27/8/2019).

Bagi tokoh Banten ini pengalaman pada saat Pilkada Banten 2017 lalu, sudah cukup memberikan pengalaman bagi dirinya. Pada pemilihan Gubernur 2017 lalu, Embay berpasangan dengan Rano Karno untuk melawan pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumy.

Menolak maju lagi di Pilkada Banten ini berlaku meski ada tawaran dari Parpol yang mencoba untuk mengusung namanya kembali maju kedalam salah satu kontestasi politik di Provinsi Banten yang akan datang.”Tetap akan saya tolak,” tegasnya.

Saat disinggung mengenai permasalah yang terjadi di Kabupaten Serang, lanjut Embay, pihaknya menilai masih banyak perbaikan yang harus dilakukan Pemkab Serang dalam mengatasi semua persoalan yang ada, mulai dari soal limbah, hutan, pertanian, pendidikan, kesehatan dan masih banyak lagi.

**Baca juga: Pemprov Banten Minta Pembangunan Pelabuhan Wanasari Kota Cilegon Ditunda.

Oleh karena itu, lanjut Embay, siapapun yang muncul sebagai kepala daerah nantinya, pihaknya berharap pimpinan di setiap daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tadi, bisa melahirkan seorang sosok pemimoin yang memiliki wibawa dan bersih dari segala persoalan.

“Orang yang berwibawa itu orang yang bersih. Orang yang melakukan apa yang diucapkannya. Bagaimana mau disiplin kalau terlambat melulu., gimana mau menegakan disiplin. Berwibawa karena dia jujur, bersih, bisa.berbuat tegas,” katanya.(Den)

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meminta agar pembangunan pelabuhan Wanasari, Kota Cilegon menunggu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil (RZWP3K) rampung dikerjakan.

Demikian hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten, Al Muktabar usai pertemuan dengan Walikota Cilegon, Edi Ariadi di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (27/8/2019).

Dikatakan Muktabar, saat ini Pemprov dan DPRD Banten masih melakukan pembahasan terkait raperda RZWP3K. Ia mengaku, Pemprov Banten telah membuat area-area kewenangan laut dari nol hingga 12 mil.

“Jadi pembangunan pelabuhan di Cilegon harus menunggu Perda RZWP3K jadi. Karena perda ini akan menjadi induk pengembangan, pemanfaatan laut termasuk agenda kepelabuhan,” kata Muktabar.

Terkait pertemuan dengan Walikota Cilegon, Muktabar menjelaskan, terdapat agenda terkait review teknis terkait pembangunan pelabuhan di Cilegon.
“Secara normatif kita kembalikan lagi ke aturan formal yaitu untuk tidak mengambil langkah-langkah di luar aturan yang berlaku,” jelasnya.

Selain Wanasari, lanjut Muktabar, pemprov juga akan melakukan review terhadap pengembangan Pelabuhan Nusantara.

“Ada agenda pengembangan (pelabuhan, red). Tapi di satu sisi terkait zonasi itukan kewenangannya provinsi. Saya melihat dalam kerangka itu sih bagus, pengambangan, pemikiran invesati buat kita, buat pembangunan Banten, mengapa tidak,” katanya.

“Akan tetapi balik lagi ke koridor aturan. Kita akan mereview, mendengarkan masukan dari masyartakat. Jadi untuk pengambangan juga harus menunggu, karena basisnya kan perda,” sambungnya.

Terkait pembangunan pelabuhan yang sudah terlanjur dilakukan, Muktabar menilai, jika tidak bertentangan dengan perda hal itu sah-sah saja.

“Kalaupun ada perizinan yang telah dikeluarkan rekomendasinya tetap akan sesuaikan ke Perda. Nanti kita masukan (insert, red), semua kita arahkan ke sana.Yang jelas kalau kondisinya nggak ada yang dilanggar nggak masalah,” ujarnya.

Sementara, Walikota Cilegon Edi Ariadi mengatakan, pihaknya melalui Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) telah melayangkan surat kepada Pemprov Banten terkait pembangunan Pelabuhan Wanasari.

“Kita ingin provinsi mengeluarkan surat rekomendasi. Karena sesuai dengan rencana induk, seperti pelabuhan nusantara juga termasuk pelabuhan Wanasari yang dibangun oleh PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) ingin dilakukan percepatan pembangunan. Makanya kita rapatkan,” kata Edi.

Edi mengklaim jika pembangunan Pelabuhan Wanasari tidak bertentangan dengan raperda RZWP3K yang kini masih dalam tahap pembahasan.

“Secara tata ruang sudang sesuai. Dan, ternyata di Cilegon nggak ada masalah. Oleh karena itu saya minta Pak Gubernur memberikan rekomendasi supaya bisa jalan bisa percepat,” ujarnya.

Ia mengaku, hasil dari pertemuan tersebut jika Pemprov Banten akan membantu dalam mempercepat rekoemndasi.**Baca juga: DLHK Banten: Penanganan Sungai Ciujung Seperti Permainan Petak Umpet.

“Ini kan proses perizinan diperlukan, belum lagi ada konsensi yah banyaklah. Tadi juga pemprov akan siap membantu, kalau nunggu (rekoemndasi, red) keluar nanti nggak selesai-selesai. Makanya kita akan diskusi lagi,” katanya.(Den)

Kabar6-Kepala Dinas Lingkkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Banten, M Husni Hasan menilai pencemaran yang terjadi di Sungai Ciujung diibiratkan seperti bermain petak umpat.

Hal itu diungkapkan Husni saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (27/8/2019).

“Kita ini seperti main petak umpat dengan industri. Kita cek di lapangan aman-aman saja, tapi begitu kita tinggalkan lokasi kembali hitam,” ujar Husni kepada wartawan.

Ia menuturkan, pencemaran di Sungai Ciujung saat ini lebih mudah didientifikasi. Hal itu lantaran debit air sungai kecil. “Jadi kalau buang limbah ke sungai warnanya juga akan berubah,” jelasnya.

Dikatakan Husni, pihaknya memberikan sejumlah catatan, salah satunya yakni pencemaran di Sungai Ciujung berakibat pada konsumsi air di hilir oleh masyarakat. Baik untuk konsumi pertanian maupun mandi cuci kakus (MCK).

“Kita juga mengimbau industri-industri agar berperan aktif dalam mengelola limbah. Mereka itukan punya instalasi pengelolaan air limbah (Ipal), jadi manfaatkan itu, jangan mencari keuntungan sesaat tapi masyarakat yang dirugikan,” katanya.

Saat ditanya perusahaan mana saja yang diduga telah melakukan pencemaran di Sungai Ciujung, Husni mengaku belum dapat ditentukan. Dirinya beralasan, jumlah industri di bantaran Sungai Ciujung cukup banyak.

“Banyak pabrik di situ, kita juga bingung siapa yang buang limbah. Karena kan libahnya nggak ada mereknya sih, jadi dari mana-mananya kita nggak tahu,” katanya.

Husni juga mengaku hingga saat ini belum bisa memberikan sanksi kepada industri yang kedapatan membuang limbah ke Sungai Ciujung. Meski begitu, ia menegaskan, bagi industri yang kedapatan membuang limbah akan mendapatkan sanki dari mulai ringan hingga berat.

“Kalau sanksi belum kita berikan, ketahuan aja belum. Tapi dari sisi regulasi ada mekanismenya untuk sanksi, pertama kita kasih teguran, lalu ada paksaan dari pemerintah daerah untuk memperbaiki standar operasional prosedur (SOP). Tapi kalau dalam waktu tiga bulan nggak ada perubahan yah paling eksrtream itu di cabut izinnya,” ujarnya.

Namun, kata Husni, untuk pencaburtan izin, Pemprov Banten tidak bisa menindak. Hal itu dikarenakan, proses perizinan berada di kabupaten/kota. “Kita sifatnyan suport saja. Karena semua demi pelayanan kepada masyarakat. Kita hadir berikan jaminan agar masyarakat hidup di ruang bersih dan sehat,” katanya.

Seperti diberitakan, Kepala DLH Kabupaten Serang, Budi Priharso mengatakan bahwa pihaknya sudah memberikan surat kepada perusahaan untuk tidak membuang limbah meskipun telah memenuhi baku mutu. “Kondisi kemarau ini debit airnya kecil, sehingga airnya tidak mengalir dan pastinya akan berubah mulai dari warna hingga baunya,” katanya.

Lebih lanjut, sejak surat imbauan tersebut dilayangkan, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang biasanya membuang limbah ke Sungai Ciujung. Hasilnya dipastikan tidak ada perusahaan yang melanggar.

“Ada tiga perusahaan yang membuang limbah langsung ke Ciujung diantaranya yaitu Indah Kiat, dan Cipta Paperia. Ketiganya sudah memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang memenuhi syarat, bahkan Indah Kiat sudah punya lagon, fungsinya saat kemarau limbah dibuang kesana,” katanya.

Selain itu, sekira Rabu dan Kamis pihaknya akan mengumpulkan sebanyak 30 perusahaan yang berada di aliran Sungai Ciujung dan Cidurian. Hal ini dilakukan untuk meminta perusahaan agar dapat mendistribusikan air bersih kepada masyarakat sekitar.**Baca juga: IKA Untirta Akan Adakan Forum Diskusi Calon Kepala Daerah Jelang Pilkada Serentak.

“Musim kemarau ini puncaknya akan terjadi sampai bulan Oktober, maka dari itu kita harus carikan solusi untuk masyarakat. Namun harus disusun juga cara pendistribusian seperti apa, agar air bersih yang diberikan tidak selalu pada desa yang sama,” ujarnya.(Den)

Kabar6-Ikatan Alumni Untirta (IKA Untirta) berencanan akan menghadirkan sosok calon kepala daerah yang akan berkompetisi pada gelaran Pilkada serentak di Banten nantinya, melalui forum diskusi terbuka untuk umum secara terpisah.

Hal itu sengaja dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pemilih dalam mencari tahu kualitas dari masing-masing calon yang akan dipilih nantinya sebelum dicoblos.

Ketua IKA Untirta Banten, Asep Busro mengatakan, dengan begitu, kedepan nantinya IKA Untirta diharapkan bisa turut serta dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak di Provinsi Banten, melalui forum diskusi bersama peningkatan pemahamanan politik masyarakat, dengan menampilkan sosok calon yang akan dipilih nantinya.

Menurutnya, hal itu dikarenakan sampai saat ini masih banyak masyarakat membutuhkan pemahaman politik tentang pentingnya suara yang dimilikinya sebelum mencoblos.

Sisi lain, kata Asep, hal itu menyikapi terus bermunculannya kotak kosong pada sejumlah gelaran Pilkada di Banten kemarin, akibat bergabungnya sejumlah partai pengusung yang memajukan satu pasangan calon, karena diborong oleh petahana.

Akibatnya, lanjut Asep, membuat calon lainnya dari indepanden terpaksa harus mundur, karena tidak memiliki Parpol pengusung, selain berfikiran akan mengeluarkan cost lebih karena harus bekerja sendiri tanpa ada Parpol yang mengusungnya.

“Akibat hal tersebut, menghindari hilangnya calon kepala daerah yang kompeten dan profesional dari sosok independen, karena tidak memiliki Parpol yang mengusungnya. Yang kemungkinan calon independen tadi memiliki potensi dan kualitas bagus, namun harus hilang kemudian digantikan kotak kosong. Sehingga diperlukannya pemahaman tersebut kepada masyarakat yang akan memilihnya nanti,” kata Asep, Selasa (27/8/2019).

Dirinya juga menilai, sampai saat ini masih banyak pemilih yang ikut-ikutan, berdasarkan pilihannya tokoh masyarakat di daerahnya masing-masing. Yang padahal, kata Asep, seharusnya hal tersebut tidak terjadi.

Asep mencontohkan pada gelaran pilkada Kabupaten Lebak beberapa waktu lalu, jumlah pemilih kota kosong angkanya justeru melebihi dari pasangan calon lainnya.

Menurutnya, hal itu membuktikan pilihan masyarakat tidak tersalurkan sesuai keinginannya masing-masing karena tidak ada pilihan lain selain harus memilih kotang kosong.

Sebelumnya, Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Banten, Lili Romli mengatakan, iklim demokrasi yangbterjadi justeru kondisinya terus mengalami kemunduran.

Hal itu menyikapi terus bermunculannya kotak kosong pada gelaran Pilkada di sejumlah daerah di Provinsi Banten kemarin.

“Demokrasi kita, bukannya makin maju, justeru malah mundur,” kata Lili.

Menurutnya, ciri jalannya demokrasi di suatu daerah yang melaksanakan Pilkada, seharusnya bisa menampilkan kontestan agar bisa dipilih oleh masyarakat, minimial sedikitnya dua orang bahkan lebih agar bisa dipilih masyarakat.

Tidak seperti terjadi seperti selama ini, kerap muncul lawan kotak kosong saat Pilkada. seperti terjadi di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kabupaten Lebak.

“Kalau satu kan bukan kontestan. Seharusnya ada kontestasi, minimal ada dua atau lebih,” katanya.

Dengan lahirnya calon kepala daerah lebih dari satu orang tadi, diharapkan bisa menjadi opsi pilihan bagi masyarakat, dalam menentukan calon pimpinannya kedepan, berdasarkan penilaiannya masing-masing.

“Seharusnya minimal dua, Pertama ada kontestan, kalau satunkan bukan kontestan. Sehingga masyarakat diberikan pilihan-pilihan mana yang baik dianyaranya,” bebernya.

Selain itu, lanjit Lili, demokrasi juga seharusnya busa menghadirkan kompetisi.

Sebelumnya, dirinya juga pernah menuliskan mengenai kemunduran demokrasi di Banten, akibat 3 Kabupaten dan Kota yang sebelumnya pernah melaksanakan Pilkada justeru diisi oleh lawan dari kotak kosong.**Baca juga: WH Perintahkan DPU Banten Kebut Pekerjaan Kontruksi Jalan dan Jembatan.

“Seperti tidak ada kandidat saja,” tandasnya.(Den)

Kabar6-Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tiga Jembatan di wilayah Tangerang, Banten yang saat ini tengah dalam proses pembangunan pada Selasa (27/08/2018).

Dalam sidaknya, WH meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Banten sebagai OPD terkait untuk mempercepat progres pembangunan termasuk pembebasan lahan agar tidak menghambat proses selanjutnya.

Didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Hadi Soerjadi, Gubernur mengelilingi seputar area pembangunan ketiga jembatan yakni Jembatan Tersaba Lontar, Jembatan Kronjo dan Jembatan Kedaung.

“Segera bebaskan lahan-lahan yang perlu dibebaskan, agar pembangunan tidak terhambat,” perintah WH kepada Kepala Dinas PUPR Banten, sambil menanyakan progres pembangunan dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pembangunan.

Dirinya menegaskan, pembangunan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan harus dilakukan secara cepat dan tepat.

Karena, menurutnya, jalan dan jembatan menjadi kebutuhan dasar masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Baik itu kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun hal lainnya.

“Harus dikebut pembangunannya agar masyarakat dapat segera menikmati hasil pembangunannya. Infrastruktur jalan dan jembatan juga mempengaruhi pemenuhan pelayanan dan kebutuhan dasar masyarakat lainnya, jadi harus saling berkesinambungan,” katanya.

Jembatan Tersaba Lontar dibangun dengan dimensi jembatan panjang 50 meter dan lebar 11 meter berupa 9 badan jembatan dan 1 meter trotoar kanan dan 1 meter sebelah kiri.

Jembatan Tersaba tersebut menggunakan struktur bawah berupa Pondasi Borepile Kedalaman 34 mtr dan abutment beton bertulang, sementara struktur atas berupa balok grider precast dengan tipe segmental lengkap dengan opritan beserta bangunan pelengkap jembatan.

Waktu pelaksanaannya sendiri diperkirakan akan selesai awal Desember 2019 mendatang.

Selain ke Jembatan Tersaba, orang nomor satu di Provinsi Banten itu juga melakukan sidak ke pembangunan Jembatan Kronjo di lokasi Perbatasan Kecamatan Kemiri dan Jembatan Kedaung.

Sedangkan untuk Jembatan Kronjo, rencananya akan dibangun pada tahun 2020 dengan tipe jembatan kelas A standar provinsi dan konstruksi beton bertulang serta struktur atas balok precast grider. Jembatan akan dibangun dengan lebar 9 meter dan Panjang 40 meter.

Sementara, pembangunan Jembatan Kedaung akan dilakukan dengan tipe konstruksi struktur rangka baja pelengkung bentang 100 meter. Pada pembangunan Jembatan Kedaung, masih dibutuhkan proses pembebasan lahan untuk akses oprit sisi Kota Tangerang sekitar 150 meter.**Baca juga: Sedih, Pelajar Yatim SMAN 12 Tangsel Jadi Korban Jual Beli Buku.

Kondisi Jembatan Kedaung masih belum bisa dilalui oleh masyarakat sekitar karena masih dalam proses pembangunan oleh Dinas PUPR Provinsi Banten.(Den)

Kabar6-Menyikapi banyaknya rapat agenda dilingkungan Pemerintahan Provinsi Banten, dengan menggunakan fasilitas hotel yang ada di luar daerah.

Tokoh masyarakat Banten, H. Mbai Mulya Syarif menilai, seharusnya hal tersebut tidak dilakukan oleh setiap daerah yang ada di Banten dalam menjaga perputaran rupiah di daerah.

Termasuk dalam membantu keberlangsungan para pelaku usaha dan pariwisata di Banten, khususnya daerah-daerah terdampak tsunami yang kondisinya saat ini kian parah, akibat jumlah okupasinya terjun bebas pasca kejadian tsunami dan gempa yang melanda sejumlah daerah di Provinsi Banten beberapa waktu kemarin.

“Ya, saya sepakat, setiap kegiatan jangan keluar dari daerah, supaya uang itu berputar di daerah kita, jangan berputar di daerah orang lain,” kata Embay, Selasa (27/8/2019).

Sisi lain, Embay juga mengatakan, dengan diselenggarakannya rapat luar daerah tadi, akan berdampak pada cost anggaran yang harus dikeluarkan oleh daerah hanya untuk keperluan belanja sewa dan kebutuhan lainnya yang diyakini lebih mahal dibandikan jika pelaksanaannya dilakukan di daerah sendiri.

Hal itu dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pemborosan anggaran, hanya untuk keperluan membayarkan biaya sewa hotel dan keperluan lainnya yang harus ditanggung daerah.

Sebelumnya, seperti dilakukan Pemkot Serang yang saat ini tengah menggelar rapat pembahasan Raperda tentang perubahan APBD TA. 2019 di The Media Hotel and towers, Jakarta Utara.

Atas kondisi tersebut, pihaknya mengharapkan kesadaran dari masing-masing pihak dalam menjalan setiap programnya, termasuk dalam memikirkan kondisi di daerah.

Ketua Harian Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banten, Ashok Kumar mengatakan, pariwisata terkena dampak tsunamin kemarin saat ini kondisinya kian memprihatinkan dan membutuhkan perhatian banyak pihak.

Menurutnya, pariwisata di daerah terdampak tsunami saat ini kondisinya mati suri, jangankan untuk membayarkan kewajiban pajaknya, pihak managemen juga saat ini kondisinya kesulitan untuk membayarkan gaji pegawainya masing-masing.

Bahkan, kata dia, ada yang satu semesater ini belum digaji, bahkan ada juga yang sampai didemo karena belum sanggup membayarkan gaji pegawainya.

Lumpuhnya priwisata di Banten tadi, kata dia, tidak hanya dirasakan pengelola perhotelan saja. Namun, hingga kepada pelaku usaha ikan yang memasok hasil tangkapannya kedalam hotel, petani sayur, ternak dan masih banyak lagi.

“Kalau pengunjung hotel sepi. Nelayan ikan, tukang sayur, tukang ayam juga itu kebingungan mau kirim kemana, akibat multi efek yang ditimbulkan,” katanya.

Menurut Ashok, sampai saat ini baru dari pihak Kabupaten Serang yang selalu intens dalam mengalokasikan kegiatannya ke daerah terdampak tsunami.

**Baca juga: PHRI Nilai Pemerintah Tidak Peka Atasi Pariwisata di Daerah Terdampak Tsunami.

“Kalau sendirian (Pemkab Serang,red), akan sangat sulit untuk bisa segera membangkitkannya kembali,” katanya.

Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa Banten, Saiful Bahri mengatakan, meski larangan penggunaan sarana hotel untuk keperluan rapat Dinas telah cabut oleh KemenpanRB beberapa waktu lalu. Namun pada kenyataannya dilapangan, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh OPD masih dibatasi.(Den)

Kabar6-Ketua Ikatan Alumni Hamas (IKA Hamas) Kabupaten Serang, Agus Munandar dan Ketua Solideritas Serang Utara (Setara) Lutfi Nawawi menyatakan sikapnya agar Prof. DR. Lili Romli maju kedalam kancah politik di Kabupaten Serang 2020 mendatang sebagai calon bupati yang baru.

Demikian dikatakan keduanya usai menghadiri Seminar nasional dengan mengangkat tema ‘NKRI dan Pancasila harga mati’ di Kecamatan Ciruas, Selasa (27/8/2019).

Ketua IKA Hamas Kabupaten Serang, Agus Munandar mengatakan, jika melihat background dari Prof. DR. Lili Romli, sebagai guru besar LIPI, pihaknya meyakini Lili Romli bisa menghadirkan trobosan-trobosan baru dalam mengatasi segala persoalan yang dihadapi Kabupaten Serang kedepan.

Mulai dari masalah limbah, kekeringan, pertanian, pendidikan dan kesehatan yang masih mewarnai dan dialami warga Kabupaten Serang seperti saat ini agar bisa bisa lebih baik lagi.

“Saya rasa, pak Lili Romli adalah sosok yang palingtepat untuk mengisi kepala daerah di Kabupaten Serang kedepan,” kata Agus.

Menurutnya, meski saat ini Lili Romli belum memiliki parahu sendiri menghadapi gelaran Pilkada Kabupaten Serang 2020 yang akan datang, pihaknya optimis Lili Romli akan dipinang oleh salah satu partai besar yang ada di Banten. Hal itu melihat kemampuan dan keahlian yang dimiliki Lili Romli, yang akan membuat parpol meliriknya.

“Saya rasa, saat ini partai sudah pada cerdas dalam mencari calonnya yang akan diusung. Jadi otimis Pak Lili akan dilirik, partai nantinya,” tandasnya.

Senada dikatakan Ketua Setara Lutfi Nawawi, sosok yang dibutuhkan oleh warga saat ini adalah seorang pemimpin yang benar-benar faham atas persoalan yang terjadi di lapangan, termasuk yang memiliki trobosan cepat dalam mengatasi persoalan di lapangan agar tidak terus berlarut-larut.

**Baca juga: Ketua PKB Pandeglang Bakal Maju di Pilkada Mendatang, Ini Jargonnya.

Seperti penanganan limbah disepanjang sungai Ciujung yang selama ini bergulir dan belum memiliki solusi jalan keluarnya.

“Sehingga diperlukan seorang pemimpin yang bisa.mengatasi persoalan lingkungan, sosial seperti selama ini terjadi,” katanya.(Den)

Kabar6-Ketua Harian Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banten, Ashok Kumar menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan pusat tidak peka dalam mengatasi persoalan yang dihadapi para pelaku usaha pariwisata di Banten, khususnya di daerah terkena dampak tsunami kemarin.

Menurutnya, program yang digulirkan selama ini masih bersifat seremonial, belum sampai pada implementasinya agar lebih menjurus.

Meski sebelumnya juga pernah dilaksanakan rapat koordinasi antara pelaku usaha pariwisata, SKPD terkait dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar rapat-rapat agenda SKPD bisa diselenggarakan di hotel-hotel yang terkena dampak tsunami, hal itu sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah dan pusat dalam mendongkrak geliat pariwisata di Banten. Namun hal itu, belum membuahkan hasil sesui harapan.

“Pemerintah Pemprov kita ini kurang peka. Kenapa saya bilang kurang peka?, buat apa waktu itu ada rapat koordinasi yang dilakukan Kementerian, dan moderatornya waktu itu Bu Eneng (Kadis Pariwisata Banten,red) di Marbela,” kata Ashok, kepada Kabar6.com, Selasa (27/8/2019).

Padahal, kata dia, kondisi pariwisata terkena dampak tsunamin kemarin saat ini kondisinya sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian banyak pihak.

Pariwisata di daerah terdampak tsunami saat ini kondisinya mati suri, jangankan untuk membayarkan kewajiban pajaknya, pihak managemen juga saat ini kondisinya kesulitan untuk membayarkan gaji pegawainya masing-masing.
Bahkan, kata dia, ada yang satu semesater ini belum digajih, bahkan ada juga yang sampai didemo karena belum sanggup membayarkan gajih pegawainya.

Lumpuhnya priwisata di Banten khususnya di daerah terkena dampak tsunami tadi, kata dia, tidak hanya dirasakan pengelola perhotelan saja.

Namun, hingga kepada pelaku usaha ikan yang memasok hasil tangkapannya kedalam hotel, petani sayur, ternak dan masih banyak lagi.

“Kalau pengunjung hotel sepi. Nelayan ikan, tukang sayur, tukang ayam juga itu kebingungan mau kirim kemana, akibat multi efek yang ditimbulkan,” katanya.

Menurut Ashok, sampai saat ini baru dari pihak Kabupaten Serang yang selalu intens dalam mengalokasikan kegiatannya ke daerah terdampak tsunami.

“Kalau sendirian (Pemkab Serang,red), akan sangat sulit untuk bisa segera membangkitkannya kembali,” katanya.

Saat disinggung rapat-rapat kegiatan yang diselenggarakan di hotel selain di daerah terkena dampak tsunami, Ashok mengaku hanya bisa berharap agar pihak terkait bisa lebih memikirkannya lagi.

Lebih jauh Ashok mengatakan, pengalihan agenda rapat di dalam hotel di daerah terdampak tsunami, seharusnya tidak hanya dilakukan oleh Pemprov Banten, Pemkab Serang, Pemkab Lebak dan Pandeglang saja.

Namun seharusnya pemerintah pusat juga turut andil dalam mengalihkan rapat-rapat kegiatannya di dalam hotel ke Banten.

“Padahal mah sekarang ini istilahnya wayahnya untuk dialihkan ke daerah terdampak,” katanya.

Sebelumnya, Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa Banten, Saiful Bahri mengatakan, meski larangan penggunaan sarana hotel untuk keperluan rapat Dinas telah cibut oleh KemenpanRB beberapa waktu lalu.

Namun pada kenyataannya dilapangan, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh OPD masih dibatasi.

Padahal, 85 persen pelaku usaha pariwisata di Provinsi Banten bergantung dari kegiatan Pemeritah Daerah (Pemda).

Akibat adanya pembatasan penggunaan fasilitas hotel oleh OPD tersebut, membuat pelaku pariwisata di Banten kian menjerit dalam menutupi biaya operasionalnya sehari-hari, khususnya pasca kejadian tsunami kemarin.

Menurutnya, penggunaan fasilitas hotel oleh SKPD hanya bisa dilakukan apabila rapat yang diselenggarannya melibatkan banyak lapisan saja, mulai dari pemerintah Kabulaten/Kota, Provinsi dan pusat. Kurang dari itu, maka tidak diperkenankan.

“Memang sudah dicabut, tapi dibatasi. Harus melibatkan pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan pusat jika hendak menggunakan fasilitas hotel. Padahal, 85 persen bergantung dari kita (Pemda,red),” kata Saiful, di ruang kerjanya, kemarin.

Padahal, kata dia, ratusan kegiatan di lungkungan Pemprov Banten tiap tahunnya tersedia, belum lagi dari Kabupaten dan Kota lainnya se-Provinsi Banten yang mestinya bisa diselenggarakan dalam membantu pelaku periwisata di Provinsi Banten, khususnya pasca tsunami berapa waktu lalu.

“Kalau tidak turun pemerintah susah. Sebagaian hotel sudah ada yang bangkrut akan akan bangkrut,” katanya.**Baca juga: Kejar Target PBB-P2, Bapenda Kabupaten Tangerang Lakukan Ini.

Adapun penggunjung dari masyarakat biasa belum cukup untuk mencukupi biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pelaku Pariwisata di Banten.(Den)

Kabar6-Walikota Serang, Safrudin mengklaim transaksi Serang Fair 2019 yang dilaksanakan di Alun-alun Barat kota Serang, mulai 24 sampai 26 Agustus itu mencapai angka Rp12 miliar lebih.

Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding acara Serang Fair pada tahun 2018 kemarin yang hanya memperoleh Rp9 miliar.

“Meningkat dibanding tahun kemarin, mencaai Rp12 miliar dari sebelumnya Rp9 miliar,” terang Safrudin, usai penutupan Serang Fair, Senin (26/8/2019).

Menurutnya, gelaran Serang Fair 2019 tersebut merupakan rangakaian dari peringatan hari jadi Kota Serang yang ke-12.

Pantauan Kabar6.com, berbeda dengan hari biasanya, mendadak Alun-alun Kota Serang ramai dikunjungi warga. Berbagai pentas seni dan budaya turut ditampilkan dalam acara tersebut.

Menurutnya, kegiatan Serang Fair dalam rangka memperingati HUT Kota Serang ke-12 tersebut telah telah memfasilitasi para pelaku usaha kecil menengah yang ada di Kota Serang, termasuk perusahaan besar yang ada di kota serang, termasuk dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dilingkungan Pemprov Banten dan Kota Serang.

Melihat antusias warga yang datang, Safrudin berharap kedepan pada tahun selanjutnya bisa lebih meriah lagi.

“Karena saya lihat dari tanggal 22 baik stand maupun pengusaha kecil dan juga para PKL yang ada di alun-alun ini semuanya terisi penuh,” katanya.

Saat disinggung apakah kegiatan Serang Fair nantinya akan dilaksanakan dengan cara berpindah tempat, lanjut Safrudin, kemungkianan Serang Fair berikutnya akan diselenggarakan di stadion Maulana Yusuf (MY).**Baca juga:  Tb Udi Zuhdi Didapuk Jadi Ketua DPRD Pandegang Sementara.

Hal itu untuk mendongkrak antusias warga yang hadir dalam menungkatkan geliat perekonomian di Kota Serang.(Den)

Kabar6-Misteri kotoran manusia (feses) yang berceceran di ruang keluarga rumah korban pembantaian satu keluarga, di Kampung Gegeneng, Desa Sukadalem, Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang, Banten, hingga kini masih menjadi misteri.

Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Edy Sumardi pun belum bisa memastikan feses itu milik siapa dan dari mana asalnya. Hingga rekonstruksi digelar, misteri itu belum terpecahkan.

“Kotoran manusia kita lakukan permintaan (penelitian dari) laboratorium belum keluar,” kata Edy Sumardi, ditemui di Mapolres Serang Kota, usai rekonstruksi, Senin (26/8/2019).

Edy pun mengaku belum melakukan konfrontir antara korban selamat, Siti Sa’diyah dengan pelaku, Samin, guna menyamakan konstruksi pembantaian satu keluarga yang menewaskan Rustiandi dan putranya A, ada Selasa 13 Agustus 2019 silam.

“Salah satu bentuk (penyamaan kronologis dilakukan) rekonstruksi, sinkronisasi berita acara dan keterangan lain,” terangnya.

Rekonstruksi tiga korban pembantaian, melibatkan anggota Satreskrim Polres Serang Kota, yang memerankan para korban, yakni Rustiandi dan putranya A sebagai korban jiwa. Begitupun Siti Sa’diyah, korban selamat sekaligus saksi kunci, diperankan oleh pemain pengganti.

“Dalam rangka memberikan rasa aman pelaku untuk bisa lakukan rekonstruksi. Tanpa mengurangi fakta hasil penyidikan oleh penyidik. Tidak melibatkan korban, kita gunakan peran pengganti,” jelasnya.

Sebelumnya sempat diberitakan bahwa pada Selasa, 13 Agustus 2019 terjadi pembantaian satu keluarga di Kampung Gegeneng, Desa Sukadalem, Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang, Banten.

Korban tewas ada dua orang, yakni Rustiandi (33) dan putranya A (4), karena luka pukul kayu balok dibagian kepala yang dihantamkan Samin secara bertubi-tubi.

Sedangkan istrinya, Siti Sa’diyah, mengalami luka parah, tiga lubang tusukan patok kayu dibagian punggung dan luka robek di bibir kiri yang menyambung hingga ke bagian pipi kirinya.

**Baca juga: Rekonstruksi Pembantaian Satu Keluarga di Serang Peragakan 28 Reka Adegan.

Pembantaian satu keluarga berhasil di ungkap berkat kerja keras Satreskrim Polres Serang Kota selama satu pekan, yang dipimpin oleh AKP Ivan Adhitira, selaku Kasatreskrim. Motifnya adalah Samin yang dalam kondisi mabuk dan diharuskan membayar hutang di bank, mencuri handphone (hp) dirumah Rustiandi.

Belum sempat keluar rumah, Rustiandi bangun dari tidurnya dan mendapatkan Samin mencuri di dalam rumahnya. Karena aksinya ketahuan pemilik rumah, Samin pun membantai satu keluarga itu.

Usai membunuh, Samin kabur ke Tulang Bawang, Lampung, ke rumah orangtuanya. Satu pekan berlalu, Polres Serang Kota pun berhasil menangkap pelaku Samin, dirumah orangtuanya.(Dhi)