Kabar6- Dana hibah klub sepakbola Serang Jaya atau Serang FC sebesar Rp 2.597.057.000 jadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten.

BPK menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan dana hibah Serang Jaya, diantaranya
bendahara Serang Jaya tidak membuat BKU pada laporan pertanggungjawaban. **Baca Juga: Pengelolaan Dana Hibah Koni dan Klub Sepakbola Serang Jaya di Kota Serang Bermasalah

Berdasarkan pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban dan konfirmasi
kepada Bendahara dan Ketua Harian diketahui bahwa terdapat bukti
pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Dari sebagian dana hibah yang diterima, Klub
Sepakbola Serang Jaya mempertanggungjawabkan belanja hibah untuk pembelian peralatan kantor dan perlengkapan sepakbola sebesar Rp300.610.000.

Namun berdasarkan wawancara BPK kepada Bendahara, Ketua Harian, dan konfirmasi kepada toko tempat pembelian diketahui bahwa nilai pembelian yang sebenarnya adalah sebesar Rp130.307.000,00.

“Dengan demikian terdapat selisih
sebesar Rp170.303.000,” demikian bunyi LHP BPK Perwakilan Banten.

Kepala Disparpora Kota Serang Sarnata mengaku akan memberikan surat teguran ke Serang Jaya untuk segera mengembalikan temuan BPK.

“Kami buat teguran untuk membayar temuan dengan Jumlah nilai tersebut,” kata Sarnata melalui pesan instan kepada kabar6.com, Kamis (13/6/2024).

Serang Jaya FC diminta batas waktu selama 60 hari untuk mengembalikan dana hibah tersebut sesuai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Serang.

“Biasanya 60 hari (waktu pengembalian) untuk membayar,”pungkasnya.(Aep)

Kabar6- Mantan Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang Syaprudin dan Subadri Usuluddin mengembalikan kendaraan dinas saat keduanya memimpin di ibukota Provinsi Banten itu.

Kabag Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Serang, Imam Setiawan membenarkan dua eks pejabat Pemkot Serang itu mengembalikan kendaraan dinas.

“Udah dikembalikan, tadi pagi. Sama sopirnya,” kata Imam dikonfirmasi wartawan, Kamis (13/6/2024).

**Baca Juga: Sebaran Kendaraan Dinas Nunggak Pajak Milik Pemprov Banten Senilai Rp 1,2 Miliar, Setda Terbanyak

Keduanya mengembalikan kendaraan dinas jenis honda Accord.Padahal sebelumnya diketahui Syarudin menguasai kendaraan dinas jenis Toyota Land Cruiser Prado dan Subadri Toyota Pajero Sport.

“Tapi yang sedang Accord, bukan (Pajero & Prado) itu masih proses,”imbuhnya.

Usai dikembalikan ke Pemkot setelah digunakan Syafruddin dan Subadri, Pemkot langsung melakukan perawatan.

“Mobilnya sudah di bengkel, sudah di servis, sama punya pak wakil juga,”ujarnya.

Namun Imam belum bisa memastikan kendaraan tersebut bakal digunakan oleh siapa setelah kendaraan tersebut dikembalikan ke Pemkot Serang.

“Nanti kembali dulu ke sekda, setelah itu nanti kita lihat perkembangannya mau digunakan siapa,”pungkasnya.(Aep)

Kabar6- Sebanyak 254 unit kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menunggak pajak. Dari ratusan kendaraan tersebut, sekretariat daerah (Setda) tercatat paling banyak menunggak pajak kendaraan.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten menyebut ratusan kendaraan itu menunggak pajak dua tahun atau lebih dengan totalnya tunggakan mencapai Rp1.236.532.700.

Hal itu berdasarkan penelusuran BPK terhadap data Samsat yang dikelola oleh Bapenda pada lima perangkat daerah yang
menunggak pajak kendaraan, baik roda dan empat yang diperoleh dari tahun 2001 hingga 2019.

**Baca Juga: Diminta Telusuri Ratusan Kendaraan Dinas Pemprov yang Hilang, Ini Respon Inspektorat Banten

“Menurut penjelasan Pengurus Barang masing-masing perangkat daerah, hal
tersebut disebabkan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor kendaraan terkait hilang dan belum sempat diurus,” demikian bunyi LHP BPK RI Perwakilan Banten.

Adapun rincian kendaraan dinas menunggak pajak dari lima perangkat daerah tersebut diantaranya, Sekretariat Daerah (Setda) sebanyak 222 unit kendaraan dengan total tunggakan sebesar Rp 1.097.262.900.

Sebanyak 3 kendaraan sepeda motor di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Banten dengan total tunggakan sebesar Rp 1.522.000, kemudian 17 kendaraan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten sebanyak 17 unit dengan total tunggakan sebesar Rp 98.228.400.

Sebanyak 9 kendaraan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten dengan total tunggakan sebanyak Rp 20.155.400 dan terakhir di Dinas Perhubungan (Dishub) Banten sebanyak 3 unit kendaraan dengan total tunggakan Rp 19.364.000.

Salah satu kendaraan dinas menunggak pajak di Setda Banten yakni Toyota Land Cuiser Prado dengan nomor polisi A 1569. Kendaraan dinas dengan nilai perolehan Rp 1,9 miliar itu sudah menunggak 3 tahun lebih memiliki total tunggakan Rp55.259.300.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengaku masih menelusuri penyebab membengkaknya tunggakan pajak kendaraan.

Rina berdalih sebagai kendaraan yang tercatat menunggak pajak kondisinya sudah rusak namun tidak di laporkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar pajak kendaraannya tidak muncul kembali.

“Sehingga tidak muncul lagi terbit kewajiban untuk pembayaran pajaknya,” kata Rina di DPRD Banten, Rabu (4/6/2024).(Aep)

Kabar6-Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten menemukan anggaran perjalanan dinas fiktif dan ganda di Sekretariat Daerah (Setda) Kota Serang.

Perjalanan dinas fiktif tersebut untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi yang diadakan di Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.

Dikonfirmasi terkait dua temuan BPK tersebut, Sekda Kota Serang Nanang Saepudin menyarankan untuk mengkonfirmasi ke Asisten Daerah (Asda) 1 Pemkot Serang.

**Baca Juga:Pengelolaan Dana Hibah Koni dan Klub Sepakbola Serang Jaya di Kota Serang Bermasalah

“Ke Pak Asda 1 saja ya konfirmasinya,” kata Nanang melalui pesan instan kepada kabar6.com, Rabu (12/6/2024).

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diketahui Sekretariat Daerah menganggarkan belanja perjalanan dinas sebesar Rp6.351.578.000 dan terealisasi Rp6.252.332.437 atau 98,44% dari anggaran.

Berdasarkan hasil konfirmasi tertulis dari tempat tujuan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi diketahui bahwa pada tanggal tersebut tidak ada kunjungan kerja yang dilakukan oleh pegawai Sekretariat Daerah dengan nilai anggaran perjalanan dinas sebesar Rp85.190.000.

“Berdasarkan wawancara dan konfirmasi kepada PPTK serta para pelaksana perjalanan dinas tersebut, yang bersangkutan tidak dapat memberikan bukti bahwa perjalanan dinas tersebut dilaksanakan,”demikian bunyi LHP BPK RI Perwakilan Banten.

Tak hanya itu, BPK juga menemukan perjalanan dinas ganda atau perjalanan dinas yang dilakukan di tanggal yang sama tersebut, pelaksana perjalanan dinas menerima akomodasi dan uang harian dari masing-masing perjalanan dinas tersebut.

Berdasarkan wawancara dan konfirmasi BPK kepada pelaksana perjalanan dinas, diketahui bahwa biaya perjalanan dinas ganda yang seharusnya tidak dibayarkan adalah sebesar Rp21.958.000.(Aep)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten Serang menggelar Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Rakor Forkopimda) Rabu (12/6/2024) untuk menyoroti kenakalan remaja yang tensinya sudah cukup berat.

”Tadi yang didiskusikan cukup fokus oleh kami forkopimda berkaitan dengan kenakalan remaja yang dilaporkan dari kepolisian, kejaksaan negeri, masuk ke pengadilan ini rasanya tensinya sudah cukup berat. Ini kalau boleh di bilang darurat kenakalan remaja,”ujar Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah kepada wartawan usai rakor.

Oleh karenanya, kata Tatu, untuk menanganinya agar semua fokus baik Pemda Serang dan Forkopimda membuat program khusus dalam menanganinya secara berkelanjutan.

**Baca Juga:Kapolres Serang Perintahkan Jajarannya untuk Terjun ke Desa Bantu Selesaikan Problem Warga

”Karena mereka sudah masuk ke narkoba, miras, obat-obatan, seksual. Ini sudah menjadi warning yang luar biasa karena mereka kan generasi penerus, ini yang harus kita amankan,”ucapnya.

Tatu memastikan, berdasarkan hasil diskusi Pemda Serang maupun Forkopimda akan membuat program di fokuskan kepada anak-anak sekolah karena di Kabupaten Serang kewenangannya hanya tingkat SD sampai SMP.

”Kita masuk ke SMP kelas 3. Jadi mereka diberikan penyuluhan di sisi hukum, kesehatan dampaknya kalau mereka melakukan hal yang negatif seperti mengonsumsi obat terlarang narkoba dan lainnya,”katanya.

Sedangkan dari sisi hukum, sambung Tatu, para pelajar akan diberikan penjelasan atau penyuluhan terkait resiko hukumnya oleh pihak kejaksaan. ”Jika mereka melanggar hukum akibatnya akan seperti ini, karena mereka akan bersentuhan dengan persoalan hukum. Kemudian kekerasan seksual, kekerasan sekarang bukan lempar batu tapi menggunakan senjata tajam seperti celurit,”tukasnya.

Untuk merealisasikan program tersebut, Tatu menegaskan perlu dilakukan secara bersama-sama bukan hanya OPD terkait saja.

“Kalau persoalan darurat seperti ini keroyokan termasuk kita melibatkan forkopimda, Kemenag karena bukan hanya pendidikan formal tapi termasuk ponpes harus kita awasi. Ponpes yang berizin atau tidak harus di awasi kemenag secara rutin, dan jika ada santri perempuan di wajibkan harus ada guru perempuan jika tidak ada tidak diperbolehkan,”tandasnya.

Dalam Rakor tersebut, berkaitan kesiapan menjelang hari Raya Idhul Adha 1445 Hijriyah dimana sudah dilakukannya pengecekan hewan qurban yang paparkan kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Suhardjo.

Kemudian pemantauan harga pangan yang dipaparkan Sekretaris Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoumperindag), Shinta Asfilian Harjani, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Benny Yuarsa, Kepala Dinas Satpol PP, Ajat Sudrajat terkait keamanan lingkungan.(Aep)

Kabar6-Kendaraan Dinas (Randis) yang masih dipakai eks pejabat akan ditarik Pemerintahan Kota (Pemkot) Serang.

“Pada tanggal 3 Juni 2024 Sekda sudah berkirim surat kepada pemegang kendaraan dinas untuk segera menyerahkan kendaraan tersebut,” kata Pejabat (Pj) Wali Kota Serang, Yedi Rahmat, di Serang, dilansir Antara Rabu,(12/6/2024).

Yedi menegaskan tidak akan menjual kendaraan dinas tersebut karena Pemkot Serang tidak menganggarkan pembelian mobil dinas untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akan datang.

**Baca Juga:64 Kendaraan dan 533 Elektronik Milik Pemkot Serang Hilang, Total Aset Rp 10 M

“Karena di 2024 ini kita tidak menganggarkan, otomatis kendaraan tersebut masih dibutuhkan untuk operasional dinas,” katanya.

Dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Wilayah Banten, mencatat sebanyak 64 aset bergerak milik Pemkot Serang tidak diketahui keberadaannya.

Meski demikian, pihaknya mengaku telah melakukan pendataan dan mengirimkan surat maupun mendatangi langsung ke kediaman pemegang kendaraan dinas perihal pemberitahuan penarikan kendaraan dinas ke beberapa eks pejabat yang masih menguasai kendaraan tersebut.

“Kita sudah berkirim surat ke beberapa yang sudah diketahui masih menggunakan kenadaraan dinas. Yang sudah mengkonfirmasi akan mengembalikan itu baru mantan pejabat Pemkot, Pak Wakil Wali Kota, saya cukup apresiasi karena beliau ini sangat bijak,” katanya.

Yedi juga berharap hal serupa dapat turut dilakukan oleh eks pejabat lainnya. Agar segera mengembalikan kendaraan dinas yang seharusnya dapat digunakan untuk operasional pemerintahan.

“Kalau di surat tidak ada batas waktu, tapi kita seharusnya bisa bijak dan menjadi warga negara yang baik taat pada aturan perundang-undangan,” katanya.(red)

Kabar6-Kapolres Serang, AKBP Condro Sasongko, memerintahkan seluruh jajaran personel Polres Serang, bisa jadi tempat penyelesaian masalah bagi masyarakat.

Mereka wajib datang ke warga dan menerima masyarakat yang meminta solusi untuk datang ke rumah personel Polres Serang.

“Seluruh personil, saya minta harus bersosialisasi dengan masyarakat dan menjadi problem solving dalam setiap permasalahan di lingkungan tempat tinggal masing-masing,” ujar Kapolres Serang, AKBP Condro Sasongko, Rabu, (12/06/2024).

**Baca Juga: Tak Dilayani, Pasien Keluhan Pelayanan RSUD Banten

Khusus kepada Bhabinkamtibmas atau Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, untuk datang ke desa atau kampung binaannya, untuk menanyakan permasalahan yang dihadapi warga.

Personel Polri yang bisa membantu dan mencarikan solusi masyarakat, bisa meningkatkan kepercayaan serta kedekatan institusi polisi ke warga di lingkungan hukum Polres Serang.

“Mulai detik ini, saya perintahkan pada personil Bhabinkamtibmas dalam satu minggu di masing – masing desa binaan harus bisa menyelesaikan permasalahan yang ada,” tegasnya.

Bagi personel Polres Serang yang memiliki kinerja baik, akan diberi penghargaan. Begitupun sebaliknya, ada reward and punishmant.

Kapolres juga menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada personil Satreskrim, Unit Reskrim Polsek Kragilan dan Cikeusal dan Pilsek Carenang yang telah berhasil mengungkap kasus kejahatan pada Operasi Sikat Maung 2024 kemarin.

“Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi yang diberikan pimpinan, yang akan berdampak pada pembinaan karier anggota. Pertahankan dan tingkatkan selalu kinerja kita semuanya,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Residivis jambret yang sudah keluar masuk penjara sebanyak tiga kali, kembali ditangkap polisi. Pelaku MU (28), warga Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang, Banten, ditangkap tim Resmob Polres Serang.

Dia beraksi bersama temannya, AM (18), warga Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

Dari kedua pelaku, polisi menyita handphone dan sepeda motor hasil curian mereka.

“Kedua pelaku diamankan di rumah tersangka MU yang diketahui telah tiga kali menjalani hukuman di Rutan Serang dalam kasus pencurian barang elektronik dengan modus congkel jendela rumah,” ungkap Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko, Rabu, (12/06/2024). **Baca Juga:Diperas Seseorang Lewat Medsos Ria Ricis Lapor Polda Metro Jaya

MU ditangkap keempat kalinya, sedangkan AM baru pertama kali, karena menjambret korbannya, warga Kibin, Kabupaten Serang, Banten, pada 23 Mei 2024.

Pelaku sempat mendorong korban hingga terjatuh, kemudian merampas handphonenya.

“Korban melaporkan handphone miliknya dirampas oleh dua pelaku saat duduk di depan rumah. Sebelum melarikan diri, pelaku sempat mendorong tubuh korban hingga terjatuh,” terangnya.

Laporan itu kemudian ditindak lanjuti tim Resmob Polres Serang, kedua pelaku ditangkap saat bancakan di rumah tersangka MU.

Kedua pelaku ditangkap tanpa perlawanan, karena saat ditangkap, sedang menikmati nasi liwet yang di masak bersama-sama.

“Kedua pelaku disergap tanpa melakukan perlawanan saat memasak nasi liwet di rumah tersangka MU . Barang bukti yang diamankan didapat dari rumah tersangka,” jelas Kasatreskrim Polres Serang, AKP Andy Kurniady.(Dhi)

Kabar6- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan dalam pengelolaan dana hibah dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kota Serang tahun 2023.

Dana hibah tersebut diperuntukkan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Serang dan klub sepakbola Serang Jaya.

Diketahui tahun 2023 Disparpora merealisasikan belanja hibah kepada badan, lembaga, Olorganisasi kemasyarakatan
yang berbadan hukum di Disparpora sebesar Rp8.562.337.418. **Baca Juga: Kota Tangerang Sudah Raih 100 Medali di POPDA XI Banten

Diantaranya klub sepakbola bola Serang Jaya mendapatkan hibah sebesar Rp2.597.057.000 dan KONI Kota Serang mendapatkan Rp5.100.000.000.

Dalam pemeriksaan uji petik BPK dalam penerimaan hibah klub sepakbola Serang Jaya ditemukan beberapa permasalahan dalam penggunaannya.

Diketahui, bendahara Serang Jaya tidak membuat BKU pada laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban dan konfirmasi
kepada Bendahara dan Ketua Harian diketahui bahwa terdapat bukti
pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Dari total hibah yang diterima, Klub
Sepakbola Serang Jaya mempertanggungjawabkan belanja hibah untuk pembelian peralatan kantor dan perlengkapan sepakbola sebesar Rp300.610.000.

Namun berdasarkan wawancara BPK kepada Bendahara, Ketua Harian, dan konfirmasi kepada toko tempat pembelian diketahui bahwa nilai pembelian yang sebenarnya adalah sebesar Rp130.307.000,00.

“Dengan demikian terdapat selisih
sebesar Rp170.303.000,” demikian bunyi LHP BPK Perwakilan Banten.

Selanjutnya, BPK menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan dana hibah KONI senilai Rp5,1 miliar. Temuan utama BPK adalah adanya pembayaran honorarium secara tunai senilai Rp991,2 juta yang tidak sesuai ketentuan. Honorarium tersebut dibayarkan kepada pengurus KONI sebesar Rp618 juta dan staf sekretariat sebesar Rp373,2 juta.

Temuan lain adalah adanya pembayaran honorarium Tim Verifikasi Disparpora sebesar Rp11,6 juta yang tidak sesuai ketentuan. Tim Verifikasi Disparpora seharusnya tidak menerima honorarium karena verifikasi hibah merupakan tugas dan fungsi dari Disparpora.

Bahkan BPK juga menemukan kelebihan pembayaran atas penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah senilai Rp377,4 juta.

Kelebihan pembayaran ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya pembayaran honorarium yang tidak sesuai ketentuan, kekurangan bukti pertanggungjawaban, dan ketidaksesuaian penggunaan dana hibah dengan NPHD dan peraturan yang berlaku.

Kepala Disparpora Kota Serang Sarnata mengaku sudah menindaklanjuti LHP BPK Perwakilan Banten soal dana Koni dan klub sepakbola Serang Jaya.

Namun baru KONI yang sudah mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas daerah. Disparpora akan melayang surat teguran ke klub sepakbola Serang Jaya untuk segera mengembalikan temuan BPK.

“Kalau KONI sudah bayar, sedangkan Serang Jaya nanti kami buat teguran untuk membayar temuan dengan jumlah nilai tersebut,”kata Sarnata.(Aep)

Kabar6-Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Republik Indonesia, Abdul Halim Iskandar menyerahkan langsung hasil audit Kantor Akuntan Publik atau KAP lima Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Unit Pengelola Keuangan (UPK) Lembaga Keuangan Desa (LKD) di Kabupaten Serang di Pendopo8 Bupati pada Selasa, 11 Juni 2024.

Adapun Kelima BUMDesma LKD meliputi BUMDesma UPK LKD Ciruas, Ciomas, Padarincang, Bojonegara, dan BUMDesma UPK LKD Mancak. Dari lima BUMDesma yang diaudit kantor akuntan publik atau KAP Tri Bowo Yulianti tersebut empat (4) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan satu meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan dari lima WTP di Kabupaten Serang ada empat yang berhasil mendapat WTP dan satu WDP. Selain di Kabupaten Serang ada juga BUMDesma yang diaudit yakni BUMDesma di Kabupaten Bojonegara, Pasuruan dan Kabupaten Malang di mana ketiganya meraih WTP. **Baca Juga: 17 Perusahaan di Tangerang Tak Punya SIPPA, DPRD Banten Dorong Pemprov Libatkan APH

”Saya datang ke sini tujuan utamanya adalah memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Pemerintah Kabupaten Serang terutama Ibu bupati yang telah berhasil mengkonsolidasi BUMDesma LKD,”ujarnya kepada wartawan.

dia menyebutkan, BUMDesma UPK LKD merupakan transformasi dari UPK Eks PNPM Mandiri Pedesaan yang berjalan sampai Tahun 2014 namun tidak mempunyai badan hukum atau payung hukum yang jelas.

Namun ketika memiliki payung hukum yang pasti setelah keluarnya undang-undang Omnibus Low di mana dinyatakan bahwa BUMDesma adalah badan hukum. ”Setelah itu lah kita terus memvalidasi sampai pada tahapan audit oleh akuntan publik, nah kata kuncinya di sini,”katanya.

Abdul Halim mengaku bersyukur di Kabupaten Serang dari 27 BUMDesma UPK LKD 5 diantaranya sudah di audit KAP 4 diantaranya meraih Opini WTP atau wajar tanpa pengecualian dan 1 WDP wajar dengan pengecualian.

”Ini sangat luar biasa. Kabupaten Serang paling berhasil se Indonesia bukan hanya se Pulau Jawa, mengapa karena di Jawa Timur sudah ada yang Audit tetapi 1 kabupaten cuma 1 BUMDesma. Jadi se (Provinsi) Jawa Timur itu baru 3 Kabupaten itu Bojonegoro, Pasuruan dan Malang,”ucapnya.

Sementara di Kabupaten Serang terdapat 5 BUMDesma di 1 kabupaten, karena itulah Abdul Halim berkeinginan datang dan menyerahkan langsung hasil audit KAP untuk memberikan apresiasi kepada Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah beserta jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dan para Direktur BUMDesma. dia berharap percepatan dan kecepatan juga terus dilakukan.

”Kami dari Kementerian Desa berharap (di Kabupaten Serang) lahirnya bank desa yang merupakan sebuah usaha perbankan dilakukan atas kerja sama antar hum desa bersama LKD atau lembaga keuangan desa. Hum desa khusus menangani lembaga keuangan desa, kalau nanti hum desa se Kabupaten Serang ini melakukan audit mereka berhak untuk mendapatkan kredit,”tandasnya.

dari mana untuk mendapatkan kredit tersebut, sebut Abdul Halim, termasuk dari kebijakan pemerintah pusat meliputi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Koperasi dan UKM, BUMN yang mana berhak mendapatkan support dari pemerintah.

Terlebih jika berkolabrasi bersama-sama membentuk Bank Desa dengan pendampingan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dia meyakini sangat luar biasa dampaknya bagi kepentingan peningkatan perekonomian masyarakat desa. ”Karena apa, menukik langsung pada lokus,”tegasnya.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyampaikan atas nama pribadi dan Pemda Kabupaten Serang terima kasih kepada Menteri dan jajaran Kementerian PDTT beserta Dirjen.

“Ini jawaban penantian kami para pengurus UPK Eks PNPM dengan jajaran Pemda Serang yang pada 2014 UPK BUMDesma tidak dilanjutkan programnya,”ujarnya.

Tatu mengatakan, adapun beberapa tahapan yang dilakukan dalam rangka menuju audit exsternal BUMDesma LKD oleh KAP yang telah dilakukan dengan melakukan pelatihan laporan keuangan, dengan pembiayaan secara mandiri masing-masing BUMDesma.

”Sedangkan untuk narasumber kami mengundang dari Tim PK Stan pada Maret 2023,”katanya.

Sedangkan terkait harapan Mendes PDTT cikal bakal akan terbentuk Bank Desa, Tatu meyakini jika saat ini BUMDesma berbadan hukum sehingga semua bisa mengakses secara bantuan keuangannya.

”Insya Allah ini akan makin menjadi besar dan menjadi sandaran usaha-usaha mikro yang ada di Kabupaten Serang. terima kasih Pak Menteri Bu Dirjen dan jajaran kemendes mohon terus dukungannya dan arahan pak menteri kepada kami,”tandasnya.(Aep)