Kabar6- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang akan segera melakukan daftar pemilih lanjutan, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas data pemilih.

Ketua KPU Pandeglang Ahmad Sujai pemutakhiran daftar pemilih lanjutan ini akan terus dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Adapun prosesnya, Sujai mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Kami berkordinasi dengan Disdukcapil dan Pemerintahan Desa dukcapil, kepolisian, pemerintah desa, untuk mengetahui berapa pemilih yang meninggal dunia, pindah, dan pemilih baru,” kata Suja’i, Kamis (3/6/2021).

**Baca juga: WWF Indonesia Bangun Sistem Pengelolaan kawasan Ekosistem Berbasis Masyarakat di TNUK

“Dengan pemutakhiran daftar pemilih lanjutan, sebelum pelaksanaan pemilu, kita sudah memiliki data TPS tetap, punya road map, kitapun bisa melihat berapa angka ril yang belum memiliki ktp elektronik untuk membuktikan sudah dapat memilih,” sambungnya.

Sementara Bupati Pandeglang Irna Narulita sangat mendukung pemutakhiran daftar pemilih lanjutan. Sebab kata Bupati Irna, setiap saat DPT itu akan berubah. “Baik itu yang pindah domisili atau karena meninggal dunia,”ungkapnya.(aep)

Kabar6- Sebagai upaya penyelamatan kawasan dan pupulasi satwa langka di ujung kulon, WWF Indonesia terus membuat kerangka program Rencana Aksi Masyarakat (RAM) yang berkelanjutan dengan meningkatkan pengelolaan kawasan ekosistem berbasis masyarakat dan pemberdayaan desa.

WWF Indonesia Ujung Kulon Project Leader Rendra Kusumawijaya mengatakan, pihaknya bukan hanya fokus pada spesies saja, akan tetapi kami juga berkomitmen terhadap peningkatan kapasitas masyarakat disekitar kawasan taman nasional.

“Hal tersebut sesuai dengan kerangka program WWF Indonesia yaitu membangun sistem pengelolaan kawasan dan perbaikan ekosistem berbasis masyarakat guna penyelamatan populasi satwa langka di kawasan ujung kulon, “ucap Rendra, Kamis (3/6/2021).

WWF mengaku telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah daerah melalui program pemberdayaan masyarakat, diharapkan dampak dari program ini masyarakat bisa berperan secara langsung dalam menjaga ekosistem yang ada di wilayah ujung kulon.

“Untuk mewujudkan hal tersebut masyarakat perlu diberikan pelatihan peningkatan kapasitas agar kawasan TNUK tetap lestari, “tuturnya.

**Baca juga: Digelar Ditengah Pandemi Covid-19, Bupati Pandeglang Ingatkan Panita Pilkades

Sementara itu, Sekretaris daerah Pery Hasanudin mengatakan Pemerintah daerah selalu mendukung program WWF Indonesia yang menyasar pada kelestarian ekosistem dan mempertahankan populasi satwa langka melalui program pengelolaan kawasan dan pemberdayaan desa di 12 desa penyangga.

“Saya berharap program pemberdayaan masyarakat desa yang digagas oleh WWF Indonesia mampu melestarikan ekosistem agar selalu asri dan masyarakat lebih peka terhadap keberlangsungan flora dan fauna di kawasan ujung kulon, “harapnya.(aep)

Kabar6- Pemilihan Kepala Desa merupakan amanat undang – undang yang harus dilaksanakan. Namun walaupun demikian, Bupati Irna Narulita mengimbau pelaksanaan Pilkades harus terapkan Protokol Kesehatan (Prokes) guna meminimalisir kluster baru.

“Pilkades ini merupakan rutinitas, namun menjadi hal baru karena ditengah pandemi 19,” kata Bupati Irna pada acara Rapat Koordinasi Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Persiapan Pelaksanaan Pilkades Serentak di Pandeglang, Kamis (3/6/2021).

“Ini penting dipahami oleh semua panita dan jangan sampai terabaikan sehingga pelaksanaan dapat berjalan lancar dan aman,” sambungannya.

**Baca juga: Mahasiswa Duga ada Praktik Korupsi di Proyek Rehabilitasi Gedung Kemenag Pandeglang

Agar seluruh panita dari mulai tingkat Kabupaten hingga Kecamatan dan Desa memahami tahapan yang akan dilakukan, Bupati Irna meminta sebelum pelaksanaan Pilkades dilakukan zoom meeting tentang tata cara pilkades ditengah pandemi.

“Kalau ada waktu yang cukup lakukan zoom meeting setelah nanti ada penetapan pasangan calon Kepala Desa,” pungkasnya.(aep)

Kabar6- Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Kabupaten Pandeglang menduga ada praktek korupsi dalam proyek rehabilitasi gedung Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pandeglang senilai 2,1 Miliar.

GMNI juga menyebutkan anggaran fantastis tersebut ada indikasi permainan lelang yang sengaja di menangkan oleh CV Deshira Karya Utama dengan setoran proyek kepada pejabat Kemenag.

“Potret Kabupaten Pandeglang yang di kenal dengan sebutan sejuta santri seribu ulama sempat ternodai dengan adanya indikasi praktek praktek kotor,” kata Korlap aksi Maulana Yusuf Amrullah saat menggelar aksi demo di kantor Kemenag, Rabu (2/6/2021).

Untuk itu, Yusuf menginginkan kepada Kepala Kemenag pandeglang untuk tidak bermain main dengan anggaran negara.

Aksi tersebut sempat di warnai pelemparan tomat busuk oleh demonstran sebagai bentuk kekecewaan terhadap indikasi perilaku pejabat yang melakukan praktek praktek korupsi dan korupsi yang memanfaatkan institusi tersebut.

Para demonstran melakukan aksi di depan Kejari sebagai upaya mendorong Kejari pandeglang untuk proaktif dalam merespon terkait dugaan keterlibatan kepala Kemenag dalam kasus ini.

“Pesan kami terhadap Kejari untuk dapat mengungkap segala bentuk kejahatan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum pejabat di lingkungan Kemenag,”tegasnya.

Ketua GMNI Pandeglang, Tb. M.Afandi mengatakan, adanya dugaan kongkalikong rehabilitasi di Kemenag Pandeglang itu harus segera ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.

“Kami juga akan melayangkan surat kepada Kementrian agama Republik Indonesia Kemenag RI dan Komisi pemberantasan Korupsi KPK,”ujarnya.

“Kami juga mendesak agar KPK segera turun ke Pandeglang, untuk menyelidiki dan mengusut dugaan korupsi ditubuh Kemenag Pandeglang. Begitu juga Kejaksaan Negeri dan Polres Pandeglang jangan tutup mata,”tutupnya.

**Baca juga: Pemkab Pandeglang Usulkan Produk Unggulan Lokal Harus Masuk Toko Modern.

Sementara itu, Kepala Kemenag Pandeglang, Endang membantah tudingan yang dilontarkan para mahasiswa tersebut. Menurutnya, Proyek rehabilitasi itu bukan penunjukan langsung, akan tetapi melalui lelang umum karena anggarannya besar. Bahkan, pihaknya tak punya wewenang soal proyek tersebut.

“Kalau lelang umum itu ada panitianya. Panitia itu juga tak sembarangan akan tetapi di SK-kan oleh UKPJ Pusat. Kami tidak punya wewenang, kami hanya mengusulkan ke sana dan yang diusulkan itu sesuai dengan prosedur,”tandasnya.(Aep)

Kabar6- Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang Pery Hasanudin berharap produk unggulan yang ada di Pandeglang tidak hanya tercatat sebagai produk lokal, melainkan dapat dipasarkan di toko modern atau waralaba.

“Kebetulan saat ini kami akan membahas terkait Perda Waralaba dengan pihak DPRD, nanti bisa dibuat ketentuannya agar produk unggulan bisa masuk di waralaba,” ungkap Pery Hasanudin, Rabu (2/6/2021).

Dengan hadirnya produk unggulan di Toko Moderen dan Waralaba, diyakini Pery akan memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pelaku usaha kecil.

“Yang pasti kemasannya harus bagus sehingga layak jual, dan dijamin keamanan nya seperti ada izin usahanya. Ini tugas OPD terkait untuk lakukan pembinaan,”ujarnya.

“Pemasaran inilah yang menjadi salah satu tugas kita sebagai pemerintah untuk melayani masyarakat, diantaranya berkolaborasi dengan toko moderen atau waralaba,”sambungannya.

**Baca juga: Warga Bojong Berharap Dilibatkan di Proyek Tol Serang- Panimbang Seksi III

Terpisah, Plaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Ali Fahmi Sumanta mengatakan, apa yang diharapka oleh Sekda Pandeglang sudah diusulkan dalam dalam penyusunan draf perda waralaba, sehingga setiap waralaba menyediakan tempat untuk produk unggulan Kabupaten Pandeglang.

“Baik Alfa, indomart, Alfa midi dan semua waralaba harus mengakomodir produk unggulan. Jika sudah diikat dalam sebuah aturan scara otomatis harus ditaati oleh setiap waralaba,”tandasnya.(aep)

Kabar6- Tim Pejabat Pembuat Komitmen Tol Serang- Panimbang belum memastikan kapan pembangunan Tol Serang – Panimbang seksi III dikerjakan.

Namun pihak panitia memastikan pelaksana pengerjaan jalan tol Serang-Panimbang seksi III ini akan dilaksanakan oleh dua perseroan terbatas (PT) besar, yakni PT Sino Bridge jo PT PT Wijaya Karya (Wika) dengan anggaran yang akan dipersiapan sebesar Rp 3,9 Triliun.

Pihak kontraktor sudah menurunkan puluhan alat berat yang sudah lama berdatangan di wilayah Desa Cijakan, Kecamatan Bojong. Lokasi alat berat tersebut tidak jauh dari titik penggarapan jalan tol.

Akibat banyaknya alat berat, kendaraan yang melewati jalan Raya Saketi-Malingping terpaksa di buka tutup karena ada beberapa alat berat yang terparkir di pinggir jalan.

Warga Kecamatan Bojong yang tak jauh dari lahan tol, Mi’ing mengaku khawatir tidak dilibatkan dalam pengerjaan Tol Serang-Panimbang.

Pasalnya banyak mobilisasi alat berat yang masuk ke wilayah kecamatan Bojong namun kontraktor belum memberikan informasi apapun terkait penggarapan jalan tol tersebut.

“Sangat kawatir, kira-kira kami sebagai warga harus ke mana dan bagaimana ini. Agar dapat dipekerjakan,”harapnya, Rabu (2/6/2021)

**Baca juga: Anggaran Proyek Tol Serang- Panimbang Seksi III Telan Rp 3.9 Triliun

Disisi lain, warga kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang masih banyak pengangguran akibat dampak pandemi covid-19. Jelas, warga berharap dapat di arahkan untuk turut ikut serta di pekerjaan itu.

“Sekarang banyak warga sini yang di pulangkan dari kota gara-gara dampak pandemi covid-19, mudah-mudahan saja dengan di mulainya pekerjaan jalan tol kami dapat pekerjaan lagi,” pintanya.(aep)

Kabar6 – Kepala Tim Pejabat Pembuat Komitmen Tol Serang- Panimbang Ibrahim Hasan mengatakan, pelaksana penggarapan jalan tol Serang-Panimbang seksi III ini akan dilaksanakan oleh dua perseroan terbatas (PT) besar, yakni PT Sino Bridge jo PT PT Wijaya Karya (Wika). Adapun anggaran yang akan dipersiapan sebesar Rp 3.9 Triliun.

“PT Sino Bridge jo Wika dkk, kalau anggaran Kira-kira sebesar Rp 3,9 triliun,”ungkap Ibrahim, Selasa (1/6/2021).

Adapun untuk pelaksanaan penggarapan Tol Serang-Panimbang seksi III, Ibrahim belum bisa memastikan bulan dan tanggalnya. Karena pihaknya pun masih menunggu persetujuan Mentri Keuangan.

“Rencana secepatnya. Masih menunggu persetujuan menteri keuangan untuk pelaksanaannya. Semoga pertengahan tahun bisa segera dimulai,” harapnya.

**Baca juga: Cikaduen, Desa Pertama di Pandeglang Lakukan Musyawarah Desa Khusus SDGs

Terkait alat berat, Ibrahim mengatakan banyaknya alat berat yang masuk ke wilayah Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang merupakan persiapan para kontraktor. Namun, untuk pekerjaan penggarapan seksi III belum dimulai.

“Itu hanya mobilisasi alat untuk persiapan. Renacana pelaksanaan butuh persiapan. Sepertinya kontraktor lagi siap-siap saja. Adapun yang dimaksud dimulai adalah lahan mulai diratakan, di urug dan ada pemasangan tiang beton dan sebagainya,”tandasnya.(aep)

Kabar6- Desa Cikadueun, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang jadi desa pertama di Pandeglang yang melakukan Musyawarah Desa Khusus Penetapan Pemutakhiran Data Suistanable Development Goals (SDGs).

Pendamping Lokal Desa Desa Cikadueun Zaenal Abidin mengatakan, Desa merupakan pembumian SDGs (global) dengan menambahkan poin kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

SDGs sendiri menjadi konsep pembangunan berkelanjutan bangsa-bangsa yang menjadi anggota PBB, termasuk Indonesia, sampai 2030. Ada dua aspek dalam SDGs, pertama, aspek kewargaan. Aspek ada pada SDGs Desa nomer 1-6.

“Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan Perempuan Desa, dan Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi,” kata Zaenal, Senin (31/5/2021).

Kemudian aspek kedua kewilayahan. Pada SDGs Desa nomer 7-18. Yakni, Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur dan Ekonomi Desa Sesuai Kebutuhan, Desa Tanpa Kesenjangan, Kawasan Pemukinan Desa Aman dan Nyaman.

Lalu, Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan, Desa Tanggap Perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat, Desa Damai Berkeadilan, Kemitraan untuk Pembangunan dan Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

Menurutnya, SDGs Desa menjadi rambu-rambu bagi desa agar bisa membangun desa sampai generasi mendatang, tanpa mengingkari hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa.

“Tidak harus delapan belas tujuan harus dicapai semua dalam satu waktu. Setiap desa mempunyai kondisi geografis dan sosial masyarakat yang berbeda. Desa bisa memilih prioritas SDGs Desa mana yang sesuai kondisi. Prioritas harus mengacu pada perencanaan desa, baik di Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa,”ujarnya.

Kepala Desa Cikadueun Abrori mengatakan, program Pendataan SDGs dibentuk Tim relawan pemutakhiran Data yang rampunh dalam satu bulan. Menurutnya, program akan sangat membantu dalam pemetaan program kegiatan desa.

**Baca juga: Tinggal Tak Jauh dari Keluarga Bupati Pandeglang, Wanita Renta Tinggal di Gubuk Reot Tak Layak Huni

“Program kegiatan yang ada di belanja desa baik bidang pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan dan benar benar menyentuh akar persoalan di Desa Cikadueun. Dengan didukung basis data yang terverifikasi mana yang mendesak dan penting segera dilakukan Pemerintah Desa bisa mengetahui. Sehingga kedepan Desa Cikadueun lebih maju dan sesuai dengan harapan Masyarakat,”tandasnya.(Aep)

Kabar6 – Usia Minah wanita renta warga Kampung Muncang, Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Pandeglang tak muda lagi, namun wanita renta ini kondisinya sungguh memprihatinkan lantaran tinggal seorang diri di sebuah gubuk reyot.

Mirisnya lagi kondisi hidup hanya pun serba keterbatasan. Ironisnya nenek renta ini luput bantuan dari pemerintah.

Berdasarkan informasi, gubuk reot yang sudah ia tempati kondisinya sudah tak layak huni. Sehingga terpaksa, sang nenek harus dibantu oleh relawan untuk bisa memperbaiki bangunan rumahnya.

Ironisnya sejauh ini berdasarkan informasi yang dihimpun wanita renta berusia 60 tahun itu luput bantuan dari pemerintah, Kendati ia tinggal tidak jauh dari kediaman keluarga besar Bupati Pandeglang.

Kondisi memprihatinkan Minah itu disampaikan oleh Ketua RW setempat Farid Ma’mun Sobari. Selain kondisinya memprihatinkan, wanita ini juga merupakan penderita disabilitas karena kakinya tidak normal seperti orang pada umumnya.

“Sebetulnya kondisi mak minah seperti ini sudah 10 tahun lebih, sangat memperihatinkan, rumahnya bocor, tidak punya kamar mandi dan WC bahkan kasurpun tidak ada, makanya setiap hari beliau selalu tidur diamben yang ada didepan rumahnya,” ungkapnya, Sabtu 29 Mei 2021.

Menurutnya, Minah awalnya tinggal berdua dengan anaknya tapi karena anaknya juga seperti itu kondisinya (tidak normal) jadi tidak ada yang bisa diharapkan oleh beliau (mak Minah).

“Mak minah memiliki dua orang anak, namun anak yang pertama tidak tinggal bersamanya karena sudah berkeluarga,” katanya.

Meski kondisi mak minah cukup memprihatinkan lanjut Ma’mun, belum pernah dapat bantuan apapun dari pemerintah untuk perbaikan tempat tinggalnya, baik dari pemdes Labuan, Kecamatan maupun pemda Pandeglang

“Maka kami berinisiatif bagaimana caranya agar rumah mak minah yang tidak layak ini menjadi layak untuk ditempati. Tadinya kami berharap akan ada program bedah rumah, namun hingga saat ini tidak ada juga,” ujarnya.

Kebetulan tambah dia, ada salah satu warga yang memiliki bahan matrial sisa dan beliau juga menyumbang bantuan berupa uang, dari situ warga tergerak untuk bergotong royong membongkar serta memperbaiki rumah mak Minah.

“Selama beberapa hari ini kami bergotong royong bahkan meminta sumbangan seikhlasnya kepada para warga yang mau menyumbang, alhamdulillah sudah terkumpul sekitar R 5 jutaan itupun sebagian sudah dibelikan matrial,” tambahnya.

**Baca juga: Dua Bangunan Cagar Budaya Pandeglang Kumuh dan Tak Terurus

Diakuinya, anggaran untuk merehab rumah mak minah yang berukuran 30 meter ini membutuhkan dana sekitar Rp. 10 jutaan. Untuk itu, ia dengan warga yang lain sekarang masih berusaha mencari dana tambahan itu.

“Kami berharap akan ada bantuan lainnya baik dari para dermawan maupun dari pemerintah daerah, agar rumah mak minah segera selesai diperbaiki dengan sempurna berikut kebutuhan yang lainnya,” tandasnya.(aep)

Kabar6-Berawal dari keprihatinan puluhan muda terhadap dua banguan peninggalan jaman Belanda, yakni Kawadanan, dan Ekstangsi yang kondisinya kumuh karena tidak terurus.

Puluhan Kaula Muda yang memiliki Kepedulian untuk melestaraikan cagar Budaya tersebut menggagas sebuah kegiatan Ngabersihan Extangsi Menes.

Sejumlah organisasi yang memiliki kepedulian sama, Turut hadir dan bergabung dalam kegiatan Ngabersihan Extangsi di Kecamatan Menes ini. Antara lain yakni, komunitas cahaya menes, Genpi Pandeglang, Saka Bakti Husada, FMDT, Ruang Kreatif Halaman Budaya, dan Ambalan SMA N 4 Pandeglang, Sabtu (29/5/2021).

Ketua pelaksana kegiatan ngabersihan Ekstangsi Nadif Maulana sekaligus anggota Komunitas Cahaya Menes (KCM) mengatakan, hari ini 2 cagar budaya kondisinya terlihat kumuh. Berawal dari rasa keprihatinan Gerakan ini bertujuan untuk menyelamatkan Cagar Budaya dari kerusakan bahkan kemusnahan.

“Keadaan cagar budaya di Menes terlihat kotor, tidak ada pengelolaan yang baik untuk pelestarian. Oleh karena itu kami berinisiatif untuk menjaga dan melestarikan dua bangunan bersejarah itu,” katanya.

Rossi salah seorang guru sejarah di SMA N 4 Pandeglang, mengungkapkan bahwa bangunan bersejarah Yang betada di Menes ini, memiliki nilai sejarah yang perlu kita jaga bersama. Bangunan ini bukti bahwa Menes sebagai kota bersejarah.

“Karena Menes mempunyai sejarah mulai dari pendidikan, gerakan sosial di tahun 1926. Oleh karena itu, jangan sampai warga Menes sendiri tidak tau sejarah kotanya sendiri,” ungkapnya.

Beni salah seorang Pemuda yang ikut dalam kegiatan Ngabersihan Extangsi ini menjelaskan bahwa cagar budaya yang hari ini terlihat kondisinya kumuh, karena tidak adanya perhatian dari Pemerintah setempat

“Tidak adanya perhatian terhadap Warisan sejarah, menjadikan tempat ini terlihat kotor. Diperparah dengan minimnya keikut sertaan pemerintah terkait dalam kegiatan kebersihan. Kita sebagai pemuda yang peduli pada sejarah, harus mampu melestarikannya,” jelasnya. (Aep)