Kabar6-Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak KH Achmad Syatibi Hambali minta pelaku korupsi harus diberantas hingga ke akar-akarnya.

Menurutnya, pelaku korupsi tidak berjiwa Pancasila karena menimbulkan kemiskinan dan kesengsaraan.

“Pelaku korupsi harus diberantas hingga akar-akarnya dan dihukum seberat-beratnya karena bertentangan dengan ajaran Pancasila,” kata KH Ahmad Syatibi Hambali saat perayaan Hari Kesaktian Pancasila, Selasa (1/10/2013).

Ia menyatakan, pihaknya prihatin melihat nilai-nilai Pancasila di masyarakat semakin terpuruk dengan banyaknya kasus korupsi.

Menurutnya, pelaku korupsi terjadi di mana-mana, di lingkungan pemerintahan maupun swasta.

“Bahkan banyak para pejabat publik seperti menteri, legislatif, partai politik, dan kepala daerah terlibat tindak pidana korupsi. Semestinya pejabat publik sebagai pengayom masyarakat tidak sepatutnya melakukan tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Selain menyoroti kasus korupsi, Ketua MUI Kabupaten Lebak tersebut juga menyinggung pelaku teror yang kian berani melawan petugas hingga lima anggota kepolisian tewas.
“Tentu tindakan teror jangan dibiarkan karena bisa mengancam NKRI dan bertentangan dengan ajaran Pancasila. Kami harap ajaran nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ucapnya.

Ia menandaskan, pelaku korupsi dan terorisme bukan Pancasilais dan perlu ditindak secara hukum.(ant/jus)

Kabar6-Kepala Seksi Sumber Daya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Agus Jayadi mengungkapkan, daerah Kabupaten Pandeglang memiliki potensi pasir besi dan kini tengah dieksploitasi oleh masyarakat setempat.

“Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bagi masyarakat dan koperasi di daerah itu untuk melakukan pertambangan pasir besi tersebut,” kata Agus Jayadi di Serang, Kamis (26/9/2013).

Menurutnya, potensi pasir besi tersebut relatif sedikit, sehingga tidak memungkinkan untuk diekploitasi oleh perusahaan, karena secara ekonomis tidak menguntungkan.

“Pengelolaan bahan tambang terutama yang potensinya relatif kecil memang diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota,” ujar Agus.

Seperti penambangan batu bara di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, kata Agus, ditangani langsung oleh pemerintah kabupaten setempat dan diserahkan pada masyarakat.

Disebutkan, Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengeluarkan IPR bagi 18 koperasi dan kelompok masyarakat, dan sekarang sedang melakukan penambangan pasir besi yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pandeglang Girgi Jiantoro menyatakan, seluruh pemegang IPR pasir besi tersebut merupakan warga Kabupaten Pandeglang, sehingga keberadaan bahan tambang itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

Penerima IPR ini di antaranya Sukawaris dengan lokasi kegiatan di Kempung Cijambu, Desa Sukawaris, Kecamatan Cikeusik seluas lima hektare, Nanang Waslim lokasi yang sama seluas satu hektare.

“Pengelolaan potensi pasir besi baru sekitar 50 persen dari potensi sekitar 1.000 hektare, yang membentang di sepanjang pantai selatan di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan,” terang Girgi.(ant/jus)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak optimis, 80 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 908.653 jiwa akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014.

Artinya, KPU mengklaim besaran Golongan Putih (Golput) atau warga yang tidak memilih hanya mencapai 20 persen.

“Kami terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, institusi pendidikan, dan lembaga keagamaan untuk mendongkrak partisipasi hak pilih masyarakat dalam pemilu,” kata Agus Sutisna, Ketua KPU Kabupaten Lebak di Rangkasbitung, Selasa (24/9/2013).

Ia mengungkapkan, selama ini partisipasi masyarakat Lebak menggunakan hak politiknya relatif tinggi. Berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan Pilkada, pastisipasi pemilih mencapai 75 persen dari jumlah DPT.

“Kami yakin berdasarkan pengalaman itu realisasi hak pilih pada Pemilu 2014 bisa mencapai 80 persen,” ujarnya.

Sebagai perbandingan, Agus menyebutkan, jumlah DPT pada Pemilu 2014 tercatat 908.653 jiwa, terjadi kenaikan dibandingkan Pilkada yang mencapai 894.280 jiwa.

Kenaikan jumlah DPT ini karena adanya tambahan pemilih pemula, yakni para pelajar yang kini duduk di bangku kelas II jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Disebutkan, pemilih yang masuk DPT Pemilu 2014 itu nanti akan memberikan hak pilihnya di 1.987 Tempat Pemungutan suara (TPS) di 345 desa/kelurahan yang ada di 28 kecamatan Kabupaten Lebak.(ant/jus)

Kabar6-Dipicu penangkapan anggota DPRD Lebak Asep Saepudin yang memiliki 0,4 gram shabu di Bandung, Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) mendesak agar anggota DPRD setempat menjalani tes urine.

“Legislator sebagai wakil rakyat harus menjadi panutan bagi masyarakat, jangan sampai melakukan tindakan tidak terpuji dan melawan hukum. Kami berharap seluruh anggota legislator dilakukan tes urine,” kata Ausof Yasir, Ketua Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) di Rangkasbitung, Selasa (24/9/2013).

Diakui, pihaknya mendesak anggota DPRD setempat dilakukan tes urine narkoba berkaitan dengan penangkapan Asep Saepudin bersama sopirnya yang ketahuan mengkonsumsi shabu di Bandung.

“Kami mendesak dilakukan tes urine. Apabila anggota legislator ditemukan positif sebagai pengguna narkoba, harus ditindak tegas berupa pemecatan atau dikembalikan ke partainya,” ujar Ausof Yasir.

Menurutnya, tindakan tegas diperlukan agar wakil rakyat tidak terlibat maupun mengulangi perbuatan melawan hukum.

“Kami minta hasil tes urine nanti diumumkan kepada masyarakat. Pelaksanaan tes urine bisa menjalinkan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Dinas Kesehatan,” ucapnya.

Tujuan pemeriksaan tes urine tersebut, imbuh Ausof, untuk mengangkat citra dan kepercayaan anggota legislator kepada masyarakat luas, sementara oknum anggota yang terlibat narkoba hanya segelintir orang.

“Itu makanya perlu dilakukan tes urine narkoba dan kami berharap hasil tes urine narkoba itu terbuka dan tidak ditutupi-tutupi,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lebak Rubama mengatakan, pihaknya memohon maaf kepada masyarakat atas penangkapang Asep Saepudin yang terlibat kepemilikaan shabu.

“Kami juga menyambut positif jika seluruh anggota legislatif dilakukan tes urine narkoba,” ujar Rubana.(ant/jus)

Kabar6-Abdul Aziz, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang.

Tersangka ditahan di Rutan Pandeglang karena diduga terlibat korupsi pengadaan alat peraga olah raga senilai Rp 1,6 miliar.

“Penahanan kami lakukan setelah melakukan pemeriksaan selama dua hari serta adanya pengakuan dari tersangka lain yang menyebutkan Abdul Azis sebagai dalangnya,” kata Siti Ratnah, Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang, Senin (23/9/2013).

Dijelaskan, penahanan Abdul Aziz berdasarkan pengakuan dari tersangka Hamim Sutrawijaya, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Banten, kerugian negara akibat korupsi dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2011 untuk alat peraga tersebut mencapai Rp 625 juta.

Sitti Ratnah mengatakan, penahan tersangka Abdul Azis sesuai dengan Pasal 21 KUHAP. “Tersangka kami titipkan di Rutan Pandeglang sesuai Pasal 21 KUHAP,” jelasnya.(bbs/jus)

Kabar6-Hasil olahan keluarga nelayan daerah Kabupaten Pandeglang dipamerkan dalam acara ‘Banten Expo 2013’ yang tengah digelar di Alun-Alun Barat Kota Serang, yang akan berlangsung hingga Selasa (24/9/2013) besok.

“Kita dari Dinas Kelutan dan Perikanan (DKP) Pandeglang menyajikan berbagai potensi yang ada di Pandeglang dan juga hasil olahan makanan keluarga nelayan berbahan baku ikan,” kata Bedjo, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang, Senin (23/9/2013).

Hasil olahan keluarga nelayan tersebut, jelas Bedjo, merupakan bentuk dukungan dari pemerintah Kabupaten Pandeglang tehadap industri kecil yang dikelola masyarakat.

“Kita harapkan setelah disajikan dalam Banten Expo, makanan hasil olahan keluarga nelayan itu lebih dikenal dan ke depannya semakin banyak permintaan sehingga usaha tersebut dapat terus berkembang,” ujarnya.

Disebutkan, makan hasil olahan keluarga nelayan Pandeglang yang dipamerkan, antara lain ikan asin, otak-otak, bakso, kerupuk, dan dendeng ikan.

“Produk yang dipamerkan ini dijual kepada pengunjung, jika ada yang membutuhkan dalam partai besar akan dipertemukan dengan pihak perajinnya,” kata Bedjo.

Ia menyatakan, pemerintah Kabupaten Pandeglang terus mendorong keluarga nelayan di daerah itu untuk mengolah ikan sehingga bisa menghasilkan nilai tambah.(ant/jus)

Kabar6-Artis Desy Ratnasari mengedukasi badak kepada anak-anak Sekolah Dasar (SD) di Kantor Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Labuan, Pandeglang, Sabtu (21/9/2013).

Kegiatan artis pelantun lagu Tenda Biru itu, dalam peringatan Hari Badak Dunia (Worlds Rhino) yang jatuh pada 22 September.

“Edukasi ini merupakan investasi jangka panjang untuk menumbuhkembangkan kecintaan dan kebanggaan generasi penerus terhadap satwa langka ini,” kata Dessy yang didapuk Kementerian Kehutanan sebagai ‘Duta Badak Jawa’.

Kegiatan edukasi itu dihadiri 150 pelajar sekolah dasar, para guru, dan mitra kerja Balai TNUK, yakni PT Sinde Budi Sentosa yang selama ini mendukung upaya penyelamatan Badak Jawa.

Selain memberikan edukasi, Dessy juga menyerahkan bingkisan dan cinderamata bermotif Badak Jawa.

“Cinderamata ini sebagai wujud kepedulian terhadap generasi muda yang cinta akan lingkungan,” ucap pelantun ‘Tenda Biru’ ini.(bbs/jus)

Kabar6-Anggota DPRD Rangkasbitung Provinsi Banten berinisial AS (38) dari Partai Barisan Nasional (Barnas) tengah menanti pengadilan. Ia dan sopirnya berinisial FF (28) ditangkap pada 4 September 2013 lantaran ketahuan memakai sabu-sabu ketika berada di sebuah hotel di Bandung.

“Awalnya kami menangkap FF di tempat parkir Hotel Grage Jalan Buah Batu. Lalu kemudian AS di kamar hotel. Kami menemukan plastik bening berisi narkotika jenis sabu dalam saku kemeja,” kata AKBP Agus Dwi Hermawan, Kepala Satuan Reserse Narkoba Poltabes Bandung kepada pers, Kamis (19/9/2013).

Disebutkan, dalam pemeriksaan AS mengaku sebagai Anggota DPRD Rangkasbitung dari Partai Barnas. Dia juga mengaku baru pertama kali menggunakan sabu-sabu tersebut.

AS dan FF membeli barang terlarang tersebut seharga Rp 350 ribu di Jakarta dalam perjalanan dari Banten menuju Bandung.

“Sabu tersebut diperoleh dari Rado di Kampung Ambon Jakarta Barat dan dipakai dulu di tempat Rado sebelum mereka ke Bandung. Barang yang kami temukan 0,4 gram bruto, sisa dari yang dipakai keduanya di Jakarta,” terang Agus.

AS dan FF diancam dengan Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1)) jo Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.(bbs/jus)

Kabar6-Anggota DPRD Kabupaten Lebak mendesak pemerintah agar segera mencabut moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi. Pasalnya, mantan TKI di Kabupaten Lebak terpuruk.

“Akibat moratorium tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi, kita kehilangan devisa cukup besar, sementara pemerintah tidak melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap para mantan purna-TKI di Kabupaten Lebak,” kata Oong Syahroni, anggota DPRD Kabupaten Lebak di Rangkasbitung, Sabtu (7/9/2013).

Menurutnya, saat ini warga yang tinggal di kantong-kantong pemukiman TKI di Kabupaten Lebak terpuruk. Para mantan TKI kini menganggur karena tidak bisa bekerja kembali ke Arab Saudi.

“Kami berharap pemerintah membuka lagi TKI bekerja ke Arab Saudi,” ujar Oong.

Ia mengungkapkan, selama ini pemerintah daerah terbantu dengan adanya TKI ke Arab Saudi karena dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.

“Namun saat ini masyarakat yang tinggal di kantong permukiman TKI terpuruk karena tidak adanya lapangan pekerjaan. Kami minta moratorium dicabut lagi dan TKI diperbolehkan bekerja di Arab Saudi,” desaknya.

Sementara itu untuk melindungi korban kekerasan terhadap TKI, kata Oong, pemerintah harus selektif untuk mempekerjakan TKI yang dikirim ke luar negeri, yakni memiliki ketrampilan, menguasai bahasa, dan minimal berpendidikan SLTA.

“Pemerintah Arab Saudi juga harus didesak memberikan jaminan dan melindungi hak-hak TKI selama mereka bekerja agar para TKI tidak menjadi korban kekerasan majikanya,” terang Oong.(ant/yps)

Kabar6-Usai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lebak, Kepolisian Resor Lebak mengintensifkan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Sasaran operasi meliputi para pedagang minuman keras, obat-obat terlarang, dan premanisme.

“Kami terus secara rutin menggelar operasi Pekat dan patroli guna mencegah kejahatan,” kata Kapolres Lebak Ajun Komisaris Besar Mulia Nugraha di Rangkasbitung, Kamis (5/9/2013).

Kapolres menjelaskan, pelaksanaan Operasi Pekat selain melakukan razia kendaraan lalu lintas, petugas juga menyisir sejumlah lokasi daerah rawan kejahatan, termasuk pedagang minuman keras.

Menurutnya, Operasi Pekat merupakan salah satu upaya untuk memberikan rasa aman dan kondusif bagi kehidupan masyarakat.

“Saya yakin Operasi Pekat ini dapat mengurangi angka kejahatan dan kriminalitas di lingkungan warga, karena petugas kami perintahkan untuk bekerja selama satu kali 24 jam,” ujarnya.

Disebutkan, Operasi Pekat melibatkan sebanyak 250 personel yang selalu siap di masing-masing posko polisi.

Pihaknya terus melaksanakan razia dan patroli di daerah-daerah rawan kejahatan, karena kasus kejahatan yang menonjol saat ini berkaitan dengan pelaku pencurian kendaraan sepeda motor (curanmor).

“Setiap pekan kami menerima laporan korban curanmor antara tiga sampai empat kasus,” ungkap Mulia Nugraha.(ant/jus)