Kabar6-Anggota Komisi III  DPRD Kabupaten Pandeglang melakukan sidak ke lokasi pembangunan Jalan Sodong-Kadumula di Kampung Batukuda, Desa Sindanghayu, Kecamatan Saketi, Jumat (15/1/2016).

Namun, kunjungan itu dinilai kurang maksimal, lantaran para wakil rakyat baru datang sekitar pukul 11.50 WIB dan terlalu mendesak ke waktu shalat Jumat.

Padahal, dilokasi sidak rombongan Komisi III DPRD disambut oleh kalangan aktivis yang sudah menunggu sejak pukul 08.00 WIB.

“Jujur saya kecewa terhadap rombongan Komisi III DPRD Pandeglang yang datang ke lokasi hanya sebentar sehingga tak bisa maksimal,” kata Ketua Pelopor Muda Banten (PMB), Agus Nurulkhusna kepada kabar6.com.

Sementara, Ketua Aliansi Parlemen Kota Mohammad Khusaeni mendesak DPRD dan pihak berwenang memblacklist pemenang tender pengerjaan proyek betonisasi Jalan Sodong-Kadumula.**Baca juga: Warga Pandeglang Bakal Laporkan Proyek Jalan Sodong ke Kejari.

“Saya berharap kehadiran para anggota dewan kesini bisa mencegah ruang gerak kontraktor nakal. Pengerjaan jalan ini menghabiskan anggaran mencapai Rp1,8 miliar tetapi hasilnya seperti ini. Orang awam pun secara kasat mata bisa menilai bahwa pekerjaan ini sangat buruk. Pihak dewan harus mendesak dinas PU agar membrikan lampu merah kepada setiap kontraktor,” ujarnya.(zis)

Kabar6-Sejumlah elemen warga mengancam bakal melaporkan proyek pembangunan jalan alternatif Sodong – Kadumula sepanjang 600 meter di Kabupaten Pandeglang, ke Kejaksaan Negri (Kejari) setempat.

Itu menyusul adanya dugaan ketidaksesuaian antara pelaksanaan proyek dilapangan dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

Ketua Umum (Ketum) Pelopor Muda Banten (PMB), Agus Nurulkhusna mengatakan, dari sejumlah bukti yang dimiliki, pihaknya mencurigai bila ada yang salah dalam pelaksanaan proyek yang menghabiskan biaya hingga Rp1,8 miliar tersebut.

“Seperti tidak dilakukannya pemadatan pada proyek jalan. Adanya pengurangan bahan baku besi. Hingga besi yang digunakan tidak dalam kondisi kokoh, tapi sudah gepeng. Terjadi retakan pada proyek jalan serta tidak meratanya proses betonisasi,” ujar Agus, Jumat (15/1/2016).

Semua bukti yang dimiliki tersebut, lanjut Agus, akan digunakan sebagai bahan pelangkap saat membuat pelaporan ke Kejaksaan.

“Nanti kami juga akan menggelar aksi demo menuntut pembongkaran betonisasi jalan tersebut, karena tidak sesuai dengan spesifikasi,” ujarnya.

Mewakili warga lainnya, agus juga meminta agar DPRD setempat segera turun ke lapangan guna mengecek pelaksanaan proyek tersebut. **Baca juga: Apindo Pandeglang Yakini, Sektor Pariwisata Paling Siap Hadapi MEA.

“Ini persoalan serius. Harus ditangani sampai tuntas, agar cita-cita pembangunan Pandeglang dapat tercapai secara maksimal,” kata Agus lagi. **Baca juga: Pemuda Pandeglang Protes Proyek Jalan Sodong – Kadumula.

Selain itu, Agus juga mendesak pihak pemerintah setempat, agar menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan pelaksana proyek jalan tersebut.(zis)

Kabar6-Program Pengabdian Sekolah Guru Indonesia (SGI) Dompet Dhuafa menempatkan enam guru di empat kecamatan di Kabupaten Pandeglang.

Keempat kecamatan tersebut yakni Kecamatan Cibaliung, Sumur, Cimanggu dan Sindangresmi.

Guru SGI angkatan VI, Herianto yang ditugaskan di MI Desa Ciserang, Kecamatan Cibaliung menuturkan, secara umum ada dua program yang akan diprioritaskan guru model di sekolah model dan di masyarakat.

“Pertama, kami akan membuat ruangan kelas sepeti istana, sehingga anak akan merasa nyaman dalam pembelajaran dan kondisinya terasa seperti bermain,” kata Herianto kepada wartawan seusai pelepasan guru SGI, Kamis (14/1/2016). **Baca juga: Anggota DPRD Pandeglang Minta KPK Tuntaskan Kasus Bank Banten.

Kemudian ada program bersih sehat, dengan memberikan vitamin kepada anak. “Untuk anak-anak juga ada program taman baca, agar semua anak terbiasa membaca,” ujarnya.(zis)

Kabar6-Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pandeglang, berharap agar kasus dugaan suap pembentukan Bank Banten yang menyeret nama anggaota DPRD Provinsi Banten, diusut hingga tuntas, sampai ke akar permasalahan.

“Usut tuntas kasus Bank Banten. Sampai ke akar-akarnya,” kata Iing Andri Supriadi, anggota DPRD Pandeglang dari Fraksi Demokrat kepada kabar6.com melalui telepon selulernya.

Namun, saat ditanya sanksi terhadap kader Partai Demokrat yang terlibat dalam kasus dugaan suap Bank Banten, Iing belum bisa memastikan.

“Jadi kita jangan terlalu berandai-andai. Biarkan proses hukum berjalan dan kita hormati itu,” pungkasnya.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap pembentukan Bank Banten, yang melibatkan anggota DPRD Banten. Bahkan, hingga kemarin, tercatat sudah 58 orang saksi yang diperiksa KPK.

“Sampai hari ini ada 58 saksi dan sebagian anggota DPRD khususnya Badan Anggaran (Banggar). Selain diperiksa, ada juga 10 orang yang kembalikan uang dan jumlahnya tidak bisa disebutkan. Uang terkait pengesahan APBD untuk Bank Banten,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugaha, Rabu (13/1/2015) kemarin.

Sayangnya, dia enggan mengungkapkan siapa saja saksi yang mengembalikan uang pelicin tersebut. Namun menurut dia, seluruh saksi yang diperiksa bersikap kooperatif.**Baca juga: 10 Saksi Kasus Bank Banten Kembalikan Uang ke KPK.

Kasus itu sendiri, mencuat pascaoperasi tangkap tangan terhadap Ketua Banggar DPRD Banten Tri Satriya Santosa bersama Wakil Ketua DPRD Banten SM Hartono dan Direktur PT Banten Global Development Ricky Tampinongkol, 1 Desember 2015 lalu.

Saat itu, penyidik menyita uang sebesar US$11 ribu dan Rp60 juta yang diduga untuk melicinkan izin pembentukan Bank Banten.(zis)

Kabar6-Dalam beberapa pekan kedepan, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang, akan melaksanakn Konferensi Cabang (Konfercab) ke VII.

Seiring itu, sederet nama calon Ketua HMI yang dianggap pantas memimpin organisasi itu pun mengemuka. Diantaranya, Abdul Jalal Rumadaul, Ahmad Jaenudin, Nurul Fikri dan Mohammad Khusaeni atau Husein.

Dari sekian nama calon tersebut, satu sosok yang diprediksi menjadi kandidat terkuat adalah Husein, yang kini duduk di Majelis Penasehat Komisariat (MPK) pada Komisariat Nurcholis Majid HMI Cabang Pandeglang. Kalangan internal mapun Kesatuan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Pandeglang, bahkan disebut-sebut sangat mengharapkan Husein mau turun lagi mengemban amanah konstitusi HMI.

Sekjen KAHMI Pandeglang, Halim pun mengakui hal itu. Bahkan, Halim berharap Husen mau ikut berpartisipasi dalam pencalonan Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang, karena pihaknya telah  mengenal betul sosok beliau.

“Selama ini kita memantau, beliau sangat familiar dikalangan aktivis Pandeglang. Selain orangnya supel (mudah bergaul), beliau juga paham aturan main organisasi, ramah dan visioner,” ungkapnya, Rabu (13/1/2016).**Baca juga: Apindo Pandeglang Yakini, Sektor Pariwisata Paling Siap Hadapi MEA.

Hal senada juga diungkap Ketua Umum Komisariat, Nurcholis Madjis Fikri Anidzar Albar. Menurutnya, Husein merupkan pioner HMI yang memiliki pengaruh besar dalam memotori pergerakan komisariat cabang se Pandglang.**Baca juga: Paripurna Reses Sepi, KNPI Pandeglang Sebut DPRD Tak Peduli Rakyat.

“Betul. Beliau adalah salah satu kandidat yang kami usung. Dia merupakan sosok panutan. Ditangan beliau, kami berharap HMI akan lebih maju,” harapnya.(zis)

Kabar6-Meski pelaksanaan MEA belum berdampak di Pandeglang, namun Pemerintah daerah setempat harus mendorong dunia usaha untuk mempersiapkan diri.

Demikian disampaikan Ketua Apindo Kabupaten Pandeglang, Lukman Setiawan, Rabu (13/1/2016). Dan, sektor Pariwisata menjadi bidang yang dianggap paling siap menghadapi MEA.

“Kalau secara alami sektor pariwisata dinilai paling berpotensi siap menghadapi MEA. Tetapi hal itu harus ditata lagi agar lebih banyak mengundang wisatawan,” terang Lukman Setiawan.

Sedangkan untuk meningkatkan kompetensi pekerja, Apindo juga berencana menggelar kursus bahasa dan pelatihan.**Baca juga: Pengangguran di Pandeglang Tembus 32.950 Jiwa.

“Dengan pemerintahan yang baru nanti, diharapkan dapat memperbaiki tata kelola dunia usaha di Pandeglang lebih baik agar memancing minat investor menanamkan modalnya,” harap Lukman.**Baca juga: Tahun Pertama MEA, UMKM di Pandeglang Bakal Jadi Penonton.

Berdasarkan pengalamannya, banyak tenaga asing yang kualitasnya tidak lebih dari pekerja lokal. Lagipula, tidak mudah bagi pekerja asing untuk memasuki wilayah Pandeglang.**Baca juga: Soal Dunia Usaha, APINDO Pandeglang Sebut Perhatian Pemerintah Minim.

“Pekerja asing akan terbentur dengan bahasa dan adat istiadat masyarakat Pandeglang yang masih kental. Hal itu akan menjadi suatu kendala bagi tenaga asing yang akan bekerja di Pandeglang,” tuturnya.(zis)

Kabar6-Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Pandeglang menyayangkan  buruknya kualitas dunia usaha dan kerja di Pandeglang.

Sehingga sulit untuk bisa bersaing di dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah berjalan sejak awal tahun 2016 ini.

“Saya kira Pandeglang belum bisa berbicara banyak dalam menghadapi MEA. Itu terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah Pandeglang terhadap dunia usaha dan kerja di wilayahnya,” kata  Lukman Setiawan, ‪Ketua Apindo Kabupaten Pandeglang, Selasa  (12/1/2016).

Karenanya, kata Lukman, Pemda Kabupaten Pandeglang, harus bisa memperbaiki hal tersebut. Bila tidak,  maka pekerja lokal akan tergeser oleh keberadaan tenaga asing yang memiliki  standar kualifikasi lebih baik.‬

Meski begitu,  Lukman menyebut bila para pekerja di Pandeglang tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Karena berdasarkan sepengetahuannya, banyak tenaga asing yang kualitasnya tidak lebih dari pekerja lokal.**Baca juga: Pengangguran di Pandeglang Tembus 32.950 Jiwa.

‪”Pekerja asing ini sulit memasuki Pandeglang, karena mereka terbentur dengan bahasa dan adat istiadat masyarakat Pandeglang yang masih kental,” kata dia.(zis)

Kabar6-Angka pengangguran di Kabupaten Pandeglang tergolong tinggi. Berdasarkan data tetakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, jumlah pengangguran di Pandeglang sebanyak 32.950 jiwa atau 7.03 persen.

Data ini merupakan hasil survei terakhir yang dilakukan BPS pada tahun 2014 yang juga mencatat terdapat 804.278 peduduk dengan usia kerja dan 468.502 penduduk angkatan kerja.

“Namun angka itu menurun jika dibandingkan tahun 2013 lalu, yang mencapai 57.157 penduduk yang menganggur, dengan 788.859 penduduk usia kerja dan 463.337 penduduk angkatan kerja,” sebut Kepala BPS Kabupaten Pandeglang, Tro Tjahjo Purnomo.

Namun begitu Tri mengungkapkan, jika sebagian besar angka pengangguran di Pandeglang disumbang oleh mantan pekerja yang berasal dari luar Pandeglang.

Pemutusan hubungan kerja dan habisnya masa kontrak kerja, membuat masyarakat yang bekerja di luar Pandeglang kembali ke kampung halamannya.

“Bisa dibilang, penyumbang terbesar pengangguran di Pandeglang adalah mereka yang pernah bekerja di luar, lalu terkena PHK. Saat kembali ke kampung halaman, mereka tidak lagi bekerja karena minimnya serapan lapangan kerja di Pandeglang,” ujar Tri.

Tri melanjutkan, berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya, pengangguran lokal justru terbilang rendah. Karena dari usia kerja penduduk Pandeglang yang didata, diantara mereka bekerja non formal seperti buruh bangunan, petani, dan berwirausaha. **Baca juga: Ini Penyebab UMKM Pandeglang Belum Siap Hadapi MEA.

“Pengangguran lokal itu kecil, karena tetap bertahan di bidang pertanian dan perdagangan. Jadi tidak begitu besar. Tetapi memang penyerapan tenaga kerja oleh sektor industri tidak besar. Karena iklim usaha di Pandeglang tidak begitu banyak. Akhirnya kebanyak mereka kerja informal, tukang ojek, buruh, dan wirausaha,” jelas Tri.(zis)

Kabar6-Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pandeglang, Iing Andri Supriadi, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, menegur penanggungjawab proyek Jalan Sodong – Kadumula sepanjang 600 meter.

Itu menyusul merebaknya keluhan warga, terkait proses pembangunan jalan yang menghabiskan anggaran hingga Rp1,8 miliar itu terkesan dilakukan asal-asalan.

“Kalau memang ada pengusaha yang asal-asalan membangun jalan, tegur saja. Bila perlu, jatuhi sanksi tegas dengan cara mengembalikan dana proyek jalan itu seutuhnya,” kata Iing Andri Supriadi, Selasa (12/1/2016).

Itu dilakukan, kata dia, untuk menimbulkan efek jera, sehingga tidak ada lagi pengusaha yang asal-asalan dalam melaksanakan proyek, terutama di bidang insfrastruktur jalan.‬**Baca juga: Pemuda Pandeglang Protes Proyek Jalan Sodong – Kadumula.

‪”Jika sanksi itu diterapkan secara tegas, saya yakin  tidak akan ada lagi pengusaha yang asal-asalan dalam menjankan proyeknya,” kata Iing Andri Supriadi yang berjanji dalam waktu dekat akan sidak  ke lapangan guna mengecek keberadaan proyek-proyek tersebut.(zis)

Kabar6-Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pandeglang, mengaku jika pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayahnya masih belum siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Alasannya, karena memang kualitas produksi sejumlah olahan produk UMKM di diwilayah wisata itu masih belum mampu menjawab tantangan ekspor.

Kepala Seksi Bina UMKM Diskoperindag Kabupaten Pandeglang, Rafiudin mengungkapkan, rendahnya kualitas produksi UMKM di Pandeglang menjadi salah satu faktor penyebab.

Pelaku UMKM belum berani memproduksi dalam jumlah besar disertai kualitas yang lebih baik. Karena terpaku pada pola pikir yang pesimistis.

“Wawasan masyarakat khususnya pelaku UMKM perlu ditingkatkan. Kalau mindset mereka sudah bagus, insyaallah upaya memajukan usahanya bisa bagus juga. Selama ini kan pemikiran mereka hanya cukup untuk beli beras,” ungkap Rafiudin.

Belum lagi katanya, kendala permodalan yang selama ini selalu dikeluhkan, menjadikan dunia UMKM di Pandeglang masih sulit bersinar.

Padahal, ungkap Rafiudin, Pemkab sudah mempermudah izin permodalan melalui Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).**Baca juga: Tahun Pertama MEA, UMKM di Pandeglang Bakal Jadi Penonton.

“Kita arahkan mereka ke LPDB dan juga ke bank tertentu. Apalagi proses peminjaman modal di bank kini sudah lebih mudah. Jamkrida juga siap membantu pelaku UMKM,” sebutnya.(zis)