Kabar6-Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Pandeglang, belum bisa memastikan nasib belasan warganya eks anggota Gafatar yang baru saja dipulangkan dari Kalimantan Barat.

Saat ini, 15 warga Pandeglang eks anggota Gafatar yang baru tiba itu masih berada di Panti Rehabilitasi Kabupaten Lebak.

“Soal bantuan, kia masih belum bisa memastikan, apakah akan diberi bantuan atau tidak. Masih perlu diinfentarisir, apakah mereka tergolong orang terlantar, miskin atau malah mampu,” ujar Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Pandeglang, Deden Kuswan, Selasa (26/1/2016).

Pastinya, lanjut Deden, pihaknya kini masih fokus pada persiapan penjemputan warga tersebut dari Lebak untuk dibawa kembali ke Pandeglang. “Tekhnis dan jadwal penjemputan masih di koordinasikan dengan Pemkab Lebak,” ujarnya.

Selain itu, Dinsosnakertrans kini juga masih berkordinasi dengan pihak Muspida setempat, terkait dengan keberadaan 15 warga eks Gafatar itu saat tiba di Pandeglang.(zis)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang kini menyiapkan tekhnis penjemputan eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang baru saja dipulangkan dari Kalimantan Barat.

Kini, para eks anggota Gafatar tersebut masih berada di Panti Rehabilitasi Kabupaten Lebak. Berdasarkan informasi, ada 15 orang warga Pandeglang menjadi pengikut Gafatar.

Sekretaris Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Pandeglang, Syamsudin menuturkan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Kepolisian, mengenai teknis penjemputan anggota Gafatar yang masih berada di penampungan.

“Kitapun sedang membahas bersama instansi lainnya untuk masalah teknis pemulangan. Berdasarkan informasi, yang sudah dipulangkan dari Kalimantan itu sebanyak 15 orang,” kata Syamsudin saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (26/1/2016).

Menurut Syamsudin, pihaknya belum dapat memastikan, apakah 15 anggota itu akan dijemput atau dipulangkan secara langsung.

“Kalau sebaiknya kita jemput, kan kasihan. Karena bagaimana pun mereka warga Pandeglang,” sebut Syamsudin. **Baca juga: Disdukcapil Pandeglang Keteteran Capai Target 75 Persen Akte Lahir.

Ia menjelaskan, pihaknya belum mengetahui identitas anggota yang dipulangkan, dan tidak dapat memastikan hubungan mereka sebagai anggota atau mantan pengikut Gafatar. **Baca juga: Kapolda Banten Janji Lindungi Eks Gafatar yang Dipulangkan.

Selain itu, Syamsudin juga belum dapat memastikan jenis bantuan yang akan diberikan kepada pengikut Gafatar yang dipulangkan dari Kalimantan. Karena hal itu masih dalam pembahasan dan merupakan kebijakan Kepala Daerah. **Baca juga: Ketua DPRD Banten Sebut Seluruh Anggota Banggar Terima Suap Bank Banten.

“Itu kami belum tahu teknis bantuannya. Itu bagaimana nanti kebijakan pimpinan. Sejauh ini belum ada keputusan, masih dalam pembahasan. Tetapi untuk pembinaan, itu pasti dilakukan,” tuturnya.(zis)

Kabar6-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Pandeglang, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk mengembalikan Gedung Pemuda.

Sedianya, sejak tiga tahun terakhir, gedung yang berada di Alun-alun Pandeglang itu digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat.

“Perihal ini, kami sudah melayangkan surat untuk audiensi ke Bupati dan ditembuskan ke sejumlah dinas, seperti Disdukcapil, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) serta Sekretariat Daerah (Setda),” ujar Ketua DPD KNPI Pandeglang, Iin Muhlisin kepada kabar6.com, Senin (25/1/2016).

Iin mengklaim, bila sedianya Gedung Pemuda tersebut dibangun untuk kepentingan Pemuda Pandeglang. Bukan untuk dinas lainnya, termasuk Disdukcapil. **Baca juga: Rano Minta Warga Banten Terima Eks Anggota Gafatar.

Menurutnya, posisi Gedung Pemuda sangat strategis untuk menyelenggarakan kegiatan, lantaran memiliki penataan yang sangat baik. Di dalam gedung tersebut juga terdapat aula yang mampu menampung hingga 100 orang lebih. **Baca juga: Soal Gafatar, Kadisdukcapil Pandeglang: Itu Urusan Pihak Keamanan.

“Jika pada audensi nanti tidak ada titik temu antara KNPI dengan Pemkab Pandeglang, maka KNPI tidak akan segan-segan mengambil alih gedung tersebut secara paksa. Termasuk, Kami akan melakukan aksi demontrasi besar-besaran,” ujarnya.(zis)

Kabar6-Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pandeglang mengaku tidak memfokuskan keberadaan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang singgah ataupun menetap di wilayahnya.

Sebaliknya, Disdukcapil hanya memproritaskan keberadaan Warga Negara Asing (WNA) yang berada di daerah Carita, Labuan dan wilayah lainnya, khususnya wilayah yang banyak didatangi turis.

“Kami tidak tahu mengenai keberadaan golongan radikalisme Gafatar di wilayah Pandeglang. Karena itu kan tidak tercantum dalam identitas kependudukan. Kami hanya mendata warga asing yang mau pindah ke Pandeglang. Da, itu pasti akan membawa surat pindah dari kota terdahulunya dan itu bersifat resmi. Jika ada warga baru terindikasi anggota Gafatar, itu urusannya ke pihak keamanan,” kata Kepala Disbudcapil Pandeglang, Entis Sutisna, Senin (25/1/2016).

Namun demikian, Entis juga mengaku bila pihaknya juga memiliki program Operasi Yustisi Kependudukan (OYK). Biasanya, OYK dalam setahun di fokuskan di enam kecamatan. Dari enam kecamatan itu, akan dipilih titik paling rentan didatangi oleh WNA.

“OYK ini memang sangat terbatas lokasinya. Hanya beberapa daerah yang sering didayangi WNA dan sifatnya sebatas pengawasan. Kami tidak memiliki data warga yang menjadi anggota Gafatar atau bukan. Kami hanya sebatas mendata kependudukan saja dan melayani masyarakat secara normatif saja,” ujarnya. **Baca juga: Dipulangkan, 115 Eks Anggota Gafatar Banten Sudah Insyaf.

Sebelumnya, Gubernur Banten, Rano Karno menyebut, ada sebanyak 115 warga Banten eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang dipulangkan dari Kalimantan Barat. **Baca juga: Rano Minta Warga Banten Terima Eks Anggota Gafatar.

Kini, ratusna warga tersebut masih berada di Rumah Perlindungan Trauma Center di Bambu Apus, Jakarta Timur (Jaktim).

“Saya sudah perintahkan Pak Ino (Kepala Dinsos Banten) untuk membuat surat penjemputan kesana,” kata Gubernur Banten, Rano Karno, Senin (25/01/2016).

Rano menjelaskan bahwa ratusan warga Banten yang menjadi anggota Gafatar tersebut berasal dari wilayah Kabupaten Pandeglang dan Lebak yang kini telah insyaf.(zis/tmn)

Kabar6-Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dibudcapil) Kabupaten Pandeglang masih belum mencapai target pembuatan akte kelahiran.

Sebagaimana instruksi yang dikeluarkan pemerintah pusat, agar pada akhir 2015 pembuatan akte kelahiran di daerah bisa menyentuh persentase 75 persen.

“Pada awal tahun 2016 pembuatan akte kelahiran usia 0 sampai 18 tahun masih menyentuh angka 40 persen. Kami akan terus berupaya, mudah-mudahan tahun ini bisa mencapai target di atas 50 persen,” kata Kepala Disbudcapil Kabupaten Pandeglang, Entis Sutisna, saat ditemui di kantornya, Senin (25/1/2016).

Menurut Entis, belum tercapainya target 75 persen akte lahir itu akibat keterbatasan anggaran. Hingga, program jemput bola akte lahir belum bisa berjalan maksimal.

“Semestinya Disdukcapil tiap hari keliling terus untuk jemput bola sampai ke desa.  Tapi, karena keterbatasan anggaran, saat ini kita baru bisa melangkah hingga ke tingkat kecamatan,” ujarnya. **Baca juga: Pohon Tumbang Timpa Rumah di Tangerang, Seorang Nenek Terluka.

Diektahui, jumlah warga Pandeglang yang memiliki usia 0-18 tahun saat ini mencapai 300 ribu jiwa lebih. “Kami masih terus mencari cara efektif, meski anggaran terbatas,” ujarnya. **Baca juga: Rano Minta Warga Banten Terima Eks Anggota Gafatar.

Entis berkeyakinan, jika jemput bola merupakan cara paling efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ketimbang harus menunggu masyarakat datang ke kantor Disdukcapil. **Baca juga: Mentri Anies Sebut 84 Persen Pelajar Alami Kekerasan di Sekolah.

“Cara satu-satunya harus pelayanan ditempat, kami sudah kirim surat edaran kesetiap kecamatan bahwa pembuatan akte yang diprioritaskan harus 0 sampai 18 tahun. Karena sekarang kan untuk masuk sekolah saja harus ada akte kelahiran,” pungkasnya.(zis)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang menggelar rapat pleno penetapan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang terpilih tahun 2015.

Pleno itu digelar, menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan gugatan pasangan calon Aap Aptadi Dodo Djuanda.

Namun begitu, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih masih simpang siur. Alasannya, jadwal pelantikan Kepala Daerah terpilih akan ditentukan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua KPU Provinsi Banten Agus Supriyatna mengungkapkan, pelantikan kali ini berbeda dibandingkan pelantikan pada pemilu sebelumnya.

Karena untuk melantik kepala daerah terpilih, DPRD Kabupaten Kota harus terlebih dahulu melakukan rapat paripurna istimewa berkaitan dengan pengumuman hasil Pilkada. Nantinya, DPRD akan mengusulkan kepada Mendagri melalui Gubernur Banten.

“Ini diserahkan kepada DPRD. DPRD harus melakukan rapat paripurna istimewa berkaitan dengan pengumuman hasil Pilkada. Sekarang bolanya ada di DPRD, termasuk pengusulan kepada Mendagri melalui Gubernur,” ujarnya usai acara Rapat Pleno. **Baca juga: Calon Jamaah Laporkan Travel Umroh ke Polres Cilegon.

Sementara  teknis pelantikan, akan dibarengi dengan kepala daerah terpilih lainnya yang mengadakan Pilkada serentak lalu. **Baca juga: Soal Reklame Ilegal, Satpol PP Tangsel Surati Setwan Banten.

“Berbeda dengan yang dulu yang pelantikannya dilakukan di DPRD Kabupaten Kota masing-masing. Tetapi jadwalnya nanti Mendagri yang mengatur. Dan pelantikannya akan dilakukan di Gubernur sesuai dengan UU No 8 tahun 2015,” ucapnya.(zis)

Kabar6-CV Rumah Lebah, selaku konsultan proyek pembangunan Jalan Sodong-Kadumula sepanjang 600 meter di Kabupaten Pandeglang, mengakui bila proyek jalan tersebut tidak sesuai spesifikasi.

Bahkan, CV Rumah Lebah sudah mengirimkan surat teguran sebanyak tiga kali kepada pelaksana proyek, menyusul tidak adanya besi penyanggah dan alat berat untuk proses pemadatan. Namun di abaikan. **Baca juga: Warga Pandeglang Bakal Laporkan Proyek Jalan Sodong ke Kejari.

“Surat yang kami sampaikan berisi imbauan terkait tidak adanya besi penyanggah di dalam betonisasi. Bahkan surat intruksi untuk perbaikan beton yang retak juga sudah dilayangkan,” ujar Direktur CV. Rumah Lebah, Ridwan Hidayat,  Jumat (22/1/2016). **Baca juga: Pemkab Pandeglang Ancam Blacklist Kontraktor Jalan Sodong-Kadumula.

Menurutnya, hal yang paling urgensi dalam pembangunan adalah proses pemadatan. Namun pihak penyelenggara tidak menyediakan alat berat untuk pemadatan sebelum pengecoran. **Baca juga: AMPAS Bakal Kawal Proyek Jalan Sodong-Kadumula Sampai Tuntas.

Disebutkan Ridwan, pascamunculnya protes dari berbagai kalangan atas kualitas proyek jalan tersebut, pihak pengusaha merasa ketakutan. Namun, proyek jalan tersebut tetap dilanjutkan, karena adanya adendum selama 50 hari.(zis)

Kabar6-Asisten Daerah (Asda) II Bidang Pembangunan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, Iskandar, sangat mengapresiasi kritikan yang disampaikan oleh beberapa OKP yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda Sodong (AMPAS).

Menurutnya, semua kritikan yang disampaikan semata-mata untuk membangun Pandeglang. dan, sebagai pelayanan masyarakat, tentunya Pemkab Pandeglang akan menindaklanjuti dan memperbaiki kekurangan dan kelemahan dalam proyek Jalan Sodong-Kadumula.

“Tentunya, bila pihak ketiga (pelaksana proyek) melanggar, sanksi tegas yang akan diambil sesuai dengan isi kontrak. Namun, langkah yang akan dilakukan saat ini adalah, memberi peringatan terlebih dahulu. Jika tidak diindahkan, maka sanksi tegas seperti putus kontrak dan blacklist sesuai rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) akan berlaku,” kata Iskandar kepada Kabar6.com usai melakukan audensi.

Terkait pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi, kata Asda II, salah satu penyebab dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga, tugas pemerintah harus memfasilitasi pihak ketiga.

“Jadi semua pembangunan sudah kami tugaskan kepada pihak ketiga dan didampingi oleh konsultan. Walaupun ada konsultan kami juga mempunyai tim Provisional Hand Over (PHO) untuk menilai sejauh mana kinerja para kontraktor,” ujarnya.**Baca juga: Warga Pandeglang Bakal Laporkan Proyek Jalan Sodong ke Kejari.

Diketahui, pengerjaan proyek Jalan Sodong-Kadumula sepanjang 600 meter di Kampung Batukuda, Desa Sindanghayu, Kecamatan Saketi, di duga dikerjakan asal-asalan. **Baca juga: DPRD Pandeglang Akui Jalan Sodong-Kadumula Tidak Maksimal.

Selain diduga bahan baku yang digunakan pelaksana proyek tidak sesuai spesifikasi, juga pada betonisiasi jalan yang baru rampung itu, ditemukan retakan. **Baca juga: AMPAS Bakal Kawal Proyek Jalan Sodong-Kadumula Sampai Tuntas.

Warga sekitar lokasi proyek bahkan mengancam akan menggelar aksi protes besar-besaran dan melaporkan proyek yang menelan anggaran Rp1,8 miliar dari APBD Pandeglang itu ke Kejaksaan.(zis)

Kabar6-Sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda sodong (AMPAS), menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang.

Dalam audiensi tersebut, dibahas terkait buruknya pelaksanaan proyek pembangunan Jalan Sodong-Kadumula sepanjang 600 meter, yang menelan biaya hingga Rp.1,8 miliar dari APBD wilayah setempat.

“Kami bakal terus mengawal proyek jalan tersebut sampai tuntas, termasuk menunggu keluarnya hasil uji laboratorium atas beton yang digunakan dalam proyek tersebut,” ujar Ketua Pelopor Muda Banten (PMB), Agus Nurulkhusna, Kamis (21/1/2016).

Menurutnya, uji coba laboratorium merupakan sebuah kewajiban yang harus ditempuh pihak dinas, untuk menentukan apakah beton yang digunakan benar k300 sesuai spekulasi atau mungkin dibawah itu.

“Karenanya, menjadi salah satu dasar untuk melakukan pengurangan pada proses pembayaran proyek,” kata Agus, yang merupakan mahasiswa pascasarjana UNPAS kepada Kabar6.com usai audensi.**Baca juga: Warga Pandeglang Bakal Laporkan Proyek Jalan Sodong ke Kejari.

Sementara, Ketua Aliansi Parlemen Kota Provinsi  Banten, Mohammad Khusaeni mengatakan, uji laboratorium harus dilakukan, karna itu merupakan salah satu fakta integritas.**Baca juga: DPRD Pandeglang Akui Jalan Sodong-Kadumula Tidak Maksimal.

“Jika hasil lab tidak sesuai spek, maka pelaksana proyek harus diberi sanksi tegas atau blacklist. Itu demi memberikan efek jera bagi pengusaha nakal lainnya,” ujarnya.(zis)

Kabar6-Sukses menggelar turnamen Pekan Olahraga Mahasiswa Kabupaten (POMKAB) Pandeglang tiga kali dalam tiga tahun berturut-turut, Forum Olahraga Mahasiswa (FOM) Kabupaten Pandeglang bertekad merintis kepengurusan ke tingkat Provinsi Banten.

“Insya Allah FOM tidak hanya di tingkat Kabupaten Pandeglang saja. Dalam waktu yang tidak bisa disebutkan, kami akan deklarasi FOM Provinsi Banten,” kata Ari Umbara, Ketua FOM Pandeglang yang juga menjabat Sekjen DPD KNPI Pandeglang, Rabu (20/1/2016).**Baca juga: FOM Pandeglang Sebut KONI Masih Tebang Pilih.

Menurut Ari, FOM memiliki tujuan untuk memajukan olahraga di tingkat perguruan tinggi. Karena, olahraga merupakan salah satu tolak ukur kemajuan daerah baik di tingkat nasional maupun internasional.**Baca juga: DPRD Banten Mendadak Bungkam Soal Suap Bank Banten.

“Semoga ini terwujud dan tercapai, demi kemajuan olahraga mahasiswa seutuhnya. FOM juga sebagai tempat Silaturahim antar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) olaharaga se Banten dan controling serta siap memberikan konsep, kekaryaan yang nyata demi tercapainya olahraga mahasiswa kepada Pemprov Banten,” katanya.(zis)