Kabar6-Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang merupakan dana transfer dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang mengalami peningkatan.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Ramadani, DIPA tahun 2018 di bawah Rp2 triliun, namun tahun ini mencapai Rp2,07 triliun.

“Kenaikan yang signifikan yaitu dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari Rp86 miliar menjadi Rp180,8 miliar, ini hampir dua kali lipat,” kata Ramadani ditemui usai acara penyerahan DIPA di Pendopo Gubernur Banten, Senin (17/12).

Dana transfer ini di antaranya mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non fisik, Dana Bagi Hasil dan Dana Desa.

“Dana Desa juga meningkat dari Rp231 miliar tahun 2018, menjadi Rp264 miliar tahun 2019, kenaikannya kurang lebih 32 miliaran,” ujarnya.

“Hanya Insentif Daerah yang tidak dapat karena ada sedikit persyaratan yang kurang yaitu terkait ketuk palu anggaran yang tidak boleh lewat dari bulan desember, “sambungnya.

Sementara, Bupati Pandeglang Irna Narulita sangat bersyukur dengan adanya peningkatan dari dana transfer pusat ke daerah. Namun, dirinya menyayangkan karena Pandeglang belum mendapatkan dana Insentif Daerah dari pusat.

“Saya minta para ASN dapat bekerja maksimal agar ketuk palu anggaran tidak lewat dari Desember, maksimal sebelum 31 desember sudah ketuk palu karena itu salah satu syarat untuk memperoleh anggaran tersebut selain dari WTP, Sakip B, LPPD baik,” kata Irna

Irna berharap, jika Pandeglang mendapatkan dana Insentif Daerah, anggaran tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur.**Baca Juga: Begini Kronologis Pembunuhan Usai Konser HUT Transmedia.

“Semoga tahun depan kita bisa mendapatkan anggaran tersebut untuk penambahan anggaran pembangunan jalan,” tuturnya.(aep)

Kabar6-Kecelakaan yang melibatkan Bus Asli dengan pengendara sepeda motor kembali menelan korban jiwa.

Kecelakan terjadi sekitar pukul 08.30 WIB di Jalan Raya AMD Lintas Timur jurusan Kadubanen-Cipacung tepatnya di Kampung Ciwalet, Kelurahan Kadomas, Kecamatan Majasari, Pandeglang, Senin (17/12/2018).

Kecelakaan bermula saat Quratul Aini (22) yang berboncengan dengan Masnong Patonah (20) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih bernomor polisi A 5611 KL yang melaju dari arah Kadubanen menuju Cipacung.

Pemotor tiba-tiba panik saat berpapasan dengan mobil Bus Asli dengan nomor polisi A 7775 KC yang dikemudikan Yanto Sugianto dari arah sebaliknya.

“Korban yang melaju dari arah Kadubanen menuju arah Cipacung, pada saat melintas di jalan menanjak yang berada di TKP diduga motor tersebut terjatuh terlebih dahulu (diduga karena panik) ketika melihat Bus Asli dari arah berlawanan,” kata Kasat Lantas Polres Pandeglang AKP Tesyar Rhofadli.

**Baca juga: Aset Belum Diserahkan, Pemkot Tangerang Tak Bertanggung Jawab.

Akibatnya, motor yang dikendarai korban terjatuh dan korban terlindas mobil, pengendara motor Qurotul Aini dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian dan penumpangnya Masnong Patonah menderita luka ringan.

“Selanjutnya kedua korban dievakuasi ke RSUD Berkah Pandeglang,” jelasnya. (aep)

Kabar6-Gerakan Balad Mengaji (GBM) Banten akan menggelar kegiatan doa dan zikir akhir tahun 2018 yang diselenggarakan di Gedung Shohibul Barokah Pandeglang, Minggu (16/12/2018).

Kegiatan yang bernuansa Islami tersebut mengangkat tema ‘Menguatkan Tali Kebangsaan’ itu dihadiri oleh tokoh kharismatik Banten Abuya Muhtadi Cidahu dan ulama lainya, serta dihadiri ribuan jemaah di berbagai daerah di Banten.

Ketua Panitia balad mengaji, Tedi kurnia mengungkapkan, Gerakan Balad Mengaji (GBM) pada awalnya digagas oleh para ulama, tokoh-tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, bersama-sama dengan para pemuka masyarakat di Banten dan Jawa Barat, untuk menghidupkan kembali semangat “ke-balad-an”.

“Para tokoh menilai situasi semacam itu telah melunturkan nilai-nilai ‘ke-balad-an’, yaitu persaudaraan, pertemanan, keakraban, kebersamaan, toleransi, dan nilai-nilai yang memperkuat keutuhan bangsa. Melalui GBM nilai-nilai itu ingin kembali dihidupkan di tengah masyarakat,”ungkapnya.

Balad adalah istilah dalam Bahasa Sunda yang berarti “sahabat” atau ‘teman sepermainan’. Semangat itu muncul untuk merespon perkembangan situasi sosial belakangan ini yang semakin diwarnai oleh pengelompokan-pengelompokan, saling hujat, saling melecehkan, ujaran kebencian, penyebaran hoax yang semakin marak.

Masih kata tedi, Kebanyakan dari para penggagas GBM adalah tokoh-tokoh yang biasa dibilang sebagai kiai kampung, mereka mungkin tidak cukup dikenal luas, namun memiliki akar yang kuat di tengah masyarakat di tempat mereka tinggal.**Baca Juga: Lawan Hoax, Kyai Kampung Kumpul di Pandeglang.

“Kesamaan pandangan mengenai situasi aktual masyarakat itulah yang mendorong para tokoh untuk bersepakat mencanangkan GBM, yaitu gerakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan diskusi agama terfokus, musyawarah kebangsaan, doa dan zikir bersama, silaturahmi, dan pengajian keliling dari kampung ke kampung,” paparnya.

M Hamdan Suhaemi, salah seorang penasehat Gerakan Balad Mengaji Provinsi Banten, menegaskan bahwa gerakan balad mengaji ini tidak ditunggangi kepentingan politik.

“GBM ini tidak sama sekali ditunggangi oleh unsur politik dan saya pastikan GBM ini murni gerakan moral yang isinya adalah mengaji (Pengajian-red). GBM ini dibentuk untuk menyatukan umat yang sudah terpecah-pecah hanya karena persoalan politik dan tujuan utamanya adalah untuk menguatkan tali kebangsaan secara keseluruhan, kami tidak memandang dari mana organisasinya yang jelas umat itu harus dipersatukan, bangsa ini harus dipersatukan,” tutupnya.(aep)

Kabar6-Puluhan kyai dan ustadzah kampung berkumpul di Kabupaten Pandeglang, Banten, untuk mengaji kembali berbagai kitab yang dipelajari di Kobong.

Tujuannya, untuk kembali meningkatkan uhkuwah dan tali kebangsaan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika, di tengah fenomena hoax.

“Balad mengaji dilakukan berdasarkan keresahan maraknya isu hoax di medsos, yang mengurangi silaturahmi kita,” kata Kyai Hamdan Suhaemi, pimpinan Balad Mengaji, saat ditemui di Kabupaten Pandeglang, Banten, Minggu (16/12/2018).

Kyai dan ustadzah yang biasa memeberikan ceramah dari musala ke musala hingga majlis taklim ke majelis taklim ini khawatir, hoax bisa merusak tali silaturahmi antar suku bangsa di Indonesia.

Puluhan kitab mereka kaji kembali, seperti kitab Sulamu al-Taufiq, karya Habib Syaikh Abdullah Bin Al Husain Ba’lawi yang membahas kewajiban hati dan lurus dalam menjalankan agama.

Lalu ada juga kitab Mirqotu Shu’udi al-Tashdiqi, karya Syaikh Nawawi al-Bantani, buyut dari Kyai Ma’ruf Amien, yang pernah menjadi imam besar Masjidil Haram.

Dalam kitabnya, Syaikh Nawawi al-Bantani membahas bagaimana seharusnya perilaku umat muslim yang di anggap Soleh.

“balad mengaji, bagaimana menguatkan kembali bhineka kebangsaan, karena kita punya tanggung jawab menjaga agama dan menjaga negara,” terangnya.**Baca Juga: HUT Kabupaten Tangerang, Ribuan Peserta Ikut Gerak Jalan Kebangsaan.

Para kyai dan ustadzah kampung ini berharap masyarakat seluruh Indoensia, terutama di Banten, tidak lagi terpecah dan memutuskan tali silaturahmi jelang Pemilu 2019. Keutuhan NKRI menjadi hal utama melebihi pertarungan pilpres 2019.

“Balad mengaji sebagai lokomotif untuk kesadaran umat, bahwa NKRI harus dijaga dan itu harga mati. Karena negara kita merupakan negara kesepakatan, bukan hanya ideologinya saja, tapi juga kulturnya,” jelasnya.(dhi)

Kabar6-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Banten resmi dilantik di Aula TB Suandi Gedung Pemkab Serang, Sabtu (15/12/2018)

Pelantikan pun dihadiri dari berbagai kalangan di antaranya aktivis IMM se-Provinsi Banten, Ortom Muhammadiyah, organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan lainnya.

Ketua Umum DPD IMM Provinsi Banten Periode 2018-2020, A Zunaedi Abdillah mengatakan salah satu misi DPD IMM Provinsi Banten ke depan adalah mewujudkan eksistensi IMM yang dapat dirasakan oleh masyarakat Banten. Ia menuturkan, IMM dalam waktu dekat ini, akan fokus pada pembenahan kaderisasi dan mengdepankan budaya Litrasi.

“Pembenahan kaderisasi akan kami jadikan prioritas sedangkan budaya litrasi akan kami jadikan jati diri gerakan,” katanya dalam keterangan tertulisnya.

Sekretaris Umum DPD IMM Provinsi Banten Nurman menambahkan, DPD IMM Provinsi Banten kedepan dapat mengantarkan kader-kadernya terlibat dalam dinamika Kebantenan.

“Mulai dari fase kader persyarikatan, umat, hingga Kebantenan,” tandasnya.**Baca Juga: Karnaval Bhineka Tinggal Ika Digelar di Atas Gunung Pulosari.

Dalam situasi Bangsa saat ini sedang dalam keadaan konflik, lantaran semakin memanasnya Pemilu serentak di tahun 2019 DPD IMM Banten siap hadir dari berbagai lini akan mengerahkan seluruh kadernya sesuai dengan tingkatannya untuk berkontribusi menjadi bagian dari penyukses Pemilu 2019.

“Meski bagai manapun Banten ini salah satu Provinsi yang berdekatan dengan Ibukota. Titik kerawanan itu pasti ada,” ungkapnya.

Turut hadir dalam pelantikan DPD IMM Provinsi Banten Ketua PWM Banten, Ketua Umum Fokal IMM Provinsi Banten, Solihin Abas, Sekertaris Umum DPP IMM Pusat, M Robby, dan Alumni IMM, Yogi Iskandar, Nuril Iswanto

Adapun susunan Badan Pengurus Harian (BPH) DPD IMM Provinsi Banten periode 2018-2020 sebagai berikut :

Ketua Umum: A. Zunaedi Abdillah
Ketua Bidang Organisasi: Rizal Alam Muhammadi
Ketua Bidang Kader: A. Jamaludin
Ketua Bidang Hikmah: Tri Laksono
Ketua Bidang Risetdan Pengembangan Keilmuan: Romi Maulana
Ketua Bidang Ekonomidan Kewirausahaan: Indra
Ketua Bidang IMMawati: Putihatul Asriyah
Ketua Bidang Tablighdan Kajian Keislaman: TB Daud Ridwan
Ketua Bidang Media dan Komunikasi: Aditiya Syahputra
Ketua Bidang Seni, Budayadan Olahraga: Nursin
Ketua Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat: Ahmad Fauzi
Ketua Bidang Kesehatan: M. Hamas Avicena
Ketua Bidang Maritimdan Agraria: M Rifqi Saputra
Ketua Bidang Lingkungan Hidup: M. Ihsan

Sekretaris Umum : Nurman
Sekretaris Organisasi: A. Rozi
Sekretaris Bidang Kader: Agung Dermawan
Sekretaris Bidang Hikmah: Marjuk
Sekretaris Bidang Risetdan Pengembangan Keilmuan: Bahrul Ulum
Sekretaris Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan: Kusnadi Setiawan
Sekretaris Bidang IMMawati: Siti Masitoh
Sekretaris Bidang Tablighdan Kajian Keislaman: Mia Amalia
Sekretaris Bidang Media dan Komunikasi: Dani
Sekretaris Bidang Seni, Budaya dan Olahraga: Mu’an
Sekretaris Bidang Sosialdan Pemberdayaan Masyarakat: Ahmad Jamiludin
Sekretaris Bidang Kesehatan: Rio Handika Wibisono
Sekretaris Bidang Maritim dan Agraria: Rizki Ramadhan
Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Cecep Muklis

Bendahara Umum: Wahyu Setiawan
Bendahara I: Siti Fazriah
Bendahara II: Desya Hamidah.(aep)

Kabar6-Kemenpora menggelar Festival Kreatif Pemda di Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang. Kecamatan itu berada di atas Gunung Pulosari, dengan ketinggian 1.346 Meter Dari Permukaan Laut (MDPL).

Pawai Bhineka Tunggal Ika dan penampilan budaya tradisional Banten digelar sebagai bentuk dukungan dari Kementrian Desa (Kemendes) dan PMK, untuk mengentaskan desa tertinggal yang ada di Indonesia dan baru pertama kali digelar di Indonesia.

“Jadi setiap kementerian berpartisipasi. Deputinya pemberdayaan pemuda. Jadi kita ambil pemuda kreatif,” kata Djunaedi, Asisten Deputi (Asdep) Peningkatan Kreatifitas Pemuda, Kemenpora, saat ditemui di Kantor Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Banten, Sabtu (15/12/2018).

Djunaedi melihat, Kecamatan Jiput yang dekat dengan Carita dan Anyer, bisa mengembangkan usaha kreatif melalui oleh-oleh makanan khas Banten, seperti emping dan suvenirnya, seperti tas rajutan dari dedaunan.

“Begitu saya lihat di sini, enggak tertinggal juga, perekonomian dan partisipasinya tinggi juga.**Baca Juga: Disdukcapil Tangsel Bakar 16.473 Keping KTP Elektronik.

Pemeirntah Kabupaten (Pemkab) Lebak berharap, Kemenpora bisa terus mensuport kreatifitas anak muda yang ada di pelosok negeri, bukan hanya di Banten.

“Supaya pemuda semakin kreatif, hiburannya juga Roompoet Hijau, band pemuda asli Pandeglang. Meningkatkan kebudayaan dan kelestariannya, sekaligus festival hiburan bagi masyarakat,” kata Cecep Djuanda, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Pandeglang.(dhi)

Kabar-Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pandeglang meringkus kawanan pemalsu air galon bermerk ukuran 19 liter. Para pelaku diamankan saat hendak mengedarkan 85 air galon di wilayah hukum Pandeglang.

Pelaku yang berjumlah tiga orang itu, membawa puluhan air galon siap edar dengan menggunakan sebuah mobil pikap. Ketiga pelaku itu yakni AR (39), HD (22), dan RS (21).

Kasat Reskrim Polres Pandeglang, AKP Deddy Hermawan mengungkapkan, penangkapan pelaku dilakukan di Kampung Cidangiang, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang.

Modus operandi pelaku yaitu dengan menjual air minum dalam kemasan galon ukuran 19 liter bermerek Aqua yang dipalsukan. Pelaku mengisi galon merk Aqua dengan air bersih dari depot air dan ditutup dengan segel dari perusahaan Aqua.

“Dari 85 galon yang diamankan, 50 galon di antaranya produksi palsu dan sisanya produksi asli,” kata Deddy saat menggelar pres rilis di Mapolres Pandeglang, Jumat (14/12/2018).

Menurutnya, saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut. Karena bukan tidak mungkin, mereka tergabung dalam jaringan yang lebih luas. Polres pun membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang merasa ada kejanggalan dalam air galon yang dikonsumsi.

“Menurut pengakuan tersangka ada lima toko kecil, pengecer kecil yaitu lima di Pandeglang yang mendistribusikan tiap minggunya 85 galon. Jadi per minggu mereka distribusikan 400 lebih galon. Silakan bagi masyarakat yang mengalami kejanggalan terhadap produk Aqua jenis galon yang dikonsumsinya bisa disampaikan ke Polres Pandeglang,” ujarnya.**Baca Juga: Natal dan Tahun Baru, Penumpang di Bandara Soetta Diprediksi Naik 7 Persen.

Akibat dari perbuatannya ketiga tersangka diancam dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan atau e jo Pasal 62 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan atau pidana denda Rp2 miliar.(aep)

Kabar6-Sebanyak Enam (6) Miliar dana hibah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 digelontorkan untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliayah (MDTA) sudah dapat dicairkan untuk 35 Kecamatan.

Namun, dari 1.100 jumlah MDTA, hanya 867 yang lolos verifikasi.

Menurutnya, penyaluran dana hibah ini sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 58 tahun 2018, tentang Pedoman pemberian hibah uang yang bersumber dari APBD Pandeglang kepada MDTA.

“Untuk penggunaannya diatur dalam pasal 6 yaitu untuk operasional kegiatan belajar dan mengajar serta ketata usahaan sebesar 25 persen dari jumlah dana hibah yang diterima, dan 75 persen untuk bantuan insentif Kepala Sekolah tiga ratus ribu dan Guru MDTA dua ratus ribu,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Pandeglang, Olis Solihin, pada saat penyerahan secara simbolis di aula Sohibul Barokah, Jum’at (14/12/2018).

Masih kata Olis, untuk besaran hibah MDTA yang diterima bervariatif dari mulai 5 sampai 8 juta tiap MDTA. Namun kata Olis, yang paling besar adalah Kecamatan Cikeusik yaitu 258,6 juta.**Baca juga: Polsek Tigaraksa Gelar Operasi Kejahatan Jalanan.

“Di Cikeusik MDTA yang lolos verifikasi cukup banyak kurang lebih 38 MDTA,” jelasnya.(Aep)

Kabar6-Aliansi Perempuan Kelompok Cipayung Plus Kabupaten Pandeglang mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi Undang-undang.

Mengingat berbagai tindak kekerasan seksual terhadap perempuan akhir-akhir ini terus marak terjadi. Hal itu diungkapkan mereka saat menggelar aksi di Alun-alun Pandeglang, Kamis (13/12/2018).

“Stop segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak serta sangki pelaku kekerasan seksual harus maksimal dan memberikan efek jera terhadap perlaku,” ungkap Korlap aksi Siti Rohayati.

Siti mengatakan, Perempuan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara.

“Setiap perempuan perlu mendapatkan perlindungan dan kesempetan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupum sosial,”katanya.

“Perlu dilakukan upaya perlindungan anak untuk mewujudkan kesejahteraan perempuan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa ada perlakuan diskriminatif,”sambungnya.

Meski negara telah memberikan payung hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan perempuan dan anak, namun, lanjut Siti seiring berjalannya waktu pada kenyatannya undang-undang tersebut dirasa belum efektif.

Kemudian, UU nomor 23 tahun 2002 saat ini masih berlaku kurang lebih 12 tahun akhirnya diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mempertegas tentang perlunya pemberantasan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual.

“Yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak,” katanya.

Sementara, maraknya kejahatan terhadap perempuan ditengah tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang orang terdekat. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban kejahatan dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

“Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak terutama pelaku kejahatan seksual diperiksa dipersidangan ternyata sang pelaku dulunya juga pernah mengalami pelecehan seksual sewaktu sang pelaku masih berusia anak, sehingga sang pelaku terobsesi untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang pernah dialami,” terangnya.**Baca juga: Pengurusan Prona di Kelurahan Sukabhakti Terkendala Berkas.

“DPR RI harus mendorong dan mengesahkan RUU PKS dan pemkab Pandeglang harus lebih serius dalam mensosialisasikan UU perlindungan Perempuan dan Anak,” pintanya.(Aep)

Kabar6-Sebanyak 103 guru SMA sederajat di Kabupaten Pandeglang dipungli oleh oknum di Dinas Pendidikan (Dindik) Banten, kisarannya antara Rp600 ribu sampai Rp650 ribu per orang.

Pungli berawal dari keluarnya surat edaran dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, nomor 800/3792-BKD/2018, untuk kenaikan pangkat.

Dari sekolah AS, salah seorang guru SMA sederajat di Kabupaten Pandeglang, setidaknya ada 20 orang yang mengajukan kenaikan pangkat, mulai dari golongan III C ke III D dan III D ke IV A.

“Koordinator pengujinya Pak Wahya, dia pengawas SMA provinsi. Dia yang jadi koordinatornya itu yang mengumpulkan katanya,” kata AS, salah satu guru di Kabupaten Pandeglang, Banten, Rabu (12/12/2018).

Hal sama terjadi juga disekolah lainnya, guru IK bercerita kalau enam rekannya dimintai uang sebesar Rp 600 ribu per orang, untuk kenaikan pangkat.

“Mereka membayar, tidak mempermasalahkan uang tersebut, itu untuk naik pangkat. Dikasih kwitansinya juga,” kata IK, salah satu guru di Kabupaten Pandeglang, Banten, Rabu (12/12/2018).

Inspektorat Provinsi Banten memebenarkan ada oknum dari Dindik Banten, bernama Wahya, yang memungut uang dengan janji akan diberikan kenaikan pangkat. Total uang yang disita dari Wahya, berjumlah Rp34 juta.

Dari 103 guru yang akan membayar untuk kenaikan pangkat, baru 51 orang yang menyerahkan uangnya ke Wahya.

Wahya terancam pemberhentian sebagai PNS hingga pidana penjara, sesuai peraturan yang berlaku.**Baca Juga: Beras Naik Rp1.000, Pedagang di Serang Anggap Wajar.

“Sudah diperiksa, uang sudah disita. Ini kategori pungli. Ini dikelola tim, ketua timnya Pak Wahya, oknum pengawas di KCD Pandeglang,” kata Kusmayadi, Kepala Inspektorat Banten, Rabu (12/12/2018).(dhi)