Kabar6-Kartika Yudhisti, puteri Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali (SDA), diperiksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten.

Calon anggota legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini diduga melanggar jadwal kampanye. Ia diperiksa di kantor Bawaslu Banten, Kelapa Dua, Kota Serang, Jumat (21/3/2014).

Eka Satialaksmana, Ketua Divisi Pengawasan Bawaslu Banten, mengatakan, Kartika diperiksa terkait dugaan beberapa pelanggaran aturan kampanye.

Caleg DPR nomor urut 1 dari Dapil Banten 2 (Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon) ini dinilai telah mencuri start kampanye umum, menggunakan tempat ibadah, dan menggunakan fasilitas negara.

Sebelumnya Kartika mengikuti acara pembinaan di DPW LDII Banten yang diselenggarakan Kemenag pada Selasa (11/3/2014). Selain Kartika, Baswalu juga memanggil pihak LDII dan SDA. **Baca juga: Caleg Hanura Soroti Gizi Buruk di Banten.

“Sejak Rabu kami telah memanggil pihak DPW LDII dan mereka datang. Kemarin kami panggil SDA dan Kartika tetapi SDA tidak bisa hadir, sedangkan Kartika hadir hari ini. Kemarin juga kami periksa pihak Kanwil Kemenag Banten,” papar Eka seraya menjelaskan akan menjadwalkan ulang untuk memeriksa DPW PPP dan SDA.(bbs/yus)

Kabar6-Henny Murniati, seorang calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Banten dari Partai Hanura, memberikan perhatian khusus terhadap tingginya kasus balita menderita gizi buruk di Provinsi Banten.

“Saya prihatin kasus gizi buruk di Banten. Ini akan menjadi perhatian saya jika nanti terpilih. Saya akan dorong SKPD terkait dan juga masyarakat untuk aktif memberikan perhatian terhadap gizi buruk,” kata Henny Murniati, Caleg perempuan kelahiran Prabumulih (Sumatera Barat) di Serang, Jumat (21/3/2014).

Menurut Henny, tingginya kasus gizi buruk di Banten tidak bisa disalahkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu seperti Dinas Kesehatan, karena hal tersebut tidak terlepas dari peran semua pihak termasuk masyarakat, terutama ibu-ibu dalam pola asuh anak.

“Paling utama yang harus diberi pengertian adalah ibu-ibu, mereka harus paham pola asuh anak. Mereka juga harus mengerti makanan bergizi itu seperti apa,” ujar Caleg dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Serang tersebut.

Lulusan Sastra Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung ini menyebutkan, yang harus didorong untuk menyelesaikan permasalahan gizi buruk di Banten adalah membangun sumber daya manusia (SDM) perempuan atau ibu-ibu, terutama yang memiliki anak balita.

Dengan SDM yang cukup, maka bisa dipastikan mereka (ibu-ibu) tidak akan membiarkan anaknya terkena gizi buruk.

“Biasanya kasus gizi buruk identik dengan keluarga tidak mampu. Padahal faktanya tidak selalu benar seperti itu, karena ada di antara mereka yang hidupnya cukup namun kadang pola asuh anak yang tidak teratur,” jelas Henny.

Idealnya, kata Henny, masyarakat harus mengetahui anggaran yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Banten untuk berbagai bidang seperti pendidikan dan kesehatan.

Masyarakat harus bisa mengontrol ke mana saja alur anggaran tersebut, di antaranya anggaran untuk penanganan gizi buruk.

Berdasarkan data yang diperoleh dari sejumlah sumber, papar Henny, anggaran gizi buruk di Banten pada 2010 sekitar Rp 2,5 miliar, naik pada 2011 menjadi Rp 5,4 miliar dan pada 2012 menjadi sekitar Rp 9,7 miliar.

Sementara dari jumlah balita di Banten sekitar 1,1 juta, terdapat penderita gizi buruk sebanyak 7.213 dan penderita gizi kurang sekitar 53.680 anak.

Henny yang sebelum terjun ke politik aktif sebagai wartawan di sejumlah media cetak dan televisi mengatakan, kegagalan pelayanan bidang kesehatan di semua tempat, biasanya terjadi karena eksekutif dan legislatif lebih mengutamakan pengobatan dibandingkaan pencegahan.

Padahal pencegahan itu lebih dibandingkan pengobatan. “Banten juga masih kekurangan tenaga medis,” kata Henny yang juga Humas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Banten.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Gizi Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat (Binkesmas) Dinas Kesehatan Banten Andi Suhardi mengatakan, pada 2012 sebanyak 60.893 balita di Banten mengalami gangguan masalah gizi.

Sebanyak 7.213 balita di antaranya mengalami gizi buruk dan 53.680 balita lainnya kekurangan gizi.

Menurut Andi Suhardi, hasil pemantauan status gizi balita di Provinsi Banten tahun 2012 menunjukkan, sebanyak 60.893 balita mengalami gangguan gizi dan 53.680 balita kekurangan gizi. **Baca juga: Panwaslu Tangsel Belum Sikapi Kasus Caleg Money Politic.

Sedangkan pada 2013, sebanyak 1. 164 anak atau sekitar 0,43 persen dari jumlah balita dan 45.438 anak atau 4,16 persen mengalami gizi kurang.(yps)

Kabar6-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten masih mengkaji sikap masyarakat adat Baduy di Kabupaten Lebak yang hanya menyetujui dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 15 TPS yang disiapkan penyelenggara dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014.

“Rekomendasi kami tentunya melalui Panwaslu Kabupaten Lebak. Kalaupun terpaksa meminta di dua lokasi, namun tetap harus disiapkan 15 TPS. Itupun sebenarnya masih bermasalah,” kata Eka Satyalaksmana, Ketua Divisi Pengawasan Bawaslu Banten di Serang, Kamis (13/3/2014).

Eka menjelaskan, jika memang terpaksa hanya di dua lokasi, yakni di dua kampung Baduy, bisa saja tetap disiapkan 15 TPS. Satu lokasi tujuh TPS dan satu lokasinya delapan TPS.

Menurutnya, walaupun ditempatkan di dua lokasi, tetap dinilai masih menimbulkan masalah, yakni terkait jarak dari kampung-kampung yang ada di baduy menuju dua lokasi TPS.

“Nanti kasihan masyarakat yang harus menempuh perjalanan tujuh sampai delapan jam ke TPS. Ini juga harus diperhitungkan,” ujar Eka.

Keputusan komunitas adat Baduy yang menyetujui hanya dua TPS, jelas Eka, mengandung unsur pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu, karena sesuai aturan, TPS harus dekat dengan lokasi masyarakat.

“Jumlah pemilih di Baduy itu ada sekitar 7.000-an pemilih, maka idealnya dengan 15 TPS. Kalau hanya dua TPS dikuatirkan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi,” imbuhnya.

Guna menyelesaikan masalah tersebut, kata Eka, Bawaslu, KPU, dan Komnas Ham akan melakukan pertemuan pada 15 Maret 2014. “Kami kuatir bermasalah dengan pelanggaran HAM apabila dipaksakan atau disetujui dengan dua TPS di dua lokasi,” tutur Eka.

Selain itu, sebut Eka, Bawaslu juga kuatir jika pemilih di baduy dipaksakan untuk memilih di
dua TPS pada dua lokasi tersebut, yakni ada kesan atau upaya-upaya penggiringan massa pemilih untuk kepentingan pihak atau partai tertentu.

Sebelumnya pihak tokoh adat masyarakat Baduy menyetujui hanya dua lokasi dari 15 TPS di kawasan masyarakat adat tersebut, yang sudah disiapkan oleh KPU Kabupaten Lebak. KPU Lebak tidak mengetahui dengan pasti alasan hanya disetujuinya dua TPS dari 15 TPS yang disiapkan. *Baca juga: Mutasi Pejabat Kota Tangerang Dipertanyakan.

“Kami masih menunggu hasil koordinasi antara Bawaslu, KPU Banten dan juga Komnas Ham terkait masalah ini,” timpal Afifi Albantani, anggota KPU Lebak.(ant/yps)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak meluncurkan kartu pintar untuk membantu bagi siswa SMA/SMK keluarga tak mampu agar dapat melanjutkan pendidikanya.

“Semua siswa penerima kartu pintar itu gratis dari biaya Sumbangan Partisipasi Pendidikan (SPP) dan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP),” kata Iti Octavia Jayabaya, Bupati Lebak saat Launching Kartu Pintar di SMKN 1 Rangkasbitung, seperti dirilis Antara pada Rabu (12/3/2014).

Iti Octavia menjelaskan, melalui program kartu pintar, Pemerintah Daerah (Pemda) Lebak berkomitmen untuk membangun pendidikan dan mencetak sumber daya manusia (SDM).

Menurutnya, pendidikan sangat penting untuk melaksanakan percepatan pembangunan sehingga Lebak terbebas dari ketertinggalanya menjadi daerah yang lebih maju di Provinsi Banten.

Untuk itu berbagai elemen masyarakat, pengusaha, dan perusahaan swasta harus bergerak untuk mendukung pendidikan.

“Kami yakin Lebak ke depan akan tercipta SDM-SDM yang andal jika pendidikan itu sudah membudaya di masyarakat dan tidak ditemukan lagi anak putus sekolah,” ujar Iti Octavia.

Disebutkan, jumlah siswa penerima kartu pintar tercatat sebanyak 2.889, meliputi siswa SMA dan SMK dari keluarga kurang mampu ekonomi. Kartu pintar ini bertujuan ini meningkatkan mutu pendidikan dan mengatasi anak-anak putus sekolah.

Selama ini, jelas Iti Octavia, jumlah anak-anak putus sekolah pada jenjang SMA dan SMK masih tinggi, karena pencapaian APK masih di bawah nasional, yakni 60 persen. “Kami optimistis program kartu pintar dapat mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM),” harapnya.

Sementara itu, Kepala SMAN 1 Cibadak Kabupaten Lebak Tuti Tuarsih mengatakan, pihaknya sangat mendukung kebijakan Pemda Lebak yang meluncurkan program kartu pintar.

Menurutnya, kartu pintar selain membantu operasional sekolah, juga mengatasi anak-anak putus sekolah, terutama dari keluarga tak mampu.

“Kami menggratiskan siswa miskin karena pemerintah daerah maupun Kementerian Pendidikan Nasional membantu biaya operasional sekolah itu,” kata Tuti Tuarsih.

Adapun Yayah, seorang siswa penerima kartu pintar, mengaku dirinya merasa lega setelah biaya pendidikan gratis dan ditanggung oleh pemerintah daerah. **Baca juga: Saidah: Kualitas Caleg Perempuan Harus Ditingkatkan.

“Kami awalnya bingung soal biaya sekolah, namun kartu pintar bisa memudahkan saya mengenyam pendidikan,” ujar Yayah, pelajar Kelas 11 SMAN 2 Rangkasbitung.(ant/yps)

Kabar6-Keterwakilan 30 persen perempuan dalam pencalonan anggota legislatif (Caleg) di pusat dan daerah dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 harus dipenuhi setiap partai politik (Parpol) untuk meningkatkan kuantitas perempuan di legislatif.

“Kami melihat ketentuan yang ada baru sebatas formalitas saja, partai politik seolah ada keterpaksaan untuk pemenuhan kuota 30 persen perempuan dan tidak mempertimbangkan kualitasnya.

Padahal selain kuantitas, kualitas perempuan untuk duduk di parlemen harus ditingkatkan,” kata Siti Saidah Silalahi, anggota Komisi I DPRD Banten di Serang, Rabu (12/3/2014).

Siti mengatakan, peran paling utama dan paling bertanggung jawab dalam membentuk perempuan baik dari segi kualitas dan kuantitas untuk terjun ke dunia politik adalah Parpol.

Parpol harus berperan aktif menjaring kader dan merekrut politisi perempuan yang nantinya akan dinaikkan untuk duduk di kursi legislatif.

“Selama ini jangankan dari segi kualitasnya, jumlah perempuan yang sudah duduk di legislatif saja masih kurang. Seharusnya Parpol itu, lima tahun sebelumnya, harus mempersiapkan kader sebelum dinaikkan untuk jadi Caleg,” terang politisi PKS ini yang juga Caleg DPR Banten dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Tangerang Selatan.

Menurut Sekretaris Kaukus Politisi Perempuan Indonesia Provinsi Banten itu, indikasi lembaga politik atau Parpol belum melihat segi kualitas dalam merekrut para kader untuk menjadi Caleg, banyak Parpol yang tidak mempertimbangkan latar belakang pendidikan, ‘track record’ dalam berorganisasi, dan kemampuan lain dalam merekrut perempuan menjadi Caleg.

Ia berharap, Parpol berperan secara aktif untuk memberikan bimbingan, pembinaan, dan pelatihan bagi para kader perempuan terhadap peran, fungsi, dan tugas perempuan jika terjun dalam dunia politik.

“Terutama dalam upaya memperjuangkan hak-hak perempuan yang selama ini diidentikkan dengan kemiskinan, keterbelakangan, pendidikan rendah, TKI yang teraniaya, serta menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga,” ujar Deputi Pencitraan Kebijakan Publik DPW PKS Banten ini.(ant/yps)

Kabar6-Masyarakat Baduy meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak untuk menempatkan dua lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) saja dari 15 TPS yang akan disediakan KPU.

“Kami sudah berkoordinasi dengan tokoh masyarakat sekitar agar kesemua 15 TPS bisa ditempatkan di kawasan tersebut. Namun warga Baduy tetap hanya menyetujui dua TPS di lokasi itu,” kata Iti Octavia Jayabaya, Bupati Lebak Rabu (5/3/2014).

Menurut Iti Octavia, tokoh adat masyarakat Baduy hanya menerima dua lokasi TPS untuk pemilu, alasannya karena sudah merupakan kesepakatan tokoh masyarakat adat yang berpegang pada hukum adat di kawasan tersebut.

“Saya sudah musyawarah dengan masyarakat Baduy, terutama para tokoh adat. Tetapi masyarakat Baduy itu hanya kadang-kadang mengikuti naluri mereka saja,” ujarnya.

Menindaklanjuti permintaan tokoh adat masyarakat Baduy, kata Iti, pihaknya telah menyampaikan surat kepada KPU Banten dan juga Komnas HAM, agar Pemilu pada 9 April 2014 nanti di kawasan tersebut hanya disediakan dua lokasi TPS.

Iti menjelaskan, tidak ada kesan pemaksaan atau penggiringan masyarakat Baduy untuk memilih di dua lokasi TPS tersebut.

“Hanya saja kami kuatir ada kesan penggiringan terhadap mereka di suatu lokasi, makanya kami menyampaikan surat ke KPU Banten dan Komnas HAM. Memilih dan tidak memilih itu juga hak mereka kan,” imbuhnya.

Adapun dua lokasi TPS yang disetujui masyarakat Baduy, jelas Iti, yakni di Kadugetuk dan Cicakal Girang, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar.

Ia berharap, adanya dua lokasi TPS di kawasan Baduy tidak akan mengurangi angka partisipasi pemilih yang biasanya cukup tinggi dalam setiap pemilihan umum atau Pilkada.

“Kami juga kasihan kepada mereka, karena ada yang lokasinya atau kampungnya jauh dari TPS itu, maka tadinya disediakan 15 TPS, tapi mereka tidak menerima,” ucap Iti.

Sementara itu, Apipi Al-Bantani, anggota KPU Kabupaten Lebak, mengatakan, pihaknya belum dapat memberikan jawaban atas keberatan masyarakat Baduy yang menolak penempatan pada 15 lokasi TPS.

KPU Kabupaten Lebak masih menunggu rekomendasi Panwaslu atas usulan masyarakat Baduy yang hanya meminta dua TPS di dua lokasi.

Apipi Al-Bantani kuatir, jika tak ada rekomendasi atau persetujuan Panwaslu bisa menimbulkan masalah. **Baca juga: 1.859 DPT Nyoblos di Bandara Soetta.

“Padahal sebenarnya jika hanya dua lokasi TPS, kami kasihan karena sebagian masyarakat Baduy  kampungnya jauh, sebab nanti ada sebagian masyarakat yang harus menempuh perjalanan sehari semalam hanya untuk mencoblos di TPS itu,” ujarnya.(ant/yps)

Kabar6-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan  Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono bertolak ke Provinsi Banten menghadiri peringatan HUT Badan SAR Nasional (Basarnas) ke-42 yang digelar di Dermaga Pelabuhan Indonesia II, Merak, Cilegon, Rabu (5/32014).

Sekitar 2.000 personel gabungan TNI dan Polri seperti dilansir situs setkab.go.id disiagakan untuk mengamankan kunjungan Presiden SBY.

Personel ini terdiri atas 150 anggota Kodim Cilegon dan  personel gabungan yang berjaga-jaga di sepanjang jalur masuk Kota Cilegon hingga lokasi HUT Basarnas di Pelabuhan Indah Kiat.

Disebutkan, Angkatan Laut (AL) menempatkan tiga Kapal Republik Indonesia (KRI)  di Perairan Merak, yakni KRI Patiunus, KRI Sanca, dan KRI Kobra.

Dalam peringatan HUT Basarnas di perairan Selat Sunda tersebut, rencananya akan diwarnai simulasi kecelakaan laut. Dalam simulasi, para personel Basarnas memperagakan penanganan bencana kecelakaan laut.

Selain menghadiri peringatan HUT Basarnas, Presiden SBY dijadwalkan meresmikan dua kapal nasional (KN) milik Basarnas jenis catamaran yang diberi nama KN Pacitan atau SAR 102 (kota kelahiran Presiden SBY) dan KN Purworejo atau SAR 101 (kota kelahiran Ibu Ani).

Kedua kapal merupakan produk dalam negeri untuk kebutuhan Basarnas yang selesai dibuat tahun 2014.

Catamaran merupakan jenis kapal cepat yang memiliki kecepatan maksimal 30 knot. Selain mempunyai stabilitas tinggi, kapal ini mampu beroperasi dalam cuaca buruk dan memiliki landasan helikopter.

Kapal ini dirancang untuk kepentingan Basarnas, dilengkapi pelbagai fasilitas untuk penyelamatan dan pencarian korban kecelakaan serta helypad.(bbs/yps)

Kabar6-Gara-gara terlambat menyerahkan laporan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) terancam tidak dapat mengikuti Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) yang akan digelar pada Rabu, 9 April 2014.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), batas waktu penyerahan laporan dana kampanye adalah pada Minggu (2/3/2014).

Aturan lainnya menyebutkan, sesuai Surat Edaran KPU Nomor 69 /KPU/II/2014 tentang Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014, laporan rekening khusus dana kampanye dan laporan awal dana kampanye peserta Pemilu 2014, diterima KPU tanggal 2 Maret 2014, paling lambat pukul 18.00 WIB.

Terkait aturan tersebut, PAN menyerahkan pelaporan dana kampanye pada pukul 18.15 WIB atau terlambat 15 menit dari waktu yang ditentukan. Sementara Gerindra menyerahkan pelaporan dana kampanye pada pukul 18.58 WIB atau terlambat 58 menit.

Mengenai keterlambatan pelaporan dana kampanye oleh kedua parpol tersebut, Ketua KPU Banten Agus Supriyatna mengatakan, akan berpegang kepada prosedur. **Baca juga: Parpol Dijatah 4 Kali Kampanye Terbuka.

“Berkas tetap kami terima, tapi soal keputusan akan sesuai dengan aturan,” kata Agus Supriyatna kepada pers di Kantor KPU Banten, Senin (3/3/2014).(bbs/yps)

Kabar6-Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) Pandeglang sebagai kawasan habitat badak jawa atau badak bercula satu dan ditetapkan sebagai tempat eko wisata, terbuka bagi wisatawan untuk berkunjung dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

“Siapa pun boleh berkunjung, yang penting aturan yang ada dipatuhi demi kelestarian lingkungan,” kata Haryono, Kepala Balai TNUK di Pandeglang, Jumat (28/2/2014).

Haryono mengingatkan, pengunjung yang datang ke TNUK jangan pernah berpikir untuk bisa dengan mudah melihat badak jawa sebagai hewan sangat dilindungi.

“Badak itu sulit ditemui. Hewan itu memiliki penciuman tajam dan ketika mengetahui ada manusia datang, mereka akan langsung melarikan diri,” ujarnya.

Haryono menyebutkan, berdasarkan hasil monitoring hewan langka yang spesiesnya hanya ada di TNUK dan tidak ada di negara lain, banyak melakukan aktivitas pada malam hari.

“Badak banyak beraktivitas pada malam hari. Pada siang hari justru kurang, ini berbeda dengan hewan lain seperti banteng,” jelasnya.

Menurut Haryono, berdasarkan hasil monitoring 2013, populasi badak jawa di TNUK sebanyak 58 ekor. “Dari hasil monitoring yang kita lakukan selama 2013, jumlah badak jawa yang hidup di kawasan TNUK 58 ekor, yakni delapan anak dan 50 ekor badak remaja dan dewasa,” terangnya. **Baca juga: Tiga Dermaga Pelabuhan Cigading Diresmikan.

Dari delapan anak badak tersebut, papar Haryono, sebanyak tiga di antaranya merupakan betina dan lima pejantan. Sedangkan dari 50 ekor badak jawa remaja dan dewasa, sebanyak merupakan 20 betina dan 30 jantan.(ant/yps)

Kabar6-PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) meresmikan pengoperasian tiga dermaga di Pelabuhan Cigading Cilegon, yakni Dermaga III, V, dan VI.

Anak perusahaan PT Krakatau Steel (KS) ini juga sekaligus meresmikan fasilitas jalan dan jembatan penghubung.

“Pembangunan fasilitas dermaga berikut jalan dan jembatan akses merupakan upaya Krakatau Steel dan anak usaha dalam meningkatkan pelayanan kepada pelanggan,” kata Irvan Kamal Hakim, Direktur Utama PT KBS di Cilegon, Jumat (28/2/2014).

Dermaga yang diresmikan tersebut, kata Irvan, dilengkapi fasilitas pendukung pelabuhan berupa dua unit ship unloader dan conveyor.

“Guna mendukung operasi, perusahaan patungan yang belum lama ini diresmikan oleh Presiden RI, terhubung langsung dari Dermaga VI menuju PT Krakatau Posco,” ujar Irvan.

Menurut Irvan, dalam upaya mengukuhkan eksistensi sebagai badan usaha pelabuhan yang diatur melalui Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 309 Tahun 2010, PT KBS akan terus melengkapi fasilitas dan meningkatkan layanan.

Disebutkan, selama ini PT KBS selain melayani kebutuhan pelanggan yang berasal dari KS dan anak usaha, juga melayani pelanggan dari berbagai jasa layanan seperti kegiatan bongkar muat, layanan logistik, pengadaan lahan, pergudangan, pusat konsolidasi, distribusi barang, dan kegiatan multi moda transportasi berupa pengelolaan terpadu angkutan darat, kereta api, dan laut.

Irvan menjelaskan, PT KBS menyiapkan Dermaga I, II, III, dan IV yang didukung oleh empat unit ship loader serta dua sistem line conveyor.

Dermaga I terdiri atas dermaga 1.1 hingga 1.8 untuk melayani kapal-kapal pengangkut bahan baku PT KS. Dermaga ini mampu disandari kapal dengan bobot 150.000 DWT atau seukuran kapal Capesize.

Adapun Dermaga II sampai IV berkapasitas 10.000 – 70.000 DWT, memiliki kedalaman mulai dari -6 meter LWS sampai -14 meter LWS untuk kapal kecil dan sedang.

Pembangunan Dermaga V dan VI yang dibangun pada 9 Oktober 2012, kata Irvan, ditujukan untuk melayani PT Krakatau Posco. Dermaga ini memiliki panjang 600 meter, dapat disandari kapal bermuatan bahan baku produksi batu bara seperti kapal kecil handymax dan panamax, hingga kapal 200.000 DWT (super capesize).

Menurut Irvan, untuk mendapatkan kedalaman 21 meter, dermaga dibangun ke tengah laut dan dihubungkan melalui dua unit gantry grab ship unloader crane dengan kapasitas masing-masing 1.500 ton per jam.

Dermaga VI juga dilengkapi jalur conveyor berkapasitas 3.000 ton/jam. “Dermaga VI berkapasitas 200.000 DWT khusus untuk melayani Krakatau Posco dan anak usaha. Dermaga dirancang untuk dapat disandari kapal berukuran supercape size dengan kedalaman -21 meter sehingga merupakan dermaga terdalam di Indonesia,” ujarnya.

Dermaga dipasangi satu unit line conveyor berkapasitas 3.000 ton per jam dengan kecepatan 2,25 – 4,5 meter per detik untuk pelayanan iron ore pellet, coal, dan iron ore finest. Dermaga jug dilengkapi dua unit grabe gantry ship unloader dengan kecepatan bongkar 1.500 ton per jam dengan jangkauan gantry 43 meter.

Pembangunan jembatan Teluk Cigading sepanjang 400 meter dengan lebar 14 meter, jelas Irvan, mampu menahan beban sampai 20 ton per gandar truk, sehingga mampu dilewati kargo oversize dan overweight yang tidak dapat melalui jalur conveyor di area KBS. **Baca juga: Kisruh CPNS K2, Pemkot Tangsel Keluarkan Surat Edaran.

“Dengan layanan tersebut, KBS mampu meningkatkan kunjungan kapal dari rata-rata 1.000 per tahun menjadi 3.000, bahkan 4.000 per tahun dengan jumlah kargo mencapai 25 juta ton per tahun dengan pendapatan lebih dari Rp 870 miliar per tahun,” tutur Irvan.(ant/yps)