Ini Jumlah Kasus Difteri Di 8 Wilayah Provinsi Banten

Kabar6-Pemerintah Provinsi Banten bakal menyebar sebanyak 3.050.980 vaksin difteri ke seluruh pelosok wilayahnya.

Penyerbaran vaksin lewat program Outbreak Response Immunization (ORI) tersebut dilakukan sebagai langkah cepat guna menyetop penyebaran serangn difteri.

“Sembilan orang meninggal. Kami berharap di (akhir) Desember selesai (vaksinasi) satu putaran di Banten. Kabupaten Pandeglang dan Lebak belum (vaksinasi), tergantung pengiriman vaksin,” kata Rostina, Kepala Seksi Surveilans Imunisasi dan Krisis Kesehatan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, Selasa (12/12/2017).**Baca juga: 9 Nyawa Melayang, Pemrov Banten Sebar 3 juta Vaksin Difteri.

Rostina menyebut, bila pihaknya akan mengupayakan agar seluruh masyarakat ikut Vaksinasi, untuk mencegah serangan penyakit difteri.

Berikut rincian kasus difteri yang terjadi di Provinsi Banten;

1. Kabupaten Tangerang 27 kasus, 4 orang meninggal dunia.
2. Kabupaten Serang 14 kasus, 2 orang meninggal.
3. Kota Tangerang 14 kasus
4. Kota Serang 8 Kasus, 1 meninggal.
5. Kota Tangsel 4 kasus.
6. Kabupaten Pandeglang 10 kasus, 1 meninggal.
7. Kota Cilegon 1 kasus.
8. Kabupaten Lebak 3 kasus, 1 meninggal dunia.(dhi)




9 Nyawa Melayang, Pemrov Banten Sebar 3 juta Vaksin Difteri

Kabar6-Sebanyak 3.050.980 vaksin difteri akan disebar oleh Pemprov Banten ke masyarakat di 8 Kota dan Kabupaten yang ada.

Penyebaran vaksin tersebut lantaran, telah terjadi 81 kasus difteri yang merenggut sembilan nyawa di Bumi Jawara.

“sembilan orang meninggal. Kami berharap di (akhir) Desember selesai (vaksinasi) satu putaran di Banten. Kabupaten Pandeglang dan Lebak belum (vaksinasi), tergantung pengiriman vaksin,” kata Rostina, Kepala Seksi Surveilans Imunisasi dan Krisis Kesehatan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, Selasa (12/12/2017).

Pemberian vaksinasi difteri melalui program Outbreak Response Immunization (ORI) diberikan secara serentak di 8 kabupaten dan kota di Banten, mulai dari Posyandu, Puskesmas, hingga tingkat sekolah.

Vaksinasi difentri di Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, telah dilakukan vaksinasi DPT sejak bulan November 2017 lalu. Pertama kali yang diberikan imunisasi adalah pegawai nya.

“Kami akan upayakan seluruh masyarakat agar ikut Vaksinasi, untuk penegahan penyakit difteri,” kata Siti Kuriah, Kepala Puskesmas Tanara, Selasa (12/12/2017).**Baca juga: Ini Pemicu Demo Buruh Di Kabupaten Tangerang.

Sedangkan di KecamatanKragilan, Kabupaten Serang, telah diberikan sejak Sabtu, 09 Desember 2017. Karena telah terdeteksi dua pasien berusia 15 dan 16 tahun.**Baca juga: Dinkes Kota Tangerang Upayakan ORI Vaksin Difteri Bertahap.

“Mulai hari ini tenaga Puskesmas, kader, kepala sampai OB (office boy) sudah divaksinasi,” kata Elisabeth, Kepala Puskesmas Kragilan, Selasa (12/12/2017).(dhi)




Cuaca Buruk, BPBD Kota Cilegon Imbau Warga Waspada

Kabar6-Cuaca buruk masih melanda wilayah Banten dan sekitarnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon pun mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk selalu waspada.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon, Rasmi Widyani mengatakan pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap cuaca ekstrem dampak dari Badai Siklon Tropis Dahlia.

“Jangan berteduh di bawah pohon juga hindari tempat rawan seperti bangunan lapuk dan lain sebagainya,” ujar Rasmi, Senin (4/12/2017).

Dia mengatakan, prediksi cuaca ekstrem masih terus terjadi selama beberapa hari mendatang meski intensitasnya berkurang. Keadaan cuaca saat ini tidak bisa diprediksi.**Baca Juga: Badai Dahlia, Wisatawan Dilarang Berenang di Pantai Banten.

“Banyak pohon yang tumbang di Kota Cilegon. Jadi waspada dan selalu jaga diri,” paparnya.(BL/tmn)




Jelang Natal Dan Tahun Baru 2018, Bulog Pastikan Kebutuhan Pokok Aman

Kabar6-Menjelang datangnya perayaan Natal dan tahun baru 2018, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) memastikan ketersediaan bahan pokok relatif aman.

Jenis bahan pokok dimaksud diantaranya adalah, gula, minyak goreng, daging dan beras. “Stok pangan pokok untuk persiapan Natal dan Tahun Baru aman, ujar Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti, seperti dikutip kabar6.com dari tirto.id, Senin (27/11/2017).

Djarot merinci, bila saat ini stok beras ada sebanyak 1,2 juta ton. Sedangkan stok gula mencapai 400 ribu ton. artinya, stok masih diatas kebutuhan konsumsi masyarakat perbulan sebesar 240 ribu ton.

Sementara stok minyak tanah masih ada 2,2 juta liter. Sementara stok daging ada sebanyak 16 ribu ton, atau dua kali lipat dari kebutuhan konsumsi daging masyarakat per bulan sebesar 9 ton.**Baca juga: 17 Ribu Gram Sabu Disita, Polisi Bongkar Jaringan Pengedar Narkoba Di Kota Tangerang.

Kondisi itu, lanjut Djarot, membuat Perum Bulog optimis, bila harga kebutuhan pokok akan dapat stabil saat Natal dan Tahun Baru 2018.**Baca juga: Gunung Agung Meletus, 94 Penerbangan di Bandara Soetta Dibatalkan.

Karena, kalaupun ada peningkatan permintaan imbas datangnya moment hari besar tersebut, stok yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih cukup.(BL)




KPK Didesak Usut Dugaan TPPU Walikota Cilegon

Kabar6-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera mengusut dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh Walikota Cilegon, Tb Iman Ariyadi, yang telah menerima suap Rp1,5 miliar melalui modus pemberian dana Corporate Social Responsibility (CSR) ke Cilegon United Football Club (CUFC).

“Sindikat (korupsi), dugaan kuat setiap proyek (dikorupsi), sudah jadi rahasia umum (suap walikota) di Cilegon. Termasuk jalan yang sedang dicor, Masjid Pemda (Cilegon) sudah tahunan enggak selesai-selesai. Padahal tiap tahun di anggarkan,” kata Ali Mujahidin, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khairiyah, Kota Cilegon, Banten, Selasa (24/10/2017).

Ponpes yang didirikan oleh Brigjen KH Syam’un satu abad lalu dan diteruskan oleh cucunya itu berharap KPK tak hanya berhenti mengusut dugaan korupsi dalam sebatas suap saja. Karena ada dugaan kuat, uang hasil korupsi digunakan untuk membangun gurita bisnis dari ayah dan anak yang menjabat sebagai Walikota Cilegon itu.

Salahsatunya adalah pembangunan Hotel Mangkuputra Merak milik keluarganya. Hotel yang ‘pernah mewah’ itu dibangun di atas lahan reklamasi yang dilakukan oleh Pemkot Cilegon. Namun entah seperti apa ceritanya, lalu dibangun oleh keluarga Tubagus Iman.

“Kalau (pembangunan hotel) itu zaman orangtuanya, (kasus lainnya) tanah dia pinjamkan (atas nama orang. Saya tidak tahu soal (korupsi) provinsi Banten, tapi saya cium leboh parah di Cilegon,” terangnya.

Bahkan dalam kasus suap perizinan, pria yang akrab disapa Mumu ini menjelaskan kalau sejak kepemimpinan dua periode Tubagus (Tb) Aat Syafa’at (almarhum), ayah dari Tb Iman Ariyadi, banyak pengusaha yang mengeluhkan sulit dan mahalnya perizinan di ‘Kota Baja’ itu.

“Sektor menengah ke bawah juga mengeluhkan izin sangat sulit. SIUP aja harus kepala daerah yang tanda tangan, (seharusnya) kadis (kepala dinas) juga cukup,” helasnya.

Perlu diketahui bahwa hari ini, Selasa 20 Oktober 2017, KPK memeriksa bos CUFC untuk mengetahui kebenaran dana CSR dari PT Krakatau Industrial Estate (KIEC) dan PT Brantas apakah benar digunakan untuk sponshorship atau sebagiannya diterima oleh Iman.

Iman Ariyadi dijadikan tersangka oleh KPK pada 23 September 2017 atas kasus suap senilai Rp1,5 miliar dengan modus pemberian dana CSR untuk sponsorship tim sepak bola Cilegon United Footbal Club (CUFC).(dhi)




SK Karang Taruna Ditahan, Lurah Mekarsari Cilegon Dikecam Pemuda

Kabar6-Lurah Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Banten dikecam oleh kalangan pemuda. Hal ini dilakukan lantaranLurah Mekarsari dinilai tidak bertanggungjawab dengan menahan Surat Keputusan (SK) Karang Taruna Kelurahan Mekarsari.

Ketua Karang Taruana Mekarsari, Erwinsyah mengatakan akibat penahanan SK tersebut, program Karang Taruna Kelurahan Mekarsari tidak bisa berjalan.

“Bagaimana kita mau berjalan kalau SK kita saja dikebiri oleh oknum dan mitra kita sendiri, yaitu kelurahan Mekarsari!”, kata Erwinsyah menjelaskan melalui siaran pers yang diterima Kabar6.com, Senin (23/10/22017).

Menanggapi persoalan tersebut, sejumlah pemuda di Kelurahan Mekarsari merasa geram atas tindakan Lurah Mekarsari yang dinilai melewati batas.

“Tindakan ini sudah benar-benar di luar batas, apa maksudnya SK Karang Taruna Mekarsari pakai dikebiri segala? Mau sama anggaran Karang Taruna?” ungkap Cholish, pemuda Mekarsari yang juga anggota Karang Taruna.

Cholish juga menilai, sangat menyayangkan tindakan ini, karena selama ini Lurah dikenal baik dan loyal di mata warganya.

“Ironis sekali, Lurah yang dinilai baik dan punya loyalitas tinggi terhadap warganya melakukan tindakan seperti ini. Seolah-olah tidak peduli dengan pemuda,” tandasnya.

Iswanti, salah seorang pemuda di Kelurahan Mekarsari mengatakan dampak dari penahanan SK tersebut, banyak pemuda yang tidak mengetahui keberadaan Karang Taruna di wilayahnya.

“Saya tahu di semua tingkat kelurahan pasti ada Organisasi Kepemudaan (OKP) Karang Taruna. Tapi saya baru mendengar di lingkungan saya akibat kejadian ini, karna SK dikebiri Kelurahan maka tidak ada satu program kerja yang berjalan, sehingga banyak yang tidak mengatahui keberadaannya. Kami bisa saja melaporkan tindakan ini ke pihak yang berwenang,” pungkasnya.(az)




Di Hadapan Gubernur dan KPK, Walikota Airin “Pamer” Program SIMPONIE

Kabar6-Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany memaparkan keunggulan tentang Sistem Informasi Manajemen Perizinan Online (SIMPONIE) dalam mempersingkat pengurusan perizinan di wilayahnya.

Ya, pemaparan itu berlangsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Daerah terkait ‘Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Banten’ di Aula Gedung DPRD Kota Cilegon, Rabu (18/10/2017).

Sedianya, SIMPONIE merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel dalam peningkatan bidang pelayanan kepada masyarakat, dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan tanpa harus datang langsung.

Airin menyebut, bila Saat ini, masyarakat di Tangsel tidak perlu lagi datang membawa berkas ke kantor DPMPTSP setempat. Karena sekarang masyarakat sudah bisa melakukan pendaftaran secara online dimanapun dan kapanpun tanpa mengenal ruang serta batas waktu.

Kepala Daerah Se Banten foto bersama Wakil Ketua KPK.(hms)

”SIMPONIE bisa memotong jalur birokrasi dan tidak ada biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Dengan teknologi, diharapkan bisa memudahkan masyarakat memperoleh perizinan secara online dan cepat,” jelasnya.

Airin melanjutkan, setelah proses perizinan selesai dan sudah disetujui, maka petugas PTSP akan mengirim berkas melalui jasa kurir PT Pos.**Baca juga: Pengawasan KPK di Banten Makin Ketat.

“Kami sudah bekerja sama dengan PT Pos. Apabila berkas yang diajukan sudah selesai dan disetujui maka petugas kami akan mengirimkan berkas tersebut melalui jasa PT Pos,” ucapnya.**Baca juga: WH Ajak Seluruh Kepala Daerah di Banten Konsisten Cegah Korupsi.

Tampak hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Gubernur Banten Wahidin HAlim, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Sekda Banten Ranta Suharta, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, Seluruh Kepala Daerah se-Provinsi Banten, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan para kepala SKPD.(BL/Hms)




WH Ajak Seluruh Kepala Daerah di Banten Konsisten Cegah Korupsi

Kabar6-Gubernur Banten, Wahidin Halim menyampaikan apresiasi kepada pimpinan KPK dan Tim Satgas Korsupgah (Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan) yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan pendampingan kepada pemerintah daerah di Banten dalam rangka mendukung terwujdunya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Saya sudah komitmen untuk minta agar KPK terus hadir dalam rangka pembinaan dan pencegahan korupsi di Banten. maka dengan itu, saya minta KPK dampingi terus biar kita aman,” kata Gubernur Wahidin, dalam rapat koordinasi pimpinan Daerah terkait ‘Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Banten’ di Aula Gedung DPRD Kota Cilegon, Rabu (18/10/2017).

Menurut Gubernur, pada tanggal 12 April 2016 lalu, Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Ketua DPRD Provinsi Banten, yang di saksikan Kepolisian Daerah Banten dan Kejaksaan Provinsi Banten, telah sepakat menandatangi komitmen bersama untuk mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Banten, yang mengakomodir kepentingan publik, dan bebas intervensi.

“Saya mengajak seluruh pimpinan daerah di banten untuk bersama-sama konsisten apa yang telah menjadi komitmen dan telah apa yang kita tandatangani bersama,” ucapnya.**Baca juga: Pengawasan KPK di Banten Makin Ketat.

Tampak hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Sekda Banten Ranta Suharta, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, Seluruh Kepala Daerah se-Provinsi Banten, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan para kepala SKPD.(BL/hms)




KPK Didesak Usut Kasus TPPU Walikota Cilegon

Kabar6-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan tak hanya mengsuut kasus suap dan korupsi di Kota Cilegon yang melibatkan Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi. Namun juga menelusuri Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Sindikat (korupsi), dugaan kuat setiap proyek, sudah jadi rahasia umum di Cilegon. Termasuk jalan yang sedang dicor, kita sudah tahu, diduga kuat, Masjid Pemda (Cilegon) saja sudah tahunan enggak selesai-selesai. Padahal itu tiap tahun dianggarkan,” kata Ali Mujahidin, mantan Ketua Umum (Ketum) Kadin Cilegon periode 2009-2014 Ali Mujahidin , Selasa (17/10/2017).

Hal ini dikarenakan, proses suap dan korupsi yang dilakukan oleh Tubagus (Tb) Iman Ariyadi, di duga telah berlangung lama, bahkan telah terjadi saat almarhum orang tuanya, Tb Aat Syafaat, menjabat sebagai Walikota Cilegon selama dua periode yang kemudian digantikan oleh anaknya untuk menduduki kursi nomor satu di Kota Baja.

Bahkan para pengusaha di Kota Cilegon kerap mengadu kepada dirinya tentang sulitnya mengurus perizinan di ‘Kota Baja’ itu.

“Sektor menengah ke bawah juga mengeluhkan izin sangat sulit, SIUP saja harus kepala daerah yang tandatangan, (seharusnya) kadis (kepala dinas) juga cukup,” terangnya.(dhi)




Anak Perusahaan Krakatau Steel Tolak Holding BUMN

Tonno Sapoetra. (tmn)

Kabar6-PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) menolak holding yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Cabang Banten. Karena pelabuhan milik anak perusahaan PT Krakatau Steel (KS) Group merupakan bagian dari produksi baja (steel making).

“Gagal paham soal choor lah. Pak Jokowi menampung dari KADIN, itu ada yang printilan-printilan itu iya (holding). Kalau pelabuhan (KBS) harus kembali kepada choor tidak bisa, karena bagian dari steel making (pembuatan baja). Enggak mungkin (diakuisisi), apa lagi KS yang punya keinginan (produksi) 10 juta ton,” kata Tonno Sapoetra, President Directore (Presdir) PT KBS, saat ditemui di Kota Cilegon, Banten, Senin (09/10/2017).

Dirinya tak menampik bahwa telah terjadi pembahasan tentang opsi holding (penyatuan) atau akuisisi (pembelian) PT KBS dengan PT Pelindo II. Namun hingga kini belum menemukan titik temu.**Baca Juga: Keren, Ini Fasilitas Video Contact Center di Bandara Soetta

“belum ada keputusan, karena menyangkut dari steel making. Kalau pindah ke kepelabuhanan 100 persen, lalu bagaimana target 10 juta ton dan steel making itu sendiri. Apa lagi kita harga (baja) lebih mahal dibanding Cina,” terangnya.

Tonno menjelaskan bahwa dirinya dengan Pelindo II pernah beradu argument. Dimana, Danareksa yang menjadi konsultan dari Pelindo II menyarankan tiga opsi, yakni menyewakan KBS ke Pelindo II, joint venture dan pelasing equitiy (menjual sebagian saham).

“Enggak mungkin kita menyewakan KBS. Joint venture, kalau ada lebih basar saham dari sana, kepentingan bisnis kepelabuhanan lebih besar, enggak bisa. Ketiga, pleasing equity, bisa, tapi jangan ngatur kita, karena kita punya kepentingan. Dua opsi (satu dan dua) itu enggak. Tidak boleh majority, tidak boleh mengatur kita. Jadi kita choor ke steel making,” jelasnya.

Tono pun menjelaskan telah melihat paparan holdingidasi BUMN, namun PT KBS sebagai anak perusahaan PT Krakatau Steel tidak masuk ke dalam daftar anak perusahaan yang akan di holdingkan dengan perusahaan manapun.

“Chos logistik (pelabuhan) itu masuk ke steel making, karena masuk ke Harga Pokok Produksi (HPS)-nya, di dunia manapun juga steel making punya pelabuhan sendiri,” ujarnya.(tmn)