oleh

BPBD Banten Agar Miliki Baper Stock Kebencanaan Sendiri

Kabar6–Komisi V DPRD Banten mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten untuk bisa mengelola baper stock sendiri, agar apabila terjadi bencana di Banten, BPBD bisa langsung terjun membantu masyarakat melalui logistik yang dimiliki.

Diketahui selama ini baper stcok bergantung dari suplai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ketua Komisi V DPRD Banten, M Nizar mengatakan, baper stock BPBD selama masih tergantung dari pusat.

Oleh karena itu, pada 2021 nanti, pihaknya berjanji akan memfasilitasinya soal anggaran agar penyediaan baper stock di BPBD bisa dialokasikan melalui dalam APBD Banten.

“Tambahan anggan akan dirancang bersama BPBD. Dan, Komisi V akan support itu. Dan, jangan sampai BPBD menyiapkan gudang yang cukup besar tapi enggak ada (isi),” kata Nizar usai rapat koordinasi (Rakor) evaluasi pelaksanaan APBD 2019 di Kantor BPBD Banten, Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Rabu (19/2/2020).

Nizar beralasan, penyediaan baper stock secara mandiri dilakukan mengingat potensi bencana di Banten cukup besar. “Harapannya kita harus siap atasi masalah itu,” katanya.

Pada sisi lain, pihaknya juga mendorong agar pihak BPBD bisa meningkatkan fasilitas, khususnya media informasi yang dijilai masih belum maksimal.

“Dan tadi BPBD juga mengaku akan membenahi itu ke depan. Kita juga akan mendorong itu, dan itu bagian suport kita kepada BPBD,” ujarnya.

Plt Kepala BPBD Banten, E Kusmayadi mengatakan, pada 2021 BPBD akan mengajukan baper stock secara mandiri. Ia mengaku, pihaknya beberap tahun lalu pernah mengajukan jika baper stock dapat dianggarkan melalui APBD.

“Kita memang ada pengajuan dan ada evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Karena Kemendagri belum bisa memberikan ruang pembelian melalui APBD,” kata Kusmayadi.

Namun, lanjut Kusmayadi, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disebutkan jika pemerintah daerah bisa memebuat program layanan baper stock melalui APBD.

“Jadi bisa kita beli (sendiri), dengan gudang yang sangat luas. Kan selama ini masih bersumber dari APBN, sehingga (aturan) itu merekomendasikan (pakai) APBD. Dan Komisi V juga mendorong pemerintah memberikan layanan khusunya di logistik,” katanya.

Terkait kritik Komisi V yang menyoal keberdaan media center data dan informasi, Kusmayadi mengaku, hal tersebut sudah diperbaiki. Bahkan BPBD telah menyiapkan sumberdaya manusia (SDM).**Baca juga: Pilkada Kabupaten Serang, Gerindra Gabung Koalisi Perubahan, PDI ke Petahana.

“Memang kemarin-kemarin kelemahannya itu kan di SDM. Belum meningkatkan kapasitas termasuk jumlahnya. Kalau diperkuat melalui rekruitmen ASN (aparatur sipil negara) harus tersentral di pusat. Makanya kita melakukan pengangkatan (honorer) karena lebih efektif,” ujarnya.(Den)

Berita Terbaru