Kabar6 – Pelantikan ASN dilingkup Pemprov Banten dianggap mencederai semangat reformasi birokrasi. Terlebih, hal itu dilakukan oleh Wahidin Halim, selaku Gubernur Banten.
Hal itu dikatakan langsung oleh pengamat pemerintahan dari ALIPP, Uday Syuhada. Dimana, janji WH saat kampanye untuk mereformasi birokrasi tidak pernah terbukti.
“Pelantikan yang dilakukan beberapa waktu terakhir ini nampak sangat sekehendak hati, tanpa memperhatikan aspek kompetensi, regulasi dan ketelitian. Reformasi birokrasi terbukti hanya bualan belaka,” kata Direktur Eksekutif ALIPP, Uday Syuhada, melalui rilisnya, Kamis (12/08/2021).
Menurut Uday, proses open bidding yang sudah dilakukan tidak dianggap oleh WH dan hanya menghamburkan APBD. Kemudian, rotasi dilakukan secara tertutup, karena dua kali pelantikan daftar nama pejabat serta instansinya tidak pernah di publikasikan.
Selanjutnya, aspek kompetensi sama sekali diabaikan. Sebagai contoh, seorang instruktur menjahit di BLKI menjadi pejabat pengawas dilingkungan Disnakertrans. Banyak jabatan yang diemban seseorang tidak linier dengan basis keilmuan dan keahliannya.
Kemudian menurut Uday, seorang EE sudah jelas pindah menjadi ASN Pusat yang ditempatkan di Satker BKKBN Bantul, Yogyakarta. SK kepindahannya tertanggal 1 Maret 2021 dan diterima oleh EE pada bulan April 2021. Pada pelantikan beberapa hari yang lalu EE justru dipromosikan BKD menjadi eselon IV di BPMD Banten, padahal semestinya berbasis Simpeg.
**Baca juga: Mengenal Perpustakaan Pekijing di Kalang Anyar Kota Serang
Terakhir, seorang pejabat di lingkungan Inspektorat, ditempatkan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan. Padahal ada aturan yang mensyaratkan harus mendapat rekomendasi dari Kemendagri.
“Mengutip seorang ASN di lingkungan Pemprov Banten, Ini pelantikan teraneh sepanjang sejarah Pemprov Banten. Ada pula kalimat Penempatan tidak sesuai dengan kualifikasi geus teu aneh, tuh ada bidan di Samsat. Mengisyaratkan betapa bobroknya pengelolaan birokrasi di Pemprov Banten,” ujarnya.(dhi)
