Kabar6-Ada banyak ide serta saran yang terlontar untuk membenahi karut marutnya sistem pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
Salah satunya adalah, bahwa Dinas Pendidikan (Dindik) Tangsel dinilai mesti punya komitmen kuat, dibantu kawalan seluruh komponen masyarakat atau civil society.
Tokoh masyarakat asal Kecamatan Ciputat, Heri Sumardi mengusulkan perlu adanya kebijakan kanalisasi jenjang pendidikan. Misalkan, seorang siswa sekolah dasar di suatu wilayah secara otomatis masuk ke jenjang pendidikan.
“Yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan,” katanya di acara diskusi bertema “Mengurai Benang Kusut Komersialisasi Pendidikan di Kota Tangerang Selatan” di kantor LABH, Kecamatan Serpong, kemarin.
Menurut Heri, dengan sistem seperti itu, maka tidak perlu ada repot-repot adakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahun ajaran baru dimulai. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya praktek-praktek pungutan liar saat penerimaan siswa baru.
Sementara itu, Uten Sutendi, pengamat dunia pendidikan di Kota Tangsel melihat saat ini cenderung sudah menjadi industri. Dimana praktek mencari untung sudah tidak dinafikan lagi setiap tahun ajaran baru bergulir. **Baca juga: Mathodah Minta Wali Murid “Dipungli LKS” Lapor ke Dindik Tangsel.
“Mulai dari buku sekolah, LKS, seragam sekolah,dan segala biaya-biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan belajar-mengajar,” terangnya. **Baca juga: Kepsek di Tangsel Sebut Ada LKS Tak “Tercover” BOSDA.
Diakhir diskusi, ada tiga catatan rekomendasi penting lainnya yang disampaikan. Pertama, Dinas Pendidikan Kota Tangsel perlu segera membentuk Satuan Tugas Pengawasan. Tim itu bertugas mengawasi segala bentuk komersialisasi pendidikan. **Baca juga: Wali Murid Tuding Pendidikan Gratis di Tangsel Cuma Isapan Jempol.
Satgas pendidikan juga berfungsi untuk menerima pengaduan masyarakat agar praktek komersialisasi pendidikan di Kota Tangsel dapat dihentikan.(yud)
**Baca juga: Pria Penuh Luka Ditemukan Tewas di Ciputat.
