oleh

Banyak Oknum Pejabat yang Tidak Suka Korupsi Diberantas

Kabar6-Presiden Jokowi belum mempunyai formulasi, jika  tenggat hari akhir pendaftaran calon peserta Pilkada tidak juga mengalami perubahan berarti.

“Ini kan masih diundur nanti sampe hari Selasa (11 Agustus 2015). Ya ditunggu sampe Selasa-lah. Kan nanti kalau sudah selesai hari Selasa, baru kita berbicara solusinya,” kata Presiden Jokowi, usai membuka Harlah ke 100 tahun dan Muktamar Mathla’ul Anwar ke-19, di Alun-alun Pandeglang, Banten, Sabtu (08/09/2015).

Untuk menjaga Pilkada serentak, Jokowi mengaku telah mempersiapkan aparat Kepolisian. “Polri udah kita perintahkan untuk bersiap. Menyiapkan diri dalam rangka pengamanan. Dan ini memang peristiwa besar pertama yang juga di seluruh daerah menyelenggarakan,” tambahnya.

Sementara itu, mantan pimpinan KPK non aktif, Bambang Widjayanto, mengatakan perhelatan Pilkada serentak sangat besar kemungkinan munculnya dinasti politik baru, khususnya di Banten. Karena menurutnya, di seluruh Indonesia, ada sekitar 30 dinasti politik seperti yang ada di Banten.

“Di Indonesia ada sekitar 30 kasus (dinasti) seperti ini di Indonesia. Jadi dinasti ini hidup dan berkembang di sebagian daerah Indonesia. Di Indonesia itu kan ada, istri pertama nyalon (Pilkada), istri kedua nyalon. Ada juga suami istri nyalon,” terangnya, saat menjadi pembicara dalam sebuah seminar di Kota Serang, Banten, Sabtu (08/08/2015).

Dijelaskan, pada 2015-2017 ini merupakan tahun politik yang sangat bisa dimanfaatkan oleh para calon inchumbent ataupun dinasti politik memanfaatkan dana proyek “mercusuar” APBD, untuk kepentingan kampanye calon tertentu. ** Baca juga: Mahal, Pedagang Daging di Pasar Serpong Mogok

“Tahun ini dan tahun depan itu ada Pilkada serentak, lalu duitnya dari mana. Pertama, kemungkinan pakai dana bansos dan hibah. Kemungkinan kedua, sumber daya alam, keluarkan ijin, lalu uang keluar. Ketiga, lihat di APBD, kalau ada proyek mercusuar, proyek-proyek besar yang sebenarnya kepentingannya tidak bermanfaat bagi masyarakat. Ada juga proyek yang susah pembuktiannya oleh penyidik, seperti pembibitan ikan,” terangnya.

Menurut Bambang, perilaku korupsi seperti itu akan sangat sulit diberantas, tanpa dukungan politik dari pemerintah dan DPR-RI. Terlebih, banyak pejabat yang tidak suka jika korupsi diberantas. (tmn/din)

Berita Terbaru