Kabar6-Ketua komisi V DPRD Banten M. Nizar mengatakan, salah satu agenda yang akan dikerjakan bersama antara DPRD Banten dengan dewan pendidikan dalam waktu dekat ini adalah soal banyaknya kepala sekolah SMA dan SMK negeri di Provinsi Banten yang rangkap jabatan.
“SK-kan segera, devinitifkan segera. Kalau sudah ada regulasinya, untuk apa lagi ditunggu-tunggu,” katanya saat menerima sejumlah anggota Dewan Pendidikan Provinsi Banten di gedung DPRD Banten, Rabu (22/1/2020).
Menurut Nizar keberadaan kepsek SMA dan SMK negeri definitif diyakini akan sangat berpengaruh pada arah capain dunia pendidikan yang lebih baik lagi.
Soal banyaknya kepala sekolah yang rangkap jabatan ini adalah salah satu poin yang dibahas bersama dalam pertemuan itu.
Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Banten, Dadang Setiawan berharap kerjasama dengan DPRD ini adanya sinkronisasi terkait tugas dewan pendidikan dengan tugas fungsi DPRD. “Sehingga kami bisa bekerjasama dalam memajukan dan menganalisis persoalan pendidikan di Provinsi Banten,” katanya.
Dadang mengatakan sejumlah sektor pendidikan di Provinsi Banten masih terus harus dibangun, mulai dari persoal anggaran, sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidikan. Semua itu perlu pengawasan bersama demi terwujudnya dunia pendidikan di Provinsi Banten lebih baik lagi.
Dia memastikan, dewan pendidikan berada pada posisi netral dalam menyikapi setiap persoalan yang dihadapi dilapangan, khususnya pada sektor pendidikan di Provinsi Banten.
Ketua DPRD Banten, Andra Soni mengapresiasi positif langkah yang diambil pihak dewan pendidikan tersebut.
Menurutnya, point penting yang digaris bawahi dari hasil kunjungan dari dewan pendidikan ke gedung DPRD Banten tersebut adalah, soal rekomendasi dari Dewan Pendidikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, yang rencananya akan ditembuskan juga kepada pihak DPRD Banten.
**Baca juga: Dewan Pendidikan dan DPRD Soroti Rangkap Jabatan Kepala Sekolah di Banten.
Dengan begitu diharapkan nantinya, setiap rekomendasi yang diberikan pihak dewan pendidikan kepada Pemprov, bisa diketahui juga oleh pihak DPRD Banten, dalam menentukan arah kebijakan yang akan diambil oleh Gubernur dan Wagub.
Termasuk dalam mencarikan jalan keluarnya, dalam menghadapi permasalan yang terjadi dilapangan agar bisa clear, antara pihak dewan pendidikan dengan DPRD Banten.
“Sehingga dewan pendidikan juga perlu untuk menyampaikan rekomendasinya kepada kami (DPRD Banten), terkait kebijakan yang ada di Provinsi Banten, khususnya dunia pendidikan,” terang Andra. (Den)
