Kabar6-Anggiat Pasaribu, wanita muda yang terlibat adu mulut dengan ibunda Arteria Dahlan mendatangi Mapolresta Bandara Soekarno – Hatta, Tangerang. Keributan terjadi sepulang kedua rombongan plesiran dari Bali viral di media sosial.

“Saya minta maaf atas kekhilafan saya,” katanya di Mapolresta Bandara Soetta, Rabu (24/11/2021).

Anggi tampil mengenakan sweater Christian Dior, celana jeans dan sepatu Tigger. Kedua tangannya terlihat bekas perban.

Maraknya pemberitaan di berbagai media massa sempat membuatnya syok. “Kemarin jatuh pingsan,” ujar kerabatnya.

Anggiat secara terbuka minta maaf atas kegaduhan yang sudah terjadi.Terutama kepada keluarga Arteria Dahlan, khususnya sang ibu.’

**Baca juga: Sebut Arteria Dahlan Padat Kegiatan, Polisi Tunda Permintaan Klarifikasi

“Saya juga minta maaf kepada TNI Angkatan Darat serta kepolisian,” ujarnya.

Media televisi nasional sempat minta Anggiat untuk siaran langsung. Ia tiba-tiba jatuh pingsa hingga terpaksa harus digotong.(yud)

Kabar6 – Pengelola sekaligus pembangun tol Serang-Panimbang (Serpan), PT Wika Serang Panimbang (WSP) mengakui kalau masih ada dua SDN dan satu kantor desa terdampak tol yang belum diselesaikan tanggung jawabnya oleh mereka.

SDN yang belum dibangun yakni SDN Cikeusal dan SDN Cipete. Sedangkan satu kantor pemerintah desa, yakni milik Desa Cikeusal. Ketiga bangunan itu belum diselesaikan lantaran belum mendapatkan tanah yang cocok.

“SDN Cikeusal dan SD Cipete dan Kantor Desa Cikeusal, saat ini kami (PT WSP) belum bisa lakukan pekerjaan konstruksi, karena lahan pengganti belum kami peroleh dari Pelaksana Pengadaan Tanah (PPT),” kata Manajer Human Capital dan Umum PT WSP, Bambang Yogaswara, melalui pesan elektroniknya, Rabu (24/11/2021).

Pihak WSP menerangkan kalau pembangunan SDN Cilayang Guha sudah 68 persen. Sedangkan SDN Seba akan segera diserah terimakan ke Pemkab Serang dalam waktu dekat.

“SDN Cilayang Guha progres sudab 68 persen, bahkan untuk SD Seba sudah proses Provisional Hand Over atau serah terima,” jelasnya.

**Baca juga: Beroperasinya Tol Serang-Panimbang Menyisakan Sisi Negatif Bagi Siswa Sekolah Dasar

Sebelumnya diberitakan Pemkab Serang berang lantaran empat SDN dan satu kantor desa belum jelas nasibnya, meski tol Serpan sudah diresmikan Presiden Jokowi. Pemkab Serang bahkan menyakini kalau Presiden Jokowi tidak mengetahui kalau Wika dan WSP selaku pembuat tol Serang-Panimbang masih memiliki hutang ke Pemkab Serang.

Pemkab Serang menagih janji Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), PT Wijaya Karya (WIKA) dan PT Wijaya Karya Serang Panimbang (WSP) selaku pelaksana pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang (Serpan) atas nasib empat SDN tersebut. Karenanya, dia akan datang ke Jakarta menagih janji tersebut.(dhi)

Kabar6 – Wakil Bupati Tangerang, H. Mad Romli meminta para ulama dan tokoh agama untuk menggalakan kembali kegiatan keagamaan dengan tetap taat protokol kesehatan.

“Galakkan kembali berbagai kegiatan keagamaan di sarana peribadatan kita dengan tidak melupakan protokol kesehatan sebagai bagian dari bentuk ikhtiar kita kepada Allah SWT,” kata Wakil Bupati Tangerang, H Mad Romli saat menghadiri acara Pertemuan Ulama dan Umara di Hotel Istana Nelayan Jatiuwung Kota Tangerang, Selasa (23/11/21).

H Mad Romli berharap melalui pertemuan tersebut bisa menyatukan visi antara ulama dan pemerintah untuk kemaslahatan semua, utamanya dalam menghadapi dan menyikapi berbagai perkembangan dan kemajuan zaman seperti sekarang ini.

“Pemerintah Kabupaten Tangerang sangat mendukung dengan
program seperti ini”, katanya.

Sementara, Asda I, H. Hery Heryanto selaku Ketua Pelaksana mengatakan salah maksud tujuan dari kegiatan tersebut untuk memperkokoh harmonisasi dan sinergitas program pemerintah guna mendukung terwujudnya masyarakat Kabupaten Tangerang yang gemilang, religius, sehat dan sejahtera.

“Tema kegiatan ini adalah Sinergitas Ulama dan Umaro Untuk Membangun Kabupaten Tangerang Yang Religius Bebas Covid-19”, jelasnya.

**Baca juga: Terkendala Moratorium DOB, Pengamat: Potensi Kota Tangerang Tengah Berbeda

Pada kesempatan yang sama juga diserahkan piagam penghargaan atas inisiasi dan kontribusinya untuk pesantren dari Kementerian Agama RI yang diserahkan langsung oleh Direktur Pendidikan Diniah dan Pondok Pesantren, Dr. H. Waryono, S.Ag, M.Ag.

Hadir pada kegiatan tersebut antara lain, Asda III H. Yani Sutisna, Staf ahli, Resmiyati Marningsih dan Ratih Rahmawati, Ketua MUI, KH. Moh Ues Nawawi, Ketua Baznas Kabupaten Tangerang, Achmad Nawawi, narasumber dari Kemenag RI.(red)

Kabar6-Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS), Miftahul Adib menerangkan, soal adanya kendala moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) selain Papua bisa diselesaikan.

Menurutnya, hal itu bisa cepat terselesaikan jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemerintah pusat sepakat untuk mencabut moratorium DOB tersebut.

“Tapi kan mudah ini sebnernya, tinggal DPR dengan pemerintah pusat cabut. Tidak semua daerah pemekaran baru membebani pemerintah pusat,” ujarnya kepada Kabar6.com di Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Rabu (24/11/2021).

Lanjutnya, pemerintah pusat juga harus melihat potensi dan visibilitas dari Tangerang Tengah ini berbeda dengan DOB ditempat lain.

“Selain bisa mendorong pemerataan pembangunan dengan PAD nya yang tinggi, Tangerang Tengah dengan kemajuan yang pesat bisa menjadi kota satelit dengan berbasis bisnis digital. Adanya BSD yg membuat ‘silicon valley’ ala Indonesia, bisa menjadi prototypenya,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Warga yang terdiri dari 5 kecamatan yaitu Pagedangan, Legok, Kelapa Dua, Curug, dan Cisauk deklarasikan Presidium Badan Persiapan Pembentukan Kota baru Tangerang Tengah (BPP-KTT).

Kegiatan itu berlangsung di Taman Makam Pahlawan (TMP) Raden Aria Wangsakara, Lengkong Kyai, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Minggu 21 November 2021.

**Baca juga: Wacana Pemekaran Kota Tangerang Tengah, Pengamat: Sudah Saatnya!

Ketua Presidium BPP Kota Baru Tangerang Tengah, Nurdin M Satibi menerangkan, pihaknya ingin berpisah dengan induk Kabupaten Tangerang berlandaskan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemekaran Daerah.

“Itu alasannya, dan juga memang sangat relevan sekali untuk di wilayah Tangerang Tengah ini segera mungkin adanya pemekaran kota baru,” ujarnya di TMP Aria Wangsakara, Pagedangan, Kabupaten Tangerang.(eka)

Kabar6-Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS), Miftahul Adib angkat bicara soal adanya wacana pemekaran Kota Tangerang Tengah.

Adib yang juga sebagai Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) ini menjelaskan, deklarasi yang dilakukan oleh warga dari 5 kecamatan yaitu Pagedangan, Kelapa Dua, Curug, Cisauk, dan Legok merupakan sebuah aspirasi.

Menurutnya, Kota Tangerang Tengah itu memang sudah saatnya harus dimekarkan. Dirinya memberikan alasan, yaitu biar pembangunan semakin merata bagi masyarakat.

“Apalagi Tangerang Tengah dengan perkembangan sekarang ini, saya rasa sudah cukup dengan visibilitas berbagai bidang, potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah, red), dan tata kelolanya sudah cukup untuk jadi Kotamadya,” ungkapnya kepada Kabar6.com di Kelapa Dua, Rabu (24/11/2021).

Menurutnya, pemekaran Kota Tangerang Tengah dari induk Kabupaten Tangerang ini bisa menjadi solusi atas disparitas pembangunan diwilayah Solear, Gunung Kaler, dan lain-lain, yang dirasa cukup tinggi.

“Munculnya kotamadya Tangerang Tengah akan memudahkan Kabupaten Tangerang secara induk, menekan disparitas itu,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Tangerang, H.M Supriyadi menerangkan, pendapatan asli di Tangerang Tengah yang meliputi Cisauk, Pagedangan, Kelapa Dua, Legok, dan Curug sudah cukup signifikan.

**Baca juga: PPKM Level 3 Jelang Nataru, Pemkab Tangerang Antisipasi

Maka dari itu, Supriyadi menjelaskan, Tangerang Tengah sudah mampu untuk membangun dan menjalankan pemerintahannya secara mandiri.

“Dengan terbentuknya Kota Tangerang Tengah ke depan, mudah mudahan bisa lebih maju lagi. Karna mengingat PAD di wilayah ini sudah cukup signifikan dan sudah mampu untuk membangun dan juga mandiri menjadi kota sendiri,” ujarnya di Pagedangan, ditulis Senin (22/11/2021).(eka)

Kabar6-Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melihat adanya ketimpangan angka upah minimum 2022 di Tangerang Raya. Jika di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) naik akan pincang hingga memberatkan perusahaan.

“Karena upahnya Tangerang Raya nggak berimbang, itu bisa menyebabkan seperti dulu pada pindah,” kata Ketua Apindo Tangsel, Adwin Sjahrizal kepada wartawan, Rabu (24/11/2021).

Menurutnya, sejak dulu Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Tangerang Raya selalu sama. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan di kabupaten yang ia dengar tidak ada kenaikan.

Sementara di Kota Tangsel, lanjut Adwin, UMK 2022 ada kenaikan sekitar Rp 40 ribu. Padahal perusahaan yang berada di Tangsel juga banyak memiliki pabrik di kabupaten.

Sehingga akan terjadi ketimpangan, terutama yang bergerak pada sektor padat karya. Apindo Tangsel melihat data dari Badan Pusat Statistik itu memang agak pincang.

**Baca juga: Buruh di Tangsel Berjuang UMK 2022 Naik 10 Persen

“Misalnya biaya pengeluaran rumah tangga itu jauh lebih tinggi di Tangsel daripada kabupaten sehingga menyebabkan perhitungan lebih besar. Bahkan dengan DKI pun batas upah kita lebih tinggi,” jelas Adwin.

“Kan tergantung sampelnya. Kalau yang disurvei di perumahan elit kan pasti lebih tinggi, jadi kami harapkan ditinjau lagi pengambilan sampelnya,” tambahnya.(yud)

Kabar6-Polresta Bandara Soekarno-Hatta melakukan pemanggilan terhadap Anggota DPR RI Arteria Dahlan yang rencananya akan dilakukan pemeriksaan atau klarifikasi pada Rabu (24/11/2021).

Dikatakan polisi karena kepadatan jadwal Arteria, Polisi menunda pemeriksaan itu.

Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Edwin Hariadja mengatakan agenda hari ini klarifikasi dari pihak Arteria Dahlan.

Kasat Reskrim telah berkomunikasi dengan staf Arteria Dahlan atas jadwal pemeriksaan tersebut. Namun karena banyaknya kegiatan, pihak Arteria beralasan belum dapat memenuhi panggilan pada pekan ini.

“Untuk klarifikasi pemeriksaan pihak dari pak Arteria Dahlan direncanakan Minggu depan, karena beliau ada kegiatan yang padat minggu ini sampai minggu depan. Direncanakan klarifikasi untuk pihak pak Arteria Dahlan kalau ngga hari Jumat hari Sabtu depan,” ujar Edwin.

Edwin mengatakan pihaknya akan terus memproses kasus ini dan terus menyampaikan perkembangannya kasus tersebut.

**Baca juga: Viral Wanita Adu Mulut di Bandara Soetta Berujung Saling Lapor

Kendati demikian, polisi tengah menjadwalkan klarifikasi terhadap perempuan yang mengaku ‘keluarga jenderal bintang tiga’ bernama Anggiat Pasaribu. Belum diketahui waktu pemeriksaan klarifikasi terhadap perempuan tersebut.

“Jadi tetep rencana besok ibu saudari Anggiat Pasaribu, besok akan kita minta klarifikasinya,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Kelompok buruh di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pastikan terus berjuang agar besaran upah 2022 bisa naik minimal 10 persen. Gubernur Banten menetapkan nilai Upah Minimum Kota (UMK) 2021 lalu sebesar Rp 4.230.792.65.

“Dari serikat kita tetap meminta kenaikan 10 persen dasarnya kita masih merujuk pada Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang dirilis pemerintah dan inflasi,” kata Sekretaris Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Tangsel, Vanny Sompie, Rabu (24/11/2021).

Vanny mengaku, pihaknya tetap ngotot untuk meminta adanya kenaikan UMK 2022 sebesar 10 persen, hampir 10 persen dari kenaikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

“Dari serikat kita tetap meminta kenaikan 10 persen dasarnya kita masih merujuk pada Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang dirilis pemerintah dan inflasi,” kata Vanny, Selasa (23/11/2021).

Kini, pihaknya tinggal menunggu keputusan wali kota dan berharap permintaan kenaikan UMK 2022 sebesar 10 persen itu dapat disetujui baik oleh Wali Kota Tangsel mau pun Gubernur Banten.

Vanny mengaku, bakal melaksanakan aksi jika tuntutannya soal kenaikan UMK 2022 itu tak diakomodir atau jika tak ditemukan solusi kenaikan upah.

“Keputusannya tinggal di tangan wali kota. Kalau tidak disetujui, kami akan melakukan aksi yang bisa lebih mendorong, karena proses di wali kota ke gubernur, berarti masih ada harapan keputusan di gubernur. Yang pasti ke gubernur kita akan lakukan aksi,” ungkapnya.

“Nanti kita lihat perkembangannya, saat ini kami sedang berusaha untuk mencari peluang audiensi dengan wali kota. Kita juga sudah koordinasi dengan Polres Tangsel untuk kemungkinan ada aksi, tapi masih tentatif karena kita masih melihat peluang audiensi dengan wali kota,” tambah Vanny.

**Baca juga: Tes Urine BNN, Pilar Saga Ichsan: Saya Cuek Aja

Meski begitu, pihaknya bakal tetap menggelar aksi menuntut kenaikan UMK 2022 ke kantor Gubernur Banten di Serang pada 25 November mendatang.

“Kita akan lakukan aksi baik di wali kota maupun gubernur, itu pasti dilakukan nanti tanggal 25 se-Banten,” jelasnya.(yud)

Kabar6-Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Pilar Saga Ichsan mengikuti tes urine penyalahgunaan narkoba. Ia masuk ke toilet sambil membawa botol kecil didampingi pegawai BNN setempat, dan saat keluar botol sudah terisi cairan urine.

“Saya sih PD (percaya diri) aja,” katanya ditemui kabar6.com di lantai 4 Balai Kota Tangsel, Rabu (24/11/2021).

Hasil deteksi urine Pilar negatif. Ia mengaku sejak dulu menjauhi penyalahgunaan narkoba.

“Saya enggak pernah pake gitu-gituan. Kalo ada tes narkoba gitu saya sih cuek aja,” terang Pilar.

Menurutnya, dari dulu dirinya tergolong orang yang susah minum obat-obatan. Entah itu obat sakit perut ataupun kepala.

Pilar menjelaskan kepada petugas BNN Tangsel hanya sempat khawatir jika hasil urine dinyatakan positif. Sebab dirinya baru saja mendapatkan dosis suntik vitamin.

**Baca juga: Tes Urine Pegawai Pemkot Tangsel Positif Narkoba, Ini Sanksinya

“Suntik vitamin aja palingan,” jelasnya. Pilar berjanji akan memberikan sanksi kepada pegawai yang terbukti hasil urine positif narkoba.

“Kami akan melakukan tindakan. Dalam arti kan dari pemerintah kami tidak boleh ada pegawai yang menggunakan narkotika,” ujarnya.(yud)

Kabar6-Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang Selatan (Tangsel) gelar tes urine terhadap 375 pegawai pemerintahan daerah setempat. Wali Kota Benyamin Davnie merekomendasikan bagi pegawai yang terbukti hasil urine positif mengandung zat narkoba.

“Tapi kalo memang ada positif saya akan arahkan rehabilitasi melalui BNN. Kita kirim ke tempat rehabilitasi,” katanya kepada kabar6.com di Balai Kota Tangsel, Rabu (24/11/2021).

Meski demikian ia akan menelusuri dulu penyebab yang bersangkutan positif. Kalau karena obat-obatan medis dari dokter tidak masalah.

Bagi pegawai yang hari ini tidak masuk kerja karena sudah mengetahui ada tes urine massal?. Benyamin tegaskan harus dipaksakan ikut tes urine secepatnya di kantor BNN Tangsel.

“Jangan menghindar deh, lambat atau cepat kalo pemake akan ketahuan,” tegasnya.

**Baca juga: UMK 2022 di Kabupaten Tangerang Disepakati Naik 10 Persen

Benyamin akan minta data absensi kepada setiap pimpinan organisasi perangkat daerah. Pegawai yang hasil urine positif narkoba harus jujur sudah berapa lama menjadi pecandu narkoba.

“Saya lihat dulu kalau dia memang sudah pecandu saya gak akan ragu untuk mengeluarkan,” terangnya. Benyamin pada kesempatan itu juga ikut tes urine. Hasilnya negatif.(yud)