1

Saiful Anwar Mundur Dari Pencalonan Ketua KNPI Tangsel

Kabar6-Satu diantara calon Ketua DPD KNPI Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Saiful Anwar, memutuskan mundur setelah tidak mengikuti pemaparan visi misi dan debat calon ketua.

Saiful Anwar yang juga Wakil Sekretaris DPD KNPI Kota Tangsel yang semula berniat maju dan akhirnya mengurungkan niatnya bersaing dengan kandidat lainnya. Dia mengaku mundur karena Musda syarat dengan kepentingan.

“Saya legowo untuk mundur dari pencalonan Ketua KNPI Tangsel,” katanya kepada Kabar6.com, Jumat (4/1/2013).

Saifulpun menitip pesan, agar Musda dilaksanakan dengan penuh kekeluargaan. Meski dinamika dalam pemilihan tetap ada, namun harus tetap mengedepankan kepala dingin, dialog dan tanpa kekerasan.

“Pemuda itu harus mengedepankan rasional berpikir. Jangan terbawa emosional, yang kadang bisa menimbulkan konflik,” pesannya.

Ia juga berharap pada pelaksanaan Musda, bukan hanya dijadikan sebagai ajang suksesi kepemimpinan. Namun lebih subtantif pada kejelasan orientasi pemuda,  yang dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan daerah.

Sementara, Ketua Organizing Commiter(OC) KNPI Kota Tangsel Tommy Irawan membenarkan bahwa saudara Saiful Anwar mundur saat pemilihan. “Betul saudara Saiful mundur saat pemilihan,” katanya.

Perkembangan terakhir, kembali mengemuka 5 kandidat yang memanaskan ajang pemilihan ketua KNPI Kota Tangsel. Kelima bakal calon tersebut adalah Muslih Basar, Popon Sofyan, Ir.Eeng Sulaiman, Muji SP dan Aay Samudera.(Evan)




DPRD Kabupaten Tangerang Soroti Silpa Rp.22 Miliar di Disdukcapil

Kabar6-DPRD Kabupaten Tangerang menyoroti keras besarnya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang mencapai Rp22 miliar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat.

Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang tahun 2012 itu, sedianya digunakan Disdukcapil untuk pengadaan blangko elektronik KTP (e-KTP).

Namun, karena alasan tidak ada peminat atau penawar dalam proses lelang, akhirnya anggaran itu tak bisa diserap dan kembali ke kas daerah.

“Kalau sudah seperti ini, maka rakyatlah yang rugi. Sebab, anggaran itu dibiarkan nganggur disana. Seharusnya, anggaran itu bisa digunakan untuk pembangunan lainnya,” ungkap Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang, Moh. Dimyati Nawa Said, kepada Kabar6.com, Jum’at (4/1/2012).

Untuk itu kata Nawa, pihaknya akan mempertanyakan alasan pemerintah daerah terkait tak terserapnya anggaran tersebut.

“Dalam rapat evaluasi Maret mendatang, kami akan soroti khusus besarnya Silpa di dinas itu. Apabila, Silpa itu terjadi karena kesalahan pengaturan atau teknis perencanaan, maka mereka harus bertanggungjawab,” katanya.

Selain menyayangkan tidak terserapnya anggaran di Didukcapil, Ketua Fraksi Partai Demokrat ini, juga akan mengevaluasi kinerja di dinas lainnya.

“Nanti, alasan tak terserapnya anggaran itu akan muncul ke permukaan. Kita lihat saja nanti dalam rapat evaluasi seperti apa alasan mereka,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Tangerang, Dedi Kurniadi mengatakan, langkah pemerintah daerah yang tidak menyerap anggaran itu dinilai dirinya sudah tepat.

Pasalnya, untuk pengadaan blangko identitas elektronik ini diakuinya tidak mudah, karena perusahaan yang memiliki kemampuan untuk mengikuti tender proyek itu hanya ada sekitar enam perusahaan se- Indonesia.

Disamping itu lanjut Dedi, waktu yang disediakan oleh pemerintah daerah sendiri sangat sempit yakni, sekitar dua bulanan.

“Di Indonesia ini hanya ada enam perusahaan yang mampu dalam segala hal untuk megerjakan proyek itu. Sebab, Chipnya saja diimpor dari Amerika. Ditambah lagi, waktu pelaksanaannya yang mepet,” ujarnya.(din)

 




Anggaran Rp.22 Miliar untuk Cetak e-KTP Tak Terserap

Kabar6-Anggaran sebesar Rp22 miliar untuk mencetak elektronik KTP (e-KTP) yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui APBD 2012 lalu, tidak terserap.

Alasannya, proyek e-KTP tersebut minim peminat atau tak ada pengusaha yang menawar untuk kegiatan tersebut.

“Iya benar, anggaran itu memang sengaja tidak kami serap, karena tidak ada penawar,” ungkap Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Iskandar Mirsad melalui telepon selulernya, kepada Kabar6.com, Jum’at (4/1/2012).

Menurut Iskandar, anggaran yang sedianya dialokasikan untuk pembuatan blangko kartu identitas elektronik tersebut, telah menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).

“Uang itu tak kami pakai dan sudah jadi Silpa. Anggaran itu juga telah dikembalikan ke kas daerah,” ujarnya.

Namun kata dia, terkait alat rekam e-KTP itu, pemkab Tangerang sendiri sudah membelinya dan telah membagikan ke semua kecamatan yang ada di daerah itu.

“Jadi, kami sudah punya alat perekam e-KTP. Makanya, Kabupaten Tangerang sendiri dapat prestasi sepuluh besar terbaik dalam program ini,” tuturnya. (din)

 




BEM STIE : Muncul Tanda Ricuh Musdakot Harus Bubar

Kabar6-Elemen mahasiswa STIE Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kaget melihat kampusnya didatangi puluhan aparat keamanan. Mereka khawatir musyawarah daerah kota (Musdakot) II lanjutan DPD-KNPI kembali ricuh.

“BEM awalnya kami sempat menolak karena Musda ini banyak melibatkan Ormas (organisasi kemasyarakatan). Takutnya bakal chaos (rusuh) lagi seperti kemarin,” ungkap Menteri Dalam Negeri BEM STIE Ahmad Dahlan, Agus Aradea, ditemui kabar6.com di kantor sekretariat, Jum’at (4/1/2012).

Agus menjelaskan, seluruh wadah mahasiswa yang tergabung di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) baru mengetahui kampusnya dua hari sebelum pelaksanaan. Akhirnya mereka berinisiatif untuk audiensi dengan pimpinan kampus dan diterima langsung oleh Wakil Ketua II dan Kepala Bidang Kemahasiswaan.

Pada pertemuan tersebut dijelaskan, pihak kampus telah membuat surat perjanjian dengan panitia penyelenggara Musdakot dan aparat keamanan. Pihak KNPI berjanji akan bertanggung jawab penuh terhadap fasilitas sarana dan prasarana yang ada di kampus tersebut.

“Kita sudah minta dan sampaikan ke pimpinan kampus kalau ada tanda-tanda chaos maka Musda harus dibubarkan. Sebab sebentar lagi kita mau UAS (Ujian Akhir Semester),” tegasnya.

BEM, tambah Agus, juga diberikan wejangan oleh pimpinan kampus untuk mengambil hikmah dari kegiatan pemilihan orang nomor satu di induk organisasi kepemudaan ini. Bila kegiatan berlangsung aman dan lancar maka kampus STIE Ahmad Dahlan bakal dianggap mampu menfasilitasi dan nama baiknya harum.

“Kami mengambil positifnya aja dan
menyerahkan sepenuhnya ke kampus,” terangnya.

Pengamatan langsung dilapangan, penyelenggaraan Musdakot II lanjutan yang digelar di Auditorium Sjafrudin Prawiranegara ini mendapatkan penjagaan ketat dari petugas gabungan.
Sedikitnya 90 petugas dari Satpol PP Kota Tangerang Selatan dan TNI/Polri siaga penuh mengamankan jalannya acara tersebut.(yud)

 




SBY Respon Serius Keluhan Warga Kabupaten Tangerang

Kabar6-Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, merespon serius sejumlah keluhan warga Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang.

Bahkan, SBY sendiri langsung menginstruksikan kepada jajarannya untuk segera merealisasikan keluhan warga tersebut.

Beberapa keluhan warga tersebut diantaranya, warga meminta dibangunkan alat pemecah ombak atau break water, pengerukkan muara sungai yang dangkal untuk berlabuhnya kapal dan perahu nelayan dan pengadaan truk sampah.

“Alhamdulillah, kami bersyukur Bapak Presiden merespon semua keluhan warga. Kami, sangat apresiasi atas respon positifnya untuk warga kami,” ungkap Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Iskandar Mirsad, kepada Kabar6.com, usai menghadiri acara kunjungan kerja rahasia, Presiden SBY di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjung Pasir, Jum’at (4/1/2012). 

Tak hanya itu lanjut Iskandar, SBY juga langsung menginstruksi kepada sejumlah kementrian yang menangani persoalan tersebut, agar segera merealisasikan keluhan warga.

“Untu itu juga, Minggu depan kami bersama TNI dan masyarakat akan mendakan pembersihan pantai di Tanjung Pasir,” katanya.(din)




Selundupkan Paruh Burung Enggang & Sisik Trenggiling, 4 WN China Ditangkap

Kabar6-Upaya penyelundupan sebanyak 248 pcs paruh burung enggang dan 189 keping sisik trenggiling, berhasil digagalkan petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Bandara Soekarno Hatta (BSH), Jumat (4/1/2013).

Kepala Bea dan Cukai BSH, Oza Olivia mengatakan penegahan paruh burung dan sisik trenggiling yang dilindungi Undang-undang dilakukan berkat kerjasama dengan Aviation Security PT Angkas Pura 2 BSH.

Upaya penyelundupan dilakukan oleh 4 warga China berinisial YZ, LZ, WQ, LB yang akan bertolak dari Jakarta menuju Hongkong menggunakan pesawat China Airlines dengan nomor penerbangan CI-678.

“Estimasi rupiah atas dua jenis hewan langka yang dilindungi Undang-undang itu setara dengan Rp. 1 milliar,” ujar Oza Olivia sembari menambahan paruh burung enggang dan sisik trenggiling biasanya ditemukan dari Kalimantan dan Pontianak.

Sementara, Kepala Cabang SGM PT AP 2 BSH, Bram Subroto menghimbau untuk seluruh masyarakat untuk tidak membawa barang-barang yang dilindungi Undang-undang. “Karena tindakan seperti itu tidak akan kami tolerir,” kata Bram.

Upaya penyelundupan paruh burung enggang dan sisik trenggiling dimaksud melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999, tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.(Ali)

Caption Foto: Petugas KPBC BSH tengah memamerkan barang bukti paruh burung enggan dan sisik trenggiling yang hendak diselundupkan lewat BSH.(Ali)

 




F-PDIP Desak Pemkab Tangerang Bentuk BUMD PDAL

Kabar6-Maraknya pencemaran sungai akibat limbah pabrik di Kabupaten Tangerang yang harus diminimalisir. Untuk itu, Kabupaten Tangerang perlu membangun BUMD Perusahaan Daerah Air Limbah (PDAL) .

Terkait itu, Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Tangerang mendorong Pemkab Tangerang untuk membentuk BUMD yang khusus menangani air limbah. 

“Kami mendesak Pemkab Tangerang agar tahun dépan membentuk BUMD PDAL,” ujar Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Tangerang Hadi Hartono,Jumat (4/1/2013).

Hadi yang juga Ketua Badan Legislatif DPRD Kabupaten Tangerang ini menjélaskan, adapun yang menjadi konsumennya nanti yaitu industri dan perhotelan serta perumahan.

“Kabupaten Tangerang yang kaya akan industri dan perumahan hingga perhotelan, limbahnya bisa dikelola. Selain menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mampu menekan pencemaran sungai,”kata Hadi.

Nantinya kata Hadi, BUMD PDAL akan memiliki instalasi penyaluran air limbah ke penampungan yang disediakan. Semua air limbah dari industri, perhotelan dan perumahan disalurkan melalui pipa khusus pembuangan air limbah ke penampungan yang disediakan PDAL nanti.

“Ini akan menjadi terobosan menarik dalam pembangunan di Kabupaten Tangerang. Sudah saatnya Pemkab berinovasi dalam penanganan limbah,” pungkasnya.(dre/*)




Sidang Sengketa Pilkada Kabupaten Tangerang Digelar di MK

Kabar6-Sidang Perselisihan Pemilukada kabupaten Tangerang, digelar Mahkamah Konstitusi, di Jakarta, Jum’at (04/1/2013).

Dalam sidang perdana ini sidang digelar dengan agenda pembacaan materi gugatan dari pihak pemohon, yaitu Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 4 Achmad Suwandhi-Muhlis.

Gugutan Paslon nomor urut 4 meliputi  adanya money politik, permasalahan DPT, tidak netralnya penyelenggara Pemilukada Kabupaten Tangerang (KPUD Kabupaten Tangerang) dan adanya keterlibatan Birokrasi.

Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Prof. Dr Akil Mukkhtar,SH, MH dan Hakim anggota Hamdan Julfa, SH, MH ini juga dihadiri oleh kuasa hukum pihak pemohon, Sirra Prayuna, SH MH. Kuasa hukum pihak termohon, Soleh SH MH, Agus Chandra SH, MH dkk.

Kuasa hukum pihak terkait, Deden Sukron, SH, MH, Ketua dan anggota Komisioner KPUD Kabupaten Tangerang  dan simpatisan paslon nomor urut 4.

Sedianya sidang akan dilanjutkan pada hari Senin ( 07/1/ 2013 jam 10.00 WIB dengan agenda tambahan materi gugatan dari pihak pemohon, tambahan jawaban dari pihak terkait dan termohon serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak pemohon.(Bad)




6000 Warga Balaraja Tangerang Belum Rekam e-KTP

Kabar6-Sedikitnya 6 ribu warga Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, hingga kini belum juga melakukan rekam Kartu Tanda Penduduk eletronik (e-KTP).

Buktinya, hingga awal Januari 2013, masih banyak warga mengantri di kantor kecamatan setempat untuk malakukan rekam identitas elektronik tersebut.

Sementara, Desember 2012 lalu adalah batas akhir untuk rekam e-KTP.

“Ini untuk warga yang waktu itu gak datang pada saat dijadwalkan,” ungkap Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Balaraja, kepada wartawan Jum’at (4/1/2013).

Dijelaskannya, jumlah warga yang belum melakukan perekaman e-KTP di wilayah Barat Tangerang ini terbilang sudah menurun antara 5000 hingga 6000 warga dari jumlah penduduk sekitar 65896 jiwa.

“Persentasenya sekitar 90% warga sudah lakukan perekaman,” katanya. 

Juniarto menambahkan, pelayanan e-KTP masih tetap berlanjut di Kecamatan Balaraja, meski batas akhir waktu untuk hal itu sudah berakhir pada Desember lalu.

“Saya sudah komunikasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi, bagi warga yang dulu belum ikut rekam e-KTP tetap kami layani,” ucapnya.

Terpisah, operator perekaman e-KTP Kecamatan Balaraja Siti Andriyani mengatakan, setiap hari ada saja warga yang datang untuk melakukan rekam e-KTP.

“Paling sedikit 10 sampe 15 orang yang minta dilayani perekaman e-KTP,” tuturnya.

Siti mengaku, tidak kewalahan melayani warga pembuat e-KTP ini, karena jumlahnya tak sebanyak pada awal diluncurkannya program itu.

“Yang banyak cuma Sabtu dan Minggu.  Jumlahnya bisa sampai 50-80 warga,” bebernya. (din)




STIE Ahmad Dahlan Dijaga Ketat Petugas Gabungan

Kabar6-Pelaksanaan musyawarah daerah kota (Musdakot) II lanjutan DPD-KNPI Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dijaga ketat. Puluhan petugas gabungan bersiaga di STIE Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur, karena khawatir kericuhan kembali terulang.

“Petugasnya dari Polres ada sekitar 30-40 orang,” ungkap Ketua Organizing Commite (OC) Musdakot II, Tommy Kurniawan, dihubungi kabar6.com melalui sambungan selularnya, Jum’at (4/1/2013).

Tommy mengatakan, selain aparat korps Bhayangkara yang disiagakan guna mengamankan perhelatan demokrasi memilih orang nomor satu di induk organisasi kepemudaan. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangsel.

Kedua aparat keamanan dan penegak peraturan daerah tersebut ditempatkan dalam dua ring. Ring pertama siaga didalam gedung STIE Ahmad Dahlan dan ring kedua di area luar kampus. “Satpol PP ada sekitar 50 orang,” kata Tommy.

Masih menurut Tommy, acara yaang dijadwalkan berlangsung di lantai V dan dimulai pukul 14.00 WIB ini agenda awalnya adalah pencabutan skorsing. Hal tersebut karena pada Musdakot II yang berlangsung di Taman Aer Megamendung diwarnai kericuhan dan terpaksa harus dihentikan.

Kemudian dilanjutkan dengan agenda sidang komisi. Tommy menjelaskan, sidang komisi ini dibagi menjadi dua bagian, yakni pembentukan organisasi dan rekomendasi. Dilanjutkan penyampaian visi dan misi dari masing-masing kandidat jika nantinya terpilih dan bakal menggulirkan kebijakan program selama tiga tahun kedepan di wadah organisasi induk kepemudaan.

“Terakhirnya baru pemilihan suara. Kita semua tentunya berharap Musda ini bisa berlangsung lancar dan aman. Saya mengajak semua pemuda yang ada di Kota Tangsel, jadikan momentum ini sebagai pembelajaran demokrasi. Perbedaan pendapat, calon pemimpin itu sudah hal biasa, tapi tidak selalu berujung dengan kekerasan dan anarkisme,” harap Tommy.

Seperti diketahui, keenam dari sebelumnya tujuh kandidat yang melaju ke putaran Musdakot II lanjutan KNPI Kota Tangsel yakni, Muslih Basar, Muji SP, Eeng Syaripudin, Ayatullah Habibie atau Aay Samudra, Syaipul Anwar dan Popon Sopian. Sedangkan kandidat atas nama Maradona mengundurkan diri menjelang Musdakot II bergulir.(yud)