oleh

Angka Kemiskinan Banten Naik, Andika Berikan Beberapa Stimulus

image_pdfimage_print

Kabar6-Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy angkat bicara terkait naiknya angka kemiskinan di Provinsi Banten yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Andika memberikan stimulus agar angka kemiskinan tak naik lebih tinggi, yang pertama adalah bansos untuk menstimulan masyarakat yang terdampak Covid-19 agar dapat bertahan.

“Bertahan hidup istilahnya memberikan nafkah bagi keluarganya,” ujarnya kepada Kabar6.com di salah satu hotel di Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, ditulis Jumat (26/2/2021).

Yang kedua, Andika menerangkan, pihaknya akan mengembangkan pertumbuhan ekonomi namun terdestrupsi untuk refocussing,

Andika menerangkan, dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten untuk kegiatan penguatan nanti itu akan menstimulan angka kemiskinan di Provinsi Banten.

Selain itu, Andika mengatakan, pihaknya telah melakukan perintah dari pemerintah pusat untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak mau itu industri ataupun perorangan.

Hal itu, menurutnya untuk meminimalisir banyaknya masyarakat Provinsi Banten yang di PHK karena Covid-19 ini.

“Kendala pabrik kan berbeda-beda dibanten seperti spinmill itu kan mungkin karena tidak bisa, dia memiliki market tapi tidak bisa menjual barang karena diluarpun tidak dalam kondisi stabil seperti itu jadi terjadi permasalahan masing-masing tapi dari keseluruhan kebijakan pemerintah pusat dan daerah kan juga memberikan dispensasi bagi pelaku usaha,” ungkapnya.

Andika menjelaskan, tingkat kemiskinan dimasa pandemi Covid-19 ini tidak hanya terjadi di Provinsi Banten, namun seluruh Indonesia terdampak.

Andika mengatakan, pihaknya sempat mendiskusikan dan sempat menanyakan apa yang menjadi landasan Banten ini tingkat penganggurannya tertinggi.

Menurutnya, salah satunya yang menjadi objek survei itu tidak hanya saja masyarakat yang memiliki KTP Banten.

Andika memaparkan, hal itu perlu juga diluruskan metode yang BPS lakukan, karena masyarakat yang tinggal di wilayah Banten tiga bulan dan tidak mendapatkan kerja walaupun tidak memiliki KTP Banten itu dianggapnya adalah masyarakat Banten.

“Itu perlu diluruskan juga kepada BPS yah Provinsi Banten dalam kapasitas ini juga kita harus bisa memisahkan mana yang murni masyarakat Banten mana yang dari luar Banten yah seperti itu,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten merilis angka kemiskinan. Dari hasil maka terlihat angka kemiskinan di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan pada tahun 2020.

Kepala BPS Provinsi Banten, Adhi Wiriana menerangkan, angka kemiskinan di perkotaan naik 0,82 persen atau naik 67 ribu menjadi 540 ribu jiwa. Dibandingkan dengan Maret 2020 yaitu 472 ribu jiwa.

Jika diperdesaan, Adhi menjelaskan, sebagian besar masyarakat perdesaan bergerak dipertanian. Karena pertanian kurang terdampak, otomatis kenaikan penduduk miskin sedikit

“Kenaikan angka kemiskinan di perkotaan dipengaruhi oleh mayoritas masyarakat yang bekerja didunia perindustrian dan terkena PHK karena dampak Covid-19,” ujarnya kepada wartawan dan rilis BPS Banten, ditulis Selasa (16/2/2021).

Dari data yang dihimpun oleh BPS, Adhi mengatakan, masyarakat diperkotaan sebelumnya 57 persen bekerja disektor formal atau di industri dan perusahaan. Namun diakhir Agustus 2020 turun menjadi 50 persen, ada penurunan 7 persen.

**Baca juga: WH Lantik Kepala Daerah Cilegon dan Kabupaten Serang

Adhi menjelaskan, disisi lain, angka pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau informal justru mengalami kenaikan dari 40 persen menjadi 48 persen.

“Sektor informal kenapa meningkat? Karena mereka kan mudah masuk dan mudah keluar, tadinya yang di PHK dari industri tadi,” terangnya.(eka)

Print Friendly, PDF & Email