Kabar6-Naiknya anggaran untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak dalam APBD tahun 2020 kembali mendapat sorotan.
Maklum saja, kenaikan anggaran untuk para wakil rakyat tersebut dilakukan saat defisit APBD yang diproyeksi mencapai Rp150 miliar, hingga pemerintah daerah melakukan rasionalisasi anggaran di seluruh OPD.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Lebak saat berunjuk rasa di depan Kantor Bupati menilai, kenaikan anggaran tersebut mencerminkan DPRD yang tidak memiliki kepekaan terhadap rakyat.
“Dalam KUA PPAS hasil evaluasi, anggaran untuk DPRD hanya Rp20 miliar dari sebelumnya Rp27 miliar. Tapi, karena wakil rakyat yang terhormat ingin anggaran kunjungan kerja meningkat maka anggaran dinaikkan menjadi Rp34 miliar. Jadi, untuk siapa efisiensi dan rasionalisasi APBD 2020 yang dilakukan,” ungkap koordinator aksi Yusuf Permana.
Seharusnya, DPRD sebagai representsi rakyat lebih prihatin di tengah masih banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Contohnya saja, kata Yusuf, kehidupan pasangan suami istri di Desa Cisangu, Suherman dan Sueni yang tinggal di pos ronda karena rumahnya ambruk dan rumah Samlawi warga Pasirkupa yang nyaris ambruk.
HMI juga mengkritik lemahnya fungsi DPRD dalam persoalan pengawasan dan pembentukan Perda.**Baca juga: BI Banten Kawal Transaksi Non Tunai.
“Kami mendesak agar dilakukan evaluasi kenaikan anggaran DPRD Lebak sebesar Rp34 miliar, karena penambahan anggaran kunjungan kerja tdak memberikan dampak positif terhadap masyarakat,” tudingnya.(Nda)
