Kabar6-Akademisi kembali mengkritik kinerja 100 hari Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar. Kali ini datang dari Akademisi Universitas Serang Raya (Unsera), Ahmad Sururi.
Menurutnya, kebijakan Al Muktabar belum terukur, menyasar dan dirasakan langsung masyarakat.
“Ini baru 100 hari Pj Gubernur ya, kalau secara objektif dari visi misi turunan dari Presiden karena mandatori, saya belum melihat secara komprehensif aksi rencana kerja di lapangan belum terlihat,” katanya saat dihubungi, Rabu (24/08/2022).
Hal itu dinilai dari berbagai kebijakan yang diwacanakan Al dan terungkap ke publik. Salah satunya tentang sekolah metaverse yang saat ini masih tidak terukur lantaran belum memiliki cantolan hukum.
Selain cantolan hukum, infrastuktur di Banten juga belum memadai, di Kabupaten Pandeglang dan Lebak, masih banyak daerah maupun sekolah yang keterbatasan sinyal internet. Ditambah lagi, belum tersedianya peralatan yang memadai.
“Indikatornya dari sisi beberapa program yang mengalami kegagalan. Contohnya sekolah metaverse yang ditentang pusat karena tidak terkait dengan itu,” ungkapnya.
Kemudian, terkait wacana membangun kantor di Ibu Kota Negara. Padahal menurutnya, masyarakat Banten belum membutuhkannya. Terlebih, gedung negara belum dibangun.
“Ada rencana kantor IKN, mungkin setiap provinsi ada kantor penghubung di sana, tapi ini jadi wacana,” ucapnya.
Ditambah lagi rencana perampingan OPD di lingkungan Pemprov. Hingga kini, kebijakan itu masih menuai pro dan kontra dalam rangka reformasi birokrasi.
Ia menyatakan, tidak ada salahnya Al membuat kebijakan dalam masa kepemimpinannya. Namun hal itu harus terukur dalam penyelesaiannya, karena Al menjadi transisi kepemimpinan di Banten.
Sebab dalam pengamanatannya, Al seolah ingin berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya, tapi tidak memiliki kebijakan yang komprehensif.
“Saya melihatnya belum riil dan konkret diwujudkan. Reformasi birokrasi dengan merampingkan OPD, ada progresnya tapi tidak siginifakn yang kita harapan,” tuturnya.
**Baca juga: BEM Banten Kritik 100 Hari Kerja Al Muktabar, Belum Ada Kebijakan Strategis
Untuk itu, Al diminta tidak alergi dalam meneruskan program atau kebijakan yang telah disusun oleh kepemimpinan sebelumnya. Ditambah, Al pada saat itu masuk dalam rezim sebagai Sekda Banten.
“Kan program yang dicanangkan sekarang dalam jangka panjang, harusnya jangka pendek karena transisi jadi Pj. Jadi taget dan capaiannya pasti, selesainya kapan dan punya jejak prestasi,” jelasnya.(Dhi)
