Kabar6-Setelah dua kali melayangkan surat konfirmasi dan surat somasi terhadap PT Setia Pratama Konindo perihal diduga abaikan hak karyawan yang kini karyawan tersebut sudah tidak bekerja lagi.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Pengawas Penyalahgunaan Aset dan Anggaran Negara (BP2A2N) mengatakan, setelah melayangkan dua surat kepada perusahaan, surat itu tidak diindahkan oleh pihak perusahaan, sehingga lanjut Ahmad Suhud, surat yang ke tiga dikirimkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
“Hari ini kita sudah berkirim surat kepada Disnakertrans Kabupaten Tanggerang, setelah sebelumnya kita sudah melayangkan dua surat kepada pihak perusahaan, namun surat, namun tidak diindahkan,” ungkap ketua LSM BP2A2N yang akrab disapa Suhud, Senin (22/2/2021).
Ahmad Suhud menjelaskan, karyawan itu berinisial IAR adalah mantan karyawan PT PSK semenjak diangkat menjadi karyawan tertanggal 01 Agustus 2018 hanya mendapatkan hak (Gaji) tak sesuai dengan Undang-undang dan aturan perihal ketenagakerjaan.
Menurutnya, ketentuan Upah Minimum Bagi Karyawan, UMK, UMR, UMP merupakan gaji atau standar upah minimum yang merupakan kewajiban perusahaan untuk diberikan kepada karyawan.
“Penting bagi calon karyawan maupun perusahaan untuk mengetahui besaran nilai UMR, UMP, UMK suatu Kota atau Provinsi untuk menjadi acuan besaran nilai upah yang seharusnya diterima oleh karyawan atau yang harus diberikan oleh perusahaan,” jelasnya.
**Baca juga: Tindak Lanjut PT Suja, Komisi I: Tunggu Rekom Pimpinan
Berdasarkan surat yang dilayangkan kepada Disnakertrans Kabupaten Tangerang dengan nomor 025/LAPDU/LSM-BP2A2N/II/2021 perihal diduga abaikan hak mantan karyawannya.
“Dengan ini kami dari lembaga BP2A2N meminta kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanggerang untuk menindak tegas terhadap perusahaan itu yang mengabaikan hak mantan karyawan atau lalai terhadap kewajibannya,” pungkas Ahmad Suhud.(Han)
