Kabar6-Tragis. Begitulah kondisi pengawasan perairan di Provinsi Banten. Betapa tidak, meski memiliki garis pantai yang luasnya mencapai 500 Kilo Meter (KM) dan luas laut 11 ribu KM, namun perairan itu tidak didukung oleh pengawasan yang memadai.
Faktanya, saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten hanya memiliki satu armada kapal patroli, untuk mengawasi 8 kota dan kabupaten se Banten. Itupun kini kondisinya sudah rusak sejak tahun 2013, dan baru diperbaiki pada tahun 2014.
“Sekarang kita cuma punya satu kapal patroli untuk provinsi, mesin nya juga rusak tahaun 2013. Baru bisa optimal 2014, itu juga baru dibenerin di APBD Perubahan,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, Maesyaroh, Selasa (30/12/2014).
Dirinya kini berharap agar penjagaan wilayah perairan Banten dari kerjasama antara Polda, Dan Lanal, hingga Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Karena dengan kekuatan satu buah kapal, tak akan maksimal untuk menjaga hasil laut di Provinsi Banten seluas 11 ribu kilometer persegi.
“Ideal nya satu kabupaten dan kota punya satu kapal. Karena mereka harus memantau wilayah lautnya. Biar kita nanti kalau sudah semua nya patroli, baru patroli gabungan. Hasil dari patroli masing-masing kota dan kabupaten, baru kita berikan sangsi untuk melanggar,” terangnya.
Provinsi Banten yang memiliki delapan kota dan kabupaten kini banyak berharap melalui pengawasan dan pengendalian (wasdal) di tengah laut. Sedangkan kabupaten dan kota yang memiliki kapal patroli, hanya Kabupaten Serang. ** Baca Juga: Tjiptaning Siap Pasang Badan Untuk Rano Karno.
“Itu pun cuma ada di Kabupaten Serang satu, Kabupaten Pandeglang baru mau punya tahun 2015,” tegasnya.(tmn/din)
