Kabar6-Wakil Ketua DPRD Banten, Nawa Said Dimyati mengaku selama pelaksanaan reses kemarin, dirinya banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait penyaluran jaringan pengaman sosial (JPS) covid-19 yang tak kunjung cair semuanya sampai sekarang.
Termasuk yang bersumber dari APBD Provinsi Banten yang tahap pertamanya juga belum semuanya rampung tersalur.
Menurutnya, keluhan JPS menggeser permasalah infrastruktur dan pendidikan yang biasanya menjadi masukan dari masyarakat pada saat reses sebelumnya yang pernah digelar.
“Soal JPS yang paling banyak, baru soal infrastruktur dan pendidikan,” kata Nawa, Kepada Kabar6.com diruang kerjanya, Selasa (1/9/2020).
Atas kondisi itu, dirinya membenarkan jika bantuan JPS tahap satu yang bersumber dari APBD Provinsi Banten belum semuanya rampung diserahkan kepada masyarakat, berbagai faktor menjadi penyebab, mulai dari proses pendataan yang masih kurang valid terjadi dilapangan, sehingga menghambat penyaluran JPS.
“Tapi tidak hanya yang dari Provinsi, yang dari pusat dan Kabupaten/kota juga sama juga. Masyarakat kan tidak tahu sumbernya dari mana,” katanya.
Untuk diketahui, Pemprov Banten telah mengalokasi anggaran JPS untuk penanganan Covid-19 di Provinsi Banten sebesar Rp 2,1 triliun yang rencananya akan disalurkan secara bertahap sebanyak dua kali kepada 421.177 kepala keluarga (KK) se-Provinsi Banten, dan baru-baru ini, Pemprov Banten akan mendapatkan bantuan pinjaman dari pemerintah pusat sebesar Rp 800 miliar pada APBD-P Perubahan tahun 2020.
**Baca juga: Pilkada Banten 2020, Golkar Resmi Usung 4 Pasangan Ini.
Meski begitu, sambung Nawa, Pemprov Banten tidak bisa menggunakan anggaran pinjaman untuk keperluan JPS yang belum tersalurkan.
“Karena dana pinjaman peruntukannya sudah jelas buat upaya pemulihan ekonomi di Bante akibat yang ditimbulkan oleh covid-19,” katanya.(Den)
