Kabar6-Wow, website KPU Kabupaten Tangerang bukan sengaja tidak diurus, melainkan karena para personil di lembaga penyelenggara Pemilukada tersebut, beberapa hari ini tengah sibuk mengurus verifikasi Partai Politik (Parpol) untuk Pemilu 2014 mendatang. Pernyataan yang menggelikan kuping masyarakat ini, muncul dari Ketua Media Center KPU Kabupaten Tangerang Tubagus Bukhori, Rabu (17/10/2012).
Bukhori mengatakan, pihaknya mengaku dana Rp200 juta yang digelontorkan ke media center itu dipergunakan untuk mencetak tabloid KPUD Kabupaten Tangerang.
Rincian penggunaan anggaran itu diantaranya, pembuatan website KPU Rp30 juta dan honor 14 tenaga pengelola website, serta Tabloid Suara KPU.
“Sebagiannya lagi, dana itu dipakai untuk kebutuhan media center,” ujarnya.
Ditambahkan Bukhori, dirinya mengaku ada keterlambatan saat launching website tersebut. Sesuai jadwal, website tersebut seharusnya sudah launching pada Agustus lalu, namun pada kenyataannya baru mulai update beberapa minggu ini.
“Soal update tersebut lebih kepada belum ada jaringan internet ke KPUD,” kilahnya.
Sementara itu, Pengarah Pokja Sosialisasi KPU Kabupaten Tangerang, Ade Awaluddin menjelaskan, website KPU ini memang belum optimal. Untuk itu, pihaknya akan memanggil operator dan pembuat wadah informasi KPU tersebut.
“Website itu salah satu infrastruktur kegiatan sosialisasi. Soal masih minimnya informasi, kami akan minta penjelasan pembuat dan operatornya,” ujar Ade.
Diinformasikan, sejumlah kalangan mempertanyakan fungsi dan up to date informasi yang disajikan website KPU Kabupaten Tangerang. Pasalnya, website yang menyedot anggaran hingga Rp30 juta tersebut, hanya menyajikan informasi-informasi lawas hasil copy paste dari media cetak harian maupun Online.
Website beralamat di www.kpu-tangerangkab.go.id, sama sekali tak memberikan informasi teranyar seputar kegiatan-kegiatan pemilukada kepada pengunjungnya. Informasi yang tersedia hanya berita-berita saduran yang diambil dari berbagai media.
“Website milik KPU Kabupaten Tangerang terlihat sangat statis dan tidak ada isinya. Tidak ada publikasi daftar pemilih baik DPS maupun DPtb. Padahal, dana untuk media center tidak sedikit,” ungkap Juru Bicara Lembaga Kajian dan Analisa Daerah Terpadu (LKADT) Ade Yunus, kepada wartawan, Rabu (17/10/2012). (din)
