oleh

WH Sebut Rilis Survey DPD Demokrat Abal-abal

image_pdfimage_print

Kabar6-Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) menilai hasil survei yang dikeluarkan oleh DPD Partai Demokrat Banten, melalui lembaga survei Voxpol Center, abal-abal.

WH meminta kepada wartawan untuk tidak asal tulis dengan cara mencari tahu terlebih dahulu teknis pelaksanaan survei dilapangan sebelum selanjutnya dipublikasikan di media.

Sebelumnya, DPD Partai Demokrat Banten merilis hasil survei Voxpol Center terkait indeks kepuasan masyarakat Banten terhadap kepemipinan Wahidin Halim-Andika Hazrumy selama menjabat, seperti janji-janji politik sebelumnya dalam menghadirkan masyarakat Provinsi Banten yang maju, mandiri, cerdas, berdaya saing, sejahtera serta beraklatulkarimah.

Dimana, dari data yang rilis sebemlumnya menyebutkan, hanya 35,7 persen saja masyarakat Banten yang merasa puas terhadap roda pemerintahan saat ini.

Sebaliknya, yang merasa tidak puas, mencapai 39,3 persen. Sangat tidak puas 2,0 persen, sangat puas 2,2 persen, dan tidak menjawab 20,8 persen.

Metode penelitian dengan melibatkan 2.500 responden dengan metode multistage random sampling, dan margin of error 2 persen, Ada tiga point yang menonjol, pertama memgenai sulitnya mencari lapangan pekerjaan sebesar 31.5 persen.
Kedua, harga kebutuhan pokok mahal sebesar 30.6 persen. Ketiga, jalan raya rusak atau tidak memadai 9,4 persen.

Dikatakan WH, Pemprov Banten tidak percaya hasil survei yang dikeluarkan DPD Partai Demokrat Banten.

“Survei abal-abal itu, jangan percaya. Mau hasil dari Demokrat, dari siapapun jangan percaya. Kita lihat juga lembaga surveinya. Kan wartawan lebih tahu ada berapa lembaga survei mana yang kredibel, dan nggak perlu nanya ke Gubernur,” kata WH saat ditemui di KP3B, Kota Serang, Selasa (2/4/2019).

Dirinya juga meminta kepada media untuk tidak asal tulis. Hal itu lantaran pihaknya mempertanyakan metode yang digunakan saat survei dilakukan.

“Margin eror nya, samplingnya, jangan lantas nanya ke Gubernur. Ini mah abal-abal. Saya minta jangan asal tulis,” ujarnya.

Ketua Bapilu DPD Demokrat Banten, Azwar Anas mengaku, pihaknya telah menyerahkan hasil survei yang dilakukan lembaga survei Voxpol Center ke Fraksi Demokrat DPRD Banten.

Hal itu merupakan bagian dari upaya partai dalam menggiring roda pemerintahan Provinsi Banten agar lebih baik lagi.

“Kita telah menyerahkan hasil survei yang pernah kita rilis kemarin, agar bisa dijadikan bahan koreksi bagi Pemprov Banten dan DPRD Banten, dalam mengantarkan Provinsi Banten, agar bisa tetap di jalurnya. Dan bisa mewujudkan masyarakat Banten yang berkeadilan dan makmur, sesuai RPJMD Banten 2017-2022,” kata Anas.

Menurutnya, meski Gubernur Banten, Wahidin Halim merupakan Ketua Majelis Pertimbangan Daerah Partai Demokrat Banten.

Namun, hal itu tidak lantas membuat Partai Demokrat menjadi acuh terhadap kondisi yang terjadi saat ini, khususnya yang dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Banten sendiri.

“Tetap kita berikan masukan. Itu juga bagian dari otokritik agar ke depan pemerintah provinsi bisa lebih baik lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Banten, M Nawa Said Dimyati menilai hasil survei yang diserahkan DPD Partai Demokrat sebagai bentuk perhatian terhadap roda pemerintahan Provinsi Banten.

Survei tersebut merupakan otokritik agar Pemprov Banten tetap on the track sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, pada saat kampanye pilgub 2017 lalu.

“Dengan indeks angka kepuasan masyarakat Banten terhadap roda pemerintahan yang ada saat ini itu, yang hanya mencapai 35,7 persen saja, itu lumrah. Bahkan cukup baik pada tahun pertama kepemimpinan Wahidin Halim-Andika Hazrumy bersama DPRD Banten dalam menggerakan roda pemerintahan,” kata Nawa.

Pada sisi lain, Nawa mengungkapkan, kesulitan yang dialami oleh masyarakat di Provinsi Banten sendiri, salah satunya sulit untuk mendapatkan pekerjaan. “Sebetulnya kalau untuk mendapatkan pekerjaan itu kan bukan hanya menjadi urusan Pemprov Banten.**Baca juga: Ini Penyebab Wahab Terjatuh dari Flyover Ciputat.

Namun, terdapat juga andil dari pemerintah kabupaten/kota lainnya, serta pemerintah pusat dalam menyediakan lapangan kerja,” ujarnya.(Den)

Print Friendly, PDF & Email