Kabar6-Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebak Dede Jaelani justru meminta tanggung jawab agen/e-Warong terkait warga tidak mampu yang belum menerima bantuan sembako semula disebut bantuan pangan non tunai (BPNT).
“Kita tidak ada sangkut paut dengan supplier, yang tanggung jawab itu e-Warong,” kata Dede kepada wartawan, Kamis (5/3/2020)
Seharusnya, jika supplier belum juga memasok sembako untuk keluarga penerima manfaat (KPM), agen/e-Warong segera mencari ke tempat lain.
“Ini ada salah pengertian nih. E-Warong juga mungkin karena sudah kontrak dengan supplier waduh saya belum disalurkan, itu salah. Kalau memang enggak ada, e-Warong nya harus segera beli dari pasar atau dari mana aja,” papar Dede.
Dede menegaskan, pemerintah tidak pernah mengarahkan e-Warong agar bahan sembako dipasok oleh salah satu supplier tertentu.
“Waktu rakor ada e-Warong yang curhat mengeluh soal waktu pengiriman, saya bilang yang nyuruh Anda kontrak dengan supplier itu siapa, ada yang mengarahkan enggak?,” ucapnya.
“Kalau sekarang tidak sesuai MoU ya berarti keluar dari perjanjian. Saya udah minta kroscek yang gitu-gitu, kalau ada yang MoU tapi enggak benar kami peringatkan,” tandas Dede.
Sebelumnya, anggota DPRD Lebak Musa Weliansyah menyebut, ribuan warga di beberapa kecamatan belum menerima bantuan BPNT untuk pagu Januari-Februari. Warga yang belum menerima itu merupakan KPM yang bantuannya dipasok oleh PT Aam Prima Artha.**Baca juga: Dana Tunggu Hunian Korban Banjir, Bupati Lebak: Tinggal Menunggu.
“Saya cek ke gudang PT Aam, kata mereka pasokan telur terbatas yang sampai hari ini udah enggak ada, lalu beras dan kacang hijau juga menipis. Kalau Bulog saya cek sudah mulai merealisasikan yang pagu bulan Maret Rp200.000 per KPM,” kata Musa.(Nda)
