Kabar6-Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Tangerang Selatan (Tangsel ) memberi solusi dan saran kepada pemerintah daerah setempat. Klausul tersebut berkaitan dengan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) 2020 mendatang.
“Harus ada keterbukaan dari pemerintah. Baik itu di tingkat 1 ataupun 2,” ungkap Sekretaris Apindo Kota Tangsel, Yakub Ismail kepada kabar6.com Serpong, (Sabtu 9/11/2019).
Ia mengatakan, karena penundaan itu adanya keputusan pemerintah tingkat pusat hingga daerah. “Nah sebetulnya pemerintah tingkat 2 dalam hal ini belum memperhatikan Permenaker Nomor 28 Tahun 2014 terkait lampiran nomor 5,” katanya.
Yakub menjelaskan, di peraturan itu disebutkan bahwa setiap perusahaan yang membuat perjanjian kerja harus menyertakan nomor registrasi keanggotaan Apindo secara berjenjang di wilayahnya masing-masing.
“Dengan itu diberlakukan 3000 industri yang ada di Kota Tangerang Selatan dengan serta merta akan menjadi membernya Apindo,” ungkapnya.
Yakub menuturkan, semua bisa diurus. Sehingga pemerintah dan pengusaha bisa membuat peta jalan.
“Nah kemarin yang dibuat adalah peta buta, artinya pemerintah berjalan sendiri. Kita berharap kita juga betul-betul, ketok pintu satu-satu kan lambat berjalannya, seharusnya kalau registrasi itu berlaku untuk 3 tahun perjanjian kerjanya, nah ini kan dalam 3 tahun bisa selesai 3000, kalau proposional 1 tahun 1000 yang jatuh tempo perjanjian kerjanya 3 tahun selesai,” jelasnya.
**Baca juga: Pemkot Tangsel: Berapapun UMK 2020 Agar Ditaati.
Yakub bilang, dengan syarat, semua menjadi anggota dengan berbagai alasan, mau atau tidak tinggal dikategorikan. Industrinya besar tapi kemampuannya kecil, atau industrinya kecil tetapi kemampuannya besar.
“Inikan variatif, dan kita lebih spesific membuat segment sektor-sektor mana saja sebenarnya yang ada di Ky6vota Tangsel dan di Provinsi Banten yang menjadi unggulan didalam halvini, sebab kata unggulan ini harus dikaji setiap tahunnya,” tutupnya.(eka)
