oleh

Tolak BBM Naik, Ini Surat Terbuka Aktivis 98 Untuk Jokowi-JK

Kabar6-Kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang diberlakukan pemerintahan Jokowi-JK, mengundang pertanyaan bagi banyak pihak.

sebagai bentuk penolakan, aktivis 98 melayangkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi-JK terkait penolakan kenaikan BBM.

Dalam suratnya, aktifis 98 mempertanyakan apakah untuk mendongkrak nilai tukar rupiah terhadap dolar harus menaikkan harga BBM. Karena dengan kebijakan tersebut, rakyat kecil lah yang akan menjadi korbannya.

“Review dulu tata kelola migas kita, sudah bener belum pengelolaannya. Blok-blok migas yang ada siapa pengelolanya, kilang-kilang minyak kita sudah cukup atau belum. Mafia migas itu ada atau tidak, kalau ada tangkap dong,” kata Ridwan Darmawan, aktifis 98 dari kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Aktivis yang akrab di sapa Bogel ini mengingatkan Jokowi-JK, jika kebijakan menaikkan harga Premium menjadi Rp 8.500 dan solar menjadi Rp 7.500 perliternya akan membahayakan bagi pemerintahannya yang baru saja dilantik menjadi Presiden RI ke 7.

“Jokowi harus extra hati-hati. Jika tidak, maka akan jadi bumerang bagi pemerintahannya yang baru seumur jagung,” tegas Ridwan. **Baca juga: Apindo Tangsel Pusing, KHL Buntu dan BBM Naik.

Berikut isi Surat Terbuka Aktivis 98 yang diterima, Selasa (18/11) malam.

Kepada YTH:
Bapak Ir. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
Ditempat
Merdeka !!!

Setiap kenaikan harga BBM akan selalu diikuti kenaikan kebutuhan hidup secara otomatis, dari kenaikan tarif listrik, tarif transport hingga naiknya harga kebutuhan pokok. Apakah Kenaikan BBM menjadi satu-satunya solusi bangsa ini? Apakah kenaikan harga BBM mampu meningkatkan nilai mata uang rupiah? Apakah kenaikan harga BBM bisa mengurangi angka kemiskinan rakyat?

Lapisan Rakyat menengah ke bawah yang sangat terkena dampak langsung dari kenaikan harga BBM, dari kelas buruh, pedagang, profesional dan pelaku industri kreatif, sedangkan kelas pengusaha besar, konglomerat, pejabat, kepala daerah dan anggota legislatif tidak terkena dampak.

Para pejabat negara, kepala daerah, birokrat dan anggota legislatif biasanya akan meminta revisi anggaran alias kenaikan gaji, padahal uang yang dipakai berasal dari negara. Mereka inilah yang harus di revolusi mental, motivasinya bukan untuk mengabdi kepada rakyat dan negara, lelang saja jabatan mereka selama tidak berpihak kepada rakyat.

Pemerintah harus berani mengambil langkah efisiensi Biaya, Waktu dan SDM, bahkan perlu juga mengambil keputusan ‘Vivere Pericoloso’, seperti Hukum Mati dan Sita Harta Koruptur, Potong Anggaran Gaji Pejabat termasuk DPR, Naikan Pajak Kendaraan Pribadi hingga 100% dan sebagainya. Langkah-langkah yang terkait dengan ‘Hidup Sederhana’ sebagai bagian dari agenda ‘Revolusi Mental’.

Semoga bermanfaat, mohon maaf bila ada yang tidak berkenan, terimakasih atas waktu dan perhatiannya. Merdeka!

Tertanda:

01. Ismed Matahari, ST. (Aktivis 98 USAKTI)
02. Rudy PHL, SE. (Aktivis 98 UKI)
03. Tulus Arif BR, SE. (Aktivis 98 USAKTI)
04. Jove Manukoa, SE. (Aktivis 98 Univ. Jayabaya)
05. Bambang SP Sukarno Sakti, SH. (Aktivis 98 UNKRIS)
06. Kasino, SH. (Aktivis 98 Univ. Moetopo)
07. Ridwan Darmawan, SH. (Aktivis 98 UIN Jakarta)
08. Agung W Hadi, Dipl. (Aktivis 98 APP)
09. Muhd. Firman, SE. (Aktivis 98 UKI)
10. Irfan Fahmi, SH. (Aktivis 98 UIN Jakarta)
11. Maman Fathurochman (Aktivis 98 UMB)
12. Andrey Irza (Aktivis 98 Unpad Bandung)
13. Faisal Rachman (Aktivis 98 IISIP)
14. Rahmatullah (Aktivis 98 UNIAT)
15. Taufik Hidayat (Aktivis 98 ABA/ABI)
16. Niko Adrian (Aktivis 98 UKI)
17. Kiki Revolt (Aktivis 98 Palembang)
18. Lili Erawati (Aktivis 98 USNI)
19. Mangapul Silalahi, SH (Aktivis 98 UKI)
20. Rapolo Junius, SE (Aktivis 98 UMT)
21. Iwan D. Laksono (Aktivis 98 Surabaya)
22. M. Sofiyan (Aktivis 98 IISIP Jakarta)
23. Etty Syatibi (Aktivis 98 Univ. Djuanda Bogor)
24. Ahmad Nawawi (Aktivis 98 Unsri Palembang)
25. Heru Santoso (Aktivis 98 STI&K Jakarta)
26. Rahmat Imron Hidayat (aktivis 98 Univ Djuanda Bogor)

(tmn/din)

Berita Terbaru