Kabar6-Pegiat antirasuah dari Barisan Independen Antikorupsi (BIAK) melihat gelagat kurang baik dalam penanganan hukum kasus penyimpangan proyek Galeri Ilmu Pengetahuan dan Inovasi (GIPTI) di Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Kepala Satpol PP setempat, Bambang Mardi Sentosa terlihat aktif berperan menjadi mediator.
Ia tak juga menyegel meski proyek yang dibangun diatas lahan seluas 15 hektare diganjar Surat Perintah Penghentian Pelaksanaan/ Penggunaan Bangunan (SP4B) oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang.
“Saya menduga ada agenda tersembunyi dibalik kasak-kusuknya Pak Bambang. Harusnya kan dia sudah segel proyek itu sejak terbitnya SP4B, tapi kenyataannya sekarang malah dia sibuk mondar- mandir kayak mediator,” ungkap Ketua BIAK Abdul Rafid, kepada Kabar6.com, Kamis (16/7/2020).
Opik, sapaan karibnya, menduga adanya agenda setting dalam mengamankan proyek teknologi digital yang digarap Puspiptek. Ia berpandangan, upaya mengamankan proyek senilai Rp40 miliar yang sumber pendanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibilty (CSR) PT Sinar Mas Land terlihat cukup kasat mata.
Menurutnya, proyek yang tidak mengantongi hak alas lahan serta tidak sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tangerang itu tidak kunjung disegel. Bahkan, sejumlah pekerja di bagian kontainer masih sibuk melaksakan pembangunan GIPTI.
Opik bilang, lakon Bambang semakin nyeleneh usai “ngopi bareng” dengan Kepala Puspiptek Sri Setiawati. “Dugaan saya mereka ingin memutar- balikan fakta dengan mencari- cari kesalahan warga perumahan BPA lewat surat undangan hearing dewan yang mereka anggap tidak sesuai aturan, karena tidak diketahui dan ditandatangani oleh ketua dewan,” jelasnya.
**Baca juga: Kata Bekas Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Soal Proyek GIPTI.
“Dan pada akhirnya upaya itu bisa dijadikan alasan guna menganulir semua kebijakan yang ada, serta memuluskan kembali proses perijinan yang sempat dihentikan,” tambah Opik.(Tim K6)
