Kabar6-Untuk meminimalisir angka kematian ibu dan bayi diwilayahnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang akan menggelar Audit Maternal Perinatal (AMP).
Hal itu disampaikan Walikota Tangerang, Arief R. Wismansyah, melalui siaran pers yang diterima kabar6.com, Kamis (14/4/2016).
“Kita tidak ingin ada lagi warga Kota Tangerang yang meninggal karena ketidak sigapan kita,” ujarnya.
Ya, AMP adalah proses penelaahan bersama kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksaannya, dengan menggunakan informasi dan pengalaman dari suatu kelompok terkait, guna mendapatkan masukan mengenai intervensi yang paling tepat dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak ( KIA).
“Untuk itu, Pemkot juga akan terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Serta, mengharapkan agar pihak swasta juga bisa terlibat aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak,” terangnya.
Dikatakan Walikota, angka kematian ibu dan bayi, selain disebabkan oleh proses penanganan kelahiran yang lama akibat dari kurang tersedianya sarana dan prasarana kesehatan, juga diakibatkan kurangnya pengetahuan dari ibu, terkait kondisi kesehatan diri dan bayinya.
“Makanya diharapkan agar proses edukasi terkait kesehatan ibu dan anak juga menyentuh sampai tingkat bawah. Hal ini memerlukan jaring komunikasi yang luas, dengan melibatkan kader posyandu yang sudah tersebar di setiap RW, maupun keterlibatan dari para tokoh masyarakat, melalui pengajian majelis taklim contohnya,” ujar Walikota.
Guna menekan angka kematian ibu dan bayi, saat ini Pemkot Tangerang juga sudah meluncurkan Sistem Informasi Jejaring Rujukan Expanding Maternal And New Born Survival (SijariEmas), yang bertujuan untuk mempercepat proses rujukan bagi ibu yang mau melahirkan. **Baca juga: Bupati Tangerang Berharap Kerjasama IUWASH Berlanjut.
Sistem ini mempercepat proses pertukaran data dan informasi maupun komunikasi dalam rujukan gawat darurat maternal dan neonatal antara bidan, puskesmas hingga Rumah Sakit. **Baca juga: Modernisasi Sistem Administrasi Pertanahan, DPPKAD Tangsel Gelar Sensus Objek PBB.
Sedangkan tujuan sistem ini antara lain untuk memastikan bahwa fasilitas penerima rujukan telah siap siaga dalam menerima dan menangani pasien yang dirujuk sehingga dapat menghindari penolakan pasien, ketidakjelasan kemana pasien rujukan harus dibawa atau mencegah keterlambatan penanganan yang disebabkan oleh penuhnya pasien di fasilitas atau tidak adanya dokter spesialis ditempat yang langsung menangani pasien rujukan.(hms/tom migran)
