Tanpa Ini, Pakta Integritas Pemkot Tangsel Percuma

Kabar6-Penandatanganan pakta integritas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) jangan hanya sekedar pencitraan.

Ada standar yang mesti diperhatikan agar program positif di atas bisa tepat sasaran dalam rangka reformasi birokrasi Aparatur Sipil Negara.

Dosen FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarok mengatakan, Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie sebagai pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangsel‎, mesti mampu menghindari politik balas budi.

Sepanjang periode kedua kepemimpinannya, mereka harus mampu mengimplementasikan motto “Cerdas, Modern dan Religius”.

“Harus punya serta menetapkan standar reward and punishment‎ (penghargaan dan sanksi). Selama ini saya melihat belum terlihat soal itu,” katanya saat dihubungi  wartawan, Minggu (31/1/2016).

Zaki memberikan apresiasi atas upaya Pemkot Tangsel yang membuat pakta integritas, dan diteken semua pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Konsensus ini menuntut agar para pejabat mampu berhasil serta tepat waktu dalam menjalani tugas sesuai dengan perencana‎aan yang dibuat.

Tapi, lanjutnya, tujuan strategis pakta integritas juga mesti diimbangi oleh kebijakan penetapan standar reward and punishment.

Ketentuan itu berlaku bagi semua birokrat, tanpa kecuali. Jika tidak dibarengi maka mustahil sasaran Airin-Benyamin dapat tercapai.

Zaki pun mengingatkan kilas balik ihwal kebijakan kala roda pemerintahan di Kota Tangsel berkecamuk akibat persoalan hukum.

Kedua kepala daerah dilihatnya lamban dalam mengambil keputusan. Padahal, status pejabat yang berperkara sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum.

“Agar kegiatan tersebut tidak hanya sekedar simbolik saja. Dan kebijakan reward and punishment ini dipublikasikan secara terbuka ke masyarakat,” terang Zaki.

Ditambahkannya, Airin-Benyamin harus realistis dalam mengambil setiap kebijakan, khususnya mengenai catatan setiap pejabat daerah. Jika sosok birokrat itu punya prestasi bagus atas inovasi yang dilakukannya mesti bisa diberikan penghargaan.

Begitupun dengan pemberian sanksi. Zaki bilang, kepala daerah yang didukung oleh suara mayoritas Parlemen ‎di Kota Tangsel itu, tak perlu segan terhadap anak buahnya yang minim prestasi. Apalagi pejabat yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum fatal. **Baca juga: Ini Tiga Poin Pakta Integritas Pejabat di Tangsel.

‎Ia percaya, jika sistem manajemen pemerintahan baik dapat dilaksanakan, bukan mustahil Kota Tangsel jadi daerah maju serta berkembang pesat. **Baca juga: Pimpinan SKPD di Tangsel Teken Pakta Integritas.

“Ini jadi acuan dan landasan ketegasan bagi walikota agar tidak tersentuh dengan kegiatan politik. Dimana apabila terjadi yang melanggar adalah orang dekatnya, maka harus diberikan sanksi,” tambah Zaki.(yud)