oleh

Tak Dapat BST Tertulis ‘Sudah Salur’, Dinsos Tangsel: Lapor ke Kelurahan

Kabar6-Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang Selatan, Wahyunoto Lukman mengatakan, jika ada warga yang tidak mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) atau bantual lainnya, bisa melaporkannya ke kelurahan masing-masing.

Hal itu menyusul adanya warga di Kelurahan/Kecamatan Pondok Aren yang tidak mendapatkan BST, namun di website cekbansos.kemensos.go.id tertulis ‘Sudah Salur’.

Menurut Wahyu, saat ini kelurahan telah diberikan sistem untuk memasukan ataupun mengganti data. Hal itu bertujuan agar bantuan yang tersalurkan kepada warga yang sangat membutuhkan.

Wahyu menjelaskan, nama dari sistem itu adalah Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS), pihaknya juga sudah membuatkan admin di setiap kelurahan dan bisa diakses 24 jam.

“Mereka (kelurahan, red) bisa merubah data, mengusulkan data baru itu kita kasih akses 24 jam terkecuali hari sabtu dan minggu, supaya ngelink,” ujarnya kepada wartawan, ditulis Kamis (27/5/2021).

Wahyu mengatakan, masyarakat bebas untuk menginput dan tersambung ke admin grup Dinsos, agar bisa ngetik data baru atau perubahan dan langsung valid. Jika tidak valid, Wahyu menerangkan, diharapkan jangan diteruskan.

Wahyunoto menyebut, saat ini pihaknya dituntuk oleh Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia untuk memperbaharui data penerima, untuk diintegrasikan dengan bantuan-bantuan dari kementerian yang lain. Dari data terbaru, imbuh Wahyunoto, 97 ribu warga Tangsel, dipastikan menerima bantuan dari Pemerintah Pusat.

“Sekarang setiap bulan data diperbaharui. Untuk penerima di Bulan April ya 97.000. Dipadupadankan sistemnya Kementerian Sosial dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan database dari Kementerian lain,” terangnya.

**Baca juga: Intimidasi Kurir, Pria di Tangsel Diamankan Polisi

Maka dari itu, Wahyu memaparkan, bantuan-bantuan yang berada di sektor lain menjadi tidak tumpang tindih dengan bantuan yang lainnya.

“Kan banyak sekali stimulus dari Pemerintah Pusat. Contohnya bantuan Kartu Pra Kerja, bagi karyawan dibawah gaji Rp5 juta. Subsidi listrik, UMKM, Kuota Internet, Subsidi Listrik. Itu semuanya berbasis sistem , yang dipadupadankan di Kemenko PMK itu. Makanya, banyak data penerima BST nggak mendapatkan lagi. Berkali-kali kita sosialisasikan termasuk ke Lurah, kalau salah satu anggota KK dalam kartu keluarga itu mendapatkan bantuan, maka gugur itu data bantuan yang lainnya,” tutupnya.(eka)

Berita Terbaru