Kabar6-Warga menyesalkan mediasi dalam unjuk rasa kedua pada Kamis, 18 April 2024 kemarin disusupi pihak berkepentingan. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) disinyalir bawa pihak tertentu untuk menemui warga yang menolak rencana penutupan Jalan Raya Puspiptek, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan.

“Kami menduga mediasi yang menemui warga itu LSM pemenang tender dari BRIN,” kata Suhendar, kuasa hukum warga Paguyuban Setu – Gunung Sindur kepada kabar6.com di lokasi, Selasa (22/4/2024).

**Baca Juga: Ratusan Warga Setu dan Gunung Sindur Demo Ketiga, Gerbang BRIN Ditutup

“Stiker-stiker mobil dinas ditutupi, warga diframing bertindak baru-bar. BRIN jangan gitu dong,” terangnya.

Hingga berita ini diturunkan sudah sejam perwakilan warga dan pihak BRIN melakukan mediasi. Warga terus berorasi menentang rencana penutupan jalan yang statusnya milik provinsi Banten.

Diketahui, aksi penolakan warga bermula atas rencana BRIN menutup jalan akses Kawasan Sains dan Teknologi BJ Habibie. Arus lalu lintas kendaraan bermotor dialihkan ke jalan Jalur Lingkar Luar BRIN yang telah dioperasikan sejak akhir 2023 lalu.

Jalan Raya Puspiptek merupakan akses penghubung antara Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan dengan Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.(yud)

Kabar6-Ratusan warga Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, berunjuk rasa di depan kantor bupati Lebak, Kamis (1/2/2024).

Mereka meminta kejelasan pembayaran ganti rugi atas lahan hingga fasilitas umum yang terdampak proyek Bendungan Karian.

Pasalnya, meski Bendungan Karian sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, namun masih banyak bidang lahan milik warga di desa tersebut yang belum dibayarkan.

“Bertahun-tahun kami warga Tambak sedih sangat luar biasa, menangis kami semua,” kata Sumarlin salah seorang warga.

Warga membeberkan, di Desa Tambak, masih 36 bidang lahan warga yang hingga saat ini belum dibayarkan. Kemudian kurang lebih 126 bidang enclave yang belum cek lokasi untuk penentuan harga, fasilitas umum berupa 9 tempat ibadah dan 2 tempat pemakaman umum, jalan lingkungan desa, lapangan sepakbola.

**Baca Juga: Garuda Raih Predikat Maskapai Penerbangan Paling Tepat Waktu di Dunia

“Sudah dari tahun 2014 belum terbayarkan. Makanya kami ke sini untuk menagih janji para pejabat yang katanya akan segera direalisasikan,” kata warga lainnya, Adang Boy.

Warga kata Adang sudah sering melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait. Tetapi sayangnya, sampai saat ini tidak ada tindak lanjut.

“Sudah kenyang kita audiensi tapi mana enggak ada kejelasan juga, makanya kami minta ke para pejabat bantu kami. Hampir semua tanah kami warga Tambak tenggelam tapi belum dibayarkan,” sebut Adang.

Asda I Bidang Pemerintahan Pemkab Lebak Al Kadri yang menemui massa menyampaikan, pemerintah kabupaten akan berupaya agar pembayaran ganti rugi segera dilakukan.

“Akan kami perjuangkan supaya segera terealisasi. Datanya ada di kami sudah di ajukan ke LMAN (Lembaga manajemen aset negara) dan sedang menunggu review, artinya evaluasi penilaian,” kata Al Akadri.(Nda)

Kabar6-Gabungan mahasiswa dari berbagai organisasi di Kabupaten Lebak menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD, Sabtu (2/12/2023). Aksi digelar bertepatan dengan HUT ke-159 Kabupaten Lebak.

Mahasiswa meminta Pj Bupati Lebak Iwan Kurniawan yang sedang mengikuti rapat paripurna istimewa DPRD untuk keluar menemui mereka. Sejumlah persoalan di Lebak ingin disampaikan langsung mahasiswa kepada Iwan.

Namun, aksi mahasiswa yang mendapat penjagaan dari polisi dan Satpol PP diwarnai kericuhan. Mahasiswa dan petugas terlibat saling dorong bahkan nyaris adu jotos.

“Kami minta Pj Bupati Lebak keluar agar beberapa poin persoalan bisa langsung kami sampaikan. Atau kalau memang tidak mampu silahkan mundur sebagai Pj Bupati,” kata salah satu mahasiswa dalam orasinya.

Mahasiswa yang terus mendesak untuk bertemu Iwan mencoba menerobos barisan penjagaan polisi. Mahasiswa juga menggoyang-goyangkan pagar gedung wakil rakyat.

**Baca Juga: Pj Bupati Lebak Ingin Pengelolaan Sampah Dimulai dari Hulu

Beberapa kali saling dorong antara mahasiswa dan petugas tak terhindarkan hingga mahasiswa menjebol pagar gedung. Berhasil menjebol pagar, mahasiswa lalu mencoba kembali menerobos polisi namun gagal.

Puas berorasi di Gedung DPRD, mahasiswa mengalihkan titik aksinya di depan kantor bupati.

“Ini follow up dari aksi yang sebelumnya kami lakukan. Tuntutan yang teman-teman sampaikan tentu tuntutan pada aksi yang lalu dan sampai sekarang belum ada tanggapan positif dari pemerintah daerah,” kata korlap aksi, Musail Waedurat.

Musail menyebut, saat audiensi dengan mahasiswa, Iwan menyampaikan bahwa tuntutan-tuntutan yang disampaikan akan dibuat menjadi satu program kerja.

“Tapi kenyataannya sampai hari ini, kami belum dengar terkait program kerja tersebut,” pungkasnya.(Nda)

Kabar6-Mahasiswa bersama warga berujuk rasa di depan kantor bupati Lebak dan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kamis (14/9/2023).

Massa menolak rencana pembangunan peternakan ayam di Desa Sangiang Tanjung, Kecamatan Kalanganyar.

“Pengusaha ternak ayam seharusnya tidak bisa membangun kandang ayam di Sangiang Tanjung karena daerah tersebut tidak masuk dalam zona kawasan peternakan,” kata koordinator aksi, Diki Wahyudi.

Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), ada 8 kecamatan yang masuk dalam kawasan peternakan. Dari 8 kecamatan tersebut, Kalanganyar tidak masuk ke dalam zonasi.

“Ada pengaduan dan penolakan warga disebabkan karena perizinan yang tidak sesuai prosedur. Untuk itu kami mendesak agar pembangunan peternakan tersebut ditutup,” tegas Diki.

**Baca Juga: Disdukcapil Lebak Kejar Perekaman KTP 25.950 Pemilih Pemula di Pemilu 2024

Muhaimin, salah seorang warga menilai, peternakan ayam di desanya membawa dampak buruk terhadap lingkungan dan membuat masyarakat merugi.

“Warga tidak diberitahu sebelumnya. Kami menolak tegas karena kami terdampak, salah satunya bau dari kandang ayam. Lahan kami juga tidak bisa digunakan untuk berkebun. Contoh di Tapen di kebun saya, hasil karet tidak bisa diambil karena itu, bulu ayam dan bau dari peternakan,” keluh Muhaimin.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Lebak Yadi Basari Gunawan menjelaskan, pembangunan peternakan ayam di Sangiang Tanjung merupakan kategori usaha skala kecil menengah (UKM).

“PT LSB merupakan pelaku usaha yang nilai investasinya di bawah Rp5 Miliar sehingga menurut aturan, UKM bisa melaksanakan usahanya di lahan perkebunan dan lahan kering tanpa melihat zonasi. Itu alasan mengapa pelaku usaha mengajukan izin di Sangiang Tanjung,” terang Yadi.

Yadi mengatakan, terkait dengan permohonan bangunan gedung (PBG) pihaknya belum bisa memproses pengajuannya.

“Karena ada dinamika di bawah sehingga kami belum bisa memprosesnya,” katanya.(Nda)

Kabar6-Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan gerbang Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lebak diwarnai kericuhan, Senin (5/12/2022).

Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Lebak (Imala) yang berusaha menembus barikade polisi terlibat saling dorong dengan polisi, bahkan nyaris adu jotos.

Sambil berorasi menyuarakan tuntutan, mahasiswa yang membentuk lingkaran membakar kardus dan bahan-bahan lainnya.

“Kami menyampaikan kritik-kritikan dan rekomendasi juga kepada pemerintah daerah. Aksi ini sebagai momentum dalam peringatan Hari Jadi ke-194 tahun,” kata Ratu Nisa Yulianti dari HMI DIPO Cabang Lebak.

Mahasiswa menilai, program-program yang digemborkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak tidak sesuai dengan realitas di masyarakat.

“Contohnya saja ada Perda tentang Kabupaten Layak Anak, tapi kasus tingkat kekerasan dan pelecehan justru marak, ini tidak sesuai seperti yang digaungkan oleh Pemkab Lebak,” ujar Ratu.

**Baca juga: 10 Pejabat Eselon II Pemkab Lebak Dirombak, Berikut Daftarnya

Mahasiswa juga menutut agar Pemkab Lebak menjelang akhir masa jabatan Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi segera menuntaskan visi misi kabupaten.

“Lebih fokuskan bagaimana mengakselerasikan tujuan visi misi kabupaten, bukan malah sibuk dengan urusan atau capaian tahapan selanjutnya dari bupati,” tegas Ratu.(Nda)

Kabar6-Puluhan pemuda yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa, Kabupaten Tangerang mengguruduk kantor DPRD setempat di Tigaraksa. Aksi mereka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pantauan kabar6.com, puluhan mahasiswa menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Tangerang mendorong tiga unit sepeda motor. Sesampainya mahasiswa membuka dengan nyanyian Indonesia Tanah Air Beta.

Puluhan aparat kepolisian menjaga di hadapan para mahasiswa dengan dihadangi menggunakan protal.

Mahasiswa mengatakan, imbas dari kenaikan BBM ini sangat menyengsarakan rakyat. Khususnya golong ekonomi bawah seperti, petani, pedagang, dan pengemudi ojek online.

**Baca juga: Pria di Cikupa Tangerang Gantung Diri Terjerat Hutang Judi Online

“Kami menolak dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi ini, kami meminta untuk menurunkan harga BBM yang menyengsarakan rakyat golongan bawah,” teriak seorang orator, Selasa (20/9/2022).

“Saya ingin membela Masyarakat kecil dan kami mau bertemu dengan wakil rakyat yang ada di dalam” ujar salah satu orator yang menyuarakan suaranya di depan para pihak kepolisian yang berjaga. (Rez)

Kabar6-Barisan perjuangan rakyat Tangerang (Baperan) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Tangerang, Senin (19/9/2022). Aksi tersebut menolak kenaikan harga BBM.

Massa aksi pun terdiri Mahasiswa, Gograber Indonesia, aktivis sosial, seniman dan sejumlah elemen masyarakat lainnya. Mereka pun membawa sebuah surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang atas penolakan kenaikan BBM tersebut.

Salah seorang massa aksi, Saipul Basri menyampaikan dalam aksi ini pihaknya menolak kenaikan BBM. Selain itu, pihaknya pun membawa sebuah surat pernyataan atas penolakan supaya pemkot Tangerang untuk menandatangani surat ini.

“Kami membawa surat pernyataan supaya Pemkot Tangerang menyatakan sikap,” ujar Marsel sapaan akrabnya.

Dalam isi surat pernyataan tersebut, kata Marsel, pertama menolak dengan tegas adanya kenaikan harga bahan bakar (BBM) bersubsidi.

**Baca juga:Air Mati, Warga Kota Tangerang Teriak & Sindir PDAM TB di Status Whatsapp

“Lalu kedua bunyinya yakni meminta kepada pemerintah pusat agar menjaga serta menstabilkan harga-harga bahan pokok pada khususnya,” katanya.

Usai menyampaikan isi surat pernyataan tersebut kepada wartawan, tidak berselang lama sejumlah pejabat Pemkot Tangerang mendatangi massa aksi. Mereka diantaranya yakni Asda 1 Rachmansyah, Kadishub Wahyudi Iskandar, Kasatpol PP Wawan Fauzi dan Kaban Kesbangpol Irman Puja Hendra.

Massa aksi pun bernegosiasi dengan pejabat Pemkot Tangerang atas tuntutan dalam surat pernyataan tersebut. Namun, dalam negosiasi itupun gagal karena jajaran Pemkot Tangerang enggan menandatangani surat tersebut. (Oke)

Kabar6-Ratusan mahasiswa asal Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang tergabung di dalam Aliansi Front Milenial Jabodetabek (FMJ) bersama KOMANDO menggelar aksi menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Rabu 7 September 2022.

Dalam keterangannya, FMJ bersama KOMANDO mendesak pemerintah pusat untuk menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), yang baru saja dinaikkan.

Hubungan Masyarakat (Humas) FMJ asal Universitas Pamulang (Unpam) Irwan mengatakan, pihaknya mengecam keras kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM ditengah perekonomian masyarakat yang baru bangkit setelah terseok-seok akibat pandemi beberapa waktu yang lalu.

“Pemerintah yang secara sepihak menaikkan harga BBM dinilai telah melukai hati masyarakat Indonesia. Terlebih, kebijakan menaikan BBM juga telah ditolak secara mayoritas fraksi-fraksi di DPR RI,” ujarnya kepada Kabar6.com di Universitas Pamulang, Serpong.

Kebijaka kenaikan BBM tersebut, menurutnya, kembali membuat masyarakat kecewa terhadap pemerintah, dan seolah-olah DPR hilang ingatan akan sikap mayoritas fraksi menolak kenaikan BBM.

“Kami menggugat DPR RI selaku Wakil Rakyat untuk turut bertanggung jawab dan menyatakan sikapnya secara resmi menolak kebijakan naiknya BBM,” ungkapnya.

Senada dijelaskan oleh Humas FMJ asal Universitas Muhammadiyah (UMJ), Fajri menerangkan, pernyataan Presiden Joko Widodo terkait alasan menaikkan harga BBM karena subsidi yang telah digelontorkan selama ini tidak tepat sasaran, dimana karena 70 persen penerimananya dinilai adalah masyarakat mampu.

“Kami juga mempertanyakan kearogansian langkah pemerintah yang meminta salah satu perusahaan minyak agar turut menaikkan harga jual BBM,” paparnya.

Padahal, menurutnya, jika negara selama ini merasa subsidi 70 persen salah sasaran karena dinikmati orang dengan perekonomian mampu, seharusnya negara merasa terbantu dengan harga jual yang lebih rendah yang dilakukan oleh perusahaan minyak tersebut, sehingga masyarakat memiliki pilihan untuk membeli produk sesuai dengan kemampuan ekonominya.

**Baca juga:Tak Gentar Diguyur Hujan, Ratusan Mahasiswa Asal Tangsel Tetap Bergerak Lakukan Aksi ke DPR RI

Mencermati permasalahan tersebut, pihaknya dari Aliansi Front Milenial Jabodetabek (FMJ) bersama Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (KOMANDO) menyatakan sikap, pertama menaikkan harga BBM, menempatkan kesengsaraan bagi masyarakat.

“Menaikkan harga bbm, menempatkan krisis kewibawaan lembaga negara. Mendesak pemerintah untuk kembali menurunkan harga BBM yang telah dinaikkan. Serta menuntut tanggung jawab atas sikap penolakan Fraksi-Fraksi yang ada di DPR terhadap kenaikan harga BBM,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Sekelompok aktivis yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Demokrasi turun ke jalan untuk menyampaikan pendapat melalui aksi teatrikal. Mereka menyatakan kontra atas kontroversi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Pantauan kabar6.com di lokasi, sekitar 5 orang mengadakan aksi unjuk rasa di lampu merah Jalan Baru Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Dua orang di antaranya tampil mengenakan baju tahanan berwarna oren bertuliskan “Tahanan RUU KUHP” dengan tangan diborgol.

Elang Diraja Andara, koordinator aksi mengatakan, tujuan unjuk rasa ini sebagai bentuk pembelaan terhadap demokrasi dan rakyat Indonesia. Ada beberapa pasal yang dianggap kontroversi.

“Bahkan jauh dari itu, jika lolos menjadi aturan resmi sangat membahayakan bagi demokrasi di masa berkepanjangan terlebih bisa saja publik dijerat dengan pasal tersebut,” katanya kepada kabar6.com di lokasi, Kamis (30/7/2022).

Menurutnya, masyarakat kesulitan mengakses RUU KHUP yang akan dibahas tahun ini. Padahal setiap pasal dan ayat regulasi menyangkut masa depan Indonesia. Draftnya sama sekali sulit didapat dan pembuatan draftnya sangat di sembunyikan oleh pemerintah.

“Pemerintah harus terbuka, jangan menutup akses warga untuk tahu, ini menyalahi kaidah keterbukaan informasi,” ujarnya.

Sementara itu, Firmansyah, pelaku unjuk rasa lainnya meminta pemerintah terlebih dahulu melakukan jejak pendapat kepada publik, memotret keinginan publik terkait RUU KUHP.

Aktivis Tangerang ini juga mengatakan, pemerintah untuk tidak memasukkan beberapa pasal yang terindikasi akan merugikan masyarakat soal penghinaan.

**Baca juga: Satu Jamaah Haji Asal Curug Dikabarkan Wafat di Tanah Suci

“Agar tidak menjadi preseden buruk di kemudian hari, sebaiknya pembahasan RUU KUHP dibuka ke publik,” ujarnya.

Firman menuntut tegas agar pemerintah membuka draft RUU KUHP, agar bisa dibaca kalangan luas. Selain itu meminta tanggapan terkait apa saja yang harus masuk pasal-pasal dan mana saja yang tidak perlu diatur.(Rez)

Kabar6-Para pedagang yang sehari-hari berjualan di Jalan Sunan Kalijaga, Rangkasbitung berdemonstrasi di depan kantor bupati Lebak, Senin (21/3/2022).

Mereka meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menunda penertiban yang direncakan bakal dilakukan dalam waktu dekat. Para pedagang diminta untuk berjualan di kios yang berada di dalam Pasar Rangkasbitung.

“Kami bukan mau melawan pemerintah, bukan. Kami cuma minta penangguhan waktu saja sampai Lebaran karena ini kan mau menghadapi puasa, itu saja,” kata Itoh salah seorang pedagang yang ikut berunjuk rasa.

Itoh menyebut, jika penertiban pedagang tetap dilakukan maka akan berdampak terhadap pendapatan pdagang. Menurutnya, kios di dalam pasar sangat sepi pembeli.

“Sepi banget, tempatnya juga kumuh yang di dalam aja pada ngeluh. Intinya gitu, minta waktu sampai abis Lebaran, ini mau menghadapi Ramadan butuh biaya makan,” keluhnya.

Koordinator aksi Ahmad Jayani mengatakan, sebelumnya para pedagang sudah membuat petisi menolak hal tersebut. Menurutnya tempat di dalam pasar sangat tidak layak bagi pedagang untuk berjualan.

**Baca juga:Pemkab Lebak Batal Relokasi Ratusan PKL Pasar Rangkasbitung ke Terminal Curug Cileuweung

“Tempatnya kumuh, jorok dan tidak layaklah untuk berdagang. Secara enggak langsung jika pemerintah menyuruh kami pindah secara enggak langsung menyuruh kami rugi,” tegas Jayani.

Seharusnya pemerintah daerah bisa memahami selama 2 tahun terakhir pendapatan para pedagang turun drastis akibat pandemi COVID-19.

“Sekarang kami baru mau merangkak ingin pulih kembali, tolong jangan bunuh kami dengan kebijakan kalian. Saya harap Ibu Bupati bisa berpihak ke kami,” kata Jayani.(Nda)