1

Jembatan Cisadane Rusak Parah, Tomas Desak Pemerintah Bangun Akses Alternatif

Kabar6-Jalan di jembatan Cisadane Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang rusak parah. Beberapa titik amblas dan retak-retak. Akibatnya masyarakat pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut resah.

“Amblasnya Jembatan Cisadane membahayakan pengguna jalan, khususnya masyarakat yang setiap hari beraktifitas melewati jembatan tersebut,” ujar Ketua Forum Masyarakat Tangerang Utara Maju (FMTUM), H. Jusin Sueb, Minggu (17/3/2024).

Ia mengatakan kerusakan pada beton penyangga menyebabkan jalan di atas jembatan retak-retak dan bergoyang setiap dilintasi kendaraan.

“Usia jembatan sudah tua karena dibangun tahun 1990 an. Ini menyebabkan konstruksi badan Jembatan Cisadane rapuh dan sudah tidak layak dilewati, baik oleh kendaraan roda empat, apalagi truk,” kata Tokoh Masayarakat (Tomas) Tangerang Utara ini.

**Baca Juga:Siapa Titi Khoiriah? Wanita Cantik Yang Bakal Maju di Pilkada Kota Tangerang

Karena itu, Jusin mendesak Pemerintah Kabupaten Tangerang hingga Pemerintah Provinsi Banten untuk segera mencari solusi, salah satunya membangun jalan alternatif pengganti Jembatan Cisadane.

“Bisa membuat jembatan baru yang lebih layak, untuk mengantisipasi aktivitas dan intensitas kendaraan yang sangat padat dan bertonase tinggi,” ungkapnya.

Bahkan bila perlu, menurutnya melakukan pembangunan atau peningkatan jalan alternatif Kedaung – Kohod sepanjang ± 12 Km yang menghubungkan antara Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

“Itu nantinya bisa menjadi jalan provinsi untuk mengurai kemacetan dan menjadi salah satu akses dari Kecamatan Pakuhaji menuju Bandara Soekarno-Hatta dan Tol Bandara Soekarno-Hatta,” tambah Jusin.

“Saya rasa pemerintah harus mengambil langkah cepat, sebab ini kan akses penghubung dua wilayah yang tak bisa ditunda-tunda lagi,” pungkasnya.

Sementara itu, Pejabat Pelaksana Teknis pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Tangerang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Abdul Rohim membenarkan tentang kerusakan Jembatan Cisadane Kalibaru.

Ia menyatakan bahwa hasil peninjauan lapangan menunjukkan kerusakan struktural pada tumpuan pelat jembatan pada pier Jembatan Cisadane Kalibaru.

“Untuk meminimalisir risiko terjadinya penambahan kerusakan, maka kendaraan besar akan dialihkan ke jalur lain,” katanya kepada wartawan.

Sejak Sabtu16 Maret 2024, kendaraan bermuatan 8 ton ke atas sudah dilarang melintas di Jembatan Kalibaru untuk meminimalisir risiko kerusakan yang semakin parah. (Oke)




Ini Cerita Muhamad Didukung Tomas Kader Golkar Tangsel

Kabar6.com

Kabar6-Muhamad, bakal calon walikota di Tangerang Selatan (Tangsel) mengaku pertemuannya dengan sejumlah tokoh masyarakat atau tomas spontan. Mereka yang juga kader Partai Golkar deklarasi mendukung pencalonannya hingga video rekaman viral di media sosial.

“Saya enggak tau kalo bakal begitu,” ungkapnya ditemui kabar6.com di Balaikota Tangsel, (Rabu, 22/2/2020).

Ia menjelaskan, usai acara kedinasan di Setu dihubungi oleh Haji Leman, tomas yang juga kader Golkar di Serpong mengajak bertemu. Setibanya di lokasi dirinya melihat sudah banyak orang yang lama dikenalnya.

Muhamad bilang, para tomas yang juga kader Golkar menyatakan juga siap mendukungnya. Sontak ia sempat menyatakan keberatan karena merasa tidak enak dengan pimpinannya Walikota Airin Rachmi Diany selaku Ketua DPD II Golkar Tangsel.

**Baca juga: Korupsi Alkes, Dudung: Bu Airin Juga Disebut, Jadi Santai Aja.

Ia kaget karena sebelumnya dengan partai politik lain sudah sudah ada komunikasi politik. Berbeda dengan partai pohon beringin dan Muhamad tetap berusaha menjaga sikap terhadap pimpinannya.

“Ini mah atas nama pribadi semua. Nanti kita yang tanggung jawab,” ujar Muhamar menirukan ucapan tomas sekaligus kader Golkar.(yud)




Truk Tanah Tetap Beroperasi, Tomas Kosambi Ancam Unras Lebih Besar

Kabar6.com

Kabar6-Ratusan santri menggelar demonstrasi di Jalan Raya Kampung Melayu, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangeang untuk memprotes masih adanya truk tanah yang beraktivitas pada siang hari.

Tokoh masyarakat (Tomas) sekaligus warga Kosambi, Zigo mengatakan akan mengerahkan warganya dalam jumlah yang lebih besar apa bila permintaan mereka tidak diindahkan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

“Tuntutannya bila enggak dipenuhi akan aksi lebih besar kita, bahkan akan sampe menuju bandara kalau perlu (Bandara Soekarno-Hatta) ,” kata Zigo kepada wartawan, Rabu (15/1/2020).

Menurut dia, tuntutan warga hanya satu yakni Peraturan Bupati nomor 47 tahun 2018 jangan loyo dan jangan jadi peraturan banci.

Sebab, banyak masyarakat perbatasan seperti Teluknaga, Kosambi, dan Pantura menderita karena banyaknya truk bertonase berat yang melintas di siang hari.

Bahkan, banyak warga Kabupaten Tangerang menjadi korban mulai dari luka ringan hingga kehilangan nyawa.

“Banyak sekali korban, bisa setiap hari pasti ada korban kecelakaan yang karena truk-ruk ini melintas pas aktivitas warga lagi ramai-ramainya,” jelas Zigo.

Untuk itu, ia mewakili warga meminta agar pemerintahan Kabupaten Tangerang tegas dalam menegakan Perbup nomor 47 tahun 2018 yang mengatur jam operasional truk bertonase berat.

“Ini adalah bentuk kekecewaan kami kepada Pemda yang telah keluarkan Perbup tapi enggak dikawal. Karena jangan sampai Perbup dibuat tapi gak dikawal, harusnya dikawal karena jangan hanya untuk kepentingan mereka,” keluh Zigo.

Pembatasan ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Barang pada ruas Jalan di wilayah Kabupaten Tangerang.

Dalam Perbup tersebut pemerintah Kabupaten Tangerang membatasi jam operasional kendaraan jenis truk baik dalam golongan 1 hingga truk golongan 5.

**Baca juga: Unjuk Rasa, Ratusan Santri Duduki Jalan Kampung Melayu Teluknaga.

Dalam aturan tersebut, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menentukan jam Operasional Kendaraan angkutan barang pada pukul 22.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB.

Sebelumnya, ratusan santri menutup dan menggelar unjuk rasa di Japan Kampung Melayu, Kabupaten Tangerang. Aksi tersebut merupakan protes para santri kepada pemerintah karena tidak bisa menertibkan truk tanah, Rabu (15/1/2020).(Vee)