Kabar6-Menteri BUMN, Erick Tohir membantah wacana pemerintah menghapus bahan bakar pertalite di SPBU milik Pertamina. Pertalite masih tetap dibutuhkan untuk sasaran masyarakat menengah kebawah.

”Engga ada statemen itu. Kan enga pernah ada statemen pertalite dihapuskan, engga ada. Tetapi efisiensi penggunaan pertalite. Jangan orang mampu beli bensin subsidi,” ungkap Menteri BUMN Erick Tohir di Gedung Koperasi dan UMKM Tangsel, Kamis (7/9/2023).

Makanya, Erick menegaskan sampai saat ini pun stok pertalite di pasaran tetap tersedia.

“Itulah mengapa yang namanya pertalite tetap ada,” ungkapnya.

**Baca Juga: Harga Beras Bulog di Serpong Rp 9.500 Per Liter, Erick Tohir: Lagi Mahal Sekarang

Erick juga meminta masyarakat pengguna bahan bakar fosil untuk ikut membantu penekanan polusi udara. Dengan memanfaatkan sumber energi dari bio etanol.

“Bahkan kalau ada masyarakat mampu yang mau membantu penekanan polusi udara seperti di Brazil, sekarang sudah ada campuran bbm dengan bio etanol karena itu bagus, di Brazil 67 persen mobil pakai bio etanol makanya langitnya biru,” ujar Erick.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati sebelumnya menghebohkan jagad maya usai mengusulkan penghapusan pertalite di 2024 dan menggantinya ke pertamax green 92.

Nicke mengklarifikasi bahwa wacana penghapusan pertalite itu masih berupa usulan Pertamina. Ini merupakan bagian dari Program Langit Biru Tahap 2 selaku kajian internal Pertamina yang bakal diusulkan ke pemerintah.(yud)

Kabar6-Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian memberikan catatan ketersediaan tempat tidur perawatan pasien Covid-19 atau BOR masih di atas 90 persen. Hal ini perlu di waspadai.

“Karena kalau BOR di atas 90 persen, artinya masyarakat kesulitan untuk mendapatkan tempat perawatan,” katanya di Balai Kota Tangerang Selatan, Rabu (27/7/2021).

Oleh karena itu, Tito ungkapkan, perlu dilakukan penambahan untuk bad Covid-19. BOR dari rumah sakit pemerintah maupun swasta yang dikonversi untuk menjadi tempat perawatan.

**Baca juga: Mendagri Sebut Penanganan Covid di Tangsel Mempengaruhi Wilayah Sekitar

Kedua memperbanyak tempat isolasi mandiri terpusat. Isolasi mandiri terpusat di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan. “Paling tidak sampai situ. Syukur kalau bisa sampai ke tingkat kampung lain,” ungkapnya.

Menurutnya, bagi masyarakat yang positif belum berat tidak langsung masuk ke tempat perawatan Covid. Perawatan Covid untuk mereka yang sudah 6 hari gejalanya tidak turun-turun.(yud)

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten diberikan waktu enam bulan untuk melakukan kajian pemangkasan jabatan eselon III dan IV.

Hal itu menyusul Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, sebelumnya telah meneken Surat Keputusan pemangkasan eselon III dan IV.

Meski begitu, pada APBD Provinsi Banten tahun 2020, alokasi anggaran gaji pegawai, khususnya untuk eselon III dan IV masih tersedia, belum ada pemangkasan.

Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo mengatakan, pihaknya belum melihat renacana pemangkasan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK). Ia juga menegaskan, dari postur APBD 2020 yang telah disahkan masih terdapat alokasi untuk jabatan eselon III dan IV.

“Kita tunggu aja regulasinya. Anggaran juga masih sama. Asumsinya tahun depan masih ada eselon III dan IV,” ujarnya, kepada wartawan, kemarin.

Atas rencana pemangkasan tersebut, lanjut Budi, Pemprov Banten masih menunggu putusan dari pusat.

“Itu kan (rencana) pusat. Kita juga belum mengerti. Kalau dipangkas gimana UPT (Unit Pelayanan Terpadu) kita,” kata Budi.

Sebelumnya, Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) menegaskan, pemerintah daerah sampai saat ini masih melakukan kajian. Hal itu juga sesuai intruksi Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang meminta dilakukan kajian.

“Kita kan diminta, Pak Presiden minta untuk dikaji. Coba di daearh dikaji. Nanti dalam rapat para gubernur kita sampaikan yang mana yang dipangkas yang mana yang difungsionalkan,” kata WH kepada wartawan di KP3B, Kota Serang, akhir pekan lalu.

**Baca juga: Banten Ditenggat 6 Bulan Kaji Pemangkasan Jabatan Eselon III dan IV.

Ia mengaku, pemerintah pusat memberikan tenggat waktu selama enam bulan kepada Pemprov Banten untuk melakukan kajian. “Kita ditenggat sampai Mei. Ini kita sudah bahas di Biro Organisasi,” ujarnya.

Saat ditanya apakah pengurangan jabatan eselon III dan IV di lingkup Pemprov Banten akan mengakibatnya hilangnya tunjangan kinerja (Tukin) bagi pejabat, WH juga mengaku, hal itu juga masih dalam kajian. Diketahui, jumlah pejabat eselon III dan IV di Pemprov Banten mencapai 800 orang.

“Masih dikaji. Dan saya pikir gaji fungsional malah lebih besar dari struktural. Jadi maju kena mundur kena,” katanya.(Den)