Kabar6-Lurah Jelupang, Kecamatan Serpong, Utara, Ridwan Arifin geram terhadap pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selata. (Tangsel). Perwakilan lembaga tersebut absen dari undangan mediasi dengan warganya.

Mediasi pada Selasa, 27 Juni 2023, kemarin untuk selesaikan sertifikat warga yang ikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Warga sudah setorkan uang ke oknum tapi sejak 2019 hingga kini sertifikat belum terbit.

“Atau gini aja deh. Kita jadwalin lagi di BPN, saya tantangin,” kata Ridwan dalam percakapan lewat ponsel di depan warganya.

Ia kesal lantaran kena getahnya dari program yang digaungkan gratis oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Saat program bergulir dirinya belum menjadi pimpinan wilayah di Jelupang.

Ternyata lawan bicara Ridwan adalah Dimas, pegawai BPN Tangsel. Ia mendesak segera ada langkah penyelesaian.

**Baca Juga: Pegawai BPN dan Bekas Lurah Jelupang Disebut dalam Sengkarut PTSL di Tangsel

“Kita minta jawabannya dari BPN apa. Di Jelulang ini ada 70 pak yang belum jadi,” terang Ridwan. Ia mengaku ketidakhadiran urusan BPN Tangsel membuat dirinya seperti tidak dihargai.

“Saya mah bodo amat mau dipindah kek kalau harus ini sama BPN. Kalo emang tujuannya bener kenapa mesti takut,” tegas Ridwan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Kota Tangsel, Shinta Purwitasari bicara panjang lebar saat ditanya soal di atas. Meski demikian ditemui usai salat Idul Adha di Serpong, Kamis (29/6/2023) ia sempat mewanti-wanti kabar6.com untuk tidak mengutip.

Terpisah, tim advokasi warga Jelupang, Syaiful Basri menduga ada oknum BPN Kota Tangsel yang ikut bermain dalam sengkarut PTSL. Oknum ini turut menerima aliran dana ‘persekot’ dari warga pemohon sertifikat tanah.

“Kami akan turun aksi ke kantor Puspemkot, BPN Tangsel, aparat penegak hukum untuk menyuarakan keresahan masyarakat,” ujar Marcel, sapaan akrabnya (yud)

Kabar6- Nasrul Ulum-Eki Baihaki mendeklarasikan diri sebagai pasangan bakal calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Serang pada Pilkada serentak 2020.

Keduanya di usung oleh dua partai politik (parpol) Gerindra dan Demokrat.

Pasangan ini mendeklarasikan diri siap menantang inchumbent Tatu Chasanah dan Panji Tirtayasa yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Serang,  Sabtu (5/9/2020).

Ratu Tatu-Panji di usung oleh 10 parpol, yakni Golkar, PDIP, Nasdem, PAN, Berkarya, PPP, PKB, Hanura, PBB dan PKS.

Nasrul mengaku banyak ‘ghibah’ yang dilempar kepadanya sebagai kaum muda, seperti akan menghapus honorarium bagi guru ngaji dan Ketua RW maupun RT.

Nasrul memberikan klarifikasi. Bahkan Ulum melemparkan janji manis akan menaikkan dua kali lipat honor tersebut.

“Honor guru ngaji dinaikkan dua kali lipat. Karena katanya, kalau honor RT RW dihapus itu bohong. Kalau kita jadi bupati, itu akan di naikkan dua kali lipat. Jangan mau RT RW nya dijadikan alat pilkada. Katanya digembar gemborkan kalau Nasrul Eki jadi bupati, bansos itu dihapus, itu bohong,” kata calon Bupati Serang, Nasrul Ulum, dalam orasinya di lapangan Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Minggu (6/9/2020).

Selain itu, Nasrul mengumbar janji akan memberikan bantuan subsidi bagi supir angkutan kota (angkot), ojek online (ojol) hingga ojek pangkalan (opang). Kemudian bagi ibu hamil, akan diberikan bantuan gizi selama sembilan bulan.

**Baca juga: Panwascam Pandeglang: Peserta Deklarasi Irna-Tanto Banyak Tak Pakai Masker.

“Sebagai pemimpin program itu tidak boleh tebang pilih, harus merata. Ibu hamil dan kandungannya akan kita jamin gizinya selama sembilan bulan, subsidi sopir angkot dan opang sebesar Rp 200 ribu perbulan, voucher pajak roda dua bagi ojol,” jelasnya.

Pasangan Nasrul-Eki bakal menghadapi inchumbent Ratu Tatu Chasanah-Panji Tirtayasa yang resmi mendaftar ke KPU kemarin. Petahana ini diusung 10 partai politik, yakni Golkar, PDIP, Nasdem, PAN, Berkarya, PPP, PKB, Hanura, PBB dan PKS.(Dhi)

Kabar6-Sampah yang berpotensi menjadi “emas” ini masih belum bisa di manfaatkan oleh warga dengan program bank sampah yang tengah di jalankan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Terlihat pola hidup yang kotor dan sikap masyarakat sekitar yang cenderung tidak peduli. Akhirnya sampah tersebut berceceran di sepanjang jalan PAMD, Rawa Buntu, Serpong.

Aktifis peduli sampah dalam sambungan WhatsAppnya mengirimkan foto, yang menggambarkan kebiasaan pola masyarakat yang tidak patut di contoh.

Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Yepi Suherman, melalui telepon selulernya mengatakan kepada kabar6.com, wilayah tersebut berjauhan dari pemukiman masyarakat, Rabu (26/9/2018).

“Tempat tersebut memang sepi, kami sudah sering mengangkut sampah di jalan PAMD, dan selalu timbul lagi, sekalipun di berikan tong sampah, kemungkinan akan lebih kotor lagi, ayo kita selesaikan sampah dari sumbernya,” tegas Yepi.

Yepi juga menambahkan bahwa dinasnya tak pernah bosan untuk menegur prilaku warga yang sering buang sampah di sembarang tempat. **Baca juga: Perpustakaan Keliling Sambangi SD Muhammadiyah 35 Solear.

“Saya tantang warga sekitar untuk komitmen, dengan catatan, bilamana ada yang membuang sampah di lokasi tersebut, mari kita beri sanksi bersama. Karena daerah itu kosong, tidak ada yang bisa menjamin untuk tetap bersih, sepanjang masyarakat tidak menjaganya,” (Adt)