Kabar6-Sejumlah Program Strategis Daerah (PSD) tahun 2023 di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan mendapatkan Pengawalan dan Pegamanan (Walpam) dari Kejati Banten.

Pejabat Gubernur Banten Al Muktabar mengungkapkan, pengawalan itu bertujuan untuk meminimalisir resiko saat pelaksanaan berlangsung.

“Kita memitigasi resiko sekecil apapun kemungkinan terjadi, tujuannya untuk kebaikan,” kata Al Muktabar, Rabu (23/8/2023) kemarin, di Hotel Horison, Kota Serang.

Sebab PSD harus menjadi perhatian serius karena akan membawa nilai manfaat yang cukup besar bagi masyarakat.

“Jadi dalam rangka itu maka yang menjadi projek strategis daerah itu, tingkat implementasi. Adapun ciri yang menjadi projek strategis daerah itu yang memiliki asas manfaatnya berjenjang,”ujarnya.

**Baca Juga: Pilkada Tangsel 2024, Benyamin dan Pilar Siap Duet Lagi

Salah satunya, PSD yang bakal mendapatkan pengawalan penegak hukum adalah peningkatan sarana dan utilitas alias PSU yang berada di Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP).

“PSU itu bagian dari strategis yang harus dikawal dengan segenap komponen termasuk di aparat penegak hukum. Maksudnya untuk mencapai target perencanaan itu sendiri,” jelasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpunan, ada sekitar 1000 paket PSU di DPRKP Banten telah menganggarkan Rp240 miliar.

Selain DPRKP, ada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Banten yang masuk ke Walpam Kejati Banten.

Diantaranya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan (DPUPR) Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pendidikan (Dindik), dan Dinas Kesehatan (Dinkes).(Aep)

Kabar6-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan turut berkomentar atas adanya kenaikan bahan bakar minyak (BBM) oleh Pemerintah Pusat pada Sabtu 3 September 2022.

Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel, Iwan Rahayu mengatakan, pihaknya meminta kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) untuk menyiapkan langkah strategis guna mengantisipasi adanya dampak dari kenaikan BBM.

Dijelaskannya, langkah antisipasi itu perlu dilakukan oleh Pemkot Tangsel agar kenaikan BBM tidak terlalu berdampak besar terhadap masyarakat.

Terlebih, lanjut Iwan, dampak kenaikan BBM biasanya selalu dibarengi dengan kenaikan sejumlah bahan pokok.

“Kita akan minta Pemkot Tangsel khususnya OPD yang bersentuhan langsung dengan sektor pertumbuhan ekonomi untuk segera melakukan langkah-langkah terhadap pertumbuhan ekonomi,” katanya, kepada wartawan, ditulis Senin, (5/9/2022).

Iwan juga meminta OPD yang terkait dengan sektor pangan dan ekonomi harus bergerak cepat menyikapi kenaikan harga BBM.

“Seperti halnya Disperindag harus selalu melakukan kontrol terhadap harga pasar kebutuhan pokok, Dinas Koperasi & UMKM segera membuat kebijakan-kebijakan yang mengundang semakin berkembangnya pertumbuhan ekonomi,” terangnya.

“Begitu juga dengan Dinas Dinas penghasil juga harus aktif terlibat lebih aktif lagi dan APBD segera dilaksanakan agar terlihat jelas politik anggaran kita memang pro rakyat,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Mulai hari ini 3 September 2022 harga tiga jenis bahan bakar minyak (BBM) naik. Pemerintah menyebutkan tahun ini terpaksa telah menambah anggaran subsidi atau kompensasi energi sebesar Rp 500,24 triliun.

**Baca juga: BBM Naik, Ojek Online di Tangsel: Sedih Pendapatan Berkurang

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengatakan bahwa merupakan keputusan yang sulit bagi pemerintah menaikan harga BBM. Sebab pemerintah sudah tidak sanggup lagi menanggung subsidi harga di tengah keuangan negara yang dalam kondisi kurang baik.

“Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan subsidi dari APBN,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9/2022).(eka)

Kabar6-Kapasitas layanan dan area Stasiun Rangkasbitung, di Kabupaten Lebak, akan ditambah seiring dengan pertumbuhan penumpang menuju Stasiun Tanah Abang yang semakin kian tinggi.

Dengan lokasi yang strategis dan pola operasi di wilayah Banten dan sekitarnya, juga melayani rute menuju Merak, dan nantinya terkait dengan rencana reaktivasi rute Rangkasbitung-Labuan membuat Stasiun Rangkasbitung
akan menjadi stasiun hub atau stasiun sentral.

“Beban Stasiun Rangkasbitung cukup berat, maka perlu menambah kapasitas layanan dan area. Terkait dengan integritas dan koneksitas, ini juga jadi concern kami,” kata Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Jakarta dan Banten, Rode Paulus Gagok Pudjiono, saat ekspose rencana perluasan pembangunan Stasiun Rangkasbitung, di lantai 3 Gedung Setda Lebak, Rabu (22/6/2022).

Perluasan Stasiun Rangkasbitung akan dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama pada tahun ini akan dilakukan perbaikan rel, dan pembangunan stasiun pada tahap dua di tahun 2023-2024.

**Baca juga: Desa Ingin Pindah Rekening dari BJB ke Bank Banten, DPMD Lebak: Boleh Aja, Asal…

“Tahap satu pembangunan peronnya, yang temporery sekarang bisa permanen. Secara keseluruhan pembangunan terdiri dari 9 track terdiri dari 3 jalur stabling atau jalur parkir kereta, 2 jalur untuk KRL, 2 jalur KA Lokal, dan 1 jalur Depo,” papar Redo.

Terkait dengan lahan untuk tahap dua, diharapkan bisa selesai dalam waktu dekat. Dukungan dari pemerintah daerah diperlukan agar pelaksanaan pembangunannya bisa dilaksanakan.(Nda)