Kabar6-Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi menyerukan agar pemerintah memblokir gim daring yang mengandung kekerasan dengan memblokir gim tersebut.

“Pemerintah harus hadir untuk menegakkan aturan,” kata Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto dalam keterangannya di Jakarta, dilansir Antara Sabtu, (27/4/2024)

Karena, menurut dia, tanggung jawab untuk melindungi anak dari dampak negatif gim daring yang mengandung kekerasan tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada orang tua.

“Kita tidak bisa serta merta menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada orang tua, karena orang tua sering kali kesulitan untuk mengawasi,” katanya.

LPAI pun mendukung langkah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mendesak pemerintah melakukan pemblokiran terhadap gim daring yang mengandung kekerasan, seperti Free Fire.

**Baca Juga: Suka Buat Narasi Mengadu Domba, Partai Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Indonesia Maju

“Iya harus, bentuknya penertiban atau pemblokiran. Karena memang itu sudah ada aturannya,” kata Kak Seto.

Menurutnya, pemerintah harus kompak untuk mengatasi masalah ini, terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Semua jajaran pemerintah terkait harus turun tangan mengatasi masalah ini, terutama dalam hal ini Kemenkominfo,” kata Kak Seto.

Kak Seto menambahkan bahwa pihaknya pernah menggagas program Satuan Tugas Perlindungan Anak Tingkat Rukun Tetangga (Sparta).

Dia berharap program tersebut bisa diberdayakan lagi untuk membantu menanggulangi masalah kecanduan dan dampak buruk gim daring pada anak-anak.

“Ini mencemaskan, makanya dulu saya bersama LPAI membuat Sparta. Sepertinya ini harus digalakkan lagi ya untuk kasus ini,” katanya.(red)

Kabar6-Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany secara lugas menyatakan permohonan maaf kepada orangtua Aurellia Quroatuaini. Ucapan itu disampaikan dihadapan polisi dan ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Seto Mulyadi.

“Karena saya dengan orangtua almarhumah sama-sama sebagai purna paskibra,” katanya saat jumpa pers di Mapolres Tangsel, Selasa (13/8/2019).

Airin berjanji melakukan evaluasi terhadap sistem pelatihan dan pembinaan terhadap para pelajar yang tergabung dalam calon pasukan pengibar bendera. Harapannya agar kejadian ini tidak terulang lagi kedepannya.

Ia meminta kepada awak media media massa untuk ikut bantu memotivasi 49 pelajar capaska yang masih berlatih dan kini sedang dikarantina. Mereka sedang berjuang untuk bisa mengibarkan dan menurunkan bendera pada 17 Agustus nanti.

“Saya mengerti betul suasana kebatinan dari anak-anak, karena pada intinya mereka memiliki kebanggaan menjadi anggota paskibraka. Dan saya sudah instruksikan kepada inspektorat untuk memeriksa Dispora,” ujar Airin.

**Baca juga: Peduli Risa, Oban: Harus Kemana Lagi Minta Bantuan.

Di lokasi terpisah, Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Tangsel, Endang enggan memberikan komentar soal hasil jumpa pers di mapolres.

“Enggak ah enggak mau komentar saya. Besok aja nunggu instruksi atasan,” ujarnya sambil menepok jidat ditemui di Gedung SKPD 3 Puspemkot Tangsel.(yud)