1

Tingkatkan Kompetensi SDM, Perumdam TKR Dipercaya Jadi Penyelenggara Pelatihan dan Sertifikasi

Kabar6-Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja (Perumdam TKR) Kabupaten Tangerang bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkolaborasi dengan USAID Indonesia Urban Resilient Water, Sanitation, and Hygiene (IUWASH Tangguh) menggelar pelatihan dan sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi (BNSP).

Pelatihan ini diselenggarakan selama 5 hari berturut-turut, mulai dari 22 sampai 26 April 2024. Kegiatan pelatihan diawali dengan pembukaan di Aula Tirta, Kantor Pusat Perumdam TKR, Senin (22/4/2024).

Tim Leader Objective 2a Water, Ronny Sutrisno menyampaikan laporan ketua panitia. Menurutnya, Perumdam TKR menjadi tuan rumah dan menjadi percontohan PERUMDA lain agar memiliki lembaga pelatihan yang representatif.

“Kami terus mensupport beberapa lembaga pelatihan dan terus mengembangkan agar dapat menjadi satu sistem peningkatan Basan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berkelanjutan,” ujarnya dikutip, Selasa (23/4/2024).

“Ini adalah kesempatan tidak hanya mendapatkan teori dan praktek lapangan tetapi juga ada uji kompetensi. Selesai pelatihan, peserta akan memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidang manajemen energi,” sambungnya.

Terdapat 29 peserta yang ikut serta dalam pelatihan ini, didalamnya termasuk 15 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dari beberapa wilayah Indonesia. Peserta bergabung juga bersama dengan staff ahli IUWASH Tangguh dan Kementerian PUPR.

Pelatihan dilaksanakan melalui dua kombinasi, yakni pelatihan kelas untuk mendapatkan pemahaman teoritis dan dilanjutkan pemahaman lapangan dengan melakukan praktek lapangan yang dibimbing oleh staf ahli dan narasumber.

**Baca Juga: Dihadapan PGRI, Pj Wali Kota Tangerang Dorong Kualitas Pendidikan

Hal ini ditujukan agar peserta bisa melaksanakan langsung proses manajemen energi pada lingkup BUMD. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan menambah jumlah tenaga ahli bidang Air Minum. Diharapkan akan bertambahnya staf BUMD yang ahli dibilang efisiensi energi dan menghemat energi.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Chief of Party USAID IUWASH Tangguh Jeremy Keeton mengatakan dalam sambutannya bahwa kegiatan ini agar peserta dapat memanfaatkan energi yang lebih efisien kedepannya.

“Hal ini sebagai salah satu usaha untuk mengoptimalkan efisiensi energi dari PDAM,” katanya.

Selain itu, pelatihan ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam melibatkan unsur daerah yaitu BUMD. Dirinya juga berharap agar Sumber Daya Manusia (SDM) BUMD memiliki sertifikat energi serta menjadi tenaga yang memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait efisiensi energi.

Sementara, Direktur Utama Perumdam TKR Sofyan Sapar menyampaikan, pelatihan bisa dilakukan secara e-learning, sehingga pelatihan di Perumdam TKR bisa secara hybrid yaitu offline maupun online.

Ia menyebut bahwa pelatihan yang dilakukan saat ini berbasis website, sehingga bisa pelatihan dari rumah dan mendapatkan e-certicate asalkan berhasil lolos dlm uji kompetensi.

Selanjutnya, Sofyan juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada IUWASH dan Kementerian PUPR. “Terima kasih sudah mempercayakan kami menjadi penyelenggara pelatihan dan sertifikasi manager energi di industri,” tandasnya. (Oke)

 

 




PMI Banten Lakukan Sertifikasi Pegawai Markas dan UDD

Kabar6-Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Banten terus melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) kepalangmerahan. Terbaru, dilaksanakan sertifikasi terhadap pegawai markas PMI dan unit donor darah (UDD) seluruh PMI kabupaten/kota di Markas PMI Banten, Rabu-Jumat (22-24/8/2023).

Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PMI Provinsi Banten Wawan Mulyana mengatakan, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu fokus PMI Banten di bawah kepemimpinan Ratu Tatu Chasanah.

“Ibu Ketua PMI Banten mendorong kami para pengurus untuk terus menjalankan tujuan strategis dan program kerja yang sudah direncanakan, salah satunya peningkatan SDM markas dan UDD,” kata Wawan melalui siaran pers, Rabu (23/8/2023).**Baca Juga: Pj Gubernur Banten Teken Komitmen Optimalisasi Penerimaan Pajak

Menurutnya, kompetensi para pegawai markas dan UDD menjadi tuntutan di tengah era disrupsi.

“Maka sertifikasi dan uji kompetensi ini juga bagian dari upaya PMI memperkuat diri dalam menghadapi berbagai masalah kemanusiaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Sertifikasi melibatkan delapan sssesor dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) PMI Pusat yang sudah terkoneksi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Selain itu, terdapat empat okupasi (bidang) yang ditawarkan untuk pegawai Markas PMI. Yakni bidang penanggulangan bencana, bidang surveilans berbasis masyarakat, bidang pelayanan kesehatan, dan bidang trainer.

Sedangkan untuk pegawai UDD PMI terdapat 1 okupasi yang ditawarkan, yaitu khusus bidang donor darah.

“Kami berharap, seluruh pegawai markas maupun UDD PMI yang sudah mengikuti sertifikasi ini, semua dinyatakan lulus 100 persen. Sehingga semua pegawai mendapatkan hasil kompeten dengan sertifikat yang yang dikeluarkan oleh BNSP melalui LSP PMI,” ujar Wawan.

Selain sertifikasi terhadap pegawai markas dan UDD, PMI Banten juga melakukan fasilitasi akreditasi terhadap seluruh markas PMI Banten.

“Saat ini baru berjalan dua markas, yang sudah dilakukan akreditasi, yakni Markas PMI Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Berlanjut kami akan tuntaskan ke seluruh PMI kabupaten/kota. Termasuk akreditasi atau sertifikasi terhadap UDD secara kelembagaan,” ujar Wawan.(Aep)




1200 Lebih Kepsek Swasta di Tangsel Dijanjikan Dapat Uang Insentif

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memberikan dana insentif kepada 4000 guru-guru sekolah swasta. Kebijakan yang sama pun dijanjikan kepada para kepala sekolah swasta.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel, Deden Deni mengatakan telah menganggarkan dana insentif. Rencana pemberian untuk para kepala sekolah diterima saat keliling ke gugus.

“Jadi rata-rata masukannya ‘kenapa hanya guru yang dapat insentif kenapa kami enggak dapat insentif’,” katanya, Kamis (23/2/2023).

Deden jelaskan, nominal dana insentif untuk kepala sekolah swasta setiap bulannya Rp 250 ribu per orang. Sama dengan guru swasta lainnya.

**Baca Juga: Diputusin Pacar, Pemuda di Lebak Sebar Video Hubungan Intim

Adapun jumlah kepala sekolah yang akan diberikan dana insentif sebanyak 1200 orang lebih. “Tapi ada syarat ketentuannya,” jelasnya.

Syarat atau ketentuan yang dimaksud adalah kepala sekolah swasta yang diberikan dana insentif belum mengantongi sertifikasi. “Tapi masih dalam pembahasan itu,” terang Deden.

Meski demikian pencairan dana insentif untuk kepala sekolah swasta di Kota Tangsel masih menunggu payung hukum peraturan wali kota.(yud)




Main Drone di Cilegon? Ikut Sertifikasi Dulu !

Kabar6-Personel Sihumas Polres Cilegon Polda Banten, Briptu Affandi Surya Darma, mengajak para pegiat drone atau pemilik drone di Kota Cilegon Provinsi Banten mengikuti sertifikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah atau swasta.

“Kami menghimbau kepada masyarakat betapa pentingnya pendidikan atau sertifikasi penggunaan drone di masyarakat karena nantinya kita dapat mengetahui apa saja prosedur atau aturan yang boleh dan tidak dilakukan oleh pegiat atau pemilik drone. Terutama di lintasan yang sering dilalui oleh pesawat ataupun helikopter karena dapat membahayakan penerbangan,” kata Affandi Surya Darma yang akrab dipanggil Affandi SD ini, Jumat, (17/02/2023).

Lanjutnya, tidak hanya itu, pengguna pesawat tanpa awak (drone) jika mengikuti sertifikasi atau pendidikan maka nanti akan memperoleh pengetahuan seberapa jauh atau tinggi penerbangan menggunakan drone yang aman.

**Baca Juga: Antisipasi Kemarau di Banten, BMKG : Yuk Panen Air Hujan !

“Guna mengantisipasi adanya kejadian seperti drone jatuh dan dapat membahayakan masyarakat, hendaklah bagi pegiat drone tetap memperhatikan kondisi dari baterai drone masing-masing sebelum terbang. Pastikan Kondisi drone tersebut dalam keadaan siap terbang sehingga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” tambah Briptu Affandi Surya Darma.

Personel Polres Cilegon Polda Banten ini juga menghimbau dalam menerbangkan pesawat tanpa awak (drone) ini agar tidak dekat dengan bandara. Sebab dapat menggangu penerbangan pesawat-pesawat di bandara tersebut. (Red)




Proses Sertifikasi Lahan GIPTI Masih Dihentikan BPN Kabupaten Tangerang

Kabar6-Proses sertifikasi tanah seluas 15 hektare yang digunakan untuk pembangunan proyek Galeri Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi (GIPTI) hingga kini masih dihentikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang.

Demikian dikatakan Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Banten, Andi Tenri Abeng, Kamis (27/8/2020).

Menurut Abeng, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) memang telah mengajukan permohonan sertifikasi atas tanah tersebut.

Namun, tak lama kemudian warga Bumi Puspiptek Asri (BPA) mengirimkan sanggahan agar proses sertifikasinya dihentikan, karena tanah itu diklaim milik mereka.

“Sampai sekarang proses sertifikasi masih dihentikan, karena ada klaim dari masyarakat,” ungkap Abeng, kepada Kabar6.com, petang tadi.

Dipaparkan Abeng, pihaknya akan melanjutkan proses sertifikasi itu ketika permasalahan yang terjadi antara Puspiptek dengan warga BPA telah selesai.

**Baca juga: Pemkab Tangerang Tersandera Proyek GIPTI di BSD.

Mengenai alas hak, kata dia, sebenarnya bisa merujuk pada aset yang dimiliki pemerintah, serta surat pernyataan yang dikeluarkan pejabat berwenang tentang aset tersebut.

“Kendalanya, pastinya dari pemohon, dari GIPTI nya itu karena masih ada permasalahan dengan warga. Kalau semuanya sudah clear and clean dibawah, artinya tanah itu tidak disengketakan orang lain, BPN pasti akan lanjutkan prosesnya,” tegas Abeng.(CR/Tim K6)




BPN Kabupaten Tangerang Pastikan Stop Proses Sertifikasi Lahan Puspiptek Untuk Proyek Gipti

Kabar6.com

Kabar6-Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Gembong Joko Wuryanto, memastikan tidak akan melanjutkan proses sertifikasi tanah seluas 15 hektar yang diajukan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek).

“Prosesnya dihentikan sampai masalah dengan warga Bumi Puspiptek Asri atau BPA clear,” ungkap Gembong, kepada Kabar6.com, Selasa (16/6/2020).

Menurut Gembong, penghentian proses sertifikasi tanah yang digunakan untuk proyek Galeri Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi (GIPTI) di kawasan BSD City, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang tersebut dilakukan karena ada keberatan dari warga BPA.

Warga melayangkan surat sanggahan atas penggunaan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum berupa tanah makam dan jalan lintas milik perumahan BPA.

“Surat sanggahan itu jadi acuan bagi kami untuk menghentikan proses sertifikasi,” katanya.

Lebih lanjut Gembong menjelaskan, pihaknya mengaku pernah mengikuti pertemuan di hotel Aryaduta Jakarta Kemenristek, Kementerian ATR/BPN dan lainnya guna membahas tentang masalah tersebut. Namun, hingga kini masalah itu belum menemukan solusi apapun.

**Baca juga: Perjanjian Hibah Puspiptek dengan BSD Dinilai Aneh, BIAK: Gagal Paham Saya.

BPN, ujarnya, dalam hal ini berada pada posisi pasif dan hanya memproses apa yang diajukan pemohon.

“Waktu itu saya ingat pernah ikut rapat di hotel Aryaduta, tapi gak ada solusinya. Kami kan sifatnya pasif dan enggak bisa ikut campur dalam masalah itu. Apa yang kita proses sesuai dengan pengajuan pemohon, kalau ada yang keberatan yah kita hentikan sampai masalahnya beres. Seharusnya, Puspiptek jika merasa tanah itu miliknya dipagari dan dikuasai fisiknya dong, jangan dibiarkan begitu saja,” tandasnya.(Tim K6)




Wagub Banten Minta Pelaku Industri Bantu Sertifikasi Calon Tenaga Kerja

Kabar6.com

Kabar6-Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta pelaku industri di Banten membentuk gerakan pengusaha peduli kompetensi untuk menggalakkan gerakan melatih tenaga kerja (naker), dan menyerap atau menggunakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan bersertifikasi dengan disertai penghargaan berupa upah uang lebih tinggi bagi tenaga kerja bersertifikasi. Terkait dengan itu, kata Andika, Pemerintah Provinsi Banten berharap seluruh perusahaan yang beroperasi di Provinsi Banten dapat meningkatkan alih teknologi kepada putra-putri daerah Banten atau calon naker lokal.

“Khususnya pelajar SMK melalui program-program kerjasama dengan industri-SMK atau program link and match atau teaching factory dengan industri-industri besar,” kata Andika dalam sambutannya pada acara Pelepasan Angkatan XXI dan Penerimaan Angkatan XXII Program Beasiswa Pendidikan dan Pelatihan Teknisi Industri Kimia (P3TIK), Fakultas Teknik Untirta, Rabu (9/10/2019).

Lebih jauh Andika meminta pelaku usaha industri meningkatkan program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang mendukung sektor-sektor pendidikan, pemberdayaan masyarakat serta pengembangan ekonomi masyarakat. Meenurut Andika, melalui Forum CSR pemerintah daerah, industri dan perguruan tinggi bersama-sama dapat menjalankan program internship atau program magang kerja guna meningkatkan kualitas tenaga kerja secara berkesinambungan.

Andika juga mengajak asosiasi industri, asosiasi profesi, KADIN, APINDO, lembaga pendidikan dan pelatihan swasta serta praktisi dari perguruan tinggi untuk membentuk lembaga intermediasi tenaga kerja daerah, yang bertujuan untuk menjembatani kebutuhan lintas sektoral terkait ketenagakerjaan.

Andika mengungkapkan, tantangan yang dihadapi dalam sektor ketenagakerjaan adalah terbatasnya kualitas tenaga kerja, angka pengangguran terbuka dan disparitas pembangunan antara wilayah utara dan selatan Provinsi Banten. “Untuk itu, diperlukan tenaga kerja yang berkualitas, yaitu tenaga kerja yang produktif, memiliki kompetensi dan daya saing,” imbuhnya.

Pemerintah Provinsi Banten sendiri, kata Andika, memiliki program job-matching serta pendidikan vokasi industri yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja yang akan berkorelasi terhadap peningkatan daya saing industri. Terkait itu, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Banten berharap program Corporate Social Responsibility, yang mendukung sektor-sektor pendidikan, pemberdayaan masyarakat serta pengembangan ekonomi masyarakat dapat berjalan optimal.

Dilanjutkan Andika, Pemerintah Provinsi Banten saat ini tengah menyiapkan perangkat (unit kerja pada OPD) serta Peraturan Gubernur Banten tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial, kemitraan dan bina lingkungan perusahaan, baik BUMN, BUMD, maupun badan usaha milik swasta untuk mengoptimalkan program kemitraan dan bina lingkungan khususnya di wilayah pedesaan di Provinsi Banten.

**Baca juga: Mengenal Sejarah Bangunan Tua Mapolres Serang Kota, Peninggalan Belanda.

Sementara itu, rektor Untirta Fatah Sulaiman mengatakan, P3TIK yang diselenggarakan pihaknya melalui dukungan industri di Banten merupakan upaya perguruan tinggi dalam menyediakan tenaga kerja siap pakai di era revolusi industri 4.0.

“Dengan begitu gap antara kebutuhan industri yang tinggi baik secara kualitas maupun kuantitas dapat terpenuhi oleh SDM lokal yang sudah kita siapkan melalui program beasiswa seperti ini. Semakin banyak yang dapat beasiswa, semakin banyak yang terserap di industri makan angka pengangguran bisa ditekan,” paparnya.(Den)




Pemkot Tangsel Disebut Tidak Objektif Tiap Gelar Ujian

Kabar6-Berbagai program seleksi atau uji kepatutan dan kelayakan yang digelar oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) ditanggapi dingin oleh para Pamong Praja setempat.

 

Pasalnya, dari serangkaian kegiatan ujian kopetensi sumber daya manusia yang sudah dilaksanakan tapi tidak objektif.

 

Seperti diutarakan seorang pejabat eselon III di Pemkot Tangsel, sebut saja Marwan. Ia pesimis dengan tes penilaian personel (personel assessment) yang digelar karena tidak sesuai dengan implementasi di lapangan.

 

“Ah, enggak ngaruh yang namanya ujian yang berkaitan dengan untuk kenaikan jabatan dan kepangkatan mah. Bullshit (omong kosong),” ungkapnya kepada kabar6.com ditemui di kawasan Serpong, akhir pekan kemarin.

 

Pria itu mencontohkan, seperti halnya program ujian manajemen pemerintah yang telah digelar pada pada tahun lalu. Bahkan, ketika itu Pemkot Tangsel turut menggandeng Lembaga Administrasi Negara (LAN).

 

Sumber terpercaya ini memaparkan, program ujian manajemen pemerintah ini, ujarnya, untuk mengetahui visi dan misi dari masing-masing pejabat demi tujuan organisasi yang efektif.

 

Selama dua hari tes otak para pejabat yang menjadi peserta dibedah oleh tim panelis. Tujuannya untuk mengetahui tingkat kemampuan aparatur pejabat dalam mengatasi berbagai persoalan. Khususnya mengenai pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelayanan publik.

 

“Pak Sekda (Sekretaris Daerah Dudung E Diredja) bilang hasil assement LAN akan dijadikan rekomendasi bagi peserta,” terangnya.

 

Faktanya bertolak belakang. Sederet pejabat di Pemkot Tangsel seperti Pelaksana Tugas (Plt) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Uci Sanusi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Azhar Syam’un Rachmansyah dan lainnya, justru naik pangkat, meski nilainya jauh dari kriteria.

 

Maka iapun menyatakan pesimisme dengan rencana bakal digelarnya lelang jabatan bagi pejabat di lingkup Pemkot Tangsel.

 

Sebab, dari hasil assessment LAN perolehan nilai dan realisasinya hingga kini tak pernah dipublikasikan. ** Baca juga: Soal Tarif Air Lippo, DPRD Panggil PDAM TKR

 

“Enggak tahu sampai sekarang itu kertas hasil assessment LAN dikemanakan. Buat bungkus kacang kali,” sindirnya.(yud)




Kelulusan Sertifikasi Barjas di Pemkot Tangsel Rendah

Kabar6-Dari 100 orang pejabat eselon II dan III yang turut mengikuti ujian sertifikasi barang dan jasa atau barjas di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel), tingkat kelulusannya masih sangat rendah.

Pasalnya, tercatat hanya ada 12 orang saja yang dinyatakan lulus dengan hasil yang signifikan.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangsel, Firdaus, Minggu (8/3/2015).

“Itu pun pejabat yang memang berlatarbelakang pendidikan teknik dan sudah lama bertugas di dinas teknis,” ungkapnya.

Menurut Firdaus, ujian sertifikasi barjas itu diikuti pejabat setingkat Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak lolos, menurutnya masih ada kesempatan lain. Pasalnya, BKPP Kota Tangsel masih bakal menggelar dua kali ujian lain pada 11 Maret dan 19 Maret nanti. **Baca juga: Juli 2015, Pejabat Tangsel Wajib Kantongi Sertifikasi Barjas.

“Kita membuka ujian kembali bagi mereka yang tidak lolos untuk mengikuti ujian ulang barang dan jasa. Ujiannya menggunakan sistem CAT,” ungkapnya.(yud)




Juli 2015, Pejabat Tangsel Wajib Kantongi Sertifikasi Barjas

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) diagendakan kembali menggelar ujian sertifikasi barang dan jasa atau barjas.

Sertifikat keahlian itu adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barjas.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangsel, Firdasu mengatakan, untuk ujian tanggal 11 Maret mendatang akan ada dua sesi pagi dan siang  hari dengan jumlah peserta sebanyak 70 orang.

“Kita berharap bagi yang belum lulus dapat mengikuti ujian sertifikasi barang dan jasa,” ungkapnya, kemarin. Begitupula dengan tanggal 19 maret dibuka pagi dan siang dengan jumlah peserta yang sama.

“Dikarenakan per  1 Juli nanti semua pejabat eselon II dan III wajib punya sertifikat pengadaan barang dan jasa,” katanya.

Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie berharap bagi yang tidak lulus tetap dapat mengikuti ujian berikutnya sampai lulus.

Pasalnya, kegiatan itu untuk meningkatkan pemahaman pejabat struktural di lingkungan Pemkot Tangsel terhadap ketentuan-ketentuan barang dan jasa.

“Pelatihan-pelatihan barang dan jasa juga kita anggarkan untuk tahun ini,” tandasnya.

Untuk diketahui, Walikota Tangsel sudah membuat surat edaran dengan Nomor 2.516 Tahun 2014 tentang Kewajiban Sertifikat Pengadaan Barang Jasa.

Surat itu dikeluarkan Walikota Airin Rachmi Diany yang mewajibkan pejabat memiliki surat sertifikasi paling lambat 1 Juli 2015.

Sebagai bagian dari layanan publik, pengadaan barang dan jasa pemerintah memerlukan keahlian khusus. **Baca juga: Larangan Rapat, Target PAD Hotel di Tangsel Naik.

Hal tersebut tercantum dalam Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Pasal 1 ayat 19.(yud)