Kabar6-PT. Jaya Hunian Lestari (JHL) didemo masyarakat dan Forum Pemuda Citeureup, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Ada beberapa asal warga menggeruduk perusahaan perkebunan vanilla tersebut. Terutama terkait banjir yang diduga disebabkan oleh PT JHL.

“Kami meminta tanggungjawab dan komitmen PT JHL untuk menyelesaikan persoalan banjir. Karena semenjak ada PT JHL kami sering mengalami banjir dari Januari-Agustus 2022 ada 5 kali banjir, dulu sebelum ada JHL paling dalam setahun cuma 1 kali,” ungkap Koorlap Aksi, Awang Gustiawan saat orasi, Senin (15/8/2022).

Awang memaparkan, penggundulan hutan di proyek perkebunan vanili tersebut menjadi salah satu faktor penyebab banjir sering terjadi di Desa Citeureup. Sebab ketika hutan dibabat habis, daya resapan air minim.

**Baca Juga: Peringati Hari UMKM, Partai Gelora Target Beri Pendampingan Lima Juta UMKM Go Digital

“Di bawah irigasi kecil, belum lagi ada pendangkalan sungai, sehingga ketika turun hujan air tidak tertampung dengan baik dan langsung masuk ke pemukiman warga. Ini perlu ada solusi, harus diatasi segera,” tutupnya.

Orator aksi lainnya, Engkos Kosasih mendesak PT JHL agar membuat perjanjian komitmen penyelesaian persoalan yang terjadi. Apabila PT JHL tidak menyelesaikan persoalan tersebut warga mengancam menyegel proyek JHL.

“Apabila tuntutan masyarakat tidak teralisasi, keselamatan warga diabaikan, maka hanya ada satu kata, lawan. Kita segel proyek PT JHL apabila masih diabaikan tuntutan kita,” katanya saat orasi.

Warga juga mengancam tidak akan bubar dari lokasi aksi apabila PT JHL tidak segera menandatangani perjanjian komitmen.

“Jika PT JHL tidak mau membuat komitmen dengan kami, kita tidak boleh bubar. Kita harus berjuang untuk menyelesaikan masalah ini,” tutupnya.

Setelah aksi kurang lebih sekitar satu jam lebih, perwakilan PT JHL yang diwakili oleh staf PT JHL dan dari konsultan pengawas dari PT JKS Toman, akhirnya mau menandatangani perjanjian komitmen tersebut.

“kita akan selesaikan persoalan banjir ini, ayo kita bersama-sama untuk turun ke lapangan,” singkat staf PT JHL, Azis.

Adapun yang menjadi tuntutan warga diantaranya, Menuntut tanggungjawab PT. JHL untuk pencegahan banjir, Menuntut PT JHL terbuka dalam rancangan rencana kerja, Menuntut PT JHL melibatkan masyarakat dalam penyusunan UKL, UPL dan Amdal, Menuntut agar PT JHL memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja serta memasang rambu-rambu, Menuntut PT JHL menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 70 persen.

Tuntutan warga tersebut dituangkan dalam perjanjian komitmen kemudian ditandatangani oleh PT JHL, Forum Pemuda Citeureup, Tokoh Maysarkat dan Kepala Desa Citeureup.(Aep)

Kabar6-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tangerang turut menyoroti terkait alih fungsi lahan, sehingga terjadi genangan air mencapai ratusan titik di Kota Tangerang.

Hal itu dikatakan oleh Ketua DPD PKS Kota Tangerang, Arief Wibowo. Ia mengatakan, terjadinya genangan air yang ketinggian cukup bervariasi di benarkan bahwa itu telah terjadi alih fungsi lahan.

Meski demikian, Rencana Umum Tata Ruang harus dijalankan untuk melakukan pemetaan wilayah agar tidak terjadi alih fungsi lahan.

“Sehingga terjadinya kerusakan – kerusakan ekologis atau lingkungan,” ujar Arief saat dimintai keterangan, Minggu (21/2/2021).

Alih fungsi lahan tersebut, Dirinya menilai karena secara massif pembangunan perumahan. Dimana sebelumnya wilayah tersebut menjadi resapan air, saat ini telah menjadi perumahan.

“Ya air ga kemana-mana lagi, terjadilah banjir,” katanya.

Berdasarkan data Pemerintah Kota Tangerang terdapat 131 RW titik banjir dari 47 Kelurahan yang tersebar di 13 Kecamatan. Hal tersebut karena sepekan terakhir kota Tangerang diguyur hujan dengan intensitas yang tinggi.

Menanggapi kepungan banjir, Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo mengatakan banjir yang melanda bukan saja tanggung jawab Pemkot Tangerang, tapi juga Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat.

“Banjir yang melanda Kota Tangerang dalam beberapa hari ini bukan saja menjadi tanggung jawab Pemkot Tangerang. Namun, juga Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat,” kata
Gatot seperti dilansir dari BantenExpres.

Oleh sebab itu, Gatot mendesak Pemkot Tangerang agar segera mengevaluasi tata kelola pengelolaan air bersama Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat.

“Segera evaluasi tata kelola pengelolaan air dan evaluasi penanganan banjir bersama Pemkot Tangerang, Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat,” tegasnya.

Seperti keberadaan situ/danau yang berada di Kota Tangerang itu bukan milik pemerintah daerah melainkan Pemerintah Pusat yang dikelola Pemerintah Provinsi Banten.

Selama ini Kota Tangerang, sering menjadi langganan banjir setiap penghujan tiba, kata Gatot, salah satu penyebabnya adalah tata kelola pengelolaan air yang tidak maskimal.

“Juga adanya bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan aturan. Semisal melabrak garis sepadan sungai atau badan jalan, juga berdiri diatas lahan yang memang bukan peruntukannya. Sehingga menyebabkan pembuangan air terhambat,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Bangunan-bangunan yg dibahu jalan, yang dibibir sungai, yang melanggar segera ditertibkan. Selain itu, Ia juga meminta Pemkot Tangerang untuk memasukan masalah banjir sebagai program perioritas dalam RPJMD Kota Tangerang yang tengah di godok.

“Segera masukan dalam RPJMD Kota Tangerang sebagai program unggulan atau perioritas, masalah banjir ini,” ujarnya.

Lanjutnya, apa yang sudah dilakukan Pemkot Tangerang dalam menangani banjir selama ini sudah sesuai yang diharapkan.

“Saat ini apa yang sudah dilakukan Pemkot Tangerang dalam menangani persoalan banjir sudah cukup bagus. Hanya saja harus terus dilakukan evaluasi,” terangnya.

“Sekali lagi, ini bukan saja tugas Pemkot Tangerang. Tapi juga bersama-sama Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat agar ke depan banjir di Kota Tangerang mudah diatasi, dapat diminimalisir,” imbuhnya.

**Baca juga: Drainase Tak Berfungsi & Alih Fungsi Lahan Penyebab Genangan di Kota Tangerang

Gatot menambahkan, partainya–PDI Perjuangan juga membuka posko-posko dan dapur umum disemua wilayah yang terdampak banjir.

“Saya perintahkan anggota-anggota F-PDI Perjuangan di dapilnya masing-masing untuk membuka posko dan dapur umum. Untuk meringankan warga yang terdampak banjir, kita sediakan makanan jadi (matang) dan sembako,” tandas Gatot.(Oke)