Kabar6-Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia menyuarakan prihatin atas dinamika politik yang berkembang memanas. Organisasi ini menganggap segelintir sivitas akademika ada yang terlibat politik praktis dalam Pemilu serentak 2024.

“Ndak apa-apa. Bagus,” ungkap alumnus kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ray Rangkuti saat dikonfirmasi kabar6.com, Sabtu (10/2/2024).

Hal ini, ujarnya, membuktikan bahwa gerakan sivitas akademika bukan partisan dan tidak ada yang menggerakan kecuali hati nurani mereka dan tanggungjawab akademik mereka. Maka pernyataan barisan istana yang menyudutkan para akademisi baiknya dicabut.

Sebab, Ray menegaskan, sebagaimana halnya para akademisi yang menyatakan bahwa situasi sekarang aman, pemerintah Jokowi sukses bukanlah karena mobilisasi. Maka yang begitu jugalah halnya para akademisi yang mengkritik Jokowi.

“Sama-sama berbasis keilmuan. Bukan partisan,” tegasnya. Ray mengajak seluruh komponen bangsa saling menjaga stabilitas kehidupan berdemokrasi dengan sungguh-sungguh menjaga moralitas berdemokrasi.

**Baca Juga: Aksi Tandingan, APTISI Prihatin Sebut Guru Besar Kampus Tidak Jujur

Antara lain, tidak memanfaatkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dibuat dengan cacat etika berat, serta menyebut bahwa bansos adalah kebaikan presiden. Sehingga tidak muncul reaksi dari masyarakat akibat prilaku politisi.

“Khususnya pŕesiden yang terlihat lebih mengutamakan kepentingan keluarga dibanding kepentingan bangsa dan negara,” ujar Ray Rangkuti, alumnus UIN Jakarta angkatan 1992.

Kedua, lanjutnya, karena makin leluasa dan besarnya kemerosotan moralitas demokrasi, sudah semestinya semua tergerak dan bergerak untuk mencegahnya. Politik tidak cukup berdasarkan aturan.

“Tapi juga moral, adab atau akhlak. Oleh karena itu, di atas persoalan elektoral, menyelamatkan demokrasi kita dari kemerosotannya, merupakan salah satu prioritas kita sebagai warga negara Indonesia yang terdidik,” tegas Ray Rangkuti.(yud)

Kabar6-Pihak Pertamina mengaku akan memberikan pembinaan kepada Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) pasca komplotan pengoplos gas LPG 3 Kg bersubsidi berhasil dibekuk polisi.

Hiswana Migas ditugaskan untuk mengkoordinasikan pendistribusian gas tersebut dari SPBE hingga ke agen.

“Kita akan melakukan pembinaan kepada Hiswana Migas. Kami punya jajaran di Hiswana Migas mengkoordinasikan penyaluran dari SPBE terus kepada pangkalan dan kepada agen,” kata Direktur Rekasaya dan Infratruktur Darat Pertamina Patraniaga Edward Adolof Kawi di Mapolda Banten, Rabu (13/12/2023).

Edward menegaskan, adanya praktek tersebut sangat merugikan masyarakat karena terjadinya kelangkaan di lapangan. Tak hanya itu, negara juga turut dirugikan lantaran subsidi yang digulirkan pemerintah tidak tepat sasaran.

“Dari negara tentunya dirugikan juga karena ini subsidinya tidak tepat,” terangnya.

Diketahui, Para pelaku membutuhkan tabung LPG tersebut tiap harinya cukup fantastis yakni mencapai 25.000 sampai dengan 35.000 tabung LPG Subsidi 3 Kg untuk kegiatan penyuntikan tersebut.

Saat ditanya wartawan apakah Pertamina kecolongan adanya praktek pengoplosan gas LPG tersebut, Edward mengatakan, akan memperketat pendistribusian melalui subsidi tepat sasaran.

“Kita menerapkan subsidi tepat, diharapkan tidak terjadi lagi terhadap kecolongan tersebut,” ujarnya.

Subsidi gas LPG tepat sasaran, kata Edward, akan diberlakukan sekitar bulan Maret 2024. Nantinya masyarakat miskin akan diminta menunjukkan KTP saat pembelian gas melon tersebut.

“Memang karena cukup banyak jadi memang bertahap pelaksanaannya, pelaksanaan menunjukkan KTP pada saat akan membeli tabung 3 kilo yang bersubsidi,” tandasnya.

**Baca Juga: Bongkar Praktek Pengoplos Tabung Gas LPG dengan Keuntungan Rp 1 Miliar Perhari, 8 Orang Ditangkap

Diberitakan sebelumnya, 8 orang komplotan pengoplos tabung gas LPG 3 kg subsidi dibekuk personel Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Banten.

Para pelaku ditangkap di wilayah Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang. Para pelaku mendapat keuntungan Rp1 miliar lebih tiap harinya.

Delapan tersangka yaitu TJ (56) sebagai Pemilik & Penanggung jawab kegiatan, HR (40) dan SD (24) operator suntik sas. Kemudian AG (50), DM (32), RZ (20), KR (38) dan RZ (29) sebagai pembantu operator.  Selanjutnya tercatat 15 orang di antaranya masih buron.

Modusnya mereka membeli tabung gas LPG bersubsidi 3 kg atau gas melon untuk dioplos ke gas non subsidi 12 Kg dan LPG nonsubsidi 50 Kg menggunakan alat bantu berupa selang regulator gas, alat transfer gas, timbangan elektronik dan es batu.(Aep)

Kabar6-Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten mengaku optimis jika dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang tengah dibangun Pemprov Banten bakal beroperasi di tahun 2024. Dua rumah sakit itu yakni RSUD Labuan, di Kabupaten Pandeglang dan RSUD Cilograng, di Kabupaten Lebak.

“Insyaallah (2024 beroperasi) mohon doanya,” kata Kadinkes Banten Ati Pramudji Hastuti, Kamis (2/11/2023).

Menurutnya, draf susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dua rumah sakit itu tengah dibahas dengan bagian organisasi Setda Banten.

Pejabat Gubernur Banten Al Muktabar, kata Ati, sudah berpesan agar semua pihak yang terlibat agar melakukan persiapan supaya dua rumah sakit itu bisa beroperasi 2024.

“Kami dengan biro organisasi sudah membahas draf SOTK, sudah selesai dan diserahkan kembali ke biro organisasi,” katanya.

**Baca Juga: Soal Gibran Cawapres Prabowo, Irvansyah : Militansi Kader PDIP Sudah Teruji

Kendati draf SOTK sudah selesai, ada serangkaian tahapan yang harus dilalui oleh Dinkes Banten agar rumah sakit itu bisa beroperasi, mulai dari perekrutan pejabat struktural dan fungsional hingga perekrutan tenaga non ASN.

“Selanjutnya yakni tambahan pegawai dari non ASN karena tidak mungkin yang memberikan layanan memerlukan tenaga non PNS,” terangnya.

Tak berhenti disitu, tahap selanjutnya yaitu melatih para pegawai untuk mendapatkan izin praktek. Dari situlah baru, Pemprov Banten mengurus izin operasional.

“Jadi untuk mengurus izin operasional itu harus ada SOTK dulu. Kemudian ada pegawainya, pegawai yang mengurus SIP bagi yang melayani fungsional, baru setelah itu mengurus izin operasional,” tutupnya.(Aep)

Kabar6-Lima orang meninggal dalam kecelakaan kerja di sejumlah wilayah di Propinsi Banten.

Kelima orang tersebut pekerja dari empat perusahaan yang berinvestasi di Banten.

Diantaranya satu orang pekerja dari PT Cemindo Gemilang, Kabupaten Lebak. Dua orang pekerja di PT Samudera Marine Indonesia, Kabupaten Serang.

Satu orang pekerja di PT Krakatau Jas Logistik dan satu pekerja kontruksi jalan milik pemerintah yang dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Septo Kalnadi menyebutkan, kecelakaan kerja di Cilegon di salah satu kawasan industri BUMN.

“Kemudian ada crine yang jatuh di pekerjaan jalan proyek pemerintah pusat. Kemudian kejadian yang ketiga di perusahaan pelayaran perbaikan docking kapal itu crine juga satu lagi dengan kebakaran di ruang mesin,” kata Septo di Pendopo Gubernur, Senin (28/8/2023).

Para pekerja yang mengalami kecelakaan didorong untuk mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Sapto mengklaim kecelakaan kerja disebabkan karena kelalaiannya para pekerja, sebab perusahaan sudah memiliki SOP.

**Baca Juga: DLH Lebak Siapkan Rekomendasi Penutupan Pabrik Pengolahan Limbah B3 di Citeras

“Secara umum perusahaan-perusahaan di kita itu SOP-nya sudah dibuat. SOP-nya sudah dilakukan hanya kelalaiannya itu di pekerjaannya saja,”ujarnya.

Para pekerja dalam ketinggian tertentu, kata Septo harus memakai pelindung diri, namun dalam beberapa peristiwa para pekerja tidak menggunakan dengan baik.

“Misalnya pekerja di ketinggian harusnya menggunakan pelindung badan dan tali pengaman. Mungkin karena ribet lagi istirahat dibuka maka  terjadi kecelakaan,” jelasnya.

Bahkan Septo masih menemukan pekerja di proyek pemerintah belum memberikan contoh yang baik karena kedapatan masih tidak menggunakan alat pelindung diri.

Untuk itu Disnakertrans terus melakukan sosialisasi kepada para pekerja di sejumlah perusahaan dan proyek pemerintah untuk memakai alat pelindung diri guna mencegah kejadian yang tidak diinginkan.

“Ada proyek-proyek pemerintah yang belum memberikan contoh yang baik untuk melakukan pengamanan terhadap pekerja-pekerja kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah, maka itu sosialisasinya terus dilakukan,” tandasnya.(Aep)

Kabar6-Ketua Ikatan Kepala Desa (Ikades) Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang Syukur ancam akan menjadi Golput (golongan putih) atau tidak akan ikuti Pemilu 2024 mendatang.

Hal ini buntut dari kekecewaannya lantaran tidak ada anggota DPRD Pandeglang yang hadir di upacara HUT RI.

Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten berharap kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh seruan sang Ikades tersebut, sebab kata dia, Golput hanya akan merugikan masyarakat.

“KPU berharap masyarakat pemilih untuk tidak tergoda oleh ajakan memilih Golput,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten, Mohammad Ihsan kepada wartawan, Jumat (18/8/2023).

**Baca Juga: Jaga Kekompakan dan Meriahkan HUT RI, Dindikbud Banten Gelar Perlombaan

Untuk itu KPU berharap masyarakat datang ke tempat pemilihan suara (TPS) masing-masing pada 14 Februari 2024.

Ihsan menyebut, masyarakat masih memiliki waktu yang panjang untuk mengenali calon pemimpinnya, dengan mempelajari rekam jejaknya, visi dan misinya.

“Pemilu merupakan kesempatan yang baik untuk memilih pemimpin yang berkualitas untuk membangun bangsa ini,” pungkasnya.(Aep)

Kabar6-Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Benteng (Perumdam TB) Kota Tangerang menerima kedatangan para pelanggan yang mengeluhkan soal lonjakan harga dan meteran air yang sudah tidak stabil.

Keluhan pelanggan itu datang dari Warga RW 01, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang. Mereka disambut dengan ramah tamah langsung oleh Direktur Utama PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang, Sumarya di kantin kantor Perumdam Tirta Benteng.

Mereka diajak agar rilex dan terbuka, serta warga dapat mengajukan keluhan dan persoalannya masing-masing. Dengan sigap dan ramah, petugas Perumdam Tirta Benteng menjawab segala pertanyaan warga serta memberikan pengertian dan solusi.

“Semua permasalahan pasti ada solusinya, untuk di selesaikan. dari 2 juta penduduk kota tangerang baru bisa di layani 15%, dari 13 kecamatan baru lima kecamatan yang terlayani dan 8 kecamatan belum,” kata Sumarya Direktur Utama Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang, Rabu (2/11/2022).

Sumarya mengatakan penetapan harga tersebut guna untuk meningkatkan cakupan layanan kepada masyarakat dan masih terus berupaya.

“Kedepannya kita akan mendatangkan smart water meter yang bisa baca dan tersistem langsung ke server. Jadi tidak perlu lagi petugas yang datang. Terobosan lain tidak lagi menggunakan orang, karena banyak dampaknya seperti petugas di gigit anjing, dan penghuni rumah tidak ada di tempat. Untuk rumah tangga 1 kita juga tidak akan naikan harga karena kita sudah ada sosialisasinya,” katanya.

Lebih lanjut, Sumarya juga menjelaskan tentang pemasangan pipa 1.200 kilo meter dan yang terpasang baru 1000 meter, tinggal sedikit lagi yang akan dipasang.

“Kita tidak bisa semuanya terjangkau. Namun untuk laporan dari masyarakat saya selalu tetap stand by, aktifkan handphone (HP) saya 24 jam,” ungkapnya.

Sumarya menyampaikan ucapan terima kasih dengan adanya pelaporan dari konsumen pihaknya langsung mengetahui dan dapat memperbaiki setiap kekurangan yang ada.

**Baca juga: Wali Kota Tangerang Ngamuk ke Pegawai Saat Sidak

“Dengan adanya masyarakat melapor, saya bersyukur sekali , kalau tidak ada masyarakat melapor saya tidak tahu apa masalah yang terjadi. Atas pertemuan ini saya bersyukur atas kesempatan ini kita bisa berdiskusi dan harus jadi solutif lah,” katanya.

Diketahui, penyesuaian tarif terhadap konsumen sudah di tetapkan dan selalu bersosialisasi, serta sesuai dengan moto Perumda Tirta Benteng saat ini, ‘kami siap menjadi perusahaan sehat dengan pelayanan Prima melalui SDM yang unggul transformasi digital’. (Adv)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ke DPRD Kota Tangerang tentang Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah menyatakan, Pencegahan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dimana ruang lingkup yang diatur dalam Raperda tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 4 Permendagri No. 12 tahun 2019.

Seperti pencegahan, antisipasi dini, penanganan, partisipasi masyarakat, rehabilitasi, kerjasama, pelaporan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, penghargaan dan sanksi. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sangat membahayakan masyarakat di Kota Tangerang.

“Sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanganan secara sistematis dan terstruktur,” ujar Arief di Ruang Paripurna DPRD Kota Tangerang, Rabu (15/9/2021).

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang Satriya Ika Putra mengatakan sebelum membuat panti rehabilitasi, dapat diawali dengan membuat peraturan daerah (perda) narkotika. Sehingga Pemkot dapat membantu BNN melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

**Baca juga: Penguatan Pengawasan Pemilu, Bawaslu Kota Tangerang Sasar Kalangan Mahasiswa

Perda itu nanti akan mengatur rencana aksi yang dibutuhkan. Seperti, program P4GN maupun pembangunan panti rehabilitasi. Hingga kini, baik provinsi Banten maupun Pemkot Tangerang belum memiliki perda narkotika itu.

“Di Provinsi tinggal taken pak Gubernur tuh. Kalau di pemkot bahkan belum terbentuk. Sekarang baru data pembentukan perda P4GN dengan inisiatif Wali Kota,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Hasil penggalangan donasi pandemi Covid-19 di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) hanya terkumpul sekitar Rp 285 juta. Besaran donasi dipatok sesuai golongan masing-masing pegawai.

“Jalan alhamdulillah,” ungkap Sekretaris Daerah Kota Tangsel, Bambang Noertjahyo usai upacara pengibaran bendera di Puspemkot, Jalan Raya Maruga Nomor 1, Serua, Kecamatan Ciputat, Selasa (17/8/2021).

Pada tulisan Surat Edaran Nomor : 443/2722/KESRA tentang Himbauan Penggalangan Dana Penanganan Covid-19 dikoordinir oleh perangkat daerah dan dicatat dalam bentuk laporan

“Ada reportnya nanti di kesra yang melakukan itu,” kata Bambang Apoel, sapaan akrabnya.

Besaran donasi per bulan untuk pejabat tinggi pratama/fungsional ahli utama setara Rp 300 ribu Pejabat administrator/fungsional ahli utama setara Rp 250 ribu.

Pejabat pengawas/fungsional ahli muda setara Rp 200 ribu. Pelaksana/fungsional ahli utama setara Rp 150 ribu. Tenaga non PNS Rp 50 ribu.

**Baca juga: PPKM Level 4, Restoran di Tangsel Boleh Buka Hingga Malam

“Alasannya karena kita punya harapan semakin banyak semakin bagus,” ujarnya. Apa tanggapan terkait mayoritas pegawai kontra dengan kebijakan tersebut.

“Gak ada masalah,” ujar Bambang Apoel seraya masuk ke dalam lift gedung Balai Kota Tangsel.(yud)

Kabar6-Polres Tangerang Selatan (Tangsel) menjadwalkan pemanggilan terhadap Entol Wiwi Martawijaya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga setempat. Ia dilaporkan ke polisi oleh kelompok awak media atas kasus arogansi.

“Oh enggak tau,” klaimnya kepada kabar6.com usai upacara pengibaran bendera Merah Putih di Puspemkot Tangsel, Selasa (17/8/2021).

Wiwi tak beranjak dari kursi tempat duduknya. Ia terlihat kebingungan dan justru balik bertanya terkait kepentingam pemanggilan terhadapnya. “Panggil soal apa?,” katanya.

**Baca juga:

Aksi Solidaritas Puluhan Jurnalis Desak Kadispora Tangsel Arogan Dicopot

Benyamin: Sebetulnya Tidak Sulit Berikan Keterangan Kepada Awak Media

Sebelumnya, penyidik Satrekrimsus Polres Tangsel, telah mengundang pelapor Yudi Wibowo, awak media kabar6.com pada Kamis, 15 Juli 2021. Ia diminta klarifikasi kronologis serta dipinta menyerahkan barang bukti rekaman video maupun percakapan saat wawancara.

Kemudian polisi juga memanggi Wivy Hikmatullah, awak media suara.com. Ia ditanyakan seputar posisi saat merekam video dan lain sebagainya.

Awak media lainnya, Lani Pahrudin dari RMOnline juga sudah memenuhi undangan panggilan. “Saya sempet ditanya apakah punya nomor telepon Pak Wiwi. Ya saya jawab punya tapi kalo dikonfirmasi wartawan gak pernah respon,” terang Lani.

**Baca juga:

Wartawan Laporkan Arogansi Oknum Pejabat Pemkot Tangsel ke Polisi

Arogansi Oknum Pejabat, BKPP Tangsel: Gak Ada Bagus-bagusnya

Keluar Gedung Kejari Kadispora Tangsel Nyaris Pukul Wartawan

Diketahui, kasus ini terjadi di depan pintu gerbang kantor Kejaksaan Negeri Kota Tangsel pada Selasa, 22 Juni 2021. Bermula usai Wiwi dimintai keterangan lanjutan atas kasus dugaan korupsi dana hibah APBD 2019.

Akibat merugikan keuangan negara sekitar Rp 1,2 miliar, Ketua Umum KONI Tangsel Rita Juwita dan Bendahara Umum Suharyo telah ditetapkan sebagai tersangka.(yud)

Kabar6-Kalangan pengusaha kepariwisataan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pasang bendera putih. Petanda mereka telah menyerah atas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 untuk menekan angka penularan virus Covid-19.

“Iya secara prinsip saya setuju. Karena ekonomi harus berputar,” kata Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie di Jalan Raya Maruga Nomor 1, Serua, Kecamatan Ciputat, Sabtu (7/8/2021).

Meski demikian, ia tegaskan, tetap harus mengacu kepada angka kasus positif Covid-19. Benyamin merasa yakin setelah akhir pekan ini kasus aktif menurun sehingga bisa ada penurunan level.

Ia mengklaim, sekarang ini angka keterisian tempat tidur perawatan pasien Covid-19 berada dikisaran 57 persen. Diyakininya mulai awal pekan besok mencapai angka 50 persen.

Begitupun dengan angka kasus kematian terus menurun. Dampaknya mulai diberlakukan pelonggaran terhadap kegiatan ekonomi.

“Nanti dialog saja lah apa konsep yang mereka harapkan toh tanggal 9 tinggal 3 hari lagi,” jelas Benyamin.

**Baca juga: Juli 2021 Pemakaman Covid-19 di TPU Jombang 870 Jenazah

Menurutnya, penurunan level merupakan kewenangan pemerintah pusat yang diatur oleh instruksi menteri dalam negeri. Maka dalam penentuan level pemerintah daerah tidak bisa keluar dari arahan pusat.

“Itu yang menjadi berat buat kita sekalian. Tapi kalau angka angkanya semakin baik, kita kan dievaluasi setiap hari oleh kemenkomarves,” terang Benyamin.(yud)