Kabar6-Pengamat Politik dari Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul, turut menyoroti para camat se-Kota Tangerang yang bermalas-malasan hadir dalam agenda rapat paripurna DPRD seperti rapat pelantikan pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD, setempat.

Direktur Eksekutif KPN itu menyatakan para camat harus mendapatkan punishment atau hukuman, atas perilaku yang telah dilakukan.

“Saya mengamini pendapat Ketua DPRD dan Ketua Fraksi PKB. Langkah tegas harus diambil Wali Kota, bila perlu di reshuffle semua camat yang tidak hadir. Ini sebagai bentuk tata tertib disiplin seorang pegawai,” ujar Adib saat dimintai keterangan, Kamis (8/12/2022).

“Masa Wali Kota dan Wakil Wali Kota datang, anak buahnya gak datang. Itu yang perlu dipahami Sami’na Wa Atho’na,” sambungnya.

Adib berpendapat hubungan kedua belah pihak harus baik. Sebab demikian, bila hubungan kedua lembaga itu tidak akur, lantaran yang dirugikan yakni masyarakat.

“Karena tugas legislasi – eksekutif itu harus seiring sejalan. Kalau ada riak-riak seperti ini di teruskan yang rugi rakyat. Karena Nanti kebijakan di tunda-tunda, rapat misalnya yang dirugikan masyarakat,” tegasnya.

Adib mendorong kepala Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah untuk mendata anak buahnya yang bandel. Adib mengatakan para camat tersebut harus di reshuffle, sebagai bentuk reword and punishment.

“Makanya saya sarankan kepada Wali Kota inventarisir anak buah yang bandel kalau perlu di reshuffle, karena reword and punishment. Punishment nya harus jelas,” tandasnya.

**Baca juga: Yasmin Karawaci Hotel Berikan Harga Promo Rayakan Natal dan Tahun Baru 

Sebelumnya, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah angkat bicara soal para anak buahnya jajaran Camat yang malas alias tidak hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Tangerang dalam rangka pelantikan pergantian antar waktu (PAW).

Arief mengatakan pihaknya akan memanggil para camat yang tidak hadir dalam rapat paripurna DPRD tersebut.

“Ya nanti dipanggil pak Sekda. (Sanksi) Nanti pak sekda yang tau aturan kepegawaian,” ujar Arief saat dimintai keterangan usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Tangerang, Rabu (7/12/2022). (Oke)

Kabar6-Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, menyampaikan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang bersama-sama berpartisipasi membangun dan memajukan Lebak di tengah situasi dan kondisi yang serba terbatas.

Hal itu dikatakan Itu saat mengikuti rapat paripurna istimewa DPRD secar virtual dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-192, di Lebak Data Center, Rabu (2/12/2020).

Iti mengakui, tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan keprihatinan. Masih ingat dalam ingatan, bencana banjir bandang dan longsor pada awal Januari lalu yang menerjang 6 kecamatan.

Beberapa bulan setelah diterjang bencana alam, Lebak juga terdampak wabah virus Corona atau Covid-19 yang menjadi pandemi dunia.

“Pemkab Lebak terus mengambil langkah-langkah pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan untuk memperkecil tingkat penularan serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Iti.

Bupati menyampaikan, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak sedang mengimplementasikan arah kebijakan penataan dan pembangunan infra dan suprastruktur pariwisata.

“Kami menyadari di tengah keterbatasan anggaran terlebih dengan adanya pandemi, di mana sumber pembiayaan pembangunan mengalami refocusing, sehingga beberapa rencana pembangunan infra dan suprastruktur yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2020 terpaksa harus kami kurangi dan dialihkan untuk penanganan Covid-19,” ungkap Iti.

**Baca juga: Gelar Mimbar Bebas, Imala Singgung Visi Lebak di Hari Jadi ke-192.

Terkait dengan kinerja layanan di berbagai bidang, Pemkab Lebak terus melakukan perbaikan melalui semangat One Servant Civil One Inovation. Pemkab mendorong pegawai bekerja kreatif dan inovatif guna memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

“Upaya tersebut mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan diterimanya penghargaan Inovasi Administrasi Negara (Inagara),” kata Iti.(Nda)

Kabar6-Nawa Said Dimyati atau yang biasa dikenal Cak Nawa mengatakan, tidak benar jika DPP Partai Demokrat Banten dikatakan menghambat jalannya persidangan rapat paripurna DPRD Banten dengan agenda usulan ketua definitif dari kelima Parpol Pemenang Pemilu 2019 kemarin agar bisa segera diusulkan dan disahkan oleh Mendagri namun gagal digelar.

Menurutnya,surat Keterangan (SK) penunjukan calon pimpinan (capim) DPRD Banten dari Partai Demokrat, sudah ada sejak lama dan telah ditandatangani Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudoyono atau yang biasa dikenal SBY, tepatnya 28 Agustus kemarin.

“Tidak betul jika dikatakan Demokrat menghambat Paripurna usulan ketua DPRD kemarin. Karena SK capim DPRD Banten untuk Partai Demokrat itu sebetulnya sudah ditandatangani oleh DPP pada tanggal 28 Agustus,” kata Nawa Said kepada wartawan, Jumat (13/9/2019).

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPRD Banten dengan agenda rapat usulan lima Capim DPRD Banten sempat batal digelar, Kamis (12/9/2019) kemarin. Hal itu disebabkan belum lengkapnya SK Capim yang akan diusulkan kepada Mendagri, datang dari Partai Demokrat.

**Baca juga: Rapat Pembahasan DPRD Banten Masih Mogok, Sampai Disahkannya Pimpinan Devinitif.

Ketua Sementara DPRD Banten, Andra Soni mengaku optimis, rapat Paripurna DPRD Banten tentang pembahasan APBD Banten 2020 bisa rampung sesuai harapan.

“Optimis selesai. Maksimal 30 November sudah selesai,” katanya.(Den)