Kabar6-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno sembuh hingga 98 persen dari serangan Bell’s Palsy.

Diketahui, Bell’s Palsy merupakan penyakit saraf yang mengenai saraf fasialis (wajah), menyebabkan kelumpuhan otot-otot salah satu sisi wajah, sehingga wajah menjadi asimetris. Dan, penykit ini menyerang rano sejak satu bulan terakhir.

Kesembuhan Rano, tentunya tak lepas dari semnagtanya dalam menjalani terapi yang terus menerus.

“Saya ikut terapi terus, sekarang sudah sembuh sekitar 98 persen,” kata Rano Karno, di Kota Serang, Sabtu (21/03/2015). **Baca juga: Kumala Minta Bupati Lebak Mundur.

Tak lupa, Rano juga mengingatkan agar seluruh kepada daerah di Banten, memperhatikan kesehatan jelang perhelatan Pilkada akhir 2015 nanti.

Karena penyakit apapun dapat mengganggu tanggung jawab kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya. “Jadi hati-hati bagi calon kepala daerah, setres dapat membuat penyakit banyak berdatangan,” tegasnya.(tmn/din)

Kabar6-Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) menyarankan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, mundur dari jabatannya.

Saran itu menyusul mencuatnya sikap arogan Bupati, yang terkesan menyalahkan anak-anak SD dan warga soal putusnya jembatan gantung di Kampung Sinday, Desa Pajagan beberapa waktu lalu.

“Mundur akan lebih baik, bila Bupati Lebak merasa sudah tidak mampu lagi untuk melayani masyarakat di daerah yang dipimpinnya,” ujar Koordinator Kumala, Lukman Hakim, Sabtu (21/3/2015).

Sebagai pelayan masyarakat, kata Lukman, Bupati tidak seharusnya bersikap arogan. “Iti harus belajar memperbaiki attitude-nya (sikap -red),” ujarnya.

Tidak hanya itu, Lukman juga menilai tidak ada juga alasan bagi Bupati Lebak untuk tidak membangun jembatan tersebut.

“Katanya, Bupati beralasan ketika jembatan itu dibangun akan menghambur-hamburkan anggaran. Karena lokasi Sungai Ciberang masih dalam lingkaran Waduk Karian. Padahal Waduk Karian belum jelas kapan dibangunnya,” ujarnya. **Baca juga: Pemprov Banten Gelontorkan Rp131 Miliar untuk Infrastruktur Rusak di Bansel.

Lagi pula, kata Lukman, anggaran dari Pemprov BAnten untuk pembangunan jembatan sudah sangat banyak, tahun ini. Mencapai Rp15 miliar rupiah. **Baca juga: Jembatan Gantung di Lebak Putus, Puluhan Siswa SD Jatuh ke Sungai.

“Kondisi masyarakat di sana kesulitan untuk mendapatkan penunjang kehidupan dan aktivitas,” ujar Lukman.(bad)

Kabar6-Akses putar arah (U-Turn) di ruas Jalan MH Thamrin, Cikokol, Kota Tangerang, hingga kini masih menjadi polemik.

Pasalnya, sejumlah masyarakat bersikeras mempertanyakan hasil kajian analisa dampak lingkungan U-Turn tersebut, khususnya yang berkaitan dengan lalu lintas.

Ketua Jaringan Nurani Rakyat (Janur), Ade Yunus segera menyurati Plt Gubernur Provinsi Banten, Rano Karno, guna mempertanyakan kajian DBMTR dan Dishub Banten hingga memberikan izin U-Turn.

Tak hanya itu, Janur juga meminta agar Rano Karno untuk segera turun tangan atas persoalan tersebut, guna mencarikan solusi terbaik. **Baca juga: DPRD Rekomendasikan Tutup U-Turn di MH Thamrin.

Sebab, kata Ade, persoalan lalu lintas ini merupakan kepentingan masyarakat luas, hingga kebijakan dan kondisinya harus dipastikan sesuai dengan mekanisme serta aturan yang berlaku.

“Jangan dianggap sepele, ini kepentingan masyarakat luas. Pihak Provinsi Banten yang punya wewenang dalam pengelolaan dijalan itu, wajib menjelaskan hasil kajiannya. Pak Gubernur, harus turun tangan dalam hal ini,” ungkapnya, Sabtu (14/3/2015). **Baca juga: Ini Jawaban Transmart Soal U-Turn di MH Thamrin.

Apalagi, tambah dia, ketidakhadiran semua pihak terkait, seperti Transmart, DBMTR dan Dishub Banten serta Dishub Kota Tangerang, dalam kegiatan diskusi publik bertema ‘U-Turn Thamrin, Siapa Yang Diuntungkan’ pada pekan lalu, semakin memperkuat dugaan adanya ketidakberesan atas kebijakan itu. **Baca juga: Diskusi U-Turn, Seluruh Pihak Terkait Mangkir.

“Kita berikan ruang kepada pihak terkait, untuk menjelaskan persoalan itu ke publik, mereka tidak manfaatkan. Kita hanya ingin bersama-sama mencari kebenaran serta solusi terbaik, karena selama ini kita hanya diperdengarkan upaya saling lempar, antar Pemprov dan Pemkot,” pungkasnya.

Sedianya, kalangan mahasiswa di Kota Tangerang menduga ada nuansa gratifikasi seiring dengan munculnya U-Turn di Jalan MH Thamrin, Cikokol. Bahkan, mahasiswa sudah melaporkan dugaan tersebut kepada Kejari Tangerang. **Baca juga: Dugaan Gratifikasi U-Turn Dilaporkan ke Kejari Tangerang.

Sedangkan anggota DPR RI, Wahidin Halim mengaku sempat ditawari Rp500 juta oleh pihak swasta, untuk memberikan izin U-Turn Jalan MH. Tahmrin saat masih menjabat Walikota Tangerang. Namun, Wahidin menolaknya.(ges)

**Baca juga: WH Pernah Ditawari Rp500 Juta Untuk U-Turn MH Thamrin.

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang bersama dengan Bulog Subdrive Banten segera menggelar Operasi Pasar (OP) beras murah di wilayahnya.

Langkah Operasi Pasar dilakukan, guna menekan kenaikan harga beras yang terus terjadi sejak satu bulan terakhir. ** Baca juga: Harga Beras Masih Mahal, Pasar Sepi Pembeli

Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan SK mengenai pengadaan operasi pasar dimaksud kepada pihak Bulog.

“Insha Allah, dalam seminggu ini kita bisa segera melakukan operasi pasar,” ujarnya.

Sementara, Kepala Seksi Bina Pasar dan Distribusi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tangerang, Muhammad Iqbal mengatakan, pihaknya siap untuk  operasi pasar. ** Baca juga: Supardi SH Jabat Kasi Datun Kejari Tigaraksa

“Apabila SK sudah diturunkan, kami tentu langsung melakukan kegiatan OP guna secepatnya menekan harga kenaikkan beras,” ungkapnya. (shy)

Kabar6-Hari ini, Senin (9/3/2015), Supardi SH resmi menjabat sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negri (Kejari) Tigaraksa.

Serah terima jabatan (Sertijab) antara Supardi SH menggantikan Maudin SH, digelar di Aula Kejari Tigaraksa.

Kepala Kejari Tigaraksa, Maju Ambarita yang memimpin acara Sertijab mengatakan, bahwa selama menjabat sebagai Kasi Datun, Maudin SH menjalankan tugas tanpa hambatan. ** Baca juga: Razia Gabungan, Terjaring Delapan Kendaraan Roda Dua dan Golok

Kini, Maudin SH dipindahtugaskan ke Kejari Kalimantan Timur, sebagai Kasi Pidum (Pidana Umum). Sementara, Supardi SH yang kini menjabat sebagai Kasi Datun, berasal dari Kejari Majalengka.

“Saya berharap, Kasi Datun yang baru dapat menjalankan tugas dengan baik,” ujar Maju Ambarita.(shy)

Kabar6-Petugas Gabungan Polsek Curug, Polres Kota Tangerang dan Polda Metro Jaya berhasil mengamankan HB (35) yang membawa golok dalam razia yang digelar di Jalan Gatot Subroto KM 11 Desa Bitung Jaya, Kecamatan Curug, Minggu (8/3/2015).

Kepala Polsek Curug Kompol Tri Hartono mengatakan, pihaknya mengamankan HB karena saat dilakukan razia, karena membawa sebilah golok yang disembunyikan di balik jaketnya.

“Dalam razia ini kami menemukan senjata tajam yang dibawa oleh pelaku yang merupakan karyawan pabrik,” ungkap Tri.

Kepada petugas, kata Tri, HB berkilah Golok tersebut dipergunakan untuk membuka kelapa di rumahnya.

“Mengakunya mau untuk kupas kelapa, tapi tetap kami periksa terlebih dahulu,” tegas Tri. ** Baca juga: Ini Tiga Juara di Tangerang Bersih Award

Selain mengamankan satu buah senjata tajam, pihaknya juga mengamankan delapan unit kendaraan roda dua karena tidak dapat menunjukan STNK.

Pantauan kabar6.com, razia tersebut melibatkan 84 personel gabungan dari Polda Metro Jaya sebanyak 61 personel, Rayon 5 sebanyak 19 personel, Koramil Curug sebanyak empat personel. (agm/shy)

Kabar6-Langkah Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Rano Karno dalam memilih sosok wakil yang akan mendampinginya, kini menjadi sorotan berbagai kalangan.

Rano yang sebentar lagi akan resmi menjadi Gubernur Banten definitif, diimbau tetap mengedepankan demokrasi dalam memilih sosok wakil.

“Harapan saya, Rano tetap mengedepankan demokrasi untuk menjaga kondusifitas di Banten,” kata Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, Sofwan Haris, Senin (2/3/2015).

Artinya, dalam memilih wakil, Rano juga harus memperhatikan partai pengusung pasangan “Ratu Atut-Rano Karno” sewaktu maju menjadi Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Banten 2012 silam.

“Waktu Atut-Rano maju ada partai pengusung. Dan, Rano mesti memikirikan itu. Kalau mau demokrasi, harus bica dengan partai pengusung. Karena di pemerintahan, aspek politik itu kan sangat penting,” tegasnya.

Diketahui, partai pengusung Ratu Atut-Rano Karno kala itu adalah PDI-Perjuangan, Golkar, Gerindra, dan Hanura. **Baca juga: Siapa Pantas Jadi Wakil Rano Karno…?

Komisi 1 DPRD Banten juga mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk segera mengirim surat kepada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera melantik Rano menjadi Gubernur definitif Provinsi Banten.(tmn/din)