Kabar6-Anggota DPRD Provinsi Banten asal daerah pemilihan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kompak absen. Dari total jumlah 11 orang hanya satu legislator yang menghadiri kegiatan kunjungan kerja ke Puspemkot Tangsel.

Satu dewan yang hanya hadir adalah Syihabudin Hasyim asal Partai Golkar. Sementara ke-10 koleganya absen dalam kunjungan kerja hasil reses kedua tahun sidang 2023-2024.

“Mungkin lagi sibuk kali ya temen-temen. Kalau sibuk saya juga sibuk,” kata Syihabudin kepada kabar6.com, Jum’at (2/2/2024).

Menurutnya, kegiatan reses menjadi kewajiban bagi para anggota Dewan Banten untuk menyerap aspirasi dari masyarakat di Kota Tangsel. Termasuk masukan dari pemerintah daerah setempat.

Syihab bilang, aspirasi tersebut nantinya dapat disampaikan dalam rapat-rapat kerja badan anggaran DPRD Banten dengan organisasi perangkat daerah setempat.

Hasil pertemuan reses, lanjutnya, banyak aspirasi yang didapat seperti penanganan masalah karut marut Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB), banjir, penanganan sampah perkotaan.

**Baca Juga: Rumah Tersangka Kasus Perpajakan Digeledah

“Yang paling tau masalah itu kan dewan Tangsel. Kita sebagai penyambung lidah,” ujar Hasyim.

Terpisah, Yudi Budi Wibowo, anggota DPRD Banten asal Dapil Tangsel menyatakan, dirinya masih ada jadwal reses dengan masyarakat di hari dan jam yang sama. Ia keliling tujuh kecamatan di 16 titik reses.

“Mayoritas masyarakat mengeluhkan PPDB, jalan macet dan penanganan sampah,” ujar Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Tangsel itu.

Adapun ke-11 nama-nama anggota DPRD Banten asal Dapil Tangsel yakni:

1. Ahmad Fauzi asal PKB.
2. Yudi Budi Wibowo asal Gerindra.
3. Zaid Elhabib asal Gerindra.
4. TB Syawaludin Rahmat asal Gerindra.
5. Anita Indah Wati asal PDI Perjuangan.
6. Toha asal PDI Perjuangan.
7. Syihabudin Hasyim asal Golkar.
8. Kori Pribadi asal Golkar.
9. Budi Prajogo asal PKS.
10. Andi Cut Muthia Ahmad asal PKS.
11. Rommy Adhie Santoso asal Demokrat.(yud)

Kabar6-Sejumlah oknum anggota diduga kuat dari Polda Metro Jaya dilaporkan telah bertindak represif. Peristiwa pada Rabu dinihari kemarin itu dialami remaja berinisial MGCG, warga Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) di kawasan Gaplek.

“Anak saya dikira geng motor,” kata Mukti Gozali, orang tua korban ditemui kabar6.com saat acara ‘Pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Kota Tangsel di Puspemkot, Jum’at (26/1/2024).

Dijelaskan, kejadian bermula ketika korban bersama temannya sedang naik motor dipepet sejumlah orang yang mengaku polisi. Oknum itu langsung menodongkan pistol ke kepala MGCG.

Mukti bilang, anaknya dijambak, ditendang, dipukuli dan dipaksa untuk mengaku sebagai geng motor. Handphone milik MGCG juga sempat diperiksa oknum dan tidak ditemukan bukti bahwa hendak melakukan aksi tawuran.

“Makin ga ngaku makin digebukin, dan tendangan mengarah ke kepala beberapa kali,” terangnya.

MGCG, lanjut Mukti, sempat dibawa ke Mapolsek Pamulang untuk diinterogasi. Korban akhirnya dilepaskan karena tidak terbukti sebagai geng motor yang hendak tawuran.

**Baca Juga: Pemkot Cilegon Studi Banding Kepatuhan Pelayanan Publik di Tangsel

Orang tua korban pagi tadi telah mendatangi bidang propam Polda Metro Jaya. Hasil penelusuran subdit disiplin ada tim anggota kepolisian yang memang bergerak ke Gaplek, Kecamatan Pamulang.

Polisi di subdit disiplin, sebut Gozali, mengakui kepadanya bahwa tindakan represif oknum anggota kepolisian bukan pertama kali terjadi. Para korban pemuda dan atau remaja yang disangka anggota geng motor.

“Yang saya agak kaget, ada bahasa sampai gedeg saya. Ucapan Dari salah satu orang di gedung itu,” sebutnya.

Mukti berharap Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menindak tegas kepada para oknum anak buahnya yang jauh dari kesan Presisi.

“Sejatinya ini sampah-sampah yang harus dibuang. Jadi diberhentikan dengan tidak hormat karena sudah tidak layak,” tegas Gozali.

Sementara itu kabar6.com coba menghubungi Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi. Upaya konfirmasi belum mendapat respon.(yud)

Kabar6-Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mencatat terdapat lahan sebanyak 496.403 bidang. Data 470.145 bidang di antaranya sudah bersertifikat.

“Sehingga persentase tanah yang sudah tersertifikasi di Tangerang selatan sebanyak 94,71 persen,” kata Kepala Kantor Wilayah BPN Tangsel, Shinta Purwitasari di Puspemkot, Selasa (9/1/2024).

Dijelaskan, pada 2023 kantor Pertanahan Kota Tangsel mendapatkan target hasil pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) itu seluas 782 hektar dalam tiga kelurahan yakni, Cilenggang, Kademangan dan Serpong.

Sedangkan untuk target sertifikat hak atas tanah periode 2023 ini sebanyak 1.423 bidang. Sampai akhir tahun ini pemberkasan sudah mencapai 100 persen pemberkasan sebanyak 1.423 bidang.

**Baca Juga: Bawaslu Minta KPU Lebak Tambah Petugas Pelipat Suara Pemilu

“Dan sudah kita selesaikan sebanyak 1.200 serrifikat sisanya 223 akan kita selesaikan 15 Januari 2024 ini,” klaimnya.

BPN Tangsel, lanjut Shinta, menyerahkan sebanyak 97 masyarakat penerima sertifikat di Kota Tangsel. Melanjutkan dari penyerahan sertifikat oleh presiden pada akhir tahun lalu dikirim perwakilan dari Tangsel sebanyak 23 orang ke Istana Presiden.

“Sedangkan untuk jumlah bidang tanah aset pemerintah kota tangerang selatan direncanakan sebanyak 862 bidang dengan jumlah yang sudah terdaftar di kami 206 bidang dan pada pagi ini kita akan menyerahkan sebanyak 52 sertifikat aset pemerintah Kota Tangerang Selatan,” ujarnya.(yud)

Kabar6-Warga belakang Pusat Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Puspemkot Tangsel), di Jalan Adi Sengkong, Serua, Ciputat, selalu was-was saat hujan deras tiba.

Pasalnya, setiap kali hujan deras tiba, wilayah tersebut sering terendam banjir, seperti yang terjadi pada pagi hari tadi, Sabtu 28 Mei 2022.

Para warga mengaku sudah lelah dengan banjir yang menerpa wilayahnya, terlebih jalanan tersebut selalu menjadi kubangan air, dimana air tidak mengalir atau menetap karena drainase yang kecil.

Indra selaku warga setempat menerangkan, pada bulan Mei 2022 saja terhitung sudah 3 kali dirinya membersihkan rumahnya dari lumpur bekas air yang menggenangi tempat tinggalnya.

Menurutnya, hujan yang berlangsung selama 1 setengah jam pagi tadi, membuat air meninggi setinggi pinggang orang dewasa, dan kedalam rumah setinggi betis orang dewasa.

“3 kali banjir bulan ini, pokoknya setiap ujan gede masuk (air kedalam rumah, red), didalem rumah sampe sebetis, air sampe masuk ke lemari. Dari lobang mesin air malah penuh, (air jadi, red) naik (kerumah, red),” ujarnya kepada Kabar6.com di lokasi, Sabtu (28/5/2022).

Diakuinya, daerahnya sebelum didirikan Puspemkot Tangsel tidak pernah merasakan banjir seperti saat ini.

Sedangkan, keadaan saat ini dirinya mengaku bahwa daerahnya selalu menjadi pusat dan kubangan air, dimana air tidak bergerak sama sekali karena drainase yang kecil.

“Jadi air itu nampungnya disini, soalnya aliran yang seharusnya ke kiri malah berbalik karena berbeda ketinggian, begitu juga air dari Puspemkot Tangsel. Dulu sebelum dibangun ini (Puspemkot Tangsel, red), gak pernah banjir,” jelasnya.

Warga lainnya, Bu Joko mengaku, setiap kali hujan deras tiba, selalu merasa was-was dan khawatir air masuk kedalam rumah. Bahkan waktu lebaran saat dirinya pulang kampung, air merendam seisi lemari serta kasur.

“Itu baju-baju yang terendam jadi dibuang, itu juga kasur waktu lebaran. Pulang kampung jadi kerendem semua. Ya pokoknya kalau hujan deras kita jadi was-was,” ungkapnya.

Menurutnya, beberapa waktu lalu wilayahnya pernah di survey oleh seseorang dan menanyakan keadaan saat hujan deras. Namun, dirinya mengatakan, sampai saat ini tidak ada tindakan solusi.

“Dulu ada yang survey, tapi cuman nanya aja, tapi sampe sekarang gak ada tindakan,” paparnya.

**Baca juga: Tujuh Titik Banjir di Tangsel, Sekitar 752 KK Terdampak

Bu Joko saat ini hanya berharap kepada Pemerintah Kota Tangsel, khususnya Wali Kota Tangsel untuk menindak lanjuti banjir ini. Karena dirinya hanya ingin jika hujan deras, tidak lagi banjir.

“Ibu berharap ke Pemerintah dan wali kota kalau hujan (disini, red) gak banjir gimana caranya,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany mengatakan pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-75 di masa pandemi ini bakal berbeda dengan tahun sebelumnya.

Pasukan pengibar bendera merah putih hanya 6 orang. Biasanya jumlah anggota pengibar bendera tahun sebelumnya yaitu adanya pasukan 8, pasukan 17 dan pasukan 45.

“Kini pasukan yang disediakan hanya 6 orang,” ujar Airin di Ruang Blandongan, Balai Kota Tangsel, Ciputat, Jumat (14/8/2020).

Selain jumlah pasukan, kata Airin undangan peserta yang hadir pun terbatas, yang biasanya upacara selalu meriah kini hanya ada beberapa Muspida saja yang menjadi tamu undangan.

“Saya sudah instruksikan jangan terlalu banyak, terbatas dan hikmat. Yang pada intinya tujuannya tetap merayakan hari kemerdekaan, karena kondisinya covid maka ikuti protokol,” terangnya.

Airin menerangkan, pelaksanaan upacara pengibaran bendera akan dimulai Pukul 07.30 WIB di kantor Puspemkot Tangsel. Para undangan diminta sudah berada di lokasi setengah jam sebelum acara.

**Baca juga: Pelonggaran PSBB Picu Peningkatan Kasus Positif Covid-19 di Tangsel.

“Setelah itu kita mengikuti video conference (vidcon) perihal pengibaran bendera yang dilakukan oleh Pak Presiden, jadi ada instruksi dari Mendagri, ada surat edaran dari Mensesneg untuk bisa kita melakukan langkah-langkah hal-hal yang harus dilakukan di Kabupaten atau Kota maupun provinsi untuk perayaan 17 Agustus,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Aksi beringas kawanan remaja geng motor di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) merenggut korban. Dani Saputra dan Wido Kurniawan terluka akibat sabetan senjata tajam milik geng motor.

Muhamad Rama mengalami luka hingga dapat jahitan 7 di bagian rusuk, dan 12 di tulang pinggang. Kejadiaan bermula saat itu pukul 03.30 WIB korban ingin pulang ke rumah dari arah Pamulang.

“Arah pengen pulang dari Pamulang arah Ciater, pelaku lebih dari 20 orang,” ungkap Dany MC, ayah korban kepada kabar6.com di rumahnya Kampung Maruga RT 004 RW 009, Kelurahan Ciater, Serpong, Senin (2/3/2020).

**Baca juga: Kontainer Tersangkut Kabel, Jalan Parakan Hingga Maruga Macet parah.

Ia mengaku untuk detailnya kurang mengetahui karena anaknya panik. Geng motor yang berpapasan membawa senjata tajam langsung membabi buta.

Dany menjelaskan, saat itu anaknya berboncengan dengan temannya yang juga korban Wido Kurniawan. Wido saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Medika BSD.

“Namanya juga panik melihat orang itu bawa senjata tajem. Bahkan gak inget wajahnya,” jelasnya.(eka)

Kabar6-Pembelaan terhadap Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah dalam polemik dengan pihak Kemenkumham RI, disuarakan puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tangerang.

Mereka juga menyampaikan aspirasinya pada aksi unjuk rasa di kawasan Puspemkot Tangerang, Jalan Satria Sudirman, Kamis (18/7/2019).

Dalam pernyataan sikapnya, masyarakat menilai bahwa perseteruan yang terjadi antara Walikota dengan Menkumham, lambat laun menjadi semakin memanas dan saat ini telah menjadi isu nasional.

“Hal ini amat menyayat hati kami selaku masyarakat dan warga Kota Tangerang. Walikota adalah simbol daerah, kepala daerah, orang tua kami. Berdasarkan informasi yang kami terima bahwa Walikota kami di laporkan ke lembaga penegak hukum, maka ini menjadi dorongan hati, gerakan moral untuk menyuarakan dukungan kami sepenuh hati untuk melakukan aksi bela kota, membela walikota atas kebijakan dan langkah-langkah yang beliau ambil,” ungkap Koordinator Aksi, Yudistira Prasasta.

Menurutnya, mereka (masyarakat itu) sangat percaya terhadap kinerja Walikota. Bahkan, kata dia, segala langkah dan kebijakan yang diambil adalah berdasarkan kajian hukum, sosial dan semata-mata atas kepentingan masyarakat Kota Tangerang.

“Oleh karena itu kami melakukan aksi moral atas nama “Aliansi Masyarakat Kota Tangerang” dengan pernyataan sikap yaitu, mendukung dan membela Walikota Tangerang dalam setiap kebijakan yang diambil semata-mata untuk kepentingan masyarakat Kota Tangerang seperti membangun Sekolah, Gedung MUI, Pusat Pemerintahan, Mesjid Al-Azhom yang semua di pergunakan untuk kepentingan masyarakat yang kemudian dipermasalahkan oleh Kemenkumham,” tegas dia.

Kemudian, lanjut Yudistira, mereka juga menuntut pihak Kemenkumham melihat dengan jernih dan menyadari persoalan kedaerahan yang ada di Kota Tangerang dengan kacamata lokal, bukan ditarik keranah wilayah nasional karena mereka tidak melihat aspek local widom yang ada.

**Baca juga: Silaturahmi ke Yayasan Insan Peduli Sosial, Kejari Santuni Ratusan Anak Asuh.

“Menyesalkan asas kepatutan Kemenkumham sebagai lembaga negara yang memiliki permasalahan dengan pemerintah daerah mengapa harus di bawa ke wilayah hukum sehingga menjadi berlarut-larut dan merugikan banyak pihak,” katanya.

Tuntutan terakhirnya, adalah meminta kepada Presiden RI, Bapak Joko Widodo untuk dapat menengahi persoalan ini.

“Segera temukan solusi dan titik temu yang dapat menyelesaikan permasalahan ini,” pungkasnya. (ges)