Kabar6 – Wakil Bupati Tangerang, H. Mad Romli menghadiri launching sistim QRIS untuk layanan pembayaran di Puskesmas Cisoka.

Wakil bupati hadir bersama dengan Kepala Bapenda, perwakilan BJB dan unsur Forkompincam Kecamatan Cisoka. Wabup H. Mad Romli menjelaskan bahwa penggunan layanan sistem transaksi keuangan nontunai oleh penyedia layanan sangat diperlukan di era digital dan industri 4.0 terlebih di saat pandemi yang masih berlangsung karena banyak keuntungan yang bisa dirasakan.

“Penggunaan transaksi keuangan nontunai oleh penyedia layanan sudah menjadi keharusan di era digital 4.0 karena layanan lebih efisien, lebih mudah dan lebih aman”, jelasnya, Kamis (16/9)

Kerjasama antara Pemkab Tangerang, BI, BJB melalui Tim Percepatan Perluasan Digitalasi Daerah (TP2D) Kabupaten Tangerang akhirnya bisa membuat terobosan baru dalam penerapan elektronikfikasi transaksi digital keuangan berupa QRIS di sektor layanan kesehatan dan perpajakan yang ada di Kabupaten Tangerang.

Lebih jauh, wabup berharap melalui layanan QRIS ini di sektor layanan kesehatan dan perpajakan bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat dan sekaligus sebagai alternatif dalam menekan laju penyebaran Covid-19.

“Puskesmas sebagai salah satu garda terdepan dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19, melalui QRIS saya berharap secara tidak langsung bisa menjadi alternatif baik untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tangerang. Masyarakat bisa aman dan nyaman dalam menerima layanan publik kususnya di sektor bidang kesahatan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat kita”, ujar H. Mad Romli.

Pada kesempatan yang sama Kepala Bapenda Kab. Tangerang Soma Atmaja mengatakan QRIS selain kita terapkan di sektor restribusi kesehatan dan PBB, QRIS ini juga akan kita terapkan di restribusi KIR pada Dinas Perhubungan dan OPD di lingkungan Pemkab Tangerang.

“QRIS ini juga akan kita terapkan di restribusi KIR pada Dinas Perhubungan dan pemerintahan desa karena berkaitan dengan pembayaran transfer dana desa”, kata Soma.

Soma juga berharap dengan meningkatnya efektifitas pembayaran digital ini akan membantu meningkatkan pendapatan pemda di sektor retribusi dan pajak daerah sehingga kita bisa terus melaksanakan pembangunan secara maksimal.

Masyarakat sangat terbantu dengan adanya sistem pelayanan pembayaran seperti ini, salah satunya ibu Suparti warga Desa Caringin Kec. Cisoka.

“Saya sangat terbantu dengan pembayaran digital ini, selain praktis, kita juga tidak direpotkan dengan adanya interaksi akibat pembayaran uang tunai yang rawan terhadap sebaran corona. Kalua untuk topup dana gampang, bisa dengan cara mobile banking atau ke gerai minimarket terdekat”, tuturnya

Dalam website Bank Indonesia, QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat QRIS (dibaca KRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjag​a keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS.

Saat ini, dengan QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun baik bank dan nonbank yang digunakan masyarakat, dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi (merchant) berlogo QRIS, meskipun penyedia QRIS di merchant berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat.

**Baca juga: Ma’ruf Amin Minta Vaksinasi di Tangerang Dimaksimalkan

Merchant hanya perlu membuka rekening atau akun pada salah satu penyelenggara QRIS yang sudah berizin dari BI​. Selanjutnya, merchant sudah dapat menerima pembayaran dari masyarakat menggunakan QR dari aplikasi manapun penyelenggaranya.(Vee)

Kabar6-Pelayanan Puskesmas Jayanti Kabupaten Tangerang ditutup sementara setelah seorang bidan dinyatakan positif.

Juru Bicara Penanganan dan Percepatan Covid-19 Dinas kesehatan Kabupaten Tangerang Hendra Tarmizi membenarkan hal itu

“Ya benar, pelayanan dialihkan untuk sementara di Puskesmas Cisoka,” ungkap Hendra Tarmizi lewat pesan WhatsAppnya, Sabtu (12/9/2020)

Sesuai dengan pemberitahuan yang ditandatangani oleh kepala UPT Puskesmas Jayanti Dr Sulastri, bahwa mulai pada 11 September 2020 pukul 15.00 WIB kantor Pusat  kesehatan masyarakat (Puskesmas) Jayanti ditutup sementara pelayanannya sampai waktu yg belum ditentukan

**Baca juga: Pemkab Tangerang Sulap Hotel Yasmin Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Hendra Tarmizi mengatakan, untuk mengetahui berapa jumlah yang terpapar Covid19, seluruh pegawai Puskesmas Jayanti sedang dilakukan pemeriksaan

“Untuk seluruh  pegawai Puskesmas masih dilakukan swab semuanya hari ini,” ujar Hendra (CR)

Kabar6-Sebuah rumah sakit swasta di Cikupa diduga menolak pasien BPJS Kesehatan rujukan asal Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas Cisoka.

Kejadian tersebut dialami pasien berinisial HAB (17), pada Rabu 8 Juli 2020 lalu, saat pasien hendak berobat ke rumah sakit swasta tersebut.

Orangtua pasien, Hasjantama merasa heran dengan peolakan tersebut. Pasalnya, administrasi yang dibawa untuk berobat lanjutan pun sudah lengkap. Termasuk surat rujukan dari FKTP Puskesmas Cisoka.

”Kami sekeluarga merupakan peserta BPJS Kesehatan mandiri. Saya merasa kaget waktu dengar pernyataan kalau anak saya ditolakk pihak rumah sakit,” kata pria yang akrab disapa Tama, kepada Kabar6.com, Jumat, (10/7/2020).

Dia menambahkan, prosedur untuk naik dari fasilitas kesehatan (Faskes) pertama ke faskes kedua pun sebelumnya sudah dilalui.  “Anak saya menderita penyakit yang menurut diagnosa adalah Mucocele of Salivary Gland. Gejalanya ada benjolan kecil dibagian mulut. Sebelumnya anak saya sudah berobat tiga kali ke Faskes I di Puskesmas Cisoka, namun belum ada perubahan, makanya dirujuk ke faskes yang lebih tinggi,” terang Tama.

Saat ia menanyakan terkait penolakan anaknya, pegawai rumah sakit dibagian penerima pasien menjelaskan, bila biaya rawat inap anaknya tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Pegawai itu juga mengatakan, bila Puskesmas Cisoka masih bisa menangani penyakit putrinya.

“Pegawai itu malah meminta saya untuk berobat lagi di puskesmas, dengan dalih di faskes pertama itu bisa dilakukan tindakan bedah,” ungkapnya.

Solusi lain yang ditawarkan pihak RS menurut Tama, pasien diminta untuk meminta surat pernyataan ketidaksanggupan dari Puskesmas Cisoka.

“Menurut saya itu terlalu mengada-ada. Pasalnya jelas puskesmas sudah tidak bisa menangani penyakit anak saya. Surat rujukan pun sudah dibuat. Kenapa anak saya diminta balik lagi ke puskesmas buat berobat atau meminta surat pernyataan ketidaksanggupan dari faskes I,” ujarnya.

Saking penasaran atas permasalahan yang dihadapinya, Tama pun membawa anaknya ke salah satu RS swasta di Kota Tangerang, pada Kamis (9/7/2020) kemarin.

Dari dokter poli bedah di sana disimpulkan, bila anaknya butuh operasi kecil tanpa harus rawat inap. Dan biaya yang harus ditanggung kurang dari Rp2 juta.

“Sebagai peserta mandiri BPJS Kesehatan, jelas saya merasa sangat dirugikan. Toh anak saya cuma butuh tindakan operasi kecil dan rawat jalan. Jadi bukan rawat inap seperti alibi yang dilontarkan pegawai RS Metro Hospital itu. Percuma saya bayar iuran BPJS Kesehatan kalau dapat perlakuan seperti ini,” jelasnya.

Atas kejadian tersebut, Tama pun berinisiatif mengadukan masalah yang dihadapinya ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Desiriana Dinardianti.

**Baca juga: Polisi: Ojol Tewas di Cikupa Murni Gantung Diri.

Desiriana, kata Tama, langsung merespon dengan menanyakan perihal kasus tersebut kepihak rumah sakit. Menurut Desi, kata Tama, RS akan memberi penjelasan lebih lanjut melalui sambungan ponsel ke pihak keluarga pasien. Namun dengan alasan tidak dapat dihubungi, pihak RS belum bisa berkomunikasi dengan keluarga pasien.

“Padahal handphone saya selalu aktif 24 jam. Sangat aneh kalau dibilang belum bisa dihubungi,” imbuhnya. (Tim K6)